Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Ahad, 19 Agustus 2018 17:11
Ratusan Warga Selat Panjang Tumpah Ruah Ikuti Jalan Sehat

Ahad, 19 Agustus 2018 16:51
Peringati Hari ke-57,
Bupati Kuansing: Pramuka Harus Jadi Garda Terdepan Perekat NKRI


Ahad, 19 Agustus 2018 16:48
‎Tiga JCH Kloter 18 Batam Sakit, 2 JCH Kehilangan Uang di Hotel

Ahad, 19 Agustus 2018 16:37
Peduli Kemanusiaan,
DDI Bathin Solapan, Bengkalis Kirim Bantuan untuk Korban Gempa Lombok


Ahad, 19 Agustus 2018 15:34
Terima Gratifikasi di Atas Sejuta, Penyelenggara Negara di Rohul Wajib Laporkan ke KPK RI

Ahad, 19 Agustus 2018 14:55
Geledah Mobil Agya,
Polsek Tambusai‎ Utara Tangkap Pengedar dan Sita 7 Paket Sabu


Ahad, 19 Agustus 2018 14:47
Miliki Ganja, Tukang Panen Sawit di Kuansing Diciduk Polisi

Ahad, 19 Agustus 2018 14:37
Dikendalikan dari Lapas Tangerang,
Tim Gabungan BNN Pusat dan BNNP Riau Amankan 30 Ribu Butir Inex di Dumai


Ahad, 19 Agustus 2018 13:59
Rangkaian Peringatan HUT ke-73 RI Pemkab Pelalawan

Ahad, 19 Agustus 2018 12:58
Kembali Membara, BPBD Curiga Kebakaran Lahan di Lubuk Gaung Disengaja

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 13 Pebruari 2018 16:57
Bayar Proyek 100 Persen,
Ketua DPRD Bengkalis ‘Tolak’ Wacana Terbit Rekom Camat


Ketua DPRD Bengkalis dengan tegas ‘menolak’ jika ada rencana pembayaran proyek fisik 100 persen. Harus ada rekomendasi dari Camat terlebih dahulu sebelum direalisasikan.

Riauterkini-BENGKALIS- Meskipun terlebih dahulu melalui kajian, Ketua DPRD Bengkalis H. Abdul Kadir dengan tegas ‘menolak’ jika adanya rencana atau wacana pembayaran proyek fisik atau terminj 100 persen terlebih dahulu harus ada rekomendasi dari Camat direalisasikan.

. Menurutnya, Surat Keputusan (SK) oleh Bupati Bengkalis sebelumnya telah dicabut dan akan dipelajari sebelum untuk diterbitkan kembali, menurut Abdul Kadir sebuah kemunduran. Proyek dalam bentuk konstruksi, sudah memilik tenaga ahli yang jelas dan sesuai bidang seperti Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK), konsultan pengawas, pemeriksa barang dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Menurut saya serahkan pekerjaan ini kepada mereka yang memang ahlinya dan sudah ditunjuk untuk itu. Camat tidak usah lagi mengurusi persoalan konstruksi, fokus saja urusan pemerintahan,” ujar Kadir, Selasa (13/2/18).

Dicabutnya SK rekomendasi Camat itu sebelumnya karena memiliki dasar hukum dan laporan di lapangan. Mulai dari dugaan terjadinya pungutan liar atau Pungli, memperlambat rentang kendali birokrasi dan akhirnya berdampak pada kualitas pekerjaan fisik proyek.

“Pemerintah Daerah diharapkan tidak gegabah dengan menerbitkan kembali SK tentang rekomendasi Camat tersebut. Kita berharap, jangan sampai terbit lagi, cukuplah mereka-mereka yang ahli dibidangnya yang menangani pekerjaan ini,” kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Bengkalis ini.

Sebelumnya, Bupati Bengkalis Amril Mukminin menyatakan, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu adanya usulan penerbitan rekomendasi Camat atas pembayaran proyek selesai 100 persen tersebut. Dirinya sudah menugaskan assisten yang membidangi masalah tersebut untuk membahas bersama Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Bengkalis, BPKAD (Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah), Inspektur dan Perangkat Daerah (PD) terkait lainnya.

"Dari pembahasan nanti menyimpulkan perlu SK dimaksud dan diterbitkan kembali, maka hal itu akan segera ditindaklanjuti," katanya, Jum'at (9/2/18) kemarin.

Menurut Bupati Amril, mengapa SK itu diterbitkan di zaman kepemimpinan Bupati Syamsurizal sebagai Bupati Bengkalis dan kemudian juga dibatalkan oleh Bupati Herliyan Saleh, tentu ada dasar hukumnya masing-masing.

“Kalau memang SK tersebut banyak kebaikannya bagi peningkatkan kualitas proyek fisik di lapangan, akan segera terbitkan. Dikaji terlebih dahulu dengan seksama baik dan buruknya dari berbagai aspek,” pungkasnya.***(dik)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- KPU Riau Tetapkan 28 Bakal Calon Anggota DPD
- Peringati HUT ke-73 RI, PDIP Riau Ajak Syukuri Kemerdekaan
- Gelar Muscab I, Arbi Hidayat Terpilih Ketua PC Sapma PP Pekanbaru
- Gerindra Targetkan 75 Persen Suara Kemenangan Prabowo-Sandiaga Uno di Riau
- Sambil Makan Siang Sekda dan Ketua DPRD Kuansing Sharing Masalah Daerah
- Sukses jadi Legislator, M Adil Ajak Istri dan Anaknya Nyaleg
- Wamen ESDM Setuju BUMD Riau Dilibatkan Kelola Blok Rokan
- ‎Membelot dari Hanura ke PKB,
Kecewa dengan Ketum DPP, Alasan Muhammad Adil Pindah Partai di Pileg 2019

- Mantan Ketua HMI Kuansing: Pernyataan Ketua Bawaslu Riau Tidak Rasional dan Inkonstitusional
- Kontrak Media tak Transparan, Dewan Siap Panggil Kominfo Kuansing
- Neno Warisman Bakal Semangati Deklarasi #2019GantiPresiden di Pekanbaru
- Tiga Hari DCS Ditetapkan, KPU Kuansing Baru Terima Tanggapan Melalui Telpon
- Bahas Pengelolaan Blok Rokan, LAMR Diterima Kementerian ESDM
- Gubri Ikut Pileg 2019, DPRD Riau Belum Terima Surat Penguduran Diri
- Melihat Nama Gubri dan Keluarganya di DCS untuk Pileg 2019
- Pemkab dan DPRD Bengkalis Sepakat, 'Tunda Bayar' ADD 2017
- Kunjungi Rohul, Bagus Santoso Disambut Warga 45 Desa Asal Boyolali
- Loloskan 916 Bacaleg,  KPU Beri Warga Waktu 12-21 Agustus Tanggapinya 
- Pelantikan Pejabat Pratama di Pemkab Kuansing Tunggu Laporan KASN
- Banyak yang Gagal, Fraksi Hanura DPRD Kuansing Minta Bupati Evaluasi OPD


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com