Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 19 Oktober 2018 21:25
Persiapan Sudah 95 Persen, Event Sepeda Nusantara Etape Pekanbaru Bakal Dibuka Walikota

Jum’at, 19 Oktober 2018 20:33
Polda Riau Tahan Tiga Tersangka Perkara Dugaan Korupsi Transmisi Inhil

Jum’at, 19 Oktober 2018 20:16
Bank Riau Kepri Dumai Salurkan Bantuan Banjir di Kelurahan Bumi Ayu

Jum’at, 19 Oktober 2018 20:07
Wabup Inhil Resmi Menutup Penyelenggaraan MTQ ke 48 Tahun 2018

Jum’at, 19 Oktober 2018 20:02
Singgung Soal Pergantian Sekdako Pekanbaru,
Azharisman Rozie Sebut JTP Minimal Dua Tahun Bisa Dievaluasi dan Diganti


Jum’at, 19 Oktober 2018 19:15
Kalah di Andi Putra Cup ke 4, Pasangan Kembar Fandra-Fandri Targetkan Juara di Tahun Depan

Jum’at, 19 Oktober 2018 18:53
Sebut Sanksi PT.ASL dari Kementrian, BPN Inhu Dikecam Warga

Jum’at, 19 Oktober 2018 18:11
Begini Harunya Pisah Sambut Dandim 0313/KPR di Rumah Dinas Bupati Rohul

Jum’at, 19 Oktober 2018 18:08
DPRD Riau Sambut Baik Upaya Penghapusan Denda Pajak Kenderaan Bermotor

Jum’at, 19 Oktober 2018 17:15
Diduga Gelapkan Aset Gereja, Pengalihan Penahanan Pendeta Ini Dikabulkan Hakim

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 19 Januari 2018 18:10
Wajib Berkaidah Islam, DPRD Bengkalis Bentuk Pansus Ranperda Zakat

Pansus Ranperda Zakat DPRD Bengkalis mulai membahas secara maraton. Sistim pengeleolahan zakat yang ditetapkan wajib berdasarkan pada kaidah Islam.

Riauterkini-BENGKALIS- Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Kaderismanto, mengatakan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Zakat yang akan dibahas dan dituntaskan oleh Panitia Khusus (Pansus) wajib berdasarkan pada kaidah Islam.

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat atau Muzakki, penerimanya atau Mustahik, harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.

“Pansus Ranperda Zakat harus konsultasi secara berkelanjutan dengan berbagai pihak seperti ulama, organisasi Islam, pemerintah. Ranperda wajib sesuai dengan kaidah Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya, Jum’at (19/1/18).

Menurutnya, sebelum disahkan menjadai Perda, Ranperda tentang Pengelolaan Zakat ini harus dikaji dan disusun secara detail, diantaranya tentang orang yang berhak menerima zakat adalah orang - orang yang telah di kategorikan oleh Fiqih Islam dan bertentangan dengan ketentuan Allah SWT.

Dalam pengelolaan zakat, Pansus juga harus mendasarkan pada Undang-undang Nomor 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU Nomor 38/1999, dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Dalam Bab III UU No. 38 tahun 1999 dikemukakan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Untuk itu, Ranperda zakat juga harus mengkaji secara dalam tentang manajemen dan pengawasan pengelolaan zakatnya.

Pansus juga harus memperhatikan aspek pajak penghasilan yang sudah ditetapkan oleh negara sesuai aturan. Sehingga pengkajiannya harus mendalam, jangan sampai pajak yang menjadi kewajiban bernegara disamaartikan zakat, infaq dan sedekah.

"BAZNAS Kabupaten Bengkalis dalam hal ini sebagai pengelola zakat harus mandiri dan independen dalam arti tidak bergantung kepada lembaga lain, dan dapat membentuk perpanjangan tangannya di tingkat kecamatan hingga desa, tidak boleh ada lembaga terpisah atau lembaga lain dalam tubuh BAZNAS itu sendiri, " paparnya.

Sementara itu, dalam masa persidangan pertama tahun anggaran 2018 ini, selain membentuk Pansus Ranperda Pengelolaan Zakat, DPRD Kabupaten Bengkalis juga telah membentuk 2 Pansus Ranperda berdasarkan usulan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis.

Dua Pansus Ranperda yang dibentuk Pansus Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pansus Ranperda Badan Musyawarah Desa.***(dik)

Foto : Pansus Ranperda Pengelolaan Zakat DPRD Bengkalis dan rombongan melakukan kunjungan ke BAZNAS Provinsi Riau di Pekanbaru.

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Wabup Inhil Resmi Menutup Penyelenggaraan MTQ ke 48 Tahun 2018
- Singgung Soal Pergantian Sekdako Pekanbaru,
Azharisman Rozie Sebut JTP Minimal Dua Tahun Bisa Dievaluasi dan Diganti

- Begini Harunya Pisah Sambut Dandim 0313/KPR di Rumah Dinas Bupati Rohul
- DPRD Riau Sambut Baik Upaya Penghapusan Denda Pajak Kenderaan Bermotor
- Demo di Tugu Zapin,
Belasan Massa Pendukung Jokowi tak Mau Disebut Bayaran

- Komisi III DPRD Riau Usulkan Raperda Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
- Sukiman Mengaku Tak Datang dan Tak Tandatangani Dokumen Dukungan
- Penuhi Panggilan Bawaslu Riau, Bupati Rohul Dicecar 33 pertanyaan
- Lagi, Kada Tak Hadir Penuhi Panggilan Bawaslu
- Bupati Rohul Ajukan Tiga Ranperda ke DPRD, Salah Satunya Rancangan APBD 2019
- Pemko dan Bawaslu Pekanbaru akan Sosialisasi Gerakan AP-HPA di Arena CFD
- Hasilkan Tiga Poin Kesepakatan, Komisi V DPRD Riau Sebut PT Ricky Salah
- Bahas Tata Cara Rapat Banggar, Sekwan DPRD Batang Hari Jambi Berguru ke Kuansing
- Ketua LSM Permata Kuansing Minta Penegak Hukum Usut Pidana Umum APBDP Kuansing
- Panggilan Diabaikan, Bawaslu Panggil Ulang Kepala Daerah Deklarasi Dukung Jokowi
- Efek Masuknya Visi Misi Gubernur Terpilih, Anggaran Jalan di Rohil Dicoret
- Tak Masuk RKPD 2018, Jalan Siberakun Tak Bisa Dilakukan Perbaikan
- Kepala Madrasah Minta DPRD Rohul Perjuangkan Dana Hibah di APBD
- DBH Migas Tak Turun, Pemerintah Pusat Dituding Zalim
- Awasi Penyelewengan, BPH Migas Selidiki Keberadaan 9 BU di Riau


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com