Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Ahad, 24 Juni 2018 13:42
Hari Tenang, Tim Gabungan di Bengkalis Bongkar Puluhan APK Pilgubri

Ahad, 24 Juni 2018 10:23
Pasang Tenda untuk Halal bi Halal, 4 Warga Dumai Kesetrum Listrik

Ahad, 24 Juni 2018 06:37
Masuk Masa Tenang, KPU Bersihkan Alat Peraga Peserta Pilgubri

Ahad, 24 Juni 2018 06:34
Warung Pengawasan Bentuk Sosialisasi dan Edukasi untuk Masyarakat

Sabtu, 23 Juni 2018 21:58
Lagu Lancang Kuning Berlayar Malam Gambarkan Kegigihan Andi Rachman Memimpin Riau

Sabtu, 23 Juni 2018 20:03
Diduga Sakit,
Pria Stres di Duri, Bengkalis Ditemukan Tewas dalam Pos Sekuriti


Sabtu, 23 Juni 2018 19:52
Dihadiri Seribuan Massa, Firli Gelar Kampanye Terbuka Terakhir di Duri

Sabtu, 23 Juni 2018 16:48
Makna Tradisi Hari Raya Enam dan Ziarah Kubur di Kampar

Sabtu, 23 Juni 2018 16:36
Meski Merasa Dicurangi, Syamsuar Tetap Tenang di Debat Kandidat II Pilgubri 2018

Sabtu, 23 Juni 2018 16:27
Andi Rachman Terima Penghargaan dari DHN Angkatan 45

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 12 Oktober 2017 17:18
Dianggap Banyak Merugikan,
Anggota DPRD Riau Sebut 4 Permen LHK tentang Pemulihan Ekosistem Gambut Mesti Dievaluasi


Anggota DPRD Riau Husni Tamrin menilai aturan pelaksanaan pemulihan ekosistem gambut yang dikeluarkan Kementerian LHK lebih banyak merugikan. Harus dievaluasi lagi.

Riauterkini-PEKANBARU- Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tentang aturan pelaksanaan pemulihan ekosistem gambut melalui empat Peraturan Menteri (Permen) sebagai turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut mesti dievaluasi.

"Bagaimanapun, peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah, akan mengganggu ekonomi daerah yang mayoritas mempunyai lahan gambut di Riau serta perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan itu, seperti PT RAPP di Kerinci, Pelalawan. Makanya peraturan itu perlu dievaluasi lagi," kata Husni Tamrin, anggota DPRD Riau Dapil Siak-Pelalawan kepada riauterkinicom, Kamis (12/10/17).

Hal ini sekaligus menjadi tanggapan dirinya saat mengetahui informasi terkait sikap Kementerian LHK yang memberikan peringatan kedua kepada PT RAPP karena rencana kerja usaha atau RKU dianggap tidak sesuai dengan aturan tata kelola gambut.

"Kalau peraturan gambut itu ngotot diberlakukan jua, maka Kabupaten Kepulauan Meranti yang dikenal dengan lahan gambut, akan bisa hilang, rugi Provinsi Riau nantinya. Makanya, Kementerian LHK itu harus paham," ungkapnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, jika PT RAPP misalnya tidak diizinkan lagi beroperasi, maka akan berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat Kerinci, Pelalawan. Terlebih lagi akan banyak penggangguran.

"Anak-anak sekolah bakal putus sekolah, berapa ribu karyawan yang tidak bekerja lagi. Makanya, azas kemanfaatan keberadaan PT RAPP mesti difikirkan juga, bagi kami di Pelalawan, PT RAPP sangat membantu masyarakat," terang politisi asal Pelalawan ini.

Empat Permen LHK tersebut yakni, Permen LHK P.14/2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penerapan Fungsi Ekosistem Gambut, Permen LHK P.15/2017 tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah di Titik Penaatan Ekosistem Gambut, Permen LHK P.16/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut, serta Permen LHK tentang Perubahan P.12/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI).

Selain itu, Menteri LHK juga mengeluarkan KepmenLHK tentang Penerapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) dan Kepmen LHK tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut.

Semuanya itu, merupakan bagian penting dari PP Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PP Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Permen serta Kepmen tersebut menjadi acuan dan pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka perlindungan dan pengelolaan gambut. ***(ary)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Hari Tenang, Tim Gabungan di Bengkalis Bongkar Puluhan APK Pilgubri
- Masuk Masa Tenang, KPU Bersihkan Alat Peraga Peserta Pilgubri
- Warung Pengawasan Bentuk Sosialisasi dan Edukasi untuk Masyarakat
- Lagu Lancang Kuning Berlayar Malam Gambarkan Kegigihan Andi Rachman Memimpin Riau
- Dihadiri Seribuan Massa, Firli Gelar Kampanye Terbuka Terakhir di Duri
- Meski Merasa Dicurangi, Syamsuar Tetap Tenang di Debat Kandidat II Pilgubri 2018
- Abdul Wahid Yakin Peluang Lukman Edy-Hardianto di Pilgubri Sangat Bagus
- Anggota DPRD Bengkalis Bagi Sembako pada Keluarga Korban PHK di Duri
- Obati Kekecewaan Warga, Debat Peserta Pilkada Riau II Nanti Siaran ulang di TVRI
- Debat Kandidat, Cagubri Zaman Now Tetap Unggulkan Program Satu Desa Rp1 Miliar
- ‎Apel Siaga Jelang Pilgubri 2018,
Ribuan Kader Demokrat Rohul Diajak Menangkan Firli

- Debat Kandidat, Cagubri Nomor Urut Satu Keluhkan Kualitas Mikrofon Tak Jernih
- Debat Kandidat, Cagubri Zaman Now Kritisi Pengolahan Sagu Riau
- Debat Kandidat, Syamsuar-Edy Nasution Punya Program Gratis Biaya Sekolah
- Segmen Pertama, 
Paslon 3 Kembangkan Budaya Melayu Paslon 4 Dorong Pembangunan Semua Pihak

- Dibuka Ketua KPU Riau, Debat Kandidat, Diharapkan Berjalan Santun
- Debat Belum Dimulai, Perang Yel-yel Antar Pendukung Cagubri Sudah Ramai
- Ultah ke- 61, Cawagub Suyatno Kaget Dapat Suprise dari Anak dan Menantu
- Eko Suharjo: Asal Jangan Ada yang Buat Tsunami, Firdaus Masih Unggul di Dumai
- DPRD Pelalawan Gelar Paripurna Penyampain Pertanggung Jawaban APBD 2017


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com