Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Rabu, 23 Mei 2018 23:00
Usulkan 248 Kouta CPNS,
Bupati dan BKD Meranti bertemu Langsung dengan Menpan-RB


Rabu, 23 Mei 2018 22:48
TPPU Penyertaan Modal Pemkab Bengkalis, Mantan Bupati Terancam Jadi Tersangka

Rabu, 23 Mei 2018 22:43
Rampok Toke 2 Kg Emas di Langgam, Salah Seorang Pelaku Hanya Kebagian Rp3 Juta

Rabu, 23 Mei 2018 22:30
Legislator Yulianti Buka Bersama dengan FWL DPRD Riau

Rabu, 23 Mei 2018 20:58
Tolak HGU PT TSUM,
Gemmpar Berencana Audiensi dengan Bupati dan Pimpinan DPRD Pelalawan


Rabu, 23 Mei 2018 20:53
Cagubri Lukman Edy: Bibit Radikalisme Tumbuh karena Adanya Pembiaraan

Rabu, 23 Mei 2018 19:33
Safari ke Bengkalis,
Danrem 031/Wirabima Imbau Masyarakat Aktifkan Siskamling untuk Cegah Teroris


Rabu, 23 Mei 2018 19:28
Buka Akses Jalan Lintas Bono Teluk Meranti,
Warga: Dihati Kami Cuma Andi Rachman Jadi Pilihan


Rabu, 23 Mei 2018 19:22
Ini Program Kesehatan Unggul yang Ditawarkan DR.Firdaus-Rusli Effendi

Rabu, 23 Mei 2018 19:13
Peningkatan Jalan Penghubung Tiga Desa,
Kadis PU Tarukim Siak Minta PT Musi Mas Komit Laksanakan MoU


 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 12 Oktober 2017 17:18
Dianggap Banyak Merugikan,
Anggota DPRD Riau Sebut 4 Permen LHK tentang Pemulihan Ekosistem Gambut Mesti Dievaluasi


Anggota DPRD Riau Husni Tamrin menilai aturan pelaksanaan pemulihan ekosistem gambut yang dikeluarkan Kementerian LHK lebih banyak merugikan. Harus dievaluasi lagi.

Riauterkini-PEKANBARU- Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tentang aturan pelaksanaan pemulihan ekosistem gambut melalui empat Peraturan Menteri (Permen) sebagai turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut mesti dievaluasi.

"Bagaimanapun, peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah, akan mengganggu ekonomi daerah yang mayoritas mempunyai lahan gambut di Riau serta perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan itu, seperti PT RAPP di Kerinci, Pelalawan. Makanya peraturan itu perlu dievaluasi lagi," kata Husni Tamrin, anggota DPRD Riau Dapil Siak-Pelalawan kepada riauterkinicom, Kamis (12/10/17).

Hal ini sekaligus menjadi tanggapan dirinya saat mengetahui informasi terkait sikap Kementerian LHK yang memberikan peringatan kedua kepada PT RAPP karena rencana kerja usaha atau RKU dianggap tidak sesuai dengan aturan tata kelola gambut.

"Kalau peraturan gambut itu ngotot diberlakukan jua, maka Kabupaten Kepulauan Meranti yang dikenal dengan lahan gambut, akan bisa hilang, rugi Provinsi Riau nantinya. Makanya, Kementerian LHK itu harus paham," ungkapnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, jika PT RAPP misalnya tidak diizinkan lagi beroperasi, maka akan berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat Kerinci, Pelalawan. Terlebih lagi akan banyak penggangguran.

"Anak-anak sekolah bakal putus sekolah, berapa ribu karyawan yang tidak bekerja lagi. Makanya, azas kemanfaatan keberadaan PT RAPP mesti difikirkan juga, bagi kami di Pelalawan, PT RAPP sangat membantu masyarakat," terang politisi asal Pelalawan ini.

Empat Permen LHK tersebut yakni, Permen LHK P.14/2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penerapan Fungsi Ekosistem Gambut, Permen LHK P.15/2017 tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah di Titik Penaatan Ekosistem Gambut, Permen LHK P.16/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut, serta Permen LHK tentang Perubahan P.12/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI).

Selain itu, Menteri LHK juga mengeluarkan KepmenLHK tentang Penerapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) dan Kepmen LHK tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut.

Semuanya itu, merupakan bagian penting dari PP Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Permen serta Kepmen tersebut menjadi acuan dan pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka perlindungan dan pengelolaan gambut. ***(ary)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Cagubri Lukman Edy: Bibit Radikalisme Tumbuh karena Adanya Pembiaraan
- Buka Akses Jalan Lintas Bono Teluk Meranti,
Warga: Dihati Kami Cuma Andi Rachman Jadi Pilihan

- Ini Program Kesehatan Unggul yang Ditawarkan DR.Firdaus-Rusli Effendi
- Wardan Targetkan Terhubungnya Akses Jalan Antar Kecamatan di Inhil
- Minim Realisasi Fisik, DPRD Riau Sotori Lambannya Kinerja Kontraktor dan Dinas Terkait
- 6 Juni, Logistik Pilgubri Mulai Didistribusikan
- Lusa, KPU Riau Mulai Cetak Surat Suara
- 8 Kecamatan di Rokan Hulu Bersatu Siap Menangkan Syamsuar-Edy Nasution
- Cawagubri Suyatno Blusukan ke Pasar Raya Sungai Apit, Siak
- Legislator Dapil Kuansing-Inhu Kecam SMAN Peranap Larang Murid Ujian
- H Iput, Tokoh Bagan Punak Yakinkan Warga Rohil Dukung LE-Hardianto
- Program Rumah Layak Huni Mantabkan Warga Kuala Cenaku Dukung Andi
- Jika Syamsuar Menang, Dua Putra Tebaik Rohul Bakal Meroket Kariernya
- Mulai Cuti Hari ini, Ayat Cahyadi Gerilya Menangkan Syamsuar-Edy Nasution di Kota Pekanbaru
- Firdaus Optimis Visi Riau Madani Bisa Jadikan Provinsi Paling Maju
- DPRD Riau Sayangkan Pemberhentian Sementara Program GISA
- Selama Ramadhan, Cawagubri Edy Nasution Safari Ramadhan ke Masjid
- Tak Ingin Masyarakat Nyebrang Bayar Pakai Pompong, Andi Rachman Komit Bangun Jembatan Dusun Sukajadi-Kuala Cinaku
- Terkesan dengan Program Rumah Layak Huni, Warga Kuala Cenaku Siap Coblos Nomor 4
- Panwaslu Pekanbaru Rekrut 1.798 Pengawas TPS


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com