Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Senin, 20 Agustus 2018 16:24
Api Sudah Padam, Pelaku Karlahut di Bukit Suligi, Rohul Belum Tertangkap

Senin, 20 Agustus 2018 16:19
Idul Adha, Pemko Pekanbaru Bagikan 1.500 Kupon Daging Kurban

Senin, 20 Agustus 2018 15:30
Polda Riau Tetapkan 19 Tersangka Perkara Kathutla

Senin, 20 Agustus 2018 15:27
Lapkeu Semester I Belum Diserahkan, DPRD Riau Belum Punya Gambaran RAPBD-P 2018

Senin, 20 Agustus 2018 15:25
Kumpulkan Dana Rp159 Juta Lebih,
Warga Riau Kompleks RAPP Salurkan Bantuan Langsung ke Lombok


Senin, 20 Agustus 2018 15:18
Sudah Tiba di Pekanbaru,
Sapi Kurban Presiden Jokowi Beratnya Hampir Satu Ton dan Gubri 400 Kg


Senin, 20 Agustus 2018 15:01
25 Personel Polri dan 2 Kades Terima Penghargaan dari Kapolres Rohul

Senin, 20 Agustus 2018 14:43
Ngaku Medsosnya Dibajak, Warga Bathin Solapan, Bengkalis Hina Agama Islam

Senin, 20 Agustus 2018 14:30
Bermalam di Objek Wisata Lubuk Nginio Kampar, Kisah 6 Pegowes Ini Seru

Senin, 20 Agustus 2018 14:19
Sempat Divideokan Warga,
Naker di Pangkalan Kerinci Ini Diduga Mau Bunuh Diri


 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 14 Pebruari 2018 13:06
Panwaslu Rohul Deklarasi Bersama Tolak dan Lawan Politik Uang, Serta Politisasi SARA

Dalam rangka menciptakan iklim demokrasi yang sehat di Pilkada Riau 2018, Panwaslu Rohul menggelar deklarasi bersama menolak dan melawan politik uang dan politisasi SARA.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) Deklarasi Bersama Tolak dan Lawan Politik Uang, serta Politisasi SARA‎, Rabu (14/2/2018).

Ikrar deklarasi bersama dipusatkan di Taman Kota Pasirpangaraian, diikuti Panwas kecamatan dan Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) yang tersebar di 16 kecamatan di Kabupaten Rohul, perwakilan Polres Rohul, Komisioner KPU Rohul, serta masyarakat.

‎Pada deklarasi bersama dengan tema "Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu", anggota Panwas kecamatan dan PPL ikrarkan 5 poin janji‎ dalam menolak dan melawan politik uang, serta politisasi SARA.

Lima poin ikrar dibacakan, yakni pertama mengawal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018 dari politik uang dan politisasi SARA karena merupakan ancaman besar bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Kedua, Panwas tidak menggunakan politik uang dan SARA sebagai cara mempengaruhi pilihan pemilih karena mencederai integritas penyelenggaraan Pilkada. Ketiga, mengajak pemilih untuk menentukan pilihan secara cerdas berdasarkan visi, misi dan program kerja, bukan karena politik uang dan SARA.

Ke empat, mendukung pengawasan dan penanganan pelanggaran terhadap politik uang dan politisasi SARA dilakukan oleh Pengawas Pemilu.

Dan kelima, tidak akan melakukan intimidasi, ujaran kehencian, kekerasan atau aktivitas dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu proses penanganan pelanggaran politik uang dan SARA.

Di sela acara deklarasi, Ketua Panwaslu Kabupaten Rohul ‎Fajrul Islami Damsir SH, MH, mengatakan deklarasi bersama adalah upaya menghadapi Pilkada Riau atau Pilgubri 2018, mulai tahapan kampanye tanggal 15‎-23 Juni 2018, dengan tujuan menciptakan suasana yang kondusif.

"Artinya, suasana yang betul-betul damai, menghindari terhadap hal-hal ‎berbau kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran selama Pilkada 2018. Ini maksud dan tujuan kami mengadakan acara deklarasi damai ini," jelas Fajrul.

Fajrul mengungkapkan ada dua jenis pelanggaran sensitif yang sangat krusial terjadi di Indonesia, seperti politik uang dan isu SARA di tengah-tengah masyarakat.

