Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Rabu, 18 Juli 2018 17:34
UKM Riau Belum Leading di Ekonomi Syariah

Rabu, 18 Juli 2018 17:31
605 Bacaleg Sudah Terdaftar,
Partai Berkarya Tutup‎ Pendaftaran Bacaleg di KPU Rohul


Rabu, 18 Juli 2018 16:47
Rezeki di 30 Tahun Pernikahan, Rumah Sugianto Dibedah Lazis Imra

Rabu, 18 Juli 2018 16:33
88 Titik Panas Terpantau, Polda Riau Optimalkan Pencegahan

Rabu, 18 Juli 2018 15:41
Enam Parpol di Kampar Tak Penuhi Kuota Maksimal

Rabu, 18 Juli 2018 15:32
Serahkan Berkas Bacaleg,
16 Partai di Kuansing Dinyatakan Lolos Verifikasi KPU


Rabu, 18 Juli 2018 15:24
Pelaku Masih Berkeliaran,
Ketua RW Mentangor Pekanbaru Tega Cabuli 6 Bocah Perempuan


Rabu, 18 Juli 2018 15:14
Dimulai 18 Juli-20 Juli 2018,
Bupati Rohul Bangga Bandara Tuanku Tambusai Kembali Jadi Lokasi Latihan TNI AU


Rabu, 18 Juli 2018 15:05
Besok, Gubri Dikonsultasikan Soal Tim Transisi pada Kemendagri

Rabu, 18 Juli 2018 15:00
‎Targetkan 6 Kursi di 4 Dapil, DPC Partai Hanura Rohul Daftarkan 36 Bacaleg ke KPU

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 14 Desember 2017 20:58
Tak Kunjung Disahkan, Dewan Sebut Menteri Siti Nurbaya Sengaja Memperlambat RTRW Riau

Anggota DPRD Riau menuding Menteri LHK sengaja memperlambat pengesahan RTRW. Presiden Jokowi diminta untuk mengevaluasi dan jika perlu mengganti Siti Nurbaya.

Riauterkini-PEKANBARU- Suhardiman Amby, anggota DPRD Riau yang juga mantan anggota Pansus RTRW Riau tuding Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya sudah memporak-porandakan Provinsi Riau. Presiden RI, Joko Widodo pun diminta untuk mengevaluasi dan jika perlu mengganti Siti Nurbaya.

Sikap tegas ini disampaikan Suhardiman Amby sekaligus menanggapi sikap Siti Nurbaya yang memerintahkan kembali Provinsi Riau untuk membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Non Governmental Organization (NGO) Asing di dalamnya.

"Saya tidak habis pikir dengan Menteri LHK ini, apa maunya, ada gejala lain ni Menteri LHK, penyakit kelainan, suka melihat orang Riau susah. KLHS disuruh revisi dengan melibatkan NGO Asing," kata Suhardiman Amby kepada riauterkinicom, Kamis (14/12/17).

Dalam aturan yang ia pahami, memasukkan NGO Asing tidak boleh dalam sebuah pembahasan, apalagi itu berkaitan RTRW. Politisi Hanura ini lantas mencurigai, ada pesanan asing dalam RTRW Riau.

"Sebenarnya KLHS kita sudah selesai, setelah dilaporkan Menteri LHK, tidak taunya dia suruh memasukkan NGO Asing dan membahas ulang KLHS itu. Ini kan jelas perbuatan yang tidak benar, seperti ada pesanan asing," ungkapnya.

Sekretaris Komisi III DPRD Riau ini mengkhawatirkan, jika NGO Asing dibawa dalam sebuah pembahasan, maka seluruh rahasia maupun kelemahan suatu daerah akan mudah diketahui.

"Memaksakan NGO Asing masuk tim KLHS ada apa, kenapa dipaksakan, bahaya nanti tu mereka bisa tau rahasia atau kelemahan daerah. Lakukan sajalah kontrol dari luar, tidak usah masuk dalam tim," tegasnya.

