Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Ahad, 22 Oktober 2017 17:03
Peserta Seminar Edukasi Uang Digital Bitconnect Coin Membludak

Ahad, 22 Oktober 2017 16:15
Hari Santri Nasional,
Bank Indonesia Gelar Sarasehan Pesantren se-Riau


Ahad, 22 Oktober 2017 15:28
Ulama Asal Bengkalis,
Nama Tuan Guru Ahmad Diabadikan sebagai Nama Perpustakaan


Ahad, 22 Oktober 2017 15:22
Disdalduk KB Pekanbaru Fokus Bina 12 Kampung KB

Ahad, 22 Oktober 2017 14:20
Meja Belajar dan Plafon Rusak, SDN 056 Bengkalis Harus Segera Diperbaiki

Ahad, 22 Oktober 2017 10:11
Tim Gabungan Padamkan Kebakaran Lahan 35 Hektar di Rangsang, Meranti

Ahad, 22 Oktober 2017 10:07
Sekdaprov Lepas Kontingen Kwarda Riau ke Lomba Nasional

Sabtu, 21 Oktober 2017 22:47
Ratusan Guru di Bengkalis Siap-siap Dimutasi

Sabtu, 21 Oktober 2017 22:09
Leher Terlilit Lakban,
Mayat Pria di Parkiran Bandara SSK II Dipastikan Dibunuh


Sabtu, 21 Oktober 2017 21:36
30 Personel Polres Rohil Padamkan Karlahut di Rimba Melintang

 
loading...



Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.


Kamis, 12 Oktober 2017 17:18
Dianggap Banyak Merugikan,
Anggota DPRD Riau Sebut 4 Permen LHK tentang Pemulihan Ekosistem Gambut Mesti Dievaluasi


Anggota DPRD Riau Husni Tamrin menilai aturan pelaksanaan pemulihan ekosistem gambut yang dikeluarkan Kementerian LHK lebih banyak merugikan. Harus dievaluasi lagi.

Riauterkini-PEKANBARU- Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tentang aturan pelaksanaan pemulihan ekosistem gambut melalui empat Peraturan Menteri (Permen) sebagai turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut mesti dievaluasi.

"Bagaimanapun, peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah, akan mengganggu ekonomi daerah yang mayoritas mempunyai lahan gambut di Riau serta perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan itu, seperti PT RAPP di Kerinci, Pelalawan. Makanya peraturan itu perlu dievaluasi lagi," kata Husni Tamrin, anggota DPRD Riau Dapil Siak-Pelalawan kepada riauterkinicom, Kamis (12/10/17).

Hal ini sekaligus menjadi tanggapan dirinya saat mengetahui informasi terkait sikap Kementerian LHK yang memberikan peringatan kedua kepada PT RAPP karena rencana kerja usaha atau RKU dianggap tidak sesuai dengan aturan tata kelola gambut.

"Kalau peraturan gambut itu ngotot diberlakukan jua, maka Kabupaten Kepulauan Meranti yang dikenal dengan lahan gambut, akan bisa hilang, rugi Provinsi Riau nantinya. Makanya, Kementerian LHK itu harus paham," ungkapnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, jika PT RAPP misalnya tidak diizinkan lagi beroperasi, maka akan berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat Kerinci, Pelalawan. Terlebih lagi akan banyak penggangguran.

"Anak-anak sekolah bakal putus sekolah, berapa ribu karyawan yang tidak bekerja lagi. Makanya, azas kemanfaatan keberadaan PT RAPP mesti difikirkan juga, bagi kami di Pelalawan, PT RAPP sangat membantu masyarakat," terang politisi asal Pelalawan ini.

Empat Permen LHK tersebut yakni, Permen LHK P.14/2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penerapan Fungsi Ekosistem Gambut, Permen LHK P.15/2017 tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah di Titik Penaatan Ekosistem Gambut, Permen LHK P.16/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut, serta Permen LHK tentang Perubahan P.12/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI).

Selain itu, Menteri LHK juga mengeluarkan KepmenLHK tentang Penerapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) dan Kepmen LHK tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut.

Semuanya itu, merupakan bagian penting dari PP Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Permen serta Kepmen tersebut menjadi acuan dan pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka perlindungan dan pengelolaan gambut. ***(ary)



loading...

Berita Politik lainnya..........
- 213 Calon Anggota PPK Pilgubri 2018 Bengkalis Lulus Administrasi
- DPP PDIP Benarkan SK Usung M Harris-Yopi Ariyanto di Pilgubri 2018
- Dikepung Seribuan Pendemo, di DPRD Riau Hanya Dua Wakil Rakyat
- Aksi di DPRD Riau, Massa BEM Se-Riau Sempat Sandera Satu Unit Mobil Tanki BBM
- Dewan Anggap Terlalu Kecil,
2018, Pemprov Riau Anggarkan Ro 50 JUta Per Desa

- Pilkada Inhil 2018, Wardan Jemput Rekomendasi DPP Demokrat ke Jakarta
- Pilgubri 2018, Ketum Golkar Dikabarkan Setujui Duet Andi-Suyatno


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.166.150.10
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com