Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Rabu, 23 Januari 2019 19:32
Sinergitas TNI-Polri, Polres Inhu Sosialisasi Bahaya Narkoba di Kodim 0302

Rabu, 23 Januari 2019 19:13
Yowan Terpilih Menjadi Ketua LPM Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru

Rabu, 23 Januari 2019 17:04
Ratusan Prajurit Kodim 0313/KPR se-Rohul‎ Jalani Minggu Militer di Pasirpangaraian

Rabu, 23 Januari 2019 16:53
Kadis PUPR Rohul Turun Tangan,
‎Jalan Provinsi di Rambah Hilir Rusak tarena tak Ada Drainese


Rabu, 23 Januari 2019 16:48
Peredaran Narkoba di LP Kelas II B Bangkinang Kembali Terungkap

Rabu, 23 Januari 2019 16:44
Bandara Sepi, Porter Andalkan Penerbangan Internasional

Rabu, 23 Januari 2019 16:34
Gubri Ingin Jembatan Siak IV Diberi Nama Pendiri Kota Pekanbaru

Rabu, 23 Januari 2019 16:24
Sesuai Letaknya,
Waka DPRD Riau Kordias Pasaribu Usulkan Nama Pelita untuk Jembatan Siak IV


Rabu, 23 Januari 2019 16:21
Diduga DL Massal, Kantor Bupati dan DPRD Pelalawan Lengang Mencekam

Rabu, 23 Januari 2019 16:16
Anggota DPRD Riau Dapil Pekanbaru Sebut Jembatan Siak IV Sudah Rampung

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 13 Pebruari 2018 14:07
Tolak Waduk Serbaguna Lompatan Harimau, Aliansi Masyarakat Cipang Ngadu ke DPRD Rohul

Aliansi Masyarakat Cipang mendatangi DPRD Rohul. Mereka menyampaikan penolakan rencana proyek waduk serbaguna Lompatan Harimau.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Aliansi Masyarakat Cipang dari empat desa menolak pembangunan waduk serba guna Lompatan Harimau dilakukan pemerintah pusat di Desa Koto Ruang, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul).‎‎

Penolakan pembangunan Waduk serba guna Lompatan Harimau disampaikan puluhan masyarakat perwakilan dari Aliansi Masyarakat Cipang pada hearing dengan wakil rakyat, dipimpin Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri SH, Senin sore (12/2/2018).

Sebelum mengadu ke DPRD Rohul, awalnya warga empat desa berencana melakukan unjuk rasa bertepatan dengan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Desa Bukit Intan Makmur, Kecamatan Kunto Darussalam, Rohul. Namun agenda orang nomor satu di Indonesia tersebut ditunda sampai batas waktu yang belum ditetapkan.‎

Hearing dengan masyarakat empat desa, yakni‎ warga Desa Cipang Kiri Hulu, Desa Cipang Kiri Hilir, Desa Cipang Kanan, dan Desa Tibawan, turut dihadiri ‎Ketua Komisi I DPRD Rohul Mazril, Sekretaris Komisi I Adam Syafaat, Novliwanda dan Amron Rosadi. Hadir juga Kasat Intelkam Polres Rohul AKP Aditya Reza.

Sedangkan perwakilan dari warga empat desa di antaranya Juru Bicara warga empat desa Revika Putra S.Pd selaku Ketua BPD Cipang Kiri Hilir, Kepala Desa Cipang Kiri Hilir Azwir Abbas, ninik mamak ZET Datuk Kayo, serta Tokoh Mahasiswa Rio Andri.‎

Juru bicara warga empat desa dari Aliansi Masyarakat Cipang, Revika Putra, mengatakan kedatangan mereka ke DPRD Rohul adalah untuk meminta wakil rakyat untuk mendesak pemerintah pusat membatalkan proyek pembangunan waduk serba guna Lompatan Harimau.

Menurut Revika, dampak dari proyek pembangunan waduk serba guna Lompatan Harimau dikhawatirkan akan merendam empat desa di Kecamatan Rokan IV Koto, seperti Desa Cipang Kiri Hulu, Desa Cipang Kiri Hilir, Desa Cipang Kanan, dan Desa Tibawan.

Revika mengatakan proyek waduk serba guna Lompatan Harimau akan mengusir warga empat desa dari kampung halaman mereka, termasuk menghilangkan kultur budaya, dan tentunya akan menenggelamkan lahan pertanian dan perkebunan masyarakat, seperti terjadi saat proyek PLTA Koto Panjang, Kabupaten Kampar.

"Jika pembangunan waduk tetap dilanjutkan, maka akan ada sekitar 10.000 jiwa penduduk harus pindah dari kampung halaman, karena kampung akan ditenggelamkan seperti yang pernah terjadi pada pembangunan PLTA Koto Panjang Kampar," ungkap Revika.‎

Saat ini, sambung Revika, warga empat desa di Kecamatan Rokan IV Koto sepakat untuk menolak pembangunan waduk serba guna Lompatan Harimau. Mereka juga menolak direlokasi dari kampungnya, dan sudah "harga mati".

"Kami menilai pembangunan waduk serba guna ini lebih banyak dampak negatifnya dari pada positifnya, jadi kami tetap menolak, karena kami yang akan merasakan dampaknya," tegas Revika.

