Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 19 Januari 2018 14:20
Sekdako Pekanbaru Kembali Abaikan Panggilan Bawaslu

Jum’at, 19 Januari 2018 13:30
Pasca Kebakaran, SMP 4 Pekanbaru Sementara Diliburkan

Jum’at, 19 Januari 2018 13:26
Mulai Dilelang, Dua Fly Over di Jalan Soeta Ditargetkan Tuntas Akhir 2018

Jum’at, 19 Januari 2018 13:22
Gubri dan Dirut PT SIR Teken MoU Penyerahan Jalan Perkebunan

Jum’at, 19 Januari 2018 10:41
Suyatno ‘Termiskin’,
Kekayaan Andi Bertambah Rp17 Miliar dalam 5 Tahun


Jum’at, 19 Januari 2018 10:40
Bupati Kuansing Lantik 68 Kepala Desa

Jum’at, 19 Januari 2018 08:57
Korban Teman Facebook, Gadis di Pelalawan Diperkosa di Kebun Sawit

Jum’at, 19 Januari 2018 08:09
Jelang Dini Hari, SMPN 4 Pekanbaru Terbakar

Jum’at, 19 Januari 2018 07:40
Bersepeda Ontel, Bupati Siak Resmikan Agrowisata di Persawahan Bungaraya

Jum’at, 19 Januari 2018 07:37
Puluhan Pedagang Pasar Panglima Gedang Protes Kebijakan Wako Dumai

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 10 Januari 2018 22:20
Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Petahana Jangan Menyeret Birokrasi

Mendagri kembali ingatkan kepala daerah yang kembali maju dalam Pilkada. Petahana dilarang menyeret birokasi dalam persaingan politik.

Riauterkini-JAKARTA- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kembali mengingat, kepala daerah, wakil kepala atau Sekda serta pejabat daerah yang maju Pilkada tidak menyeret birokrasi dalam persaingan politik.

Apalagi sampai memperalat aparatur untuk pemenangan dalam pemilihan. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib dijaga. Tjahjo juga meminta jangan ada pergantian pejabat di daerah yang menggelar pemilihan. Terutama di tengah tahapan pemilihan.

"Suksesnya Pilkada bukan hanya tanggungjawab KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara, atau tanggungjawab aparat TNI, Polri dan BIN dalam segi jaminan. Suksesnya Pilkada tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Termasuk juga tanggungjawab petahana yang hendak maju lagi dalam pemilihan," sebutnya.

Petahana yang maju gelanggang, kata Tjahjo, jangan sekali-kali memperalat dan menyeret mesin birokrasi untuk kepentingan politik. Dan ASN pun jangan sampai tergoda terang-terangan mendukung calon tertentu karena ada sanksinya.

"Khusus terhadap para kepala daerah di daerah-daerah yang menggelar pilkada, dilarang melakukan penggantian pejabat," tegasnya.

Tjahjo menambahkan, jika memang pergantian pejabat di lingkungan Pemda mendesak dilakukan, harus seizin dirinya sebagai Mendagri. Ia ingin birokrasi tidak dipolitisasi. Termasuk mempolitisasi dengan dalih promosi dan mutasi jabatan. Apalagi, itu sudah jadi amanat dari UU Pilkada.

"Kalau mau mengganti, kecuali ada izin dari menteri. Ini merupakan amanat UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada," ujarnya.

Selain itu Tjahjo meminta, agar calon pelaksana tugas kepala daerah, terutama di kabupaten dan kota yang kepala daerah dan wakilnya maju bersamaan di pemilihan kepala daerah, segera diusulkan. Dengan begitu, tidak ada kekosongan, karena kepala daerah dan wakilnya maju Pilkada.

"Perlu sedini mungkin mempersiapkan calon pelaksana tugas," kata Tjahjo di Jakarta, Rabu (10/1/18).

Menurut Tjahjo, calon Plt kepala daerah bisa diusulkan dari aparatur sipil negara provinsi. Ia minta, hal itu dipersiapkan dari sekarang. Sehingga roda pemerintahan tetap berjalan, dan layanan kepada masyarakat tidak terganggu.

"Plt kepala daerah bisa berasal dari aparatur sipil negara di provinsi, untuk menjadi Plt bupati dan wali kota di daerah yang kepala daerahnya maju bersama dalam Pilkada 2018," kata Tjahjo.***(jor)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Sekdako Pekanbaru Kembali Abaikan Panggilan Bawaslu
- Suyatno ‘Termiskin’,
Kekayaan Andi Bertambah Rp17 Miliar dalam 5 Tahun

- Senin, Perindo Disidang Bawaslu Riau
- Korupsi Dana Desa, Mantan Kades di Meranti Divonis 5 Tahun Penjara
- Aturan Pilkada, ASN tak Boleh Buat Postingan Berbau Politik
- Disparbud Rohul Bersihkan Situs Makam Raja Rambah
- Kampanye Door To Door Masih Diandalkan PKS dalam Pilgubri 2018
- Digelar Ahad Pagi, Sepuluh Ribu Pendukung Bakal Ramaikan Deklarasi AYO
- Bawaslu Larang Media Liput Sosialisasi Netralitas ASN di Kantor Gubri
- Pilgubri 2018, PBB Nyatakan Dukung Firdaus-Rusli Maju Riau Satu
- Sertijab Eselon III dan IV,
Kadisdik Riau Ingatkan Pegawai Segera Beradaptasi dan Koordinasi

- Pileg 2019, Bulan Depan Demokrat Riau Buka Pendaftaran Baleg
- Menghadapi Pileg 2019, PAN Rohul Mulai Buka Pendaftaran Bacaleg
- Siap Sukseskan Pilgubri,
72 Anggota PPL se-Pekanbaru Resmi Dilantik

- Maju Pilgubri, Hardianto Siapkan Surat Pengunduran Diri dari Dewan
- Maju di Pilgubri, Surat Cuti Firdaus sebagai Wako Pekanbaru sedang Diproses
- Jelang Pilgubri, Komisi I DPRD Riau Minta ASN Jaga Netralitas di Pilgubri
- Tak Penuhi Panggilan Bawaslu, Ini Alasan Sekda Pekanbaru
- Inspektorat Beberkan 38 Masalah RSUD ke Komisi I DPRD Pelalawan
- Mangkir dari Panggilan Bawaslu, Sekdako Pekanbaru Diduga Mobilisasi ASN Jemput Firdaus Pulang Ambil SK Demokrat dan PPP


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.91.16.95
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com