Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Kamis, 15 Nopember 2018 17:07
EMP MSSA Gelar Sosialisasi Publik Kegiatan Pemboran MSTB-02

Kamis, 15 Nopember 2018 17:04
Instruksi Pusat, Bantuan PKH Tahap 4 untuk KPM di Kuansing Dipastikan Berkurang

Kamis, 15 Nopember 2018 16:27
Lutut Isteri Disenggol,
Seorang Nelayan di Patang Parang, Inhil Bacok Tetangga


Kamis, 15 Nopember 2018 16:23
Sidang Oknum Polisi Penganiaya Pacar,
Saksi Ahli Diingatkan Hakim Tak Ikut Tentukan Pasal Dakwaan


Kamis, 15 Nopember 2018 16:14
Aksi Kirab Kota, Taruna AAL Angkatan 64 Pukau Masyarakat Dumai

Kamis, 15 Nopember 2018 16:12
Janjikan Korban Menjadi Atlet,
Pelatih Dayung di Pekanbaru ini Cabuli 2 Pelajar Dibawah Umur


Kamis, 15 Nopember 2018 16:12
Ditaja Pijar Melayu,
LAM dan Polda Sepakat Ciptakan Pemilu Damai di Riau


Kamis, 15 Nopember 2018 14:34
Bocah Diterkam Buaya di Bonai Darussalam Ditemukan Meninggal dan Penuh Luka

Kamis, 15 Nopember 2018 14:02
Lestari Alam di Lingkungan Sekolah,
EMP Malacca Straits SA Berkolaborasi dengan SMAN 1 Sungai Apit


Kamis, 15 Nopember 2018 13:26
Ratusan Rumah di Dua Desa Kecamatan Rambah Samo Terendam Banjir

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 13 Pebruari 2018 16:57
Bayar Proyek 100 Persen,
Ketua DPRD Bengkalis ‘Tolak’ Wacana Terbit Rekom Camat


Ketua DPRD Bengkalis dengan tegas ‘menolak’ jika ada rencana pembayaran proyek fisik 100 persen. Harus ada rekomendasi dari Camat terlebih dahulu sebelum direalisasikan.

Riauterkini-BENGKALIS- Meskipun terlebih dahulu melalui kajian, Ketua DPRD Bengkalis H. Abdul Kadir dengan tegas ‘menolak’ jika adanya rencana atau wacana pembayaran proyek fisik atau terminj 100 persen terlebih dahulu harus ada rekomendasi dari Camat direalisasikan.

. Menurutnya, Surat Keputusan (SK) oleh Bupati Bengkalis sebelumnya telah dicabut dan akan dipelajari sebelum untuk diterbitkan kembali, menurut Abdul Kadir sebuah kemunduran. Proyek dalam bentuk konstruksi, sudah memilik tenaga ahli yang jelas dan sesuai bidang seperti Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK), konsultan pengawas, pemeriksa barang dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Menurut saya serahkan pekerjaan ini kepada mereka yang memang ahlinya dan sudah ditunjuk untuk itu. Camat tidak usah lagi mengurusi persoalan konstruksi, fokus saja urusan pemerintahan,” ujar Kadir, Selasa (13/2/18).

Dicabutnya SK rekomendasi Camat itu sebelumnya karena memiliki dasar hukum dan laporan di lapangan. Mulai dari dugaan terjadinya pungutan liar atau Pungli, memperlambat rentang kendali birokrasi dan akhirnya berdampak pada kualitas pekerjaan fisik proyek.

“Pemerintah Daerah diharapkan tidak gegabah dengan menerbitkan kembali SK tentang rekomendasi Camat tersebut. Kita berharap, jangan sampai terbit lagi, cukuplah mereka-mereka yang ahli dibidangnya yang menangani pekerjaan ini,” kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Bengkalis ini.

Sebelumnya, Bupati Bengkalis Amril Mukminin menyatakan, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu adanya usulan penerbitan rekomendasi Camat atas pembayaran proyek selesai 100 persen tersebut. Dirinya sudah menugaskan assisten yang membidangi masalah tersebut untuk membahas bersama Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Bengkalis, BPKAD (Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah), Inspektur dan Perangkat Daerah (PD) terkait lainnya.

"Dari pembahasan nanti menyimpulkan perlu SK dimaksud dan diterbitkan kembali, maka hal itu akan segera ditindaklanjuti," katanya, Jum'at (9/2/18) kemarin.

Menurut Bupati Amril, mengapa SK itu diterbitkan di zaman kepemimpinan Bupati Syamsurizal sebagai Bupati Bengkalis dan kemudian juga dibatalkan oleh Bupati Herliyan Saleh, tentu ada dasar hukumnya masing-masing.

“Kalau memang SK tersebut banyak kebaikannya bagi peningkatkan kualitas proyek fisik di lapangan, akan segera terbitkan. Dikaji terlebih dahulu dengan seksama baik dan buruknya dari berbagai aspek,” pungkasnya.***(dik)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Ditaja Pijar Melayu,
LAM dan Polda Sepakat Ciptakan Pemilu Damai di Riau

- Mendadak Dihampiri Ketua DPRD Kuansing, Ibu-ibu di Benai Merasa Tersanjung
- Bawaslu Riau Sosialisasi Pengawasan Pemilu 2019 pada Media Massa
- Makan dan Minum SMA Plus Dihentikan, Waka DPRD Riau Tak Yakin Karena Anggaran
- Rakor Sehari,
DPMP Rohul Harapkan Panwas Bisa Selesaikan Sengketa Pilkades Serentak 2018

- KPU Kampar Tetapkan DPT Hasil Perbaikan Kedua 475.554 Pemilih
- Pilkades Serentak di Bengkalis, Tiga Desa Resmi Ajukan Keberatan
- KPU Riau Tetapkan DPT Pemilu 2019 Sebanyak 3,86 juta Pemilih
- Bertambah 25.045 Jiwa, KPU Tetapkan 387.039 Pemilih Pemilu 2019 di Bengkalis
- KPU Tetapkan DPTHP-2 Pemilu 2019‎ di Kabupaten Rohul‎ 314.903 Pemilih
- Ketua DPRD Kuansing Bantu Perbaikan Rumah Warga Rudak Akibat Banjir
- Meski Pro Kontra, DPRD Kampar Setujui Rencana Pembangunan Gedung Delapan Lantai
- Dewan Tuding APBDP Kuansing 2018 Tersandera Kepentingan Oknum Pejabat Dua Instansi
- Paripurna DPRD Kota Pekanbaru, Pemko Pekanbaru Sampaikan Ranperda Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
- Dewan Pastikan Pembangunan Fly Over Simpang IV Mall SKA Tak Selesai Tahun Ini
- PAN Riau Buat Deklarasi, Irwan Nasir Malah ke Batam
- Sebut Provinsi Riau Banyak Persoalan, Puluhan Massa Gemmpar Demo di DPRD Riau
- Turun ke Pasar Selasa Panam, Cawapres Sandiaga Uno Disambut Massa Permak Bodi
- Pendaftaran Ditutup, 613 Pelamar Calon Anggota KPU se-Riau
- Fahri Hamzah: Indonesia Terkesan Terjebak Konflik Idiologi Impor


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com