Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Ahad, 21 Oktober 2018 22:18
Mahasiswa Kuansing Juara Bulutangkis di Padang

Ahad, 21 Oktober 2018 19:58
Pemprov dan Tim Transisi Kaji Program Pendidikan dan Kesehatan Gratis

Ahad, 21 Oktober 2018 19:11
Todongkan Senpi, Perampok di Kuansing Gasak Uang Ratusan Juta dan Perhiasan

Ahad, 21 Oktober 2018 19:06
Akibat Tumpukan Arus weekend, Polisi Kerja Kerasa Urai Kemacetan di Jalur Lintas Duri - Dumai

Ahad, 21 Oktober 2018 16:40
Pemprov Riau dan Tim Transisi Kembali Bