Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Selasa, 13 Nopember 2018 07:53
Meski Pro Kontra, DPRD Kampar Setujui Rencana Pembangunan Gedung Delapan Lantai

Selasa, 13 Nopember 2018 07:45
Dewan Tuding APBDP Kuansing 2018 Tersandera Kepentingan Oknum Pejabat Dua Instansi

Senin, 12 Nopember 2018 22:06
Tarik Menarik Tas Sama Pelaku Jambret, Pegawai PN Pekanbaru Tersungkur

Senin, 12 Nopember 2018 22:01
Jadikan Jembatan Sebagai Tempat Nongkrong, Polsek Pangean, Kuansing Gelar Patroli

Senin, 12 Nopember 2018 21:57
Bertengkar Masalah Kerjaan, Warga Bima, NTB Tewas Dipukul Rekan Kerjanya

Senin, 12 Nopember 2018 21:27
Tantangan Pengelolaan Ekosistem Gambut,
Bupati Meranti Jadi Pembicara Tropical Peatland Roundtable Discussion


Senin, 12 Nopember 2018 20:53
Dititipkan di Lapas, Kurir Sabu 5 Kg Tahanan Kejari Bengkalis Meninggal Dunia

Senin, 12 Nopember 2018 20:47
Bertemu Presiden Jokowi, Bupati Inhil Sampaikan Proposal dan Permasalahan Perkelapaan

Senin, 12 Nopember 2018 20:26
Polda Riau Kalah Dipraperadilkan Seorang Tersangka Korupsi Pipa Transmisi Inhil

Senin, 12 Nopember 2018 19:40
Tingkatkan PAD, Bapenda Minta Masukan dari Kejari Kuansing

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 14 Pebruari 2018 14:42
Temukan Nama Sejumlah Perusahaan Pelanggar Aturan,
Kementerian LHK Kembalikan KLHS RTRW ke Pemprov Riau


Kementerian LHK menemukan sejumlah nama perusahaan pelanggar aturan masuk dalam KLHS untuk Perda RTRW Riau. Itulah salah satu penyebab Kementerian LHK belum mengesahkannya.

Riauterkini-PEKANBARU- Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman sebut, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Perda RTRW Riau belum disahkan Kementerian LHK. Adanya sejumlah perusahaan yang melanggar aturan yang masuk dalam KLHS, menjadi salah satu penyebabnya.

"Ada perusahaan besar, kecil dan ada juga perorangan yang masuk dalam KLHS. Rata-rata mereka melanggar aturan yang ada, segi lingkungan, izin dan lainnya," kata Noviwaldy Jusman kepada riauterkinicom, Rabu (14/02/18).

Oleh karena itu, Kementerian LHK tidak mau mensahkan KLHS yang sudah diselesaikan Pemprov Riau. Kementerian LHK pun sudah menyurati Pemprov untuk memperbaiki KLHS yang dimaksud.

"Saya belum bisa pastikan, apakah surat kementerian sudah diterima Pemprov atau belum. Yang jelas, kementerian surati Pemprov untuk memperbaiki KLHS yang diajukan. Mengeluarkan perusahaan-perusahaan tersebut," jelasnya.

Usai KLHS diperbaiki, maka Pemprov Riau kembali melaporkan hasilnya ke Kementerian LHK. Jika disepakati dan tidak ada persoalan lagi, maka secara otomatis Perda RTRW bisa disahkan oleh Kemendagri.

"Jika prosesnya selesai di Kementerian LHK, maka akan dilaporkan ke Kemendagri untuk kemudian disahkan RTRW Riau," tutup politisi Demokrat ini. ***(ary)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Meski Pro Kontra, DPRD Kampar Setujui Rencana Pembangunan Gedung Delapan Lantai
- Dewan Tuding APBDP Kuansing 2018 Tersandera Kepentingan Oknum Pejabat Dua Instansi
- Paripurna DPRD Kota Pekanbaru, Pemko Pekanbaru Sampaikan Ranperda Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
- Dewan Pastikan Pembangunan Fly Over Simpang IV Mall SKA Tak Selesai Tahun Ini
- PAN Riau Buat Deklarasi, Irwan Nasir Malah ke Batam
- Sebut Provinsi Riau Banyak Persoalan, Puluhan Massa Gemmpar Demo di DPRD Riau
- Turun ke Pasar Selasa Panam, Cawapres Sandiaga Uno Disambut Massa Permak Bodi
- Pendaftaran Ditutup, 613 Pelamar Calon Anggota KPU se-Riau
- Fahri Hamzah: Indonesia Terkesan Terjebak Konflik Idiologi Impor
- Siap Menangkan Prabowo Sandi, RN PAS Gelar Syukuran dan Resmikan Posko di Duri
- Demi Wujudkan Kesejahteraan Rakyat, Garbi Riau Dideklarasikan
- Bersama Ketum PAN, Cawapres Nomor Urut 2 Sandiaga Uno Balik Kampung Lagi ke Riau
- Menangkan Prabowo, Edy Tanjung Buka Rakercab DPC Gerindra Bengkalis di Duri
- Terkait Rencana Pemberian Gelar Adat,
Kapolda Temui Plt Gubri, Bahas Kedatangan Presiden Jokowi

- LAM Beri Gelar Adat ke Presiden RI, Dewan Berharap Tak Punya Unsur Politis
- Efisiensi Anggaran, Sudah Sebulan Sekdaprov Tak Keluar Daerah
- Pangkas 'Kegiatan-kegiatan Kecil' Pemprov Riau Hemat Rp360 Miliar dari 26 OPD
- Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah Segera Deklarasikan GARBI di Riau
- Jelang Pemilu 2019, PWNU Imbau Masyarakat Riau Untuk Tidak Terbawa Arus Tidak Baik
- Bupati Kuansing Janjikan Bantuan Banjir Direalisasikan Mulai Besok


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com