Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 19 Januari 2019 18:27
Disaksikan Wagub Terpilih, Sekdaprov Kukuhkan Ketua LAKTA

Sabtu, 19 Januari 2019 18:24
Adipura Bengkalis Kota Kecil Terbersih Akan Diarak Keliling dan Gelar Syukuran

Sabtu, 19 Januari 2019 15:51
Bupati Bengkalis: Jangan 'Sunat' Bantuan Kesejahteraan Guru Honor Madrasah

Sabtu, 19 Januari 2019 15:47
Satlantas Polres Kuansing Deklarasikan MRSF

Sabtu, 19 Januari 2019 15:38
Polres Rohil Hadiri Pertemuan Silarurrahmi PWI Rohil

Sabtu, 19 Januari 2019 14:05
Pemkab Inhil Audiensi ke Kemenristek Dikti,
Pusat Akan Jadikan Inhil Kluster Kelapa Nasional


Sabtu, 19 Januari 2019 14:01
Satu 'Kurir' Sabu 10 Kg di Bengkalis Bebas dari Pidana Mati

Jum’at, 18 Januari 2019 21:51
Pemkab Kuansing Jajaki Kerjasama Membatik ke Balai Industri Padang

Jum’at, 18 Januari 2019 21:34
Belum Miliki Identitas, Seribuan Napi Lapas Bengkalis Jadi Target Rekam KTP El

Jum’at, 18 Januari 2019 19:02
Plt Bupati Kampar Serahkan DPA 2019 kepada Seluruh OPD

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 13 Pebruari 2018 16:57
Bayar Proyek 100 Persen,
Ketua DPRD Bengkalis Tolak Wacana Terbit Rekom Camat


Ketua DPRD Bengkalis dengan tegas menolak jika ada rencana pembayaran proyek fisik 100 persen. Harus ada rekomendasi dari Camat terlebih dahulu sebelum direalisasikan.

Riauterkini-BENGKALIS- Meskipun terlebih dahulu melalui kajian, Ketua DPRD Bengkalis H. Abdul Kadir dengan tegas menolak jika adanya rencana atau wacana pembayaran proyek fisik atau terminj 100 persen terlebih dahulu harus ada rekomendasi dari Camat direalisasikan.

. Menurutnya, Surat Keputusan (SK) oleh Bupati Bengkalis sebelumnya telah dicabut dan akan dipelajari sebelum untuk diterbitkan kembali, menurut Abdul Kadir sebuah kemunduran. Proyek dalam bentuk konstruksi, sudah memilik tenaga ahli yang jelas dan sesuai bidang seperti Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK), konsultan pengawas, pemeriksa barang dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Menurut saya serahkan pekerjaan ini kepada mereka yang memang ahlinya dan sudah ditunjuk untuk itu. Camat tidak usah lagi mengurusi persoalan konstruksi, fokus saja urusan pemerintahan, ujar Kadir, Selasa (13/2/18).

Dicabutnya SK rekomendasi Camat itu sebelumnya karena memiliki dasar hukum dan laporan di lapangan. Mulai dari dugaan terjadinya pungutan liar atau Pungli, memperlambat rentang kendali birokrasi dan akhirnya berdampak pada kualitas pekerjaan fisik proyek.

Pemerintah Daerah diharapkan tidak gegabah dengan menerbitkan kembali SK tentang rekomendasi Camat tersebut. Kita berharap, jangan sampai terbit lagi, cukuplah mereka-mereka yang ahli dibidangnya yang menangani pekerjaan ini, kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Bengkalis ini.

Sebelumnya, Bupati Bengkalis Amril Mukminin menyatakan, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu adanya usulan penerbitan rekomendasi Camat atas pembayaran proyek selesai 100 persen tersebut. Dirinya sudah menugaskan assisten yang membidangi masalah tersebut untuk membahas bersama Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Bengkalis, BPKAD (Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah), Inspektur dan Perangkat Daerah (PD) terkait lainnya.

"Dari pembahasan nanti menyimpulkan perlu SK dimaksud dan diterbitkan kembali, maka hal itu akan segera ditindaklanjuti," katanya, Jum'at (9/2/18) kemarin.

Menurut Bupati Amril, mengapa SK itu diterbitkan di zaman kepemimpinan Bupati Syamsurizal sebagai Bupati Bengkalis dan kemudian juga dibatalkan oleh Bupati Herliyan Saleh, tentu ada dasar hukumnya masing-masing.

Kalau memang SK tersebut banyak kebaikannya bagi peningkatkan kualitas proyek fisik di lapangan, akan segera terbitkan. Dikaji terlebih dahulu dengan seksama baik dan buruknya dari berbagai aspek, pungkasnya.***(dik)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Tak Terdaftar di DPT di seluruh Indonesia,
Warga Pertanyakan Keabsahan Identitas Calon Anggota KPU Bengkalis Subhan Eka Putra

- Ketua RT/RW di Bengkalis Harus Jadi Penggerak Goro dan Kamtibmas dan Corong Pemerintah
- Banyak Jalan Rusak, Komisi III DPRD Inhil Mengadu ke Dewan Provinsi
- Caleg DPR-RI Ramli FE Dirikan Posko Pemenangan di Sorek
- Legislator Kuansing Minta Pemerintah Tambah Mesin Cetak e-KTP
- Dipimpin Arsadianto Rachman, Relawan Bravo 5 se-Riau Resmi Dikukuhkan
- Luhut Panjaitan: Pelantikan Syamsuar 19 Februari
- Tingkatkan Partisipasi Pemilih, KPU Bengkalis Siapkan 55 Relawan Demokrasi ke Masyarakat
- RKA Dinas dalam Proses, APBD 2019 Kuansing Belum Bisa Digunakan
- Bawaslu Bengkalis Akan Rekrut 1.800 Pengawas TPS Pileg dan Pilpres 2019
- Yayasan Bening Nusantara Laporkan Panitia Pilkades Bonai ke Polres Rohul
- Politisi PDIP Sesalkan Langkah PLN Padamkan Lampu Jalan di Rengat
- Berkunjung ke KPU Kampar, KAMMI Ingatkan KPU Jaga Integritas
- Rangkaian Agenda Kunker Kemenkomaritim di Pelalawan
- Putuskan PJU Jelang Pilpres, PLN Area Rengat Dinilai Lakukan Pembusukan Secara Politis
- Terkait Posisi Wabup, Pemprov Segera Surati Pemkab Rohul
- Tak Berdasar, Pemprov Riau Anggap Pernyataan Ketua GP Ansor Angin Lalu
- BKPP Umumkan 27 Nama Pejabat yang Lulus Lelang 17 Jabatan PTP Bengkalis 2018
- Caleg DPR RI Sayed Abubakar Assegaf Sampaikan 14 Program Prioritas Partai Demokrat di Dumai
- Ketua DPC PD Dumai Eko Suharjo: Jangan Mau Dihargai seperti Harga Binatang


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com