Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 22 September 2018 09:31
Dipimpin Eddy Tanjung, Banyak Tokoh Masuk Tim Pemenangan Prabowo-Sandiaga di Riau

Sabtu, 22 September 2018 09:25
Besok, Ratusan Pembalapl Ramaikan Bhayangkara Bengkalis Adventure 2 di Duri

Sabtu, 22 September 2018 07:19
Kedatangan H Salim Segaf Al-Jufri Disambut Antusias Masyarakat Kampar

Jum’at, 21 September 2018 20:26
Kunjungan PWNU ke LAM Riau Singgung GP Ansor

Jum’at, 21 September 2018 19:10
KPK Larang Bupati Bengkalis ke Luar Negeri

Jum’at, 21 September 2018 18:57
Diikuti 3.000 Perserta, Festival Kue Bulan Digelar Warga Tionghoa Pekanbaru Besok

Jum’at, 21 September 2018 18:53
Seorang Balita di Buluh Cina, Kampar Tewas Terbakar

Jum’at, 21 September 2018 18:41
Satnarkoba Polres Bengkalis Ciduk Tiga Pemilik Shabu di Duri

Jum’at, 21 September 2018 17:27
Hakim PN Pekanbaru Dilantik sebagai Ketua PN Rantau Prapat

Jum’at, 21 September 2018 17:23
Zikir Kebangsaan di Siak,
GMMK Bersama Elemen Masyarakat Riau Terus Pantau Ketua DPP GP Anshor


 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 10 Januari 2018 22:20
Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Petahana Jangan Menyeret Birokrasi

Mendagri kembali ingatkan kepala daerah yang kembali maju dalam Pilkada. Petahana dilarang menyeret birokasi dalam persaingan politik.

Riauterkini-JAKARTA- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kembali mengingat, kepala daerah, wakil kepala atau Sekda serta pejabat daerah yang maju Pilkada tidak menyeret birokrasi dalam persaingan politik.

Apalagi sampai memperalat aparatur untuk pemenangan dalam pemilihan. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib dijaga. Tjahjo juga meminta jangan ada pergantian pejabat di daerah yang menggelar pemilihan. Terutama di tengah tahapan pemilihan.

"Suksesnya Pilkada bukan hanya tanggungjawab KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara, atau tanggungjawab aparat TNI, Polri dan BIN dalam segi jaminan. Suksesnya Pilkada tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Termasuk juga tanggungjawab petahana yang hendak maju lagi dalam pemilihan," sebutnya.

Petahana yang maju gelanggang, kata Tjahjo, jangan sekali-kali memperalat dan menyeret mesin birokrasi untuk kepentingan politik. Dan ASN pun jangan sampai tergoda terang-terangan mendukung calon tertentu karena ada sanksinya.

"Khusus terhadap para kepala daerah di daerah-daerah yang menggelar pilkada, dilarang melakukan penggantian pejabat," tegasnya.

Tjahjo menambahkan, jika memang pergantian pejabat di lingkungan Pemda mendesak dilakukan, harus seizin dirinya sebagai Mendagri. Ia ingin birokrasi tidak dipolitisasi. Termasuk mempolitisasi dengan dalih promosi dan mutasi jabatan. Apalagi, itu sudah jadi amanat dari UU Pilkada.

"Kalau mau mengganti, kecuali ada izin dari menteri. Ini merupakan amanat UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada," ujarnya.

Selain itu Tjahjo meminta, agar calon pelaksana tugas kepala daerah, terutama di kabupaten dan kota yang kepala daerah dan wakilnya maju bersamaan di pemilihan kepala daerah, segera diusulkan. Dengan begitu, tidak ada kekosongan, karena kepala daerah dan wakilnya maju Pilkada.

"Perlu sedini mungkin mempersiapkan calon pelaksana tugas," kata Tjahjo di Jakarta, Rabu (10/1/18).

Menurut Tjahjo, calon Plt kepala daerah bisa diusulkan dari aparatur sipil negara provinsi. Ia minta, hal itu dipersiapkan dari sekarang. Sehingga roda pemerintahan tetap berjalan, dan layanan kepada masyarakat tidak terganggu.

"Plt kepala daerah bisa berasal dari aparatur sipil negara di provinsi, untuk menjadi Plt bupati dan wali kota di daerah yang kepala daerahnya maju bersama dalam Pilkada 2018," kata Tjahjo.***(jor)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Dipimpin Eddy Tanjung, Banyak Tokoh Masuk Tim Pemenangan Prabowo-Sandiaga di Riau
- Kedatangan H Salim Segaf Al-Jufri Disambut Antusias Masyarakat Kampar
- KPU Sosialisasikan PKPU dan Dana Kampanye ke Pengurus dan Caleg Partai Golkar Rohul
- Resmi Nyaleg, Sekretaris PWI Kuansing Ambil Cuti
- Massa FPPRB Gelar Aksi Demo di KPU Riau
- Berikut Jumlah Caleg Perdapil yang Diumumkan KPU Kuansing
- KPU Inhu Tetapkan 2 Mantan Napi Korupsi Dalam DCT
- Wagubri Sempat Menangis Ceritakan Pertama Kenal Andi Rachman
- KPU Kampar Umumkan DCT Pileg DPRD Kampar 2019
- KPU Kuansing Tetapkan 431 DCT Pileg 2019
- KPU Bengkalis Tetapkan 638 DCT Caleg 2019
- Bahas Ranperda Aset, Pansus DPRD Kuansing Sambangi Depdagri
- Jeda Antara Plt dan Gubri definitif Dipastikan tak Lama
- Andi Nurbai Gugat Pemecatan PAN Atas Dirinya dari DPRD Kuansing
- Dewan Minta Pemprov Perhatinan Ponpes di Riau
- 370 Personel Polres Bengkalis Bakal Amankan Pemilu dan Pilpres
- Usir Balik Ketua GP Anshor dari Bumi Melayu,
Bukan Balas Dendam, Cuma Beri Pelajaran untuk GP Anshor

- ‎Dibantu TNI dan Linmas,
Pengamanan di 1.515 TPS Pemilu 2019 di Rohul Melibatkan 650 Personel Polri

- Sudah Dipecat PAN, Anggota DPRD Kuansing ini Tunggu Diberhentikan Gubri
- Cakra 19 Klaim.9 Bupati dan Walikota di Riau Dukung Jokowi


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com