Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 16 Pebruari 2019 19:29
Seratusan Peserta Ikuti Lomba Bertema Bahasa Mandarin di Mal Ska Pekanbaru

Sabtu, 16 Pebruari 2019 19:26
Ajudan Istri Bupati Meninggal Dunia, Pemkab Kuansing Berduka

Sabtu, 16 Pebruari 2019 15:34
TNI, Polri dan BPBD, Fire Fighter PT SRL Berjibaku Padamkan Api di Rupat

Sabtu, 16 Pebruari 2019 15:13
Kejari Bengkalis Tetapkan 4 Tersangka Kasus UEK SP Duri Mandiri Bersatu, Duri Timur

Sabtu, 16 Pebruari 2019 10:54
Goes to Campus, Cara KPU Bengkalis Ajak Pemula Gunakan Hak Pilih

Sabtu, 16 Pebruari 2019 08:53
Babinsa Koramil 07/Kuantan Hilir Goro Perbaiki Mushola di Kuansing

Sabtu, 16 Pebruari 2019 07:30
Pemkab Meranti Tegaskan Permintaan Dispensasi Embarkasi Haji Bukan Politis

Jum’at, 15 Pebruari 2019 22:43
Tabrak Truk, Pemotor di Duri Tewas Mengenaskan

Jum’at, 15 Pebruari 2019 21:14
Nelayan Myanmar Ditemukan Mengapung di Selat Bengkalis Diserahkan ke KKP Batam, Kepri

Jum’at, 15 Pebruari 2019 21:08
Jadwal Pelantikan Gubri Terpilih Tak Pasti, Komisi A DPRD Riau Sayangkan Sikap Pemerintah Pusat

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 13 Pebruari 2018 16:57
Bayar Proyek 100 Persen,
Ketua DPRD Bengkalis ‘Tolak’ Wacana Terbit Rekom Camat


Ketua DPRD Bengkalis dengan tegas ‘menolak’ jika ada rencana pembayaran proyek fisik 100 persen. Harus ada rekomendasi dari Camat terlebih dahulu sebelum direalisasikan.

Riauterkini-BENGKALIS- Meskipun terlebih dahulu melalui kajian, Ketua DPRD Bengkalis H. Abdul Kadir dengan tegas ‘menolak’ jika adanya rencana atau wacana pembayaran proyek fisik atau terminj 100 persen terlebih dahulu harus ada rekomendasi dari Camat direalisasikan.

. Menurutnya, Surat Keputusan (SK) oleh Bupati Bengkalis sebelumnya telah dicabut dan akan dipelajari sebelum untuk diterbitkan kembali, menurut Abdul Kadir sebuah kemunduran. Proyek dalam bentuk konstruksi, sudah memilik tenaga ahli yang jelas dan sesuai bidang seperti Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK), konsultan pengawas, pemeriksa barang dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Menurut saya serahkan pekerjaan ini kepada mereka yang memang ahlinya dan sudah ditunjuk untuk itu. Camat tidak usah lagi mengurusi persoalan konstruksi, fokus saja urusan pemerintahan,” ujar Kadir, Selasa (13/2/18).

Dicabutnya SK rekomendasi Camat itu sebelumnya karena memiliki dasar hukum dan laporan di lapangan. Mulai dari dugaan terjadinya pungutan liar atau Pungli, memperlambat rentang kendali birokrasi dan akhirnya berdampak pada kualitas pekerjaan fisik proyek.

“Pemerintah Daerah diharapkan tidak gegabah dengan menerbitkan kembali SK tentang rekomendasi Camat tersebut. Kita berharap, jangan sampai terbit lagi, cukuplah mereka-mereka yang ahli dibidangnya yang menangani pekerjaan ini,” kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Bengkalis ini.

Sebelumnya, Bupati Bengkalis Amril Mukminin menyatakan, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu adanya usulan penerbitan rekomendasi Camat atas pembayaran proyek selesai 100 persen tersebut. Dirinya sudah menugaskan assisten yang membidangi masalah tersebut untuk membahas bersama Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Bengkalis, BPKAD (Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah), Inspektur dan Perangkat Daerah (PD) terkait lainnya.

"Dari pembahasan nanti menyimpulkan perlu SK dimaksud dan diterbitkan kembali, maka hal itu akan segera ditindaklanjuti," katanya, Jum'at (9/2/18) kemarin.

Menurut Bupati Amril, mengapa SK itu diterbitkan di zaman kepemimpinan Bupati Syamsurizal sebagai Bupati Bengkalis dan kemudian juga dibatalkan oleh Bupati Herliyan Saleh, tentu ada dasar hukumnya masing-masing.

“Kalau memang SK tersebut banyak kebaikannya bagi peningkatkan kualitas proyek fisik di lapangan, akan segera terbitkan. Dikaji terlebih dahulu dengan seksama baik dan buruknya dari berbagai aspek,” pungkasnya.***(dik)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Goes to Campus, Cara KPU Bengkalis Ajak Pemula Gunakan Hak Pilih
- Jadwal Pelantikan Gubri Terpilih Tak Pasti, Komisi A DPRD Riau Sayangkan Sikap Pemerintah Pusat
- H-4 AMJ, Jadwal Pelantikan Gubri Terpilih Masih Gelap
- 11 Rusak Tergores,
Bawaslu: 3 Kardus Suara Pemilu di Riau Rusak Kena Hujan

- DPRD Riau Ucapkan Syukur Atas Peresmian Jembatan Siak IV dan Dua Fly Over
- Begitu Dilantik Jadi Gubri, Elit PAN Bersiap Usulkan Syamsuar sebagai Ketua DPW
- DPRD Kuansing Belajar Regulasi Kelola Wisata ke DPRD Kepri
- Komisi A DPRD Kuansing Kunjungi Inspektorat Batam
- Rusli Zainal Bersyukur Jembatan Siak IV dan Dua Fly Over Besok Diresmikan
- Jelang Pileg 2019, PAN Targetkan Kursi Ketua Dewan di Riau
- Minta Dispensasi JCH Langsung ke Batam,
DPRD Riau Beri Respon Positif Keinginan Meranti

- Pedagang di Pasar Telukkuantan Terharu Dikunjungi Ketua DPRD Kuansing
- Pedagang Curhat Kondisi Pasar Telukkuantan pada Ketua DPRD Kuansing
- Sebelum Masa Jabatan Berakhir,
Dewan Minta Wan Thamrin Hasyim Selesaikan Dua Persoalan

- Jelang Pemilu Serentak, KPU Bengkalis Gelar Rakor Pengamanan Kantor dan Logistik
- ‎Mengejutkan, 4 Calon Kades Bonai Akui Bayar Uang Pendaftaran Rp20 Juta ke Panitia Pilkades
- KPU, KPI dan Bawaslu Gelar Rakor Bahas Aturan Kampanye di Media
- Pleno Pilkades Bonai di Kantor Satpol PP Rohul Ricuh, Petahana Tetap Raih Suara Terbanyak
- PKS Sebut Alfedri akan Cocok dengan Hendry Munief sebagai Wabup Siak
- Segera Dilantik Jadi Gubri, Syamsuar Pamit pada ASN Siak


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com