Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 19 Oktober 2018 21:25
Persiapan Sudah 95 Persen, Event Sepeda Nusantara Etape Pekanbaru Bakal Dibuka Walikota

Jum’at, 19 Oktober 2018 20:33
Polda Riau Tahan Tiga Tersangka Perkara Dugaan Korupsi Transmisi Inhil

Jum’at, 19 Oktober 2018 20:16
Bank Riau Kepri Dumai Salurkan Bantuan Banjir di Kelurahan Bumi Ayu

Jum’at, 19 Oktober 2018 20:07
Wabup Inhil Resmi Menutup Penyelenggaraan MTQ ke 48 Tahun 2018

Jum’at, 19 Oktober 2018 20:02
Singgung Soal Pergantian Sekdako Pekanbaru,
Azharisman Rozie Sebut JTP Minimal Dua Tahun Bisa Dievaluasi dan Diganti


Jum’at, 19 Oktober 2018 19:15
Kalah di Andi Putra Cup ke 4, Pasangan Kembar Fandra-Fandri Targetkan Juara di Tahun Depan

Jum’at, 19 Oktober 2018 18:53
Sebut Sanksi PT.ASL dari Kementrian, BPN Inhu Dikecam Warga

Jum’at, 19 Oktober 2018 18:11
Begini Harunya Pisah Sambut Dandim 0313/KPR di Rumah Dinas Bupati Rohul

Jum’at, 19 Oktober 2018 18:08
DPRD Riau Sambut Baik Upaya Penghapusan Denda Pajak Kenderaan Bermotor

Jum’at, 19 Oktober 2018 17:15
Diduga Gelapkan Aset Gereja, Pengalihan Penahanan Pendeta Ini Dikabulkan Hakim

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 13 Pebruari 2018 16:57
Bayar Proyek 100 Persen,
Ketua DPRD Bengkalis Tolak Wacana Terbit Rekom Camat


Ketua DPRD Bengkalis dengan tegas menolak jika ada rencana pembayaran proyek fisik 100 persen. Harus ada rekomendasi dari Camat terlebih dahulu sebelum direalisasikan.

Riauterkini-BENGKALIS- Meskipun terlebih dahulu melalui kajian, Ketua DPRD Bengkalis H. Abdul Kadir dengan tegas menolak jika adanya rencana atau wacana pembayaran proyek fisik atau terminj 100 persen terlebih dahulu harus ada rekomendasi dari Camat direalisasikan.

. Menurutnya, Surat Keputusan (SK) oleh Bupati Bengkalis sebelumnya telah dicabut dan akan dipelajari sebelum untuk diterbitkan kembali, menurut Abdul Kadir sebuah kemunduran. Proyek dalam bentuk konstruksi, sudah memilik tenaga ahli yang jelas dan sesuai bidang seperti Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK), konsultan pengawas, pemeriksa barang dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Menurut saya serahkan pekerjaan ini kepada mereka yang memang ahlinya dan sudah ditunjuk untuk itu. Camat tidak usah lagi mengurusi persoalan konstruksi, fokus saja urusan pemerintahan, ujar Kadir, Selasa (13/2/18).

Dicabutnya SK rekomendasi Camat itu sebelumnya karena memiliki dasar hukum dan laporan di lapangan. Mulai dari dugaan terjadinya pungutan liar atau Pungli, memperlambat rentang kendali birokrasi dan akhirnya berdampak pada kualitas pekerjaan fisik proyek.

Pemerintah Daerah diharapkan tidak gegabah dengan menerbitkan kembali SK tentang rekomendasi Camat tersebut. Kita berharap, jangan sampai terbit lagi, cukuplah mereka-mereka yang ahli dibidangnya yang menangani pekerjaan ini, kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Bengkalis ini.

Sebelumnya, Bupati Bengkalis Amril Mukminin menyatakan, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu adanya usulan penerbitan rekomendasi Camat atas pembayaran proyek selesai 100 persen tersebut. Dirinya sudah menugaskan assisten yang membidangi masalah tersebut untuk membahas bersama Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Bengkalis, BPKAD (Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah), Inspektur dan Perangkat Daerah (PD) terkait lainnya.

"Dari pembahasan nanti menyimpulkan perlu SK dimaksud dan diterbitkan kembali, maka hal itu akan segera ditindaklanjuti," katanya, Jum'at (9/2/18) kemarin.

Menurut Bupati Amril, mengapa SK itu diterbitkan di zaman kepemimpinan Bupati Syamsurizal sebagai Bupati Bengkalis dan kemudian juga dibatalkan oleh Bupati Herliyan Saleh, tentu ada dasar hukumnya masing-masing.

Kalau memang SK tersebut banyak kebaikannya bagi peningkatkan kualitas proyek fisik di lapangan, akan segera terbitkan. Dikaji terlebih dahulu dengan seksama baik dan buruknya dari berbagai aspek, pungkasnya.***(dik)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Wabup Inhil Resmi Menutup Penyelenggaraan MTQ ke 48 Tahun 2018
- Singgung Soal Pergantian Sekdako Pekanbaru,
Azharisman Rozie Sebut JTP Minimal Dua Tahun Bisa Dievaluasi dan Diganti

- Begini Harunya Pisah Sambut Dandim 0313/KPR di Rumah Dinas Bupati Rohul
- DPRD Riau Sambut Baik Upaya Penghapusan Denda Pajak Kenderaan Bermotor
- Demo di Tugu Zapin,
Belasan Massa Pendukung Jokowi tak Mau Disebut Bayaran

- Komisi III DPRD Riau Usulkan Raperda Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
- Sukiman Mengaku Tak Datang dan Tak Tandatangani Dokumen Dukungan
- Penuhi Panggilan Bawaslu Riau, Bupati Rohul Dicecar 33 pertanyaan
- Lagi, Kada Tak Hadir Penuhi Panggilan Bawaslu
- Bupati Rohul Ajukan Tiga Ranperda ke DPRD, Salah Satunya Rancangan APBD 2019
- Pemko dan Bawaslu Pekanbaru akan Sosialisasi Gerakan AP-HPA di Arena CFD
- Hasilkan Tiga Poin Kesepakatan, Komisi V DPRD Riau Sebut PT Ricky Salah
- Bahas Tata Cara Rapat Banggar, Sekwan DPRD Batang Hari Jambi Berguru ke Kuansing
- Ketua LSM Permata Kuansing Minta Penegak Hukum Usut Pidana Umum APBDP Kuansing
- Panggilan Diabaikan, Bawaslu Panggil Ulang Kepala Daerah Deklarasi Dukung Jokowi
- Efek Masuknya Visi Misi Gubernur Terpilih, Anggaran Jalan di Rohil Dicoret
- Tak Masuk RKPD 2018, Jalan Siberakun Tak Bisa Dilakukan Perbaikan
- Kepala Madrasah Minta DPRD Rohul Perjuangkan Dana Hibah di APBD
- DBH Migas Tak Turun, Pemerintah Pusat Dituding Zalim
- Awasi Penyelewengan, BPH Migas Selidiki Keberadaan 9 BU di Riau


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com