Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Kamis, 22 Pebruari 2018 11:35
Maret, Bapenda Pekanbaru Cetak Masal 236. 560 Tagihan PBB

Kamis, 22 Pebruari 2018 11:29
PPPES Gelar Gotong-royong Bersih-Bersih DAS Siak

Kamis, 22 Pebruari 2018 10:25
Kajari Rohil Serahkan Dua Ekor Elang Laut ke BBKSDA Riau

Kamis, 22 Pebruari 2018 08:36
Lima Unit Rumah Ludes Terbakar di Kecamatan Kateman, Inhil

Kamis, 22 Pebruari 2018 08:34
Kunjungi Saleh Djasit, LE Diskusikan Misi Bangkitkan Riau

Kamis, 22 Pebruari 2018 08:30
Berprestasi Tahun 2017, Polres Rohul Terima Dua Penghargaan dari Kapolda Riau

Kamis, 22 Pebruari 2018 08:28
RAL Ditutup, Dewan Minta Hutang Rp54,8 Miliar ke Bank Muamalat Tetap Dibayar

Kamis, 22 Pebruari 2018 08:24
Ipemakusi Sumbar Dukung Pengadaan Mobnas Bupati Kuansing

Kamis, 22 Pebruari 2018 08:23
Tinjau MDA Terbakar, Bupati Meranti Janji Bantu Bangun Kembali

Kamis, 22 Pebruari 2018 08:17
Presma UR Siap Maju Sebagai Calon Koordinator Pusat BEM SI

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 13 Pebruari 2018 16:57
Bayar Proyek 100 Persen,
Ketua DPRD Bengkalis Tolak Wacana Terbit Rekom Camat


Ketua DPRD Bengkalis dengan tegas menolak jika ada rencana pembayaran proyek fisik 100 persen. Harus ada rekomendasi dari Camat terlebih dahulu sebelum direalisasikan.

Riauterkini-BENGKALIS- Meskipun terlebih dahulu melalui kajian, Ketua DPRD Bengkalis H. Abdul Kadir dengan tegas menolak jika adanya rencana atau wacana pembayaran proyek fisik atau terminj 100 persen terlebih dahulu harus ada rekomendasi dari Camat direalisasikan.

. Menurutnya, Surat Keputusan (SK) oleh Bupati Bengkalis sebelumnya telah dicabut dan akan dipelajari sebelum untuk diterbitkan kembali, menurut Abdul Kadir sebuah kemunduran. Proyek dalam bentuk konstruksi, sudah memilik tenaga ahli yang jelas dan sesuai bidang seperti Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK), konsultan pengawas, pemeriksa barang dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Menurut saya serahkan pekerjaan ini kepada mereka yang memang ahlinya dan sudah ditunjuk untuk itu. Camat tidak usah lagi mengurusi persoalan konstruksi, fokus saja urusan pemerintahan, ujar Kadir, Selasa (13/2/18).

Dicabutnya SK rekomendasi Camat itu sebelumnya karena memiliki dasar hukum dan laporan di lapangan. Mulai dari dugaan terjadinya pungutan liar atau Pungli, memperlambat rentang kendali birokrasi dan akhirnya berdampak pada kualitas pekerjaan fisik proyek.

Pemerintah Daerah diharapkan tidak gegabah dengan menerbitkan kembali SK tentang rekomendasi Camat tersebut. Kita berharap, jangan sampai terbit lagi, cukuplah mereka-mereka yang ahli dibidangnya yang menangani pekerjaan ini, kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Bengkalis ini.

Sebelumnya, Bupati Bengkalis Amril Mukminin menyatakan, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu adanya usulan penerbitan rekomendasi Camat atas pembayaran proyek selesai 100 persen tersebut. Dirinya sudah menugaskan assisten yang membidangi masalah tersebut untuk membahas bersama Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Bengkalis, BPKAD (Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah), Inspektur dan Perangkat Daerah (PD) terkait lainnya.

"Dari pembahasan nanti menyimpulkan perlu SK dimaksud dan diterbitkan kembali, maka hal itu akan segera ditindaklanjuti," katanya, Jum'at (9/2/18) kemarin.

Menurut Bupati Amril, mengapa SK itu diterbitkan di zaman kepemimpinan Bupati Syamsurizal sebagai Bupati Bengkalis dan kemudian juga dibatalkan oleh Bupati Herliyan Saleh, tentu ada dasar hukumnya masing-masing.

Kalau memang SK tersebut banyak kebaikannya bagi peningkatkan kualitas proyek fisik di lapangan, akan segera terbitkan. Dikaji terlebih dahulu dengan seksama baik dan buruknya dari berbagai aspek, pungkasnya.***(dik)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Kunjungi Saleh Djasit, LE Diskusikan Misi Bangkitkan Riau
- RAL Ditutup, Dewan Minta Hutang Rp54,8 Miliar ke Bank Muamalat Tetap Dibayar
- Arsyadjuliandi Rachman Buka Festival Band Remaja se Kecamatan Tualang, Siak
- Ini Jurus LE-Hardianto Menghapus "Fee Belah Semangka"
- Terbukti Berhasil Bangun Inhil,
Alasan Syamsuddin Mau Jadi Wakil Wardan

- Dikunjungi Syamsuar, Pedagang Pasar Terapung Inhil Sampaikan Kekecewaannya Terhadap Pemprov
- RTRW Riau Belum Disahkan, 351 Izin Tak Bisa Dikeluarkan
- Pemerintah RI Beri Perhargaan Terbaik Pencapaian WTP Pekanbaru 2016
- Blusukan ke Pasar Perawang, Andi Dudukung Lanjutkan Pimpin Riau
- Pilkda Inhil, Tokoh Masyarakat Kemuning Siap Menangkan Wardan-SU
- Tanpa Dihadiri Harris, Arsyadjuliandi Rachman Kampanye Dialogis di Pelalawan
- Cawagubri Hardianto Prihatin, Pinggiran Pekanbaru Masih Tertinggal
- Cagub Arsyadjuliandi Rachman Ngopi Bareng Tokoh Masyarakat Pelalawan
- LAM Tabalkan Gelar Adat untuk UAS,
Syamsuar-Edy: Beliau Layak Mendapatkan

- Dirjen Otda: Jumlah Penduduk Ikut Pilkada Serentak 2018 Sebanyak 160 Juta
- Kecewa Pembangunan tak Merata,
Seorang Dewan Sebut Siak Hulu Rela Berpisah dengan Kampar

- Pemprov Riau Diminta Tiru Kaltim Cara Salurkan Beasiswa
- Dewan Dukung Pemkab Kuansing Terima Honor Kontrak
- Coret Plang Nama Kantor Bupati Kuansing,
Legislator Ini Sebut Itu Salah, tapi Jangan Laporkan

- Partai Koalisi Jamin Pasangan AYO Menang Telak di Pelalawan


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda : 54.90.119.59
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com