Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Rabu, 23 Januari 2019 20:58
Berbagai Gelaran Disiapkan Panitia Imlek Bersama Sambut Perayaan Imlek 2019

Rabu, 23 Januari 2019 20:53
Polsek Ukui Gagalkan Mobil Truk Pengangkut 'Illog'

Rabu, 23 Januari 2019 19:32
Sinergitas TNI-Polri, Polres Inhu Sosialisasi Bahaya Narkoba di Kodim 0302

Rabu, 23 Januari 2019 19:13
Yowan Terpilih Menjadi Ketua LPM Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru

Rabu, 23 Januari 2019 17:04
Ratusan Prajurit Kodim 0313/KPR se-Rohul‎ Jalani Minggu Militer di Pasirpangaraian

Rabu, 23 Januari 2019 16:53
Kadis PUPR Rohul Turun Tangan,
‎Jalan Provinsi di Rambah Hilir Rusak tarena tak Ada Drainese


Rabu, 23 Januari 2019 16:48
Peredaran Narkoba di LP Kelas II B Bangkinang Kembali Terungkap

Rabu, 23 Januari 2019 16:44
Bandara Sepi, Porter Andalkan Penerbangan Internasional

Rabu, 23 Januari 2019 16:34
Gubri Ingin Jembatan Siak IV Diberi Nama Pendiri Kota Pekanbaru

Rabu, 23 Januari 2019 16:24
Sesuai Letaknya,
Waka DPRD Riau Kordias Pasaribu Usulkan Nama Pelita untuk Jembatan Siak IV


 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 13 Pebruari 2018 16:57
Bayar Proyek 100 Persen,
Ketua DPRD Bengkalis ‘Tolak’ Wacana Terbit Rekom Camat


Ketua DPRD Bengkalis dengan tegas ‘menolak’ jika ada rencana pembayaran proyek fisik 100 persen. Harus ada rekomendasi dari Camat terlebih dahulu sebelum direalisasikan.

Riauterkini-BENGKALIS- Meskipun terlebih dahulu melalui kajian, Ketua DPRD Bengkalis H. Abdul Kadir dengan tegas ‘menolak’ jika adanya rencana atau wacana pembayaran proyek fisik atau terminj 100 persen terlebih dahulu harus ada rekomendasi dari Camat direalisasikan.

. Menurutnya, Surat Keputusan (SK) oleh Bupati Bengkalis sebelumnya telah dicabut dan akan dipelajari sebelum untuk diterbitkan kembali, menurut Abdul Kadir sebuah kemunduran. Proyek dalam bentuk konstruksi, sudah memilik tenaga ahli yang jelas dan sesuai bidang seperti Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK), konsultan pengawas, pemeriksa barang dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Menurut saya serahkan pekerjaan ini kepada mereka yang memang ahlinya dan sudah ditunjuk untuk itu. Camat tidak usah lagi mengurusi persoalan konstruksi, fokus saja urusan pemerintahan,” ujar Kadir, Selasa (13/2/18).

Dicabutnya SK rekomendasi Camat itu sebelumnya karena memiliki dasar hukum dan laporan di lapangan. Mulai dari dugaan terjadinya pungutan liar atau Pungli, memperlambat rentang kendali birokrasi dan akhirnya berdampak pada kualitas pekerjaan fisik proyek.

“Pemerintah Daerah diharapkan tidak gegabah dengan menerbitkan kembali SK tentang rekomendasi Camat tersebut. Kita berharap, jangan sampai terbit lagi, cukuplah mereka-mereka yang ahli dibidangnya yang menangani pekerjaan ini,” kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Bengkalis ini.

Sebelumnya, Bupati Bengkalis Amril Mukminin menyatakan, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu adanya usulan penerbitan rekomendasi Camat atas pembayaran proyek selesai 100 persen tersebut. Dirinya sudah menugaskan assisten yang membidangi masalah tersebut untuk membahas bersama Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Bengkalis, BPKAD (Badan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah), Inspektur dan Perangkat Daerah (PD) terkait lainnya.

"Dari pembahasan nanti menyimpulkan perlu SK dimaksud dan diterbitkan kembali, maka hal itu akan segera ditindaklanjuti," katanya, Jum'at (9/2/18) kemarin.

Menurut Bupati Amril, mengapa SK itu diterbitkan di zaman kepemimpinan Bupati Syamsurizal sebagai Bupati Bengkalis dan kemudian juga dibatalkan oleh Bupati Herliyan Saleh, tentu ada dasar hukumnya masing-masing.

“Kalau memang SK tersebut banyak kebaikannya bagi peningkatkan kualitas proyek fisik di lapangan, akan segera terbitkan. Dikaji terlebih dahulu dengan seksama baik dan buruknya dari berbagai aspek,” pungkasnya.***(dik)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- KPU Bengkalis Kekurangan 722 Kotak dan Bilik Suara Pemilu dan Pilpres 2019
- Jon Erizal Desak Pemerintah Keluarkan Izin Embarkasi Haji Antara di Pekanbaru
- Silaturrahmi Kerakyatan, Ribuan Masyarakat Padati Kediaman Kordias Pasaribu
- Tak Hadir Acara Seminar ISEI, Pimpinan DPRD Riau Punya Alasan
- Serahkan Kartu PIP,
Legislator Jon Erizal Minta Pemerintah Tingkatkan Porsi PIP untuk Sekolah Agama di Riau

- APBD Riau 2019 tak Akomodir Program Gubri Terpilih, Gubri dan Sekda Salahkan DPRD
- Disesalkan, DPRD Riau tak Hadiri Bedah APBD 2019
- DPRD Riau Sebut Ada Indikasi Kecurangan Perusahaan Terhadap Pajak Air Permukaan
- Idris Laena Puji Kepemimpinan Sukarmis Selama Dua Periode
- Gunakan Truk Khusus, Bawaslu Bengkalis Bongkar Paksa APK Billboard
- Caleg PBB Riau Deklarasikan Dukungan untuk Prabowo-Sandi
- Gelar Kampanye Terselubung, Caleg Dapil II Terancam Setahun Penjara
- Bawaslu Riau Kembali Tertibkan APK
- Pimpinan Tak Datang, Rapat Paripurna DPRD Riau Terpaksa Ditunda
- Silaturrahmi ke Warga Duri, Septian Nugraha Tegaskan Nyaleg Demi Kepentingan Publik
- Serap Aspirasi, Caleg DPR RI Ini Blusukan hingga ke Pelosok Pelalawan
- Syamsuar Dapat Laporan, Ada Oknum Menjual Namanya untuk Jabatan dan Proyek
- Tak Terdaftar di DPT di seluruh Indonesia,
Warga Pertanyakan Keabsahan Identitas Calon Anggota KPU Bengkalis Subhan Eka Putra

- Ketua RT/RW di Bengkalis Harus Jadi Penggerak Goro dan Kamtibmas dan Corong Pemerintah
- Banyak Jalan Rusak, Komisi III DPRD Inhil Mengadu ke Dewan Provinsi


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com