Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 19 Oktober 2018 21:25
Persiapan Sudah 95 Persen, Event Sepeda Nusantara Etape Pekanbaru Bakal Dibuka Walikota

Jum’at, 19 Oktober 2018 20:33
Polda Riau Tahan Tiga Tersangka Perkara Dugaan Korupsi Transmisi Inhil

Jum’at, 19 Oktober 2018 20:16
Bank Riau Kepri Dumai Salurkan Bantuan Banjir di Kelurahan Bumi Ayu

Jum’at, 19 Oktober 2018 20:07
Wabup Inhil Resmi Menutup Penyelenggaraan MTQ ke 48 Tahun 2018

Jum’at, 19 Oktober 2018 20:02
Singgung Soal Pergantian Sekdako Pekanbaru,
Azharisman Rozie Sebut JTP Minimal Dua Tahun Bisa Dievaluasi dan Diganti


Jum’at, 19 Oktober 2018 19:15
Kalah di Andi Putra Cup ke 4, Pasangan Kembar Fandra-Fandri Targetkan Juara di Tahun Depan

Jum’at, 19 Oktober 2018 18:53
Sebut Sanksi PT.ASL dari Kementrian, BPN Inhu Dikecam Warga

Jum’at, 19 Oktober 2018 18:11
Begini Harunya Pisah Sambut Dandim 0313/KPR di Rumah Dinas Bupati Rohul

Jum’at, 19 Oktober 2018 18:08
DPRD Riau Sambut Baik Upaya Penghapusan Denda Pajak Kenderaan Bermotor

Jum’at, 19 Oktober 2018 17:15
Diduga Gelapkan Aset Gereja, Pengalihan Penahanan Pendeta Ini Dikabulkan Hakim

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 19 Januari 2018 20:37
2018, Anggota DPRD Bengkalis Tidak Lagi Diberikan Mobnas

Mulai tahun 2018, Anggota DPRD Bengkalis dipastikan tidak lagi menggunakan mobil operasional. Mobil dinas hanya diperuntukkan pimpinan dewan.

Riauterkini-BENGKALIS- Terhitung mulai tahun anggaran 2018 ini, anggota DPRD Bengkalis kecuali pimpinan tidak lagi diberikan fasilitas kendaraan atau mobil dinas (Mobnas) oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis.

Kebijakan tersebut setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18/2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Pemerintah daerah tidak dibenarkan lagi menyediakan fasilitas seperti Mobnas tersebut. Seperti sebelumnya, Pemkab Bengkalis lakukan sewa pakai dari pihak ketiga, kemudian diserahkan ke anggota dewan. 

Sebagai pengganti, seluruh anggota DPRD Bengkalis ini akan diberikan hak keuangan transportasi dengan nominal sekitar Rp12,5 juta untuk perbulan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkalis, Bustami HY mengatakan, sejak diberlakukannya PP Nomor 18/2017 tersebut, saat ini kecuali unsur pimpinan, mulai tahun 2018 seluruh anggota DPRD Bengkalis sudah tidak lagi diberikan fasilitas Mobnas. Sebagai pengganti, diberikan hak keuangan transportasi perbulan dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati (Perbub) Bengkalis.

“Terkait dengan aset yang dipinjam pakai oleh DPRD Bengkalis sejak 2017 lalu, sudah mengembalikan seluruhnya ada 41 unit. Tahun lalu, kita gunakan sistem sewa pakai dengan pihak ketiga kemudian diserahkan ke anggora dewan namun pada tahun ini tidak lagi,” ungkapnya Jum’at (19/1/18).

Pimpinan dewan, ditambahkan Bustami tetap harus disediakan fasilitasnya oleh pemerintah daerah. “Sesuai dengan PP 18 tersebut masing-masing anggota dewan diberikan hak keuangan transportasi dalam bentuk uang, besarannya perbulan,” paparnya.

Surati OPD

Dibagian lain, memasuki awal tahun anggaran 2018, BPKAD Kabupaten Bengkalis juga menyurati seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bengkalis agar segera melaporkan seluruh pengadaan barang dan jasa pada tahun anggaran 2017 lalu.

“Supaya dilaporkan ke Bupati Bengkalis melalui BPKAD untuk melakukan proses serah terima. OPD sebagai pihak yang melakukan pengadaan menyerahkan ke bupati, kemudian bupati akan menyerahkan kepada penggunannya, kalau bisa di awal tahun ini sudah tuntas,” katanya.*(dik)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Wabup Inhil Resmi Menutup Penyelenggaraan MTQ ke 48 Tahun 2018
- Singgung Soal Pergantian Sekdako Pekanbaru,
Azharisman Rozie Sebut JTP Minimal Dua Tahun Bisa Dievaluasi dan Diganti

- Begini Harunya Pisah Sambut Dandim 0313/KPR di Rumah Dinas Bupati Rohul
- DPRD Riau Sambut Baik Upaya Penghapusan Denda Pajak Kenderaan Bermotor
- Demo di Tugu Zapin,
Belasan Massa Pendukung Jokowi tak Mau Disebut Bayaran

- Komisi III DPRD Riau Usulkan Raperda Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
- Sukiman Mengaku Tak Datang dan Tak Tandatangani Dokumen Dukungan
- Penuhi Panggilan Bawaslu Riau, Bupati Rohul Dicecar 33 pertanyaan
- Lagi, Kada Tak Hadir Penuhi Panggilan Bawaslu
- Bupati Rohul Ajukan Tiga Ranperda ke DPRD, Salah Satunya Rancangan APBD 2019
- Pemko dan Bawaslu Pekanbaru akan Sosialisasi Gerakan AP-HPA di Arena CFD
- Hasilkan Tiga Poin Kesepakatan, Komisi V DPRD Riau Sebut PT Ricky Salah
- Bahas Tata Cara Rapat Banggar, Sekwan DPRD Batang Hari Jambi Berguru ke Kuansing
- Ketua LSM Permata Kuansing Minta Penegak Hukum Usut Pidana Umum APBDP Kuansing
- Panggilan Diabaikan, Bawaslu Panggil Ulang Kepala Daerah Deklarasi Dukung Jokowi
- Efek Masuknya Visi Misi Gubernur Terpilih, Anggaran Jalan di Rohil Dicoret
- Tak Masuk RKPD 2018, Jalan Siberakun Tak Bisa Dilakukan Perbaikan
- Kepala Madrasah Minta DPRD Rohul Perjuangkan Dana Hibah di APBD
- DBH Migas Tak Turun, Pemerintah Pusat Dituding Zalim
- Awasi Penyelewengan, BPH Migas Selidiki Keberadaan 9 BU di Riau


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com