Upaya minimalisir politik uang di masyarakat atau 'serangan fajar', Fajrul mengaku Panwaslu Rohul melakukan upaya dalam bentuk sosialisasi ke masyarakat calon pemilih.

Selain itu, Panwaslu Rohul juga tetap melakukan upaya pencegahan dan pengawasan di setiap aspek di lingkungan kemasyarakatan bahwa masalah politik uang dan SARA sangat sensitif.

Mengantisipasi itu, Panwaslu Rohul melibatkan seluruh stake holder yang ada, baik unsur ulama, unsur masyarakat, tokoh masyarakat, dalam meminimalisir gangguan-gangguan selama pelaksanaan Pilkada Riau 2018 ke depan, khususnya menjelang tanggal 23 Juni.

Untuk mencegah isu SARA, Fajrul meminta masyarakat lebih mengedepankan keamanan, tidak membedakan suki, agama atau ras.

"Bahwa politisisasi SARA itu sangat tidak bermartabat," imbaunya.

Panwaslu Rohul, diakui Fajrul, sudah memetakan daerah-daerah yang rawan kecurangan saat pelaksanaan Pilkada 2018, Kecamatan Kabun yang berbatasan dengan Kampar,‎ Kubang Buaya Kecamatan Rokan IV Koto dengan Sumbar, dan Tambusai Utara dengan Rokan Hilir.

Fajrul mengimbau Panwas kecamatan dan PPL benar-benar melaksanakan kewajiban dan melaksanakan tugas wewenangnya. Meski demikian, tugas Panwas, PPL, dan Panwaslu Rohul tetap mengedepankan pengawasan dan pencegahan‎, dan mengantisipasi kecurangan saat penyelenggaraan.

Fajrul juga meminta Panwas kecamatan dan PPL menjaga kontitusi masyarakat, khususnya khususnya masyarakat Rohul, bagaimana hak pilih atau hak konstitusi pemilih tidak terabaikan‎ atau tidak dirugikan.

"Inilah yang kita kedepankan khusus kepada kawan-kawan di PPL kecamatan,"‎ tandas Fajrul.***(zal)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Lapkeu Semester I Belum Diserahkan, DPRD Riau Belum Punya Gambaran RAPBD-P 2018
- Wakil Rakyat Kecewa Jawaban Bupati Kuansing Soal Aset Mangkrak
- KPU Gelar Sosialisasi dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DCS
- KPU Riau Tetapkan 28 Bakal Calon Anggota DPD
- Peringati HUT ke-73 RI, PDIP Riau Ajak Syukuri Kemerdekaan
- Gelar Muscab I, Arbi Hidayat Terpilih Ketua PC Sapma PP Pekanbaru
- Gerindra Targetkan 75 Persen Suara Kemenangan Prabowo-Sandiaga Uno di Riau
- Sambil Makan Siang Sekda dan Ketua DPRD Kuansing Sharing Masalah Daerah
- Sukses jadi Legislator, M Adil Ajak Istri dan Anaknya Nyaleg
- Wamen ESDM Setuju BUMD Riau Dilibatkan Kelola Blok Rokan
- ‎Membelot dari Hanura ke PKB,
Kecewa dengan Ketum DPP, Alasan Muhammad Adil Pindah Partai di Pileg 2019

- Mantan Ketua HMI Kuansing: Pernyataan Ketua Bawaslu Riau Tidak Rasional dan Inkonstitusional
- Kontrak Media tak Transparan, Dewan Siap Panggil Kominfo Kuansing
- Neno Warisman Bakal Semangati Deklarasi #2019GantiPresiden di Pekanbaru
- Tiga Hari DCS Ditetapkan, KPU Kuansing Baru Terima Tanggapan Melalui Telpon
- Bahas Pengelolaan Blok Rokan, LAMR Diterima Kementerian ESDM
- Gubri Ikut Pileg 2019, DPRD Riau Belum Terima Surat Penguduran Diri
- Melihat Nama Gubri dan Keluarganya di DCS untuk Pileg 2019
- Pemkab dan DPRD Bengkalis Sepakat, 'Tunda Bayar' ADD 2017
- Kunjungi Rohul, Bagus Santoso Disambut Warga 45 Desa Asal Boyolali


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com