Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Ahad, 18 Pebruari 2018 21:33
FERT RAPP Bantu Padamkan Lahan 100 Hektar di Rupat

Ahad, 18 Pebruari 2018 21:27
Diduaga Bakar Lahan, Petani di Kepenuhan baru, Rohul Ditangkap Polsi

Ahad, 18 Pebruari 2018 21:07
Main Judi di Warung PT. MAN, 6 Warga Mahato Diciduk Polisi Rohul

Ahad, 18 Pebruari 2018 21:05
LE-Hardianto Rancang Kontrak Politik untuk Masyarakat Desa

Ahad, 18 Pebruari 2018 21:01
Delegasi MUNAS BEM SI XI Mulai Berdatangan di Pekanbaru

Ahad, 18 Pebruari 2018 20:27
Janji Tindak Pelaku 'Bali' di Duri,
Satlantas Bengkalis Himbau Peran Aktif Orang Tua


Ahad, 18 Pebruari 2018 16:31
Balapan Liar di Duri, Bengkalis Kian Meresahkan

Ahad, 18 Pebruari 2018 16:28
KPID Riau Bentuk Pokja Pengawasan Siaran Pilkada 2018

Ahad, 18 Pebruari 2018 16:26
Diguyur Hujan,
Kebakaran 210 Hektare di Kepulauan Meranti Clear


Ahad, 18 Pebruari 2018 15:54
Ribuan Warga Tionghoa Hadiri Perayaan Imlek Bersama 2569

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 12 Oktober 2017 17:18
Dianggap Banyak Merugikan,
Anggota DPRD Riau Sebut 4 Permen LHK tentang Pemulihan Ekosistem Gambut Mesti Dievaluasi


Anggota DPRD Riau Husni Tamrin menilai aturan pelaksanaan pemulihan ekosistem gambut yang dikeluarkan Kementerian LHK lebih banyak merugikan. Harus dievaluasi lagi.

Riauterkini-PEKANBARU- Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tentang aturan pelaksanaan pemulihan ekosistem gambut melalui empat Peraturan Menteri (Permen) sebagai turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut mesti dievaluasi.

"Bagaimanapun, peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah, akan mengganggu ekonomi daerah yang mayoritas mempunyai lahan gambut di Riau serta perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan itu, seperti PT RAPP di Kerinci, Pelalawan. Makanya peraturan itu perlu dievaluasi lagi," kata Husni Tamrin, anggota DPRD Riau Dapil Siak-Pelalawan kepada riauterkinicom, Kamis (12/10/17).

Hal ini sekaligus menjadi tanggapan dirinya saat mengetahui informasi terkait sikap Kementerian LHK yang memberikan peringatan kedua kepada PT RAPP karena rencana kerja usaha atau RKU dianggap tidak sesuai dengan aturan tata kelola gambut.

"Kalau peraturan gambut itu ngotot diberlakukan jua, maka Kabupaten Kepulauan Meranti yang dikenal dengan lahan gambut, akan bisa hilang, rugi Provinsi Riau nantinya. Makanya, Kementerian LHK itu harus paham," ungkapnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, jika PT RAPP misalnya tidak diizinkan lagi beroperasi, maka akan berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat Kerinci, Pelalawan. Terlebih lagi akan banyak penggangguran.

"Anak-anak sekolah bakal putus sekolah, berapa ribu karyawan yang tidak bekerja lagi. Makanya, azas kemanfaatan keberadaan PT RAPP mesti difikirkan juga, bagi kami di Pelalawan, PT RAPP sangat membantu masyarakat," terang politisi asal Pelalawan ini.

Empat Permen LHK tersebut yakni, Permen LHK P.14/2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penerapan Fungsi Ekosistem Gambut, Permen LHK P.15/2017 tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah di Titik Penaatan Ekosistem Gambut, Permen LHK P.16/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut, serta Permen LHK tentang Perubahan P.12/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI).

Selain itu, Menteri LHK juga mengeluarkan KepmenLHK tentang Penerapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) dan Kepmen LHK tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut.

Semuanya itu, merupakan bagian penting dari PP Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Permen serta Kepmen tersebut menjadi acuan dan pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka perlindungan dan pengelolaan gambut. ***(ary)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- LE-Hardianto Rancang Kontrak Politik untuk Masyarakat Desa
- Hadiri Deklarasi Kampanye Damai,
Pasangan Wardan-SU Kompak dan Bersihkan Sampah di Lapangan

- KPU Riau Gelar Deklarasi Kampanye Damai
- Ratusan Kader PDIP Riau Ikuti Rakerdasus Riau
- Bangkitkan Ekonomi Riau,
Lukman Edy Ingin Dirikan BUMD Perkebunan dan Konstruksi

- KPU Gelar Rekapitulasi Parpol, 2 Parpol Tak Memenuhi Syarat
- Tokoh Masyarakat Jawa Sebut Syamsuar Pemimpin Andal
- Cagub Arsyadjuliandi Rachman Ketemu Rusli Zainal di Pasar Lirik
- Dialog di RRI Pekanbaru Hardianto Sampaikan Pentingnya Kebangkitan MDA
- Gali Potensi PAD, Komisi III DRPD Riau Kunker k SPC di Batam, Kepri
- Demi Temui Paslon Wardan-SU, Warga Tanah Merah Rela Sewa Pompong
- Sekda Inhil Nyatakan Jajaran Pemkab Sambut Baik Kehadiran Pj Bupati
- Anggota DPRD Kampar Habiburrahman: Kampar Kiri Darurat Narkoba .
- Panwaslu Pekanbaru Gelar Jelajah Pengawasan Stiker Coklit
- Maju Pilgubri, Hardianto Serahkan Surat Pengunduran Diri ke Pimpinan Dewan
- Pasca Jadi Bupati Rohul Defenitif,
Ini Harapan Masyarakat dan Wakil Rakyat Kepada Sukiman

- Menghormati Hari Raya Etnis Tionghoa, LE-Hardianto Start Kampanye Setelah Imlek
- Ratusan APK Berwajah Cagubri Dicopot Panwaslu dan Satpol PP Meranti
- 4 Nama Muncul Jelang Muswil V KB PII Riau
- Komisi I DPRD Riau Terima Aduan Warga Soal Kampanye Hitam Pilgubri di Medsos


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.242.236.164
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com