Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Ahad, 23 September 2018 23:17
Setelah Peroleh Penghadangan di Bengkalis, GP Ansor "Balik Kanan" ke Pekanbaru

Ahad, 23 September 2018 22:05
PKS Riau Serahkan Laporan Awal Dana Kampanye

Ahad, 23 September 2018 22:01
Mobil Ketua Komisi B DPRD Kuansing dirusak OTK di Bandara SSQ II

Ahad, 23 September 2018 21:54
Tolak Acara di Bengkalis, Ratusan Warga Hadang dan Rusak Mobil GP Ansor

Ahad, 23 September 2018 18:44
Seorang Remaja di Tembilahan Hulu, Inhil Tewas Ditikam

Ahad, 23 September 2018 18:40
Habib Salim Segaf Al Jufri Resmikan Tagar #AyoLebihBaik

Ahad, 23 September 2018 16:07
Terjatuh Saat Melarikan Diri,
Terduga Penjambret Ini Hampir Diamuk Massa di Tembilahan Hulu, Inhil


Ahad, 23 September 2018 16:04
..Rusak Parah, Pelajar di Bengkalis Ini Berinisiatif Goro Perbaiki Jalan

Ahad, 23 September 2018 15:16
Usai Terima SK, Tim Prabowo-Sandi Siapkan 5 Langkah Pemenangan di Riau

Ahad, 23 September 2018 14:13
Satu Warga Hilang,
Kapal Tanker Tabrak Perahu Buruh Kilang Sagu di Perairan Meranti


 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 14 Pebruari 2018 14:42
Temukan Nama Sejumlah Perusahaan Pelanggar Aturan,
Kementerian LHK Kembalikan KLHS RTRW ke Pemprov Riau


Kementerian LHK menemukan sejumlah nama perusahaan pelanggar aturan masuk dalam KLHS untuk Perda RTRW Riau. Itulah salah satu penyebab Kementerian LHK belum mengesahkannya.

Riauterkini-PEKANBARU- Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman sebut, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Perda RTRW Riau belum disahkan Kementerian LHK. Adanya sejumlah perusahaan yang melanggar aturan yang masuk dalam KLHS, menjadi salah satu penyebabnya.

"Ada perusahaan besar, kecil dan ada juga perorangan yang masuk dalam KLHS. Rata-rata mereka melanggar aturan yang ada, segi lingkungan, izin dan lainnya," kata Noviwaldy Jusman kepada riauterkinicom, Rabu (14/02/18).

Oleh karena itu, Kementerian LHK tidak mau mensahkan KLHS yang sudah diselesaikan Pemprov Riau. Kementerian LHK pun sudah menyurati Pemprov untuk memperbaiki KLHS yang dimaksud.

"Saya belum bisa pastikan, apakah surat kementerian sudah diterima Pemprov atau belum. Yang jelas, kementerian surati Pemprov untuk memperbaiki KLHS yang diajukan. Mengeluarkan perusahaan-perusahaan tersebut," jelasnya.

Usai KLHS diperbaiki, maka Pemprov Riau kembali melaporkan hasilnya ke Kementerian LHK. Jika disepakati dan tidak ada persoalan lagi, maka secara otomatis Perda RTRW bisa disahkan oleh Kemendagri.

"Jika prosesnya selesai di Kementerian LHK, maka akan dilaporkan ke Kemendagri untuk kemudian disahkan RTRW Riau," tutup politisi Demokrat ini. ***(ary)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- PKS Riau Serahkan Laporan Awal Dana Kampanye
- Mobil Ketua Komisi B DPRD Kuansing dirusak OTK di Bandara SSQ II
- Habib Salim Segaf Al Jufri Resmikan Tagar #AyoLebihBaik
- Usai Terima SK, Tim Prabowo-Sandi Siapkan 5 Langkah Pemenangan di Riau
- Plt Gubri: Mutasi, Why Not Jika Diperlukan
- Deklarasi Kampanye Damai, Plt Gubri Ajak Hindari Politik Uang dan Sara
- KPU Gelar Deklarasi Kampanye Damai Serentak Pemilu 2019
- Golkar Klaim Siap Jadi Pemenang Pileg 2019 di Kuansing
- Atasi Kecemasan Kades, JE Berhasil Carikan Solusi Pengelolaan Dana Desa
- Dipimpin Eddy Tanjung, Banyak Tokoh Masuk Tim Pemenangan Prabowo-Sandiaga di Riau
- Kedatangan H Salim Segaf Al-Jufri Disambut Antusias Masyarakat Kampar
- KPU Sosialisasikan PKPU dan Dana Kampanye ke Pengurus dan Caleg Partai Golkar Rohul
- Resmi Nyaleg, Sekretaris PWI Kuansing Ambil Cuti
- Massa FPPRB Gelar Aksi Demo di KPU Riau
- Berikut Jumlah Caleg Perdapil yang Diumumkan KPU Kuansing
- KPU Inhu Tetapkan 2 Mantan Napi Korupsi Dalam DCT
- Wagubri Sempat Menangis Ceritakan Pertama Kenal Andi Rachman
- KPU Kampar Umumkan DCT Pileg DPRD Kampar 2019
- KPU Kuansing Tetapkan 431 DCT Pileg 2019
- KPU Bengkalis Tetapkan 638 DCT Caleg 2019


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com