Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 18 Agustus 2018 22:29
Tampil Lebih Macho, Capella Honda Luncurkan New Honda CB150R Streetfire di Riau

Sabtu, 18 Agustus 2018 18:54
70 Hotspot di Sumatera 50 Diantaranya Ada di Riau

Sabtu, 18 Agustus 2018 16:48
KPU Riau Tetapkan 28 Bakal Calon Anggota DPD

Sabtu, 18 Agustus 2018 14:00
Merdeka, Kemeriahan HUT ke-73 RI di SMAN 8 Mandau, Bengkalis

Sabtu, 18 Agustus 2018 13:24
Bupati Wardan Pimpin Peringatan ke-57 Hari Pramuka di Kwarcab Kwarcab Pramuka Inhil

Sabtu, 18 Agustus 2018 13:20
Jamu Paskibraka di Malam Resepsi, Bupati Kuansing Ucapkan Terima Kasih

Sabtu, 18 Agustus 2018 10:56
Bupati Serahkan Remisi 407 Napi Lapas Bengkalis

Sabtu, 18 Agustus 2018 10:39
Diguyur Hujan Lebat, Dirut Bank Riau Kepri Pimpin Upacara HUT RI ke 73

Sabtu, 18 Agustus 2018 10:28
Gagah, Mantan Presiden BJ Habibi Berteluk Belange Hadir di Sitana Merdeka

Sabtu, 18 Agustus 2018 10:23
Peringati HUT ke-73 RI, PDIP Riau Ajak Syukuri Kemerdekaan

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 14 Pebruari 2018 14:42
Temukan Nama Sejumlah Perusahaan Pelanggar Aturan,
Kementerian LHK Kembalikan KLHS RTRW ke Pemprov Riau


Kementerian LHK menemukan sejumlah nama perusahaan pelanggar aturan masuk dalam KLHS untuk Perda RTRW Riau. Itulah salah satu penyebab Kementerian LHK belum mengesahkannya.

Riauterkini-PEKANBARU- Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman sebut, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Perda RTRW Riau belum disahkan Kementerian LHK. Adanya sejumlah perusahaan yang melanggar aturan yang masuk dalam KLHS, menjadi salah satu penyebabnya.

"Ada perusahaan besar, kecil dan ada juga perorangan yang masuk dalam KLHS. Rata-rata mereka melanggar aturan yang ada, segi lingkungan, izin dan lainnya," kata Noviwaldy Jusman kepada riauterkinicom, Rabu (14/02/18).

Oleh karena itu, Kementerian LHK tidak mau mensahkan KLHS yang sudah diselesaikan Pemprov Riau. Kementerian LHK pun sudah menyurati Pemprov untuk memperbaiki KLHS yang dimaksud.

"Saya belum bisa pastikan, apakah surat kementerian sudah diterima Pemprov atau belum. Yang jelas, kementerian surati Pemprov untuk memperbaiki KLHS yang diajukan. Mengeluarkan perusahaan-perusahaan tersebut," jelasnya.

Usai KLHS diperbaiki, maka Pemprov Riau kembali melaporkan hasilnya ke Kementerian LHK. Jika disepakati dan tidak ada persoalan lagi, maka secara otomatis Perda RTRW bisa disahkan oleh Kemendagri.

"Jika prosesnya selesai di Kementerian LHK, maka akan dilaporkan ke Kemendagri untuk kemudian disahkan RTRW Riau," tutup politisi Demokrat ini. ***(ary)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- KPU Riau Tetapkan 28 Bakal Calon Anggota DPD
- Peringati HUT ke-73 RI, PDIP Riau Ajak Syukuri Kemerdekaan
- Gelar Muscab I, Arbi Hidayat Terpilih Ketua PC Sapma PP Pekanbaru
- Gerindra Targetkan 75 Persen Suara Kemenangan Prabowo-Sandiaga Uno di Riau
- Sambil Makan Siang Sekda dan Ketua DPRD Kuansing Sharing Masalah Daerah
- Sukses jadi Legislator, M Adil Ajak Istri dan Anaknya Nyaleg
- Wamen ESDM Setuju BUMD Riau Dilibatkan Kelola Blok Rokan
- ‎Membelot dari Hanura ke PKB,
Kecewa dengan Ketum DPP, Alasan Muhammad Adil Pindah Partai di Pileg 2019

- Mantan Ketua HMI Kuansing: Pernyataan Ketua Bawaslu Riau Tidak Rasional dan Inkonstitusional
- Kontrak Media tak Transparan, Dewan Siap Panggil Kominfo Kuansing
- Neno Warisman Bakal Semangati Deklarasi #2019GantiPresiden di Pekanbaru
- Tiga Hari DCS Ditetapkan, KPU Kuansing Baru Terima Tanggapan Melalui Telpon
- Bahas Pengelolaan Blok Rokan, LAMR Diterima Kementerian ESDM
- Gubri Ikut Pileg 2019, DPRD Riau Belum Terima Surat Penguduran Diri
- Melihat Nama Gubri dan Keluarganya di DCS untuk Pileg 2019
- Pemkab dan DPRD Bengkalis Sepakat, 'Tunda Bayar' ADD 2017
- Kunjungi Rohul, Bagus Santoso Disambut Warga 45 Desa Asal Boyolali
- Loloskan 916 Bacaleg,  KPU Beri Warga Waktu 12-21 Agustus Tanggapinya 
- Pelantikan Pejabat Pratama di Pemkab Kuansing Tunggu Laporan KASN
- Banyak yang Gagal, Fraksi Hanura DPRD Kuansing Minta Bupati Evaluasi OPD


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com