Pria yang biasa disapa Datuk ini juga mengatakan, masih banyak akademisi dari berbagai kampus di Riau yang bisa menjadi tim KLHS tanpa harus memasukkan tim dari NGO Asing. Apalagi KLHS hanya bersifat kajian.

"KLHS itu kan hanya semacam kajian, kalau di Perda nya tu semacam naskah akademik. Saya lihat ada konspirasi tersembunyi, jangan salahkan Riau kalau Riau bergejolak nantinya. Ya tidak tertutup kemungkinan juga begitu," jelasnya.

Politisi asal Kuansing ini pun membenarkan jika RTRW Riau belum disahkan Menteri LHK karena belum selesainya KLHS yang diminta. Dalam hal ini Menteri LHK sudah membuat dosa untuk masyarakat Riau.

"Pertumbuhan ekonomi menurun, tingkat pengangguran banyak, kejahatan tinggi, lapangan kerja akan semakin sedikit, investasi sedikit. Itulah dosa Siti Nurbaya di Riau ni. Dia itu cocoknya jadi Menteri LHK untuk Pulau Jawa. Buktinya segala urusan yang berkaitan dengan Pulau Jawa, tidak ada dipersoalkan," ujarnya.

Terakhir ia meminta Menteri LHK untuk tidak menciptakan kegaduhan lagi di Riau. Terlebih lagi, lima kementerian yang ada, sudah menyepakati RTRW Riau dan tidak ada persoalan lagi.

"Tata ruang kita dirancang 16 tahun lalu, dalam perancangan itu tidak wajib KLHS, boleh ada tapi dua tahun setelah Perda disahkan. Dalam aturan baru, berbeda pula lagi, mesti ada KLHS sebelum disahkan RTRW Riau," tutupnya. ***(ary)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- 605 Bacaleg Sudah Terdaftar,
Partai Berkarya Tutup‎ Pendaftaran Bacaleg di KPU Rohul

- Enam Parpol di Kampar Tak Penuhi Kuota Maksimal
- Serahkan Berkas Bacaleg,
16 Partai di Kuansing Dinyatakan Lolos Verifikasi KPU

- Besok, Gubri Dikonsultasikan Soal Tim Transisi pada Kemendagri
- ‎Targetkan 6 Kursi di 4 Dapil, DPC Partai Hanura Rohul Daftarkan 36 Bacaleg ke KPU
- Didukung Caleg Potensial Pendulang Suara, Gerindra Siap Rebut Ketua DPRD Kampar
- Pemilu 2019, Demokrat Inhil Targetkan 10 Kursi di DPRD
- Partai Berkarya Pelalawan Berharap 'Sio' 77 pada Pileg 2019
- Tinggal Menunggu Hari, Nurzaman Serahkan Berkas Dirinya sebagai PAW Hardianto
- 16 Partai Tuntas Daftarkan Bacalegnya di KPU Riau
- Waktu Habis, PKPI tak Daftarkan Bacaleg ke KPU Pelalawan
- Kepimpinannya d PDIP Riau Diprotes, Rokhmin Dahuri Tuding Pendemo Bukan Kader
- Hendri Munief Sangat Siap Dampingi Alfedri Pimpin Kabupaten Siak
- Targetkan 2 Kursi di Setiap Dapil, DPC PDI-P Rohul Daftarkan 45 Bacaleg
- Daftarkan 45 Bacaleg, Partai Golkar Targetkan Kursi Terbanyak di DPRD Rohul
- Ingin Sama dengan Nomor Urut Partai, PPP Incar 10 Kursi di DPRD Riau
- Daftarkan Bacaleg DPRD Riau, PDI Perjuangan Targetkan 13 Kursi
- Targetkan Pemenang Pileg 2019, Partai Gerindra Pelalawan Daftar ke KPU Diiringi Becak
- ‎Target 6 Kursi di Pemilu 2019, DPC PPP Rohul Turunkan Kekuatan Penuh
- Hanura Incar Posisi Pimpinan DPRD Kampar pada Pileg 2019


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com