Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Selasa, 23 Januari 2018 21:59
Sidang Pungli, 3 Pegawai Rutan Sialang Bungkuk Dituntut Hukuman Maksimal

Selasa, 23 Januari 2018 19:16
Mahasiswa Minta DPRD Riau Bantu Selesaikan Masalah Honores di Rohil

Selasa, 23 Januari 2018 18:51
Tanoto Foundation Bangun Gedung Program Vokasi Pulp dan Paper Center di UR

Selasa, 23 Januari 2018 18:18
Siap Tampil di Masyarakat, ‎Kepengurusan Baru DPD GAMA Rohul 2018-2021 Terbentuk

Selasa, 23 Januari 2018 18:14
Polres Pelalawan Jelaskan Mobil tak Bertuan Parkir Dipinggir Jalintim

Selasa, 23 Januari 2018 17:24
Polsek Merbau Gerebek Lokasi Ilegal Logging Pulau Padang

Selasa, 23 Januari 2018 17:21
Sekda Pekanbaru Lantik 112 Kepala Sekolah

Selasa, 23 Januari 2018 17:18
Bulan Depan Sukiman Jadi Bupati Rohul Definitif

Selasa, 23 Januari 2018 16:43
Warga Kecewa Hasil Kerja Dana Desa Tanjung Air Hitam Ukui

Selasa, 23 Januari 2018 16:38
Plafon Nyaris Runtuh,
Keselamatan Murid SDN 05 Bengkalis Terancam


 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 14 Desember 2017 20:58
Tak Kunjung Disahkan, Dewan Sebut Menteri Siti Nurbaya Sengaja Memperlambat RTRW Riau

Anggota DPRD Riau menuding Menteri LHK sengaja memperlambat pengesahan RTRW. Presiden Jokowi diminta untuk mengevaluasi dan jika perlu mengganti Siti Nurbaya.

Riauterkini-PEKANBARU- Suhardiman Amby, anggota DPRD Riau yang juga mantan anggota Pansus RTRW Riau tuding Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya sudah memporak-porandakan Provinsi Riau. Presiden RI, Joko Widodo pun diminta untuk mengevaluasi dan jika perlu mengganti Siti Nurbaya.

Sikap tegas ini disampaikan Suhardiman Amby sekaligus menanggapi sikap Siti Nurbaya yang memerintahkan kembali Provinsi Riau untuk membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Non Governmental Organization (NGO) Asing di dalamnya.

"Saya tidak habis pikir dengan Menteri LHK ini, apa maunya, ada gejala lain ni Menteri LHK, penyakit kelainan, suka melihat orang Riau susah. KLHS disuruh revisi dengan melibatkan NGO Asing," kata Suhardiman Amby kepada riauterkinicom, Kamis (14/12/17).

Dalam aturan yang ia pahami, memasukkan NGO Asing tidak boleh dalam sebuah pembahasan, apalagi itu berkaitan RTRW. Politisi Hanura ini lantas mencurigai, ada pesanan asing dalam RTRW Riau.

"Sebenarnya KLHS kita sudah selesai, setelah dilaporkan Menteri LHK, tidak taunya dia suruh memasukkan NGO Asing dan membahas ulang KLHS itu. Ini kan jelas perbuatan yang tidak benar, seperti ada pesanan asing," ungkapnya.

Sekretaris Komisi III DPRD Riau ini mengkhawatirkan, jika NGO Asing dibawa dalam sebuah pembahasan, maka seluruh rahasia maupun kelemahan suatu daerah akan mudah diketahui.

"Memaksakan NGO Asing masuk tim KLHS ada apa, kenapa dipaksakan, bahaya nanti tu mereka bisa tau rahasia atau kelemahan daerah. Lakukan sajalah kontrol dari luar, tidak usah masuk dalam tim," tegasnya.

Pria yang biasa disapa Datuk ini juga mengatakan, masih banyak akademisi dari berbagai kampus di Riau yang bisa menjadi tim KLHS tanpa harus memasukkan tim dari NGO Asing. Apalagi KLHS hanya bersifat kajian.

"KLHS itu kan hanya semacam kajian, kalau di Perda nya tu semacam naskah akademik. Saya lihat ada konspirasi tersembunyi, jangan salahkan Riau kalau Riau bergejolak nantinya. Ya tidak tertutup kemungkinan juga begitu," jelasnya.

Politisi asal Kuansing ini pun membenarkan jika RTRW Riau belum disahkan Menteri LHK karena belum selesainya KLHS yang diminta. Dalam hal ini Menteri LHK sudah membuat dosa untuk masyarakat Riau.

"Pertumbuhan ekonomi menurun, tingkat pengangguran banyak, kejahatan tinggi, lapangan kerja akan semakin sedikit, investasi sedikit. Itulah dosa Siti Nurbaya di Riau ni. Dia itu cocoknya jadi Menteri LHK untuk Pulau Jawa. Buktinya segala urusan yang berkaitan dengan Pulau Jawa, tidak ada dipersoalkan," ujarnya.

Terakhir ia meminta Menteri LHK untuk tidak menciptakan kegaduhan lagi di Riau. Terlebih lagi, lima kementerian yang ada, sudah menyepakati RTRW Riau dan tidak ada persoalan lagi.

"Tata ruang kita dirancang 16 tahun lalu, dalam perancangan itu tidak wajib KLHS, boleh ada tapi dua tahun setelah Perda disahkan. Dalam aturan baru, berbeda pula lagi, mesti ada KLHS sebelum disahkan RTRW Riau," tutupnya. ***(ary)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Mahasiswa Minta DPRD Riau Bantu Selesaikan Masalah Honores di Rohil
- Bulan Depan Sukiman Jadi Bupati Rohul Definitif
- Akan Digunakan untuk Pengaspalan Jalan,
2018 Kuansing Memperoleh DAK Rp122 Miliar

- Hadapi Pilgubri, PKS Riau Ganti Sekretaris
- 300 Personel Polres Bengkalis Siap Amankan Pilgubri
- Hearing, Disperindag Pelalawan Ungkap Rencana Warga Kirim Video Kelangkaan Gas ke Presiden
- Dewan Desak Pemprov Putuskan Kontrak Pengelolaan Hotel Aryaduta
- Bawaslu Riau Sidang KPU Rohul dan Pekanbaru
- Coklit Pemilih, Bawaslu Blusukan ke Pelosok Desa Perbatasan di Bengkalis
- 'Divonis' Melanggar Aturan, Sekdako Pekanbaru Nilia Keputusan Bawaslu Prematur
- Anggap Ganggu Pelayanan Publik,
Wakil Rakyat di DPRD Riau Akan Laporkan Kementerian LHK ke Ombudsman RI

- Akhir Pekan, Rakerwil PAN Riau Diramaikan Jalan Sehat Berhadiah Umroh dan Motor
- RDP, Komisi II DPRD Pelalawan Minta PT Adei Bantu Bangun Jalan Desa
- Pilgubri 2018, Airlangga Yakin Pasangan AYO Bisa Raup 40 Persen Suara
- Ketua Bawaslu Riau Monitoring Pelaksaan Coklit di Rokan Hulu
- Ditanya Dukung AYO, Haris: Ikuti Saja Perintah Partai
- Jadi Dewan Penasihat Timses Firdaus-Rusli, Syamsurizal Mundur dari PAN
- Orasi di Deklarasi, AYO Klaim Pondasi Ekonomi dan Insfrasruktur Membaik, Tinggal Melanjutkan
- Dideklarasikan Airlangga Sebut AYO Paling Layak Lanjutkan Pimpin Riau
- Pengurus tak Hadir di Rakornis Golkar Riau Bakal Dievaluasi


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.227.104.40
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com