Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Rabu, 15 Agustus 2018 14:43
Satu dari Dua Paskibra Utusan Riau Jadi Komandan Pasukan 17 di Istana

Rabu, 15 Agustus 2018 14:33
‎Bupati Sukiman Pimpin Upacara Pengukuhan Paskibraka Rohul 2018‎ di Islamic Center

Rabu, 15 Agustus 2018 14:29
550 Gram Sabu Dimusnahkan BNNP Riau

Rabu, 15 Agustus 2018 14:26
Seorang Sudah Kembali ke Maktab,
Dua JCH Kloter 18 Batam Masih Dirawat di KKHI


Rabu, 15 Agustus 2018 14:22
Januari-Agustus, Penderita DBD di Pekanbaru Mencapai 201

Rabu, 15 Agustus 2018 14:05
Hangatnya Ngopi Bareng Bupati Yopi Bersama KONI Inhu

Rabu, 15 Agustus 2018 13:56
Asik Pesta Shabu, 3 Pemuda di Pinggir, Bengkalis Digrebek Polisi

Rabu, 15 Agustus 2018 13:01
Mutsai di Tubuh Kejati Riau, Tiga Asisten Diganti

Rabu, 15 Agustus 2018 12:04
Kontrak Media tak Transparan, Dewan Siap Panggil Kominfo Kuansing

Rabu, 15 Agustus 2018 12:00
Neno Warisman Bakal Semangati Deklarasi #2019GantiPresiden di Pekanbaru

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 19 Januari 2018 20:37
2018, Anggota DPRD Bengkalis Tidak Lagi Diberikan Mobnas

Mulai tahun 2018, Anggota DPRD Bengkalis dipastikan tidak lagi menggunakan mobil operasional. Mobil dinas hanya diperuntukkan pimpinan dewan.

Riauterkini-BENGKALIS- Terhitung mulai tahun anggaran 2018 ini, anggota DPRD Bengkalis kecuali pimpinan tidak lagi diberikan fasilitas kendaraan atau mobil dinas (Mobnas) oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis.

Kebijakan tersebut setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18/2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Pemerintah daerah tidak dibenarkan lagi menyediakan fasilitas seperti Mobnas tersebut. Seperti sebelumnya, Pemkab Bengkalis lakukan sewa pakai dari pihak ketiga, kemudian diserahkan ke anggota dewan. 

Sebagai pengganti, seluruh anggota DPRD Bengkalis ini akan diberikan hak keuangan transportasi dengan nominal sekitar Rp12,5 juta untuk perbulan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkalis, Bustami HY mengatakan, sejak diberlakukannya PP Nomor 18/2017 tersebut, saat ini kecuali unsur pimpinan, mulai tahun 2018 seluruh anggota DPRD Bengkalis sudah tidak lagi diberikan fasilitas Mobnas. Sebagai pengganti, diberikan hak keuangan transportasi perbulan dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati (Perbub) Bengkalis.

“Terkait dengan aset yang dipinjam pakai oleh DPRD Bengkalis sejak 2017 lalu, sudah mengembalikan seluruhnya ada 41 unit. Tahun lalu, kita gunakan sistem sewa pakai dengan pihak ketiga kemudian diserahkan ke anggora dewan namun pada tahun ini tidak lagi,” ungkapnya Jum’at (19/1/18).

Pimpinan dewan, ditambahkan Bustami tetap harus disediakan fasilitasnya oleh pemerintah daerah. “Sesuai dengan PP 18 tersebut masing-masing anggota dewan diberikan hak keuangan transportasi dalam bentuk uang, besarannya perbulan,” paparnya.

Surati OPD

Dibagian lain, memasuki awal tahun anggaran 2018, BPKAD Kabupaten Bengkalis juga menyurati seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bengkalis agar segera melaporkan seluruh pengadaan barang dan jasa pada tahun anggaran 2017 lalu.

“Supaya dilaporkan ke Bupati Bengkalis melalui BPKAD untuk melakukan proses serah terima. OPD sebagai pihak yang melakukan pengadaan menyerahkan ke bupati, kemudian bupati akan menyerahkan kepada penggunannya, kalau bisa di awal tahun ini sudah tuntas,” katanya.*(dik)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Kontrak Media tak Transparan, Dewan Siap Panggil Kominfo Kuansing
- Neno Warisman Bakal Semangati Deklarasi #2019GantiPresiden di Pekanbaru
- Tiga Hari DCS Ditetapkan, KPU Kuansing Baru Terima Tanggapan Melalui Telpon
- Bahas Pengelolaan Blok Rokan, LAMR Diterima Kementerian ESDM
- Gubri Ikut Pileg 2019, DPRD Riau Belum Terima Surat Penguduran Diri
- Melihat Nama Gubri dan Keluarganya di DCS untuk Pileg 2019
- Pemkab dan DPRD Bengkalis Sepakat, 'Tunda Bayar' ADD 2017
- Kunjungi Rohul, Bagus Santoso Disambut Warga 45 Desa Asal Boyolali
- Loloskan 916 Bacaleg,  KPU Beri Warga Waktu 12-21 Agustus Tanggapinya 
- Pelantikan Pejabat Pratama di Pemkab Kuansing Tunggu Laporan KASN
- Banyak yang Gagal, Fraksi Hanura DPRD Kuansing Minta Bupati Evaluasi OPD
- DCS diumumkan, KPU Kuansing Persilakan Masyarakat Berikan Tanggapan
- Masa Kepengurusan Berakhir, KNPI Riau Didesak Gelar Musda
- Sebelum Diumumkan, 16 Parpol di Bengkalis Lakukan Otentifikasi DCS
- Hearing DPRD Meranti, Hadirkan GM EMP Malacca Strait dan Pihak SKK Migas Sumbagut
- Disidang Komisi Etik DPRD Kuansing, Alhamra Siap Mundur dari Jabatan Wakil Ketua
- Legislator Bagus Santoso: Sudah Saatnya Blok Rokan Dikelola Daerah
- Ke Wabup H. Halim, Gubernur Terpilih Berjanji Akan Penuhi Usulan Pemkab Kuansing
- HUT Ke-61 Riau, Syamsuar: Apa yang Diharapkan Masyarakat Bisa Tercapai
- Pilgubri Berlangsung Aman, Ketua DPRD Riau Sampaikan Terima Kasih pada Paslon yang Kalah


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com