Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Selasa, 18 Desember 2018 19:02
‎Pengurus PHRI Rohul Periode 2018-2023 Terbentuk dan Langsung Dikukuhkan

Selasa, 18 Desember 2018 18:42
Minta Aset Disita Sementara, PN Pekanbaru Gelar Pemeriksaan Setempat Prime Park

Selasa, 18 Desember 2018 18:02
Triwulan III 2018, Ekonomi Riau Tumbuh 2,98 Persen

Selasa, 18 Desember 2018 17:56
Korupsi Dana Penanggulangan Karlahut,
Mantan Kepala BPBD Dumai dan Dua Stafnya Dihukum 15 dan 14 bulan


Selasa, 18 Desember 2018 17:50
Tahun Ini, DPRD Kuansing Sahkan Dua Perda

Selasa, 18 Desember 2018 17:45
Sidak, Komisi V DPRD Riau Temukan Banyak TKA di PT Indah Kiat Dapat Fasilitas Mewah

Selasa, 18 Desember 2018 17:40
Alami Kecelakaan,
Dua Tersangka Pembawa Narkoba Ditangkap Aparat Polres Kuansing


Selasa, 18 Desember 2018 17:31
Belasan Mahasiswa Gelar Unjuk Rasa di Depan Kantor Bupati Pelalawan

Selasa, 18 Desember 2018 17:03
Bawa 2 Kilogram Shabu, WN Malaysia Diringkus Polres Rohul

Selasa, 18 Desember 2018 16:59
‎Kanwil Kemenkumham Riau Belum Ada Rencana Tambah Kamar dan Blok di Lapas Pasirpangaraian

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 10 Januari 2018 22:20
Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Petahana Jangan Menyeret Birokrasi

Mendagri kembali ingatkan kepala daerah yang kembali maju dalam Pilkada. Petahana dilarang menyeret birokasi dalam persaingan politik.

Riauterkini-JAKARTA- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kembali mengingat, kepala daerah, wakil kepala atau Sekda serta pejabat daerah yang maju Pilkada tidak menyeret birokrasi dalam persaingan politik.

Apalagi sampai memperalat aparatur untuk pemenangan dalam pemilihan. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib dijaga. Tjahjo juga meminta jangan ada pergantian pejabat di daerah yang menggelar pemilihan. Terutama di tengah tahapan pemilihan.

"Suksesnya Pilkada bukan hanya tanggungjawab KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara, atau tanggungjawab aparat TNI, Polri dan BIN dalam segi jaminan. Suksesnya Pilkada tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Termasuk juga tanggungjawab petahana yang hendak maju lagi dalam pemilihan," sebutnya.

Petahana yang maju gelanggang, kata Tjahjo, jangan sekali-kali memperalat dan menyeret mesin birokrasi untuk kepentingan politik. Dan ASN pun jangan sampai tergoda terang-terangan mendukung calon tertentu karena ada sanksinya.

"Khusus terhadap para kepala daerah di daerah-daerah yang menggelar pilkada, dilarang melakukan penggantian pejabat," tegasnya.

Tjahjo menambahkan, jika memang pergantian pejabat di lingkungan Pemda mendesak dilakukan, harus seizin dirinya sebagai Mendagri. Ia ingin birokrasi tidak dipolitisasi. Termasuk mempolitisasi dengan dalih promosi dan mutasi jabatan. Apalagi, itu sudah jadi amanat dari UU Pilkada.

"Kalau mau mengganti, kecuali ada izin dari menteri. Ini merupakan amanat UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada," ujarnya.

Selain itu Tjahjo meminta, agar calon pelaksana tugas kepala daerah, terutama di kabupaten dan kota yang kepala daerah dan wakilnya maju bersamaan di pemilihan kepala daerah, segera diusulkan. Dengan begitu, tidak ada kekosongan, karena kepala daerah dan wakilnya maju Pilkada.

"Perlu sedini mungkin mempersiapkan calon pelaksana tugas," kata Tjahjo di Jakarta, Rabu (10/1/18).

Menurut Tjahjo, calon Plt kepala daerah bisa diusulkan dari aparatur sipil negara provinsi. Ia minta, hal itu dipersiapkan dari sekarang. Sehingga roda pemerintahan tetap berjalan, dan layanan kepada masyarakat tidak terganggu.

"Plt kepala daerah bisa berasal dari aparatur sipil negara di provinsi, untuk menjadi Plt bupati dan wali kota di daerah yang kepala daerahnya maju bersama dalam Pilkada 2018," kata Tjahjo.***(jor)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Tahun Ini, DPRD Kuansing Sahkan Dua Perda
- Kuansing Peroleh DIPA 2019 Rp1,43 Triliun
- Bahas Pengrusakan Atribut, Demokrat Riau Ikut Rapat Darurat di Kediaman SBY di Jakarta
- Kecewa Jokowi Diberi Gelar,
Syarwan Hamid Lusa Kembalikan Gelar Adat ke LAM Riau

- Polda Riau Nyatakan Pembayar Perusak Atribut Partai Demokrar Buron
- Pasca Insiden Perusakan Atribut, AHY: Banyak Masyarakat yang Berempati dan Marah
- PDIP Riau Tegaskan Pelaku Perusakan APK Partai Demokrat Bukan Kadernya
- Kapitra Ampera Tuding SBY Bawa Konflik ke Riau
- Diinstruksikan SBY, DPC Demokrat Pekanbaru Bersihkan APK Partai
- Ribuan Warga Kampar Sambut Kedatangan SBY dan Rombongan di Tapung
- Serahkan Sertifikat Tanah, Jokowi Minta Jangan 'Cepat Disekolahkan'
- Baleho dan Bendera PD Dirusak, Hinca Tuding untuk Ganggu Kunjungan SBY
- Andi Arif Sebut Perusak Atribut PD di Pekanbaru Dibayar Partai Penguasa
- Pelantikan DPC PD se-Riau Disaksikan Langsung SBY dan Istri
- Ani Yudhoyono Nangis Saksikan Video Perusakan Balehonya dan Bendera PD
- Balehonya dan Bendera PD Dirusak, SBY Pilih Mengalah
- SBY Berikan Pesan Kepada Warga Pacitan di Riau
- Bawaslu Meranti Gelar Rakor Peningkatan SDM
- Bergelar Datuk Seri Setia Amanah Negara,
Ini Skenario Penyambutan Jokowi di LAM Riau Besok

- Sakit, Seorang Napi Lapas Bengkalis Meninggal Dunia


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com