Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 19 Januari 2019 18:27
Disaksikan Wagub Terpilih, Sekdaprov Kukuhkan Ketua LAKTA

Sabtu, 19 Januari 2019 18:24
Adipura Bengkalis Kota Kecil Terbersih Akan Diarak Keliling dan Gelar Syukuran

Sabtu, 19 Januari 2019 15:51
Bupati Bengkalis: Jangan 'Sunat' Bantuan Kesejahteraan Guru Honor Madrasah

Sabtu, 19 Januari 2019 15:47
Satlantas Polres Kuansing Deklarasikan MRSF

Sabtu, 19 Januari 2019 15:38
Polres Rohil Hadiri Pertemuan Silarurrahmi PWI Rohil

Sabtu, 19 Januari 2019 14:05
Pemkab Inhil Audiensi ke Kemenristek Dikti,
Pusat Akan Jadikan Inhil Kluster Kelapa Nasional


Sabtu, 19 Januari 2019 14:01
Satu 'Kurir' Sabu 10 Kg di Bengkalis Bebas dari Pidana Mati

Jum’at, 18 Januari 2019 21:51
Pemkab Kuansing Jajaki Kerjasama Membatik ke Balai Industri Padang

Jum’at, 18 Januari 2019 21:34
Belum Miliki Identitas, Seribuan Napi Lapas Bengkalis Jadi Target Rekam KTP El

Jum’at, 18 Januari 2019 19:02
Plt Bupati Kampar Serahkan DPA 2019 kepada Seluruh OPD

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 19 Januari 2018 20:37
2018, Anggota DPRD Bengkalis Tidak Lagi Diberikan Mobnas

Mulai tahun 2018, Anggota DPRD Bengkalis dipastikan tidak lagi menggunakan mobil operasional. Mobil dinas hanya diperuntukkan pimpinan dewan.

Riauterkini-BENGKALIS- Terhitung mulai tahun anggaran 2018 ini, anggota DPRD Bengkalis kecuali pimpinan tidak lagi diberikan fasilitas kendaraan atau mobil dinas (Mobnas) oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis.

Kebijakan tersebut setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18/2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Pemerintah daerah tidak dibenarkan lagi menyediakan fasilitas seperti Mobnas tersebut. Seperti sebelumnya, Pemkab Bengkalis lakukan sewa pakai dari pihak ketiga, kemudian diserahkan ke anggota dewan. 

Sebagai pengganti, seluruh anggota DPRD Bengkalis ini akan diberikan hak keuangan transportasi dengan nominal sekitar Rp12,5 juta untuk perbulan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkalis, Bustami HY mengatakan, sejak diberlakukannya PP Nomor 18/2017 tersebut, saat ini kecuali unsur pimpinan, mulai tahun 2018 seluruh anggota DPRD Bengkalis sudah tidak lagi diberikan fasilitas Mobnas. Sebagai pengganti, diberikan hak keuangan transportasi perbulan dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati (Perbub) Bengkalis.

“Terkait dengan aset yang dipinjam pakai oleh DPRD Bengkalis sejak 2017 lalu, sudah mengembalikan seluruhnya ada 41 unit. Tahun lalu, kita gunakan sistem sewa pakai dengan pihak ketiga kemudian diserahkan ke anggora dewan namun pada tahun ini tidak lagi,” ungkapnya Jum’at (19/1/18).

Pimpinan dewan, ditambahkan Bustami tetap harus disediakan fasilitasnya oleh pemerintah daerah. “Sesuai dengan PP 18 tersebut masing-masing anggota dewan diberikan hak keuangan transportasi dalam bentuk uang, besarannya perbulan,” paparnya.

Surati OPD

Dibagian lain, memasuki awal tahun anggaran 2018, BPKAD Kabupaten Bengkalis juga menyurati seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bengkalis agar segera melaporkan seluruh pengadaan barang dan jasa pada tahun anggaran 2017 lalu.

“Supaya dilaporkan ke Bupati Bengkalis melalui BPKAD untuk melakukan proses serah terima. OPD sebagai pihak yang melakukan pengadaan menyerahkan ke bupati, kemudian bupati akan menyerahkan kepada penggunannya, kalau bisa di awal tahun ini sudah tuntas,” katanya.*(dik)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Tak Terdaftar di DPT di seluruh Indonesia,
Warga Pertanyakan Keabsahan Identitas Calon Anggota KPU Bengkalis Subhan Eka Putra

- Ketua RT/RW di Bengkalis Harus Jadi Penggerak Goro dan Kamtibmas dan Corong Pemerintah
- Banyak Jalan Rusak, Komisi III DPRD Inhil Mengadu ke Dewan Provinsi
- Caleg DPR-RI Ramli FE Dirikan Posko Pemenangan di Sorek
- Legislator Kuansing Minta Pemerintah Tambah Mesin Cetak e-KTP
- Dipimpin Arsadianto Rachman, Relawan Bravo 5 se-Riau Resmi Dikukuhkan
- Luhut Panjaitan: Pelantikan Syamsuar 19 Februari
- Tingkatkan Partisipasi Pemilih, KPU Bengkalis Siapkan 55 Relawan Demokrasi ke Masyarakat
- RKA Dinas dalam Proses, APBD 2019 Kuansing Belum Bisa Digunakan
- Bawaslu Bengkalis Akan Rekrut 1.800 Pengawas TPS Pileg dan Pilpres 2019
- Yayasan Bening Nusantara Laporkan Panitia Pilkades Bonai ke Polres Rohul
- Politisi PDIP Sesalkan Langkah PLN Padamkan Lampu Jalan di Rengat
- Berkunjung ke KPU Kampar, KAMMI Ingatkan KPU Jaga Integritas 
- Rangkaian Agenda Kunker Kemenkomaritim di Pelalawan
- Putuskan PJU Jelang Pilpres, PLN Area Rengat Dinilai Lakukan Pembusukan Secara Politis
- Terkait Posisi Wabup, Pemprov Segera Surati Pemkab Rohul
- Tak Berdasar, Pemprov Riau Anggap Pernyataan Ketua GP Ansor Angin Lalu
- BKPP Umumkan 27 Nama Pejabat yang Lulus Lelang 17 Jabatan PTP Bengkalis 2018
- Caleg DPR RI Sayed Abubakar Assegaf Sampaikan 14 Program Prioritas Partai Demokrat di Dumai
- Ketua DPC PD Dumai Eko Suharjo: Jangan Mau Dihargai seperti Harga Binatang


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com