Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Kamis, 18 Oktober 2018 20:59
Bupati Kampar Ingatkan Pelaksana Program Pamsimas yang Memahami Sistem Sanitasi

Kamis, 18 Oktober 2018 19:50
Lagi, Kada Tak Hadir Penuhi Panggilan Bawaslu

Kamis, 18 Oktober 2018 19:48
Buaya Muncul di Sungai Siak, Warga Sekitar Diimbau Tak Berenang

Kamis, 18 Oktober 2018 17:17
Bupati Rohul Ajukan Tiga Ranperda ke DPRD, Salah Satunya Rancangan APBD 2019

Kamis, 18 Oktober 2018 16:39
FPRR Serahkan Bantuan Sosial Uutuk Korban Bencana Gempa dan Tsunami di Palu

Kamis, 18 Oktober 2018 16:35
Peringati HAN 2018 Tingkat Kabupaten,
Bupati Sukiman Ingin Semua Anak Rohul Sehat dan Genius


Kamis, 18 Oktober 2018 16:21
Pemko dan Bawaslu Pekanbaru akan Sosialisasi Gerakan AP-HPA di Arena CFD

Kamis, 18 Oktober 2018 16:18
Dinas PUPR Akan Beli Satu Set Alat Tambal Sulam Jalan

Kamis, 18 Oktober 2018 16:07
Hasilkan Tiga Poin Kesepakatan, Komisi V DPRD Riau Sebut PT Ricky Salah

Kamis, 18 Oktober 2018 16:06
Kembali Diperiksa sebagai Saksi, Wabup Bengkalis Datangi Ditreskrimsus Polda Riau

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 13 Pebruari 2018 16:57
Bayar Proyek 100 Persen,
Ketua DPRD Bengkalis ‘Tolak’ Wacana Terbit Rekom Camat


Ketua DPRD Bengkalis dengan tegas ‘menolak’ jika ada rencana pembayaran proyek fisik 100 persen. Harus ada rekomendasi dari Camat terlebih dahulu sebelum direalisasikan.

Riauterkini-BENGKALIS- Meskipun terlebih dahulu melalui kajian, Ketua DPRD Bengkalis H. Abdul Kadir dengan tegas ‘menolak’ jika adanya rencana atau wacana pembayaran proyek fisik atau terminj 100 persen terlebih dahulu harus ada rekomendasi dari Camat direalisasikan.

. Menurutnya, Surat Keputusan (SK) oleh Bupati Bengkalis sebelumnya telah dicabut dan akan dipelajari sebelum untuk diterbitkan kembali, menurut Abdul Kadir sebuah kemunduran. Proyek dalam bentuk konstruksi, sudah memilik tenaga ahli yang jelas dan sesuai bidang seperti Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK), konsultan pengawas, pemeriksa barang dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Menurut saya serahkan pekerjaan ini kepada mereka yang memang ahlinya dan sudah ditunjuk untuk itu. Camat tidak usah lagi mengurusi persoalan konstruksi, fokus saja urusan pemerintahan,” ujar Kadir, Selasa (13/2/18).

Dicabutnya SK rekomendasi Camat itu sebelumnya karena memiliki dasar hukum dan laporan di lapangan. Mulai dari dugaan terjadinya pungutan liar atau Pungli, memperlambat rentang kendali birokrasi dan akhirnya berdampak pada kualitas pekerjaan fisik proyek.

“Pemerintah Daerah diharapkan tidak gegabah dengan menerbitkan kembali SK tentang rekomendasi Camat tersebut. Kita berharap, jangan sampai terbit lagi, cukuplah mereka-mereka yang ahli dibidangnya yang menangani pekerjaan ini,” kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Bengkalis ini.

Sebelumnya, Bupati Bengkalis Amril Mukminin menyatakan, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu adanya usulan penerbitan rekomendasi Camat atas pembayaran proyek selesai 100 persen tersebut. Dirinya sudah menugaskan assisten yang membidangi masalah tersebut untuk membahas bersama Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Bengkalis, BPKAD (Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah), Inspektur dan Perangkat Daerah (PD) terkait lainnya.

"Dari pembahasan nanti menyimpulkan perlu SK dimaksud dan diterbitkan kembali, maka hal itu akan segera ditindaklanjuti," katanya, Jum'at (9/2/18) kemarin.

Menurut Bupati Amril, mengapa SK itu diterbitkan di zaman kepemimpinan Bupati Syamsurizal sebagai Bupati Bengkalis dan kemudian juga dibatalkan oleh Bupati Herliyan Saleh, tentu ada dasar hukumnya masing-masing.

“Kalau memang SK tersebut banyak kebaikannya bagi peningkatkan kualitas proyek fisik di lapangan, akan segera terbitkan. Dikaji terlebih dahulu dengan seksama baik dan buruknya dari berbagai aspek,” pungkasnya.***(dik)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Lagi, Kada Tak Hadir Penuhi Panggilan Bawaslu
- Bupati Rohul Ajukan Tiga Ranperda ke DPRD, Salah Satunya Rancangan APBD 2019
- Pemko dan Bawaslu Pekanbaru akan Sosialisasi Gerakan AP-HPA di Arena CFD
- Hasilkan Tiga Poin Kesepakatan, Komisi V DPRD Riau Sebut PT Ricky Salah
- Bahas Tata Cara Rapat Banggar, Sekwan DPRD Batang Hari Jambi Berguru ke Kuansing
- Ketua LSM Permata Kuansing Minta Penegak Hukum Usut Pidana Umum APBDP Kuansing
- Panggilan Diabaikan, Bawaslu Panggil Ulang Kepala Daerah Deklarasi Dukung Jokowi
- Efek Masuknya Visi Misi Gubernur Terpilih, Anggaran Jalan di Rohil Dicoret
- Tak Masuk RKPD 2018, Jalan Siberakun Tak Bisa Dilakukan Perbaikan
- Kepala Madrasah Minta DPRD Rohul Perjuangkan Dana Hibah di APBD
- DBH Migas Tak Turun, Pemerintah Pusat Dituding Zalim
- Awasi Penyelewengan, BPH Migas Selidiki Keberadaan 9 BU di Riau
- Diduga Ubah Sepihak, Verifikasi RAPBD -P Kuansing Dipending Pemprov Riau
- KPU Gelar Pemasangan APK Simbolik Bersama 16 Parpol
- Bawaslu Pekanbaru Laksanakan Gerakan AP-HPA
- Syamsuar Boyong Kepala Daerah Loby Luhut Kucurkan Lebih Banyak APBN untuk Riau
- Pinta Hearing Tapal Batas Kecamatan dan Desa,
Pemdes Buluh Manis Kirim Surat ke DPRD Bengkalis

- Soal Kada Deklarasi Dukung Jokowi, Bawaslu Riau Dilaporkan ke DKPP
- DPRD Riau Sepakat Masukan Visi dab Misi Gubri Terpilih pada RAPBD 2019
- Keinginan Masyarakat Dapilnya,
Agus Triansyah Perjuangkan Sirkuit Balap Sepeda Motor



Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com