Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 19 Oktober 2018 12:42
Ada Pemutihan Denda Pajak Kendaraan,
Wakil Rakyat di DPRD Kuansing Imbau Pemerintah Tak Persulit Masyarakat


Jum’at, 19 Oktober 2018 12:12
Sukiman Mengaku Tak Datang dan Tak Tandatangani Dokumen Dukungan

Jum’at, 19 Oktober 2018 11:49
Penuhi Panggilan Bawaslu Riau, Bupati Rohul Dicecar 33 pertanyaan

Jum’at, 19 Oktober 2018 10:56
BKD Pekanbaru Akan Konsultasi ke KSN untuk Pengisian Pejabat Eselon II

Jum’at, 19 Oktober 2018 10:48
Kadishub Keluhkan Tumpukan Sampah Di Depan Halte TMP

Jum’at, 19 Oktober 2018 10:40
Satpol PP Pekanbaru Gencar Tertibkan PKL di Jalan Protokol 

Kamis, 18 Oktober 2018 22:34
Aneh, APMS di Bengkalis Ini Tidak Jual Bensin ke Masyarakat Tapi ke Drum

Kamis, 18 Oktober 2018 21:49
Tiga Penyakit Bahaya Ini Harus Diwaspadai Pemilik Hewan di Bengkalis

Kamis, 18 Oktober 2018 20:59
Bupati Kampar Ingatkan Pelaksana Program Pamsimas yang Memahami Sistem Sanitasi

Kamis, 18 Oktober 2018 19:50
Lagi, Kada Tak Hadir Penuhi Panggilan Bawaslu

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 14 Pebruari 2018 13:06
Panwaslu Rohul Deklarasi Bersama Tolak dan Lawan Politik Uang, Serta Politisasi SARA

Dalam rangka menciptakan iklim demokrasi yang sehat di Pilkada Riau 2018, Panwaslu Rohul menggelar deklarasi bersama menolak dan melawan politik uang dan politisasi SARA.

Riauterkini-PASIRPANGARAIAN- Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) Deklarasi Bersama Tolak dan Lawan Politik Uang, serta Politisasi SARA‎, Rabu (14/2/2018).

Ikrar deklarasi bersama dipusatkan di Taman Kota Pasirpangaraian, diikuti Panwas kecamatan dan Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) yang tersebar di 16 kecamatan di Kabupaten Rohul, perwakilan Polres Rohul, Komisioner KPU Rohul, serta masyarakat.

‎Pada deklarasi bersama dengan tema "Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu", anggota Panwas kecamatan dan PPL ikrarkan 5 poin janji‎ dalam menolak dan melawan politik uang, serta politisasi SARA.

Lima poin ikrar dibacakan, yakni pertama mengawal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018 dari politik uang dan politisasi SARA karena merupakan ancaman besar bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Kedua, Panwas tidak menggunakan politik uang dan SARA sebagai cara mempengaruhi pilihan pemilih karena mencederai integritas penyelenggaraan Pilkada. Ketiga, mengajak pemilih untuk menentukan pilihan secara cerdas berdasarkan visi, misi dan program kerja, bukan karena politik uang dan SARA.

Ke empat, mendukung pengawasan dan penanganan pelanggaran terhadap politik uang dan politisasi SARA dilakukan oleh Pengawas Pemilu.

Dan kelima, tidak akan melakukan intimidasi, ujaran kehencian, kekerasan atau aktivitas dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu proses penanganan pelanggaran politik uang dan SARA.

Di sela acara deklarasi, Ketua Panwaslu Kabupaten Rohul ‎Fajrul Islami Damsir SH, MH, mengatakan deklarasi bersama adalah upaya menghadapi Pilkada Riau atau Pilgubri 2018, mulai tahapan kampanye tanggal 15‎-23 Juni 2018, dengan tujuan menciptakan suasana yang kondusif.

"Artinya, suasana yang betul-betul damai, menghindari terhadap hal-hal ‎berbau kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran selama Pilkada 2018. Ini maksud dan tujuan kami mengadakan acara deklarasi damai ini," jelas Fajrul.

Fajrul mengungkapkan ada dua jenis pelanggaran sensitif yang sangat krusial terjadi di Indonesia, seperti politik uang dan isu SARA di tengah-tengah masyarakat.

Upaya minimalisir politik uang di masyarakat atau 'serangan fajar', Fajrul mengaku Panwaslu Rohul melakukan upaya dalam bentuk sosialisasi ke masyarakat calon pemilih.

Selain itu, Panwaslu Rohul juga tetap melakukan upaya pencegahan dan pengawasan di setiap aspek di lingkungan kemasyarakatan bahwa masalah politik uang dan SARA sangat sensitif.

Mengantisipasi itu, Panwaslu Rohul melibatkan seluruh stake holder yang ada, baik unsur ulama, unsur masyarakat, tokoh masyarakat, dalam meminimalisir gangguan-gangguan selama pelaksanaan Pilkada Riau 2018 ke depan, khususnya menjelang tanggal 23 Juni.

Untuk mencegah isu SARA, Fajrul meminta masyarakat lebih mengedepankan keamanan, tidak membedakan suki, agama atau ras.

"Bahwa politisisasi SARA itu sangat tidak bermartabat," imbaunya.

Panwaslu Rohul, diakui Fajrul, sudah memetakan daerah-daerah yang rawan kecurangan saat pelaksanaan Pilkada 2018, Kecamatan Kabun yang berbatasan dengan Kampar,‎ Kubang Buaya Kecamatan Rokan IV Koto dengan Sumbar, dan Tambusai Utara dengan Rokan Hilir.

Fajrul mengimbau Panwas kecamatan dan PPL benar-benar melaksanakan kewajiban dan melaksanakan tugas wewenangnya. Meski demikian, tugas Panwas, PPL, dan Panwaslu Rohul tetap mengedepankan pengawasan dan pencegahan‎, dan mengantisipasi kecurangan saat penyelenggaraan.

Fajrul juga meminta Panwas kecamatan dan PPL menjaga kontitusi masyarakat, khususnya khususnya masyarakat Rohul, bagaimana hak pilih atau hak konstitusi pemilih tidak terabaikan‎ atau tidak dirugikan.

"Inilah yang kita kedepankan khusus kepada kawan-kawan di PPL kecamatan,"‎ tandas Fajrul.***(zal)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Sukiman Mengaku Tak Datang dan Tak Tandatangani Dokumen Dukungan
- Penuhi Panggilan Bawaslu Riau, Bupati Rohul Dicecar 33 pertanyaan
- Lagi, Kada Tak Hadir Penuhi Panggilan Bawaslu
- Bupati Rohul Ajukan Tiga Ranperda ke DPRD, Salah Satunya Rancangan APBD 2019
- Pemko dan Bawaslu Pekanbaru akan Sosialisasi Gerakan AP-HPA di Arena CFD
- Hasilkan Tiga Poin Kesepakatan, Komisi V DPRD Riau Sebut PT Ricky Salah
- Bahas Tata Cara Rapat Banggar, Sekwan DPRD Batang Hari Jambi Berguru ke Kuansing
- Ketua LSM Permata Kuansing Minta Penegak Hukum Usut Pidana Umum APBDP Kuansing
- Panggilan Diabaikan, Bawaslu Panggil Ulang Kepala Daerah Deklarasi Dukung Jokowi
- Efek Masuknya Visi Misi Gubernur Terpilih, Anggaran Jalan di Rohil Dicoret
- Tak Masuk RKPD 2018, Jalan Siberakun Tak Bisa Dilakukan Perbaikan
- Kepala Madrasah Minta DPRD Rohul Perjuangkan Dana Hibah di APBD
- DBH Migas Tak Turun, Pemerintah Pusat Dituding Zalim
- Awasi Penyelewengan, BPH Migas Selidiki Keberadaan 9 BU di Riau
- Diduga Ubah Sepihak, Verifikasi RAPBD -P Kuansing Dipending Pemprov Riau
- KPU Gelar Pemasangan APK Simbolik Bersama 16 Parpol
- Bawaslu Pekanbaru Laksanakan Gerakan AP-HPA
- Syamsuar Boyong Kepala Daerah Loby Luhut Kucurkan Lebih Banyak APBN untuk Riau
- Pinta Hearing Tapal Batas Kecamatan dan Desa,
Pemdes Buluh Manis Kirim Surat ke DPRD Bengkalis

- Soal Kada Deklarasi Dukung Jokowi, Bawaslu Riau Dilaporkan ke DKPP


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com