Masih di tempat sama, Ninik mamak ZET Datuk Kayo mempertanyakan proyek pembangunan waduk serba guna Lompatan Harimau di Desa Rokan Koto Ruang. Menurutnya, mega proyek pemerintah pusat ini akan mengorbankan warga empat desa di Kecamatan Rokan IV Koto.‎

Menanggapi penolakan masyarakat empat desa dari Rokan IV Koto, Ketua DPRD Kelmi Amri berjanji segera agendakan rapat dengan pihak terkait, yakni Pemkab Rohul untuk mendapatkan informasi lengkap tentang program pembangunan waduk serba guna Lompatan Harimau, sehingga bisa diambil kesimpulan.

"Terus terang saja pemerintah (pusat) belum pernah menyampaikan ke dewan rencana pembangunan waduk (Lompatan Harimau) itu secara lengkap, baru sebatas wacana secara umum saja, sehingga paling lambat Senin depan kita dalam hal ini komisi I akan hearing dengan Pemkab Rokan Hulu," sampai Kelmi.

Mantan Ketua KNPI Kabupaten Rohul menyebutkan pihaknya akan meminta pemerintah menjelaskan dampak pembangunan waduk serba guna Lompatan Harimau, dan kontribusi apa yang akan didapatkan nantinya.‎

"Kami mohon bapak-bapak bersabar, dewan pasti menindaklanjuti hal ini. Setelah kita pelajari dan menerima penjelasan lengkap, nanti kita akan bersikap, percayalah anggota dewan akan tetap berpihak pada keinginan masyarakat," janji Kelmi kepada warga empat desa di Rokan IV Koto.‎

Dalam hearing terungkap, bahwa proyek waduk serba guna Lompatan Harimau di Desa Rokan Koto Ruang, Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rohul, Riau, tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 yang akan menelan dana APBN sekira Rp 3 triliun.

Sebelumnya, warga empat desa bersama mahasiswa juga sudah berkali-kali melakukan aksi unjukrasa penolakan pembangunan waduk serba guna Lompatan Harimau di kantor Gubernur Riau dan Polda Riau.‎

Bahkan, ribuan warga empat desa di Kecamatan Rokan IV Koto juga berencana akan berunjuk rasa menyambut kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Kabupaten Rohul, dengan agenda memberikan bantuan Program Sawit Rakyat (PSR). Namun agenda ditunda, sehingga warga empat desa gagal bertemu Presiden Jokowi.

Ribuan warga dari empat desa bermaksud menyampaikan aspirasi ke Presiden Jokowi agar pemerintah pusat membatalkan proyek waduk serba guna Lompatan Harimau di Desa Rokan Koto Ruang, karena akan menenggelamkan desa mereka.

‎Informasi dirangkum riauterkinicom, waduk serba guna Lompatan Harimau bukan‎ hanya akan dimanfaatkan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) oleh pemerintah pusat, namun untuk mengaliri lahan pertanian, serta dijadikan objek wisata.***(zal)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- KPU Bengkalis Kekurangan 722 Kotak dan Bilik Suara Pemilu dan Pilpres 2019
- Jon Erizal Desak Pemerintah Keluarkan Izin Embarkasi Haji Antara di Pekanbaru
- Silaturrahmi Kerakyatan, Ribuan Masyarakat Padati Kediaman Kordias Pasaribu
- Tak Hadir Acara Seminar ISEI, Pimpinan DPRD Riau Punya Alasan
- Serahkan Kartu PIP,
Legislator Jon Erizal Minta Pemerintah Tingkatkan Porsi PIP untuk Sekolah Agama di Riau

- APBD Riau 2019 tak Akomodir Program Gubri Terpilih, Gubri dan Sekda Salahkan DPRD
- Disesalkan, DPRD Riau tak Hadiri Bedah APBD 2019
- DPRD Riau Sebut Ada Indikasi Kecurangan Perusahaan Terhadap Pajak Air Permukaan
- Idris Laena Puji Kepemimpinan Sukarmis Selama Dua Periode
- Gunakan Truk Khusus, Bawaslu Bengkalis Bongkar Paksa APK Billboard
- Caleg PBB Riau Deklarasikan Dukungan untuk Prabowo-Sandi
- Gelar Kampanye Terselubung, Caleg Dapil II Terancam Setahun Penjara
- Bawaslu Riau Kembali Tertibkan APK
- Pimpinan Tak Datang, Rapat Paripurna DPRD Riau Terpaksa Ditunda
- Silaturrahmi ke Warga Duri, Septian Nugraha Tegaskan Nyaleg Demi Kepentingan Publik
- Serap Aspirasi, Caleg DPR RI Ini Blusukan hingga ke Pelosok Pelalawan
- Syamsuar Dapat Laporan, Ada Oknum Menjual Namanya untuk Jabatan dan Proyek
- Tak Terdaftar di DPT di seluruh Indonesia,
Warga Pertanyakan Keabsahan Identitas Calon Anggota KPU Bengkalis Subhan Eka Putra

- Ketua RT/RW di Bengkalis Harus Jadi Penggerak Goro dan Kamtibmas dan Corong Pemerintah
- Banyak Jalan Rusak, Komisi III DPRD Inhil Mengadu ke Dewan Provinsi


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com