Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Rabu, 12 Desember 2018 20:40
Pawai Ta'aruf MTQ ke 37 Riau, Kuansing Tampilkan Tema "Mengantar Anak Pancar oleh Induak Bako"

Rabu, 12 Desember 2018 19:58
Jalan Lintas Mumpa-Pekan Heran di Rengat, Inhu Putus

Rabu, 12 Desember 2018 19:30
Lusa, SBY Dijadwalkan Empat Hari di Riau

Rabu, 12 Desember 2018 19:24
Investasi Berujung Pidana, Dirut PT SSS Yakin Kasus yang Menjeratnya Murni Perdata

Rabu, 12 Desember 2018 18:36
Timsel II Diduga Tidak Profesional, Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Menuai Protes

Rabu, 12 Desember 2018 18:09
‎Pilkades Serentak 2018, Calon Kades di Rohul Diharapkan Siap Menang dan Siap Kalah

Rabu, 12 Desember 2018 17:18
Tahun Depan, DIPA Bengkalis Naik Jadi Rp3,801 Triliun dari APBN

Rabu, 12 Desember 2018 17:06
Kabupaten Peduli HAM,
Bupati Inhil Terima Penghargaan Kemenkumham RI


Rabu, 12 Desember 2018 16:55
Sekdakab Dianto Mampanini Lepas Kafilah Kuansing ke MTQ ke-37 Riau di Pekanbaru

Rabu, 12 Desember 2018 16:51
Tenggelam di Sungai Air Hitam,
Jasad Bocah SMP di Pekanbaru Ditemukan Tersangkut di Semak


 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 14 Pebruari 2018 14:42
Temukan Nama Sejumlah Perusahaan Pelanggar Aturan,
Kementerian LHK Kembalikan KLHS RTRW ke Pemprov Riau


Kementerian LHK menemukan sejumlah nama perusahaan pelanggar aturan masuk dalam KLHS untuk Perda RTRW Riau. Itulah salah satu penyebab Kementerian LHK belum mengesahkannya.

Riauterkini-PEKANBARU- Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman sebut, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Perda RTRW Riau belum disahkan Kementerian LHK. Adanya sejumlah perusahaan yang melanggar aturan yang masuk dalam KLHS, menjadi salah satu penyebabnya.

"Ada perusahaan besar, kecil dan ada juga perorangan yang masuk dalam KLHS. Rata-rata mereka melanggar aturan yang ada, segi lingkungan, izin dan lainnya," kata Noviwaldy Jusman kepada riauterkinicom, Rabu (14/02/18).

Oleh karena itu, Kementerian LHK tidak mau mensahkan KLHS yang sudah diselesaikan Pemprov Riau. Kementerian LHK pun sudah menyurati Pemprov untuk memperbaiki KLHS yang dimaksud.

"Saya belum bisa pastikan, apakah surat kementerian sudah diterima Pemprov atau belum. Yang jelas, kementerian surati Pemprov untuk memperbaiki KLHS yang diajukan. Mengeluarkan perusahaan-perusahaan tersebut," jelasnya.

Usai KLHS diperbaiki, maka Pemprov Riau kembali melaporkan hasilnya ke Kementerian LHK. Jika disepakati dan tidak ada persoalan lagi, maka secara otomatis Perda RTRW bisa disahkan oleh Kemendagri.

"Jika prosesnya selesai di Kementerian LHK, maka akan dilaporkan ke Kemendagri untuk kemudian disahkan RTRW Riau," tutup politisi Demokrat ini. ***(ary)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Lusa, SBY Dijadwalkan Empat Hari di Riau
- Timsel II Diduga Tidak Profesional, Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Menuai Protes
- ‎Pilkades Serentak 2018, Calon Kades di Rohul Diharapkan Siap Menang dan Siap Kalah
- Tahun Depan, DIPA Bengkalis Naik Jadi Rp3,801 Triliun dari APBN
- Sayangkan Banyak Anggota Dewan Tak Ngantor,
Pimpinan DPRD Riau: Masih Banyak Tugas yang Harus Diselesaikan

- Tim Advance Sisir Lokasi Kunjungan,
Gubri: Setelah Aceh, Presiden Baru Kunjungi Riau

- Reses Tuntas, Gedung DPRD Riau Masih Sepi-senyap
- Pilkades Gelombang Dua di 51 Desa di Rohul Aman dan Lancar
- Pilkades Serentak di Meranti Direncanakan pada Mei - Juni 2019
- Diterima Gubri, Presiden Serahkan DIPA Riau Sebesar Rp26,9 triliun
- Dilantik sebagai Gubri Definitif, Wan Thamrin Hasyim Diharapkan Bisa Bekerja Maksimal
- Meneropong Pejabat yang Cocok Menduduki Kursi Sekda Kota Dumai
- Ketua KPU Kuansing Masuk 10 Besar Seleksi Komisioner KPU Riau
- Amiruddin Dinilai Layak Jadi Sekda Kota Dumai
- SKK Migas Paparkan Proyek EMP Bentu Dihadapan Komisi 1 DPRD Pelalawan
- Bawaslu Bengkalis Sidangkan Pelanggaran Administrasi Pemilu
- PD Tuah Sekata Pelalawan Kantongi Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- Dilantik Jadi Gubri Defenitif, Dewan Berharap Wan Thamrin Hasyim Maksimal dalam Bekerja
- Legislator Noviwaldy Jusman Sayangkan Pelapornya tak Penuhi Panggilan Bawaslu Pekanbaru
- Ringankan Beban Sesama, Anak Sulung Bupati Bengkalis Kunjungi Bayi Penderita Kanker Ginjal di Duri


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com