Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 19 Januari 2019 18:27
Disaksikan Wagub Terpilih, Sekdaprov Kukuhkan Ketua LAKTA

Sabtu, 19 Januari 2019 18:24
Adipura Bengkalis Kota Kecil Terbersih Akan Diarak Keliling dan Gelar Syukuran

Sabtu, 19 Januari 2019 15:51
Bupati Bengkalis: Jangan 'Sunat' Bantuan Kesejahteraan Guru Honor Madrasah

Sabtu, 19 Januari 2019 15:47
Satlantas Polres Kuansing Deklarasikan MRSF

Sabtu, 19 Januari 2019 15:38
Polres Rohil Hadiri Pertemuan Silarurrahmi PWI Rohil

Sabtu, 19 Januari 2019 14:05
Pemkab Inhil Audiensi ke Kemenristek Dikti,
Pusat Akan Jadikan Inhil Kluster Kelapa Nasional


Sabtu, 19 Januari 2019 14:01
Satu 'Kurir' Sabu 10 Kg di Bengkalis Bebas dari Pidana Mati

Jum’at, 18 Januari 2019 21:51
Pemkab Kuansing Jajaki Kerjasama Membatik ke Balai Industri Padang

Jum’at, 18 Januari 2019 21:34
Belum Miliki Identitas, Seribuan Napi Lapas Bengkalis Jadi Target Rekam KTP El

Jum’at, 18 Januari 2019 19:02
Plt Bupati Kampar Serahkan DPA 2019 kepada Seluruh OPD

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 19 Januari 2018 18:10
Wajib Berkaidah Islam, DPRD Bengkalis Bentuk Pansus Ranperda Zakat

Pansus Ranperda Zakat DPRD Bengkalis mulai membahas secara maraton. Sistim pengeleolahan zakat yang ditetapkan wajib berdasarkan pada kaidah Islam.

Riauterkini-BENGKALIS- Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Kaderismanto, mengatakan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Zakat yang akan dibahas dan dituntaskan oleh Panitia Khusus (Pansus) wajib berdasarkan pada kaidah Islam.

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat atau Muzakki, penerimanya atau Mustahik, harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.

“Pansus Ranperda Zakat harus konsultasi secara berkelanjutan dengan berbagai pihak seperti ulama, organisasi Islam, pemerintah. Ranperda wajib sesuai dengan kaidah Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya, Jum’at (19/1/18).

Menurutnya, sebelum disahkan menjadai Perda, Ranperda tentang Pengelolaan Zakat ini harus dikaji dan disusun secara detail, diantaranya tentang orang yang berhak menerima zakat adalah orang - orang yang telah di kategorikan oleh Fiqih Islam dan bertentangan dengan ketentuan Allah SWT.

Dalam pengelolaan zakat, Pansus juga harus mendasarkan pada Undang-undang Nomor 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU Nomor 38/1999, dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Dalam Bab III UU No. 38 tahun 1999 dikemukakan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Untuk itu, Ranperda zakat juga harus mengkaji secara dalam tentang manajemen dan pengawasan pengelolaan zakatnya.

Pansus juga harus memperhatikan aspek pajak penghasilan yang sudah ditetapkan oleh negara sesuai aturan. Sehingga pengkajiannya harus mendalam, jangan sampai pajak yang menjadi kewajiban bernegara disamaartikan zakat, infaq dan sedekah.

"BAZNAS Kabupaten Bengkalis dalam hal ini sebagai pengelola zakat harus mandiri dan independen dalam arti tidak bergantung kepada lembaga lain, dan dapat membentuk perpanjangan tangannya di tingkat kecamatan hingga desa, tidak boleh ada lembaga terpisah atau lembaga lain dalam tubuh BAZNAS itu sendiri, " paparnya.

Sementara itu, dalam masa persidangan pertama tahun anggaran 2018 ini, selain membentuk Pansus Ranperda Pengelolaan Zakat, DPRD Kabupaten Bengkalis juga telah membentuk 2 Pansus Ranperda berdasarkan usulan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis.

Dua Pansus Ranperda yang dibentuk Pansus Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pansus Ranperda Badan Musyawarah Desa.***(dik)

Foto : Pansus Ranperda Pengelolaan Zakat DPRD Bengkalis dan rombongan melakukan kunjungan ke BAZNAS Provinsi Riau di Pekanbaru.

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Tak Terdaftar di DPT di seluruh Indonesia,
Warga Pertanyakan Keabsahan Identitas Calon Anggota KPU Bengkalis Subhan Eka Putra

- Ketua RT/RW di Bengkalis Harus Jadi Penggerak Goro dan Kamtibmas dan Corong Pemerintah
- Banyak Jalan Rusak, Komisi III DPRD Inhil Mengadu ke Dewan Provinsi
- Caleg DPR-RI Ramli FE Dirikan Posko Pemenangan di Sorek
- Legislator Kuansing Minta Pemerintah Tambah Mesin Cetak e-KTP
- Dipimpin Arsadianto Rachman, Relawan Bravo 5 se-Riau Resmi Dikukuhkan
- Luhut Panjaitan: Pelantikan Syamsuar 19 Februari
- Tingkatkan Partisipasi Pemilih, KPU Bengkalis Siapkan 55 Relawan Demokrasi ke Masyarakat
- RKA Dinas dalam Proses, APBD 2019 Kuansing Belum Bisa Digunakan
- Bawaslu Bengkalis Akan Rekrut 1.800 Pengawas TPS Pileg dan Pilpres 2019
- Yayasan Bening Nusantara Laporkan Panitia Pilkades Bonai ke Polres Rohul
- Politisi PDIP Sesalkan Langkah PLN Padamkan Lampu Jalan di Rengat
- Berkunjung ke KPU Kampar, KAMMI Ingatkan KPU Jaga Integritas 
- Rangkaian Agenda Kunker Kemenkomaritim di Pelalawan
- Putuskan PJU Jelang Pilpres, PLN Area Rengat Dinilai Lakukan Pembusukan Secara Politis
- Terkait Posisi Wabup, Pemprov Segera Surati Pemkab Rohul
- Tak Berdasar, Pemprov Riau Anggap Pernyataan Ketua GP Ansor Angin Lalu
- BKPP Umumkan 27 Nama Pejabat yang Lulus Lelang 17 Jabatan PTP Bengkalis 2018
- Caleg DPR RI Sayed Abubakar Assegaf Sampaikan 14 Program Prioritas Partai Demokrat di Dumai
- Ketua DPC PD Dumai Eko Suharjo: Jangan Mau Dihargai seperti Harga Binatang


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com