Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Rabu, 26 September 2018 14:58
‎DKPP Rohul Fokus Berantas Stunting dan Tingkatkan Produksi Benih Ikan

Rabu, 26 September 2018 14:53
Mantan Kadisbun Riau, Terpidana Korupsi Kebun K2i Jalani Sidang PK

Rabu, 26 September 2018 14:37
Peringati HUT ke-63 Lalu Lintas Bhayangkara, Satlantas Polres Rohul Gelar Tour De Rohul 2018

Rabu, 26 September 2018 14:33
Ini Empat Program Dispora Pekanbaru Majukan Pemuda dan Olahraga

Rabu, 26 September 2018 14:27
Dispora Pekanbaru Komit Wujudkan Kota Layak Pemuda

Rabu, 26 September 2018 14:21
Pemprov Riau Diingatkan utuk Tak Sembarang Merasionalisasi Anggaran Kegiatan

Rabu, 26 September 2018 14:02
DPRD Kampar Sahkan APBD-P 2018

Rabu, 26 September 2018 13:45
Buka Pelatihan TPID, Kadis PMD Kampar Minta Penggunaan Dana Desa Bermanfaat bagi Masyarakat

Rabu, 26 September 2018 12:56
Belum Tersangka, Terduga Penghina UAS Bakal Diperiksa Lagi

Rabu, 26 September 2018 12:52
Dewan Pertanyakan Ada Caleg Gunakan Mobnas Pemkab Kuansing

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 12 Oktober 2017 17:18
Dianggap Banyak Merugikan,
Anggota DPRD Riau Sebut 4 Permen LHK tentang Pemulihan Ekosistem Gambut Mesti Dievaluasi


Anggota DPRD Riau Husni Tamrin menilai aturan pelaksanaan pemulihan ekosistem gambut yang dikeluarkan Kementerian LHK lebih banyak merugikan. Harus dievaluasi lagi.

Riauterkini-PEKANBARU- Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tentang aturan pelaksanaan pemulihan ekosistem gambut melalui empat Peraturan Menteri (Permen) sebagai turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut mesti dievaluasi.

"Bagaimanapun, peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah, akan mengganggu ekonomi daerah yang mayoritas mempunyai lahan gambut di Riau serta perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan itu, seperti PT RAPP di Kerinci, Pelalawan. Makanya peraturan itu perlu dievaluasi lagi," kata Husni Tamrin, anggota DPRD Riau Dapil Siak-Pelalawan kepada riauterkinicom, Kamis (12/10/17).

Hal ini sekaligus menjadi tanggapan dirinya saat mengetahui informasi terkait sikap Kementerian LHK yang memberikan peringatan kedua kepada PT RAPP karena rencana kerja usaha atau RKU dianggap tidak sesuai dengan aturan tata kelola gambut.

"Kalau peraturan gambut itu ngotot diberlakukan jua, maka Kabupaten Kepulauan Meranti yang dikenal dengan lahan gambut, akan bisa hilang, rugi Provinsi Riau nantinya. Makanya, Kementerian LHK itu harus paham," ungkapnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, jika PT RAPP misalnya tidak diizinkan lagi beroperasi, maka akan berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat Kerinci, Pelalawan. Terlebih lagi akan banyak penggangguran.

"Anak-anak sekolah bakal putus sekolah, berapa ribu karyawan yang tidak bekerja lagi. Makanya, azas kemanfaatan keberadaan PT RAPP mesti difikirkan juga, bagi kami di Pelalawan, PT RAPP sangat membantu masyarakat," terang politisi asal Pelalawan ini.

Empat Permen LHK tersebut yakni, Permen LHK P.14/2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penerapan Fungsi Ekosistem Gambut, Permen LHK P.15/2017 tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah di Titik Penaatan Ekosistem Gambut, Permen LHK P.16/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut, serta Permen LHK tentang Perubahan P.12/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI).

Selain itu, Menteri LHK juga mengeluarkan KepmenLHK tentang Penerapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) dan Kepmen LHK tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut.

Semuanya itu, merupakan bagian penting dari PP Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Permen serta Kepmen tersebut menjadi acuan dan pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka perlindungan dan pengelolaan gambut. ***(ary)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Pemprov Riau Diingatkan utuk Tak Sembarang Merasionalisasi Anggaran Kegiatan
- DPRD Kampar Sahkan APBD-P 2018
- Dewan Pertanyakan Ada Caleg Gunakan Mobnas Pemkab Kuansing
- Dewan Minta Aparat Carikan Solusi Kemacetan di Sekitar Gedung DPRD Riau
- DPRD Kampar Ungkap Keluhan Masyarakat di Disdukcapil dan RSUD Bangkinang
- Berkas Dana Kampanye, KPU Riau Beri Waktu Hingga Lusa
- Bersama Adkasi, Ketua DPRD Pelalawan Perjuangkan Pegawai Honorer
- Kerjasama dengan BIG,
Anggota DPR RI Sayed Abubakar A Assegaf Gelar Sosialisasi UU tentang Informasi Geopasial

- Mengantar Purna Tugas Gubri, Bupati Kampar Didaulat Menyampaikan Pesan dan Kesan
- Tak Menjabat Lagi, Arsyadjuliandi Rachman Disebut Sukses di Bidang Infrastruktur
- Ricuh, Enam Mahasiswa Jadi Korban Anarkis Demo di DPRD Riau
- Lagi, Ratusan Massa Gelar Demo di DPRD Riau
- ‎Ini Jawaban Bupati Sukiman Ditanya Posisi Wakil Bupati Rohul Sudah Lama Kosong
- Ratusan Honorer K2 Adukan Nasib ke DPRD Pelalawan
- PKS Riau Serahkan Laporan Awal Dana Kampanye
- Mobil Ketua Komisi B DPRD Kuansing dirusak OTK di Bandara SSQ II
- Habib Salim Segaf Al Jufri Resmikan Tagar #AyoLebihBaik
- Usai Terima SK, Tim Prabowo-Sandi Siapkan 5 Langkah Pemenangan di Riau
- Plt Gubri: Mutasi, Why Not Jika Diperlukan
- Deklarasi Kampanye Damai, Plt Gubri Ajak Hindari Politik Uang dan Sara


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com