Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Rabu, 15 Agustus 2018 14:43
Satu dari Dua Paskibra Utusan Riau Jadi Komandan Pasukan 17 di Istana

Rabu, 15 Agustus 2018 14:33
‎Bupati Sukiman Pimpin Upacara Pengukuhan Paskibraka Rohul 2018‎ di Islamic Center

Rabu, 15 Agustus 2018 14:29
550 Gram Sabu Dimusnahkan BNNP Riau

Rabu, 15 Agustus 2018 14:26
Seorang Sudah Kembali ke Maktab,
Dua JCH Kloter 18 Batam Masih Dirawat di KKHI


Rabu, 15 Agustus 2018 14:22
Januari-Agustus, Penderita DBD di Pekanbaru Mencapai 201

Rabu, 15 Agustus 2018 14:05
Hangatnya Ngopi Bareng Bupati Yopi Bersama KONI Inhu

Rabu, 15 Agustus 2018 13:56
Asik Pesta Shabu, 3 Pemuda di Pinggir, Bengkalis Digrebek Polisi

Rabu, 15 Agustus 2018 13:01
Mutsai di Tubuh Kejati Riau, Tiga Asisten Diganti

Rabu, 15 Agustus 2018 12:04
Kontrak Media tak Transparan, Dewan Siap Panggil Kominfo Kuansing

Rabu, 15 Agustus 2018 12:00
Neno Warisman Bakal Semangati Deklarasi #2019GantiPresiden di Pekanbaru

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 19 Januari 2018 18:10
Wajib Berkaidah Islam, DPRD Bengkalis Bentuk Pansus Ranperda Zakat

Pansus Ranperda Zakat DPRD Bengkalis mulai membahas secara maraton. Sistim pengeleolahan zakat yang ditetapkan wajib berdasarkan pada kaidah Islam.

Riauterkini-BENGKALIS- Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Kaderismanto, mengatakan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Zakat yang akan dibahas dan dituntaskan oleh Panitia Khusus (Pansus) wajib berdasarkan pada kaidah Islam.

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat atau Muzakki, penerimanya atau Mustahik, harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.

“Pansus Ranperda Zakat harus konsultasi secara berkelanjutan dengan berbagai pihak seperti ulama, organisasi Islam, pemerintah. Ranperda wajib sesuai dengan kaidah Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya, Jum’at (19/1/18).

Menurutnya, sebelum disahkan menjadai Perda, Ranperda tentang Pengelolaan Zakat ini harus dikaji dan disusun secara detail, diantaranya tentang orang yang berhak menerima zakat adalah orang - orang yang telah di kategorikan oleh Fiqih Islam dan bertentangan dengan ketentuan Allah SWT.

Dalam pengelolaan zakat, Pansus juga harus mendasarkan pada Undang-undang Nomor 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU Nomor 38/1999, dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Dalam Bab III UU No. 38 tahun 1999 dikemukakan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Untuk itu, Ranperda zakat juga harus mengkaji secara dalam tentang manajemen dan pengawasan pengelolaan zakatnya.

Pansus juga harus memperhatikan aspek pajak penghasilan yang sudah ditetapkan oleh negara sesuai aturan. Sehingga pengkajiannya harus mendalam, jangan sampai pajak yang menjadi kewajiban bernegara disamaartikan zakat, infaq dan sedekah.

"BAZNAS Kabupaten Bengkalis dalam hal ini sebagai pengelola zakat harus mandiri dan independen dalam arti tidak bergantung kepada lembaga lain, dan dapat membentuk perpanjangan tangannya di tingkat kecamatan hingga desa, tidak boleh ada lembaga terpisah atau lembaga lain dalam tubuh BAZNAS itu sendiri, " paparnya.

Sementara itu, dalam masa persidangan pertama tahun anggaran 2018 ini, selain membentuk Pansus Ranperda Pengelolaan Zakat, DPRD Kabupaten Bengkalis juga telah membentuk 2 Pansus Ranperda berdasarkan usulan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis.

Dua Pansus Ranperda yang dibentuk Pansus Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pansus Ranperda Badan Musyawarah Desa.***(dik)

Foto : Pansus Ranperda Pengelolaan Zakat DPRD Bengkalis dan rombongan melakukan kunjungan ke BAZNAS Provinsi Riau di Pekanbaru.

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Kontrak Media tak Transparan, Dewan Siap Panggil Kominfo Kuansing
- Neno Warisman Bakal Semangati Deklarasi #2019GantiPresiden di Pekanbaru
- Tiga Hari DCS Ditetapkan, KPU Kuansing Baru Terima Tanggapan Melalui Telpon
- Bahas Pengelolaan Blok Rokan, LAMR Diterima Kementerian ESDM
- Gubri Ikut Pileg 2019, DPRD Riau Belum Terima Surat Penguduran Diri
- Melihat Nama Gubri dan Keluarganya di DCS untuk Pileg 2019
- Pemkab dan DPRD Bengkalis Sepakat, 'Tunda Bayar' ADD 2017
- Kunjungi Rohul, Bagus Santoso Disambut Warga 45 Desa Asal Boyolali
- Loloskan 916 Bacaleg,  KPU Beri Warga Waktu 12-21 Agustus Tanggapinya 
- Pelantikan Pejabat Pratama di Pemkab Kuansing Tunggu Laporan KASN
- Banyak yang Gagal, Fraksi Hanura DPRD Kuansing Minta Bupati Evaluasi OPD
- DCS diumumkan, KPU Kuansing Persilakan Masyarakat Berikan Tanggapan
- Masa Kepengurusan Berakhir, KNPI Riau Didesak Gelar Musda
- Sebelum Diumumkan, 16 Parpol di Bengkalis Lakukan Otentifikasi DCS
- Hearing DPRD Meranti, Hadirkan GM EMP Malacca Strait dan Pihak SKK Migas Sumbagut
- Disidang Komisi Etik DPRD Kuansing, Alhamra Siap Mundur dari Jabatan Wakil Ketua
- Legislator Bagus Santoso: Sudah Saatnya Blok Rokan Dikelola Daerah
- Ke Wabup H. Halim, Gubernur Terpilih Berjanji Akan Penuhi Usulan Pemkab Kuansing
- HUT Ke-61 Riau, Syamsuar: Apa yang Diharapkan Masyarakat Bisa Tercapai
- Pilgubri Berlangsung Aman, Ketua DPRD Riau Sampaikan Terima Kasih pada Paslon yang Kalah


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com