Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Rabu, 15 Agustus 2018 14:43
Satu dari Dua Paskibra Utusan Riau Jadi Komandan Pasukan 17 di Istana

Rabu, 15 Agustus 2018 14:33
‎Bupati Sukiman Pimpin Upacara Pengukuhan Paskibraka Rohul 2018‎ di Islamic Center

Rabu, 15 Agustus 2018 14:29
550 Gram Sabu Dimusnahkan BNNP Riau

Rabu, 15 Agustus 2018 14:26
Seorang Sudah Kembali ke Maktab,
Dua JCH Kloter 18 Batam Masih Dirawat di KKHI


Rabu, 15 Agustus 2018 14:22
Januari-Agustus, Penderita DBD di Pekanbaru Mencapai 201

Rabu, 15 Agustus 2018 14:05
Hangatnya Ngopi Bareng Bupati Yopi Bersama KONI Inhu

Rabu, 15 Agustus 2018 13:56
Asik Pesta Shabu, 3 Pemuda di Pinggir, Bengkalis Digrebek Polisi

Rabu, 15 Agustus 2018 13:01
Mutsai di Tubuh Kejati Riau, Tiga Asisten Diganti

Rabu, 15 Agustus 2018 12:04
Kontrak Media tak Transparan, Dewan Siap Panggil Kominfo Kuansing

Rabu, 15 Agustus 2018 12:00
Neno Warisman Bakal Semangati Deklarasi #2019GantiPresiden di Pekanbaru

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 13 Pebruari 2018 16:57
Bayar Proyek 100 Persen,
Ketua DPRD Bengkalis Tolak Wacana Terbit Rekom Camat


Ketua DPRD Bengkalis dengan tegas menolak jika ada rencana pembayaran proyek fisik 100 persen. Harus ada rekomendasi dari Camat terlebih dahulu sebelum direalisasikan.

Riauterkini-BENGKALIS- Meskipun terlebih dahulu melalui kajian, Ketua DPRD Bengkalis H. Abdul Kadir dengan tegas menolak jika adanya rencana atau wacana pembayaran proyek fisik atau terminj 100 persen terlebih dahulu harus ada rekomendasi dari Camat direalisasikan.

. Menurutnya, Surat Keputusan (SK) oleh Bupati Bengkalis sebelumnya telah dicabut dan akan dipelajari sebelum untuk diterbitkan kembali, menurut Abdul Kadir sebuah kemunduran. Proyek dalam bentuk konstruksi, sudah memilik tenaga ahli yang jelas dan sesuai bidang seperti Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK), konsultan pengawas, pemeriksa barang dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Menurut saya serahkan pekerjaan ini kepada mereka yang memang ahlinya dan sudah ditunjuk untuk itu. Camat tidak usah lagi mengurusi persoalan konstruksi, fokus saja urusan pemerintahan, ujar Kadir, Selasa (13/2/18).

Dicabutnya SK rekomendasi Camat itu sebelumnya karena memiliki dasar hukum dan laporan di lapangan. Mulai dari dugaan terjadinya pungutan liar atau Pungli, memperlambat rentang kendali birokrasi dan akhirnya berdampak pada kualitas pekerjaan fisik proyek.

Pemerintah Daerah diharapkan tidak gegabah dengan menerbitkan kembali SK tentang rekomendasi Camat tersebut. Kita berharap, jangan sampai terbit lagi, cukuplah mereka-mereka yang ahli dibidangnya yang menangani pekerjaan ini, kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Bengkalis ini.

Sebelumnya, Bupati Bengkalis Amril Mukminin menyatakan, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu adanya usulan penerbitan rekomendasi Camat atas pembayaran proyek selesai 100 persen tersebut. Dirinya sudah menugaskan assisten yang membidangi masalah tersebut untuk membahas bersama Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Bengkalis, BPKAD (Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah), Inspektur dan Perangkat Daerah (PD) terkait lainnya.

"Dari pembahasan nanti menyimpulkan perlu SK dimaksud dan diterbitkan kembali, maka hal itu akan segera ditindaklanjuti," katanya, Jum'at (9/2/18) kemarin.

Menurut Bupati Amril, mengapa SK itu diterbitkan di zaman kepemimpinan Bupati Syamsurizal sebagai Bupati Bengkalis dan kemudian juga dibatalkan oleh Bupati Herliyan Saleh, tentu ada dasar hukumnya masing-masing.

Kalau memang SK tersebut banyak kebaikannya bagi peningkatkan kualitas proyek fisik di lapangan, akan segera terbitkan. Dikaji terlebih dahulu dengan seksama baik dan buruknya dari berbagai aspek, pungkasnya.***(dik)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Kontrak Media tak Transparan, Dewan Siap Panggil Kominfo Kuansing
- Neno Warisman Bakal Semangati Deklarasi #2019GantiPresiden di Pekanbaru
- Tiga Hari DCS Ditetapkan, KPU Kuansing Baru Terima Tanggapan Melalui Telpon
- Bahas Pengelolaan Blok Rokan, LAMR Diterima Kementerian ESDM
- Gubri Ikut Pileg 2019, DPRD Riau Belum Terima Surat Penguduran Diri
- Melihat Nama Gubri dan Keluarganya di DCS untuk Pileg 2019
- Pemkab dan DPRD Bengkalis Sepakat, 'Tunda Bayar' ADD 2017
- Kunjungi Rohul, Bagus Santoso Disambut Warga 45 Desa Asal Boyolali
- Loloskan 916 Bacaleg, KPU Beri Warga Waktu 12-21 Agustus Tanggapinya
- Pelantikan Pejabat Pratama di Pemkab Kuansing Tunggu Laporan KASN
- Banyak yang Gagal, Fraksi Hanura DPRD Kuansing Minta Bupati Evaluasi OPD
- DCS diumumkan, KPU Kuansing Persilakan Masyarakat Berikan Tanggapan
- Masa Kepengurusan Berakhir, KNPI Riau Didesak Gelar Musda
- Sebelum Diumumkan, 16 Parpol di Bengkalis Lakukan Otentifikasi DCS
- Hearing DPRD Meranti, Hadirkan GM EMP Malacca Strait dan Pihak SKK Migas Sumbagut
- Disidang Komisi Etik DPRD Kuansing, Alhamra Siap Mundur dari Jabatan Wakil Ketua
- Legislator Bagus Santoso: Sudah Saatnya Blok Rokan Dikelola Daerah
- Ke Wabup H. Halim, Gubernur Terpilih Berjanji Akan Penuhi Usulan Pemkab Kuansing
- HUT Ke-61 Riau, Syamsuar: Apa yang Diharapkan Masyarakat Bisa Tercapai
- Pilgubri Berlangsung Aman, Ketua DPRD Riau Sampaikan Terima Kasih pada Paslon yang Kalah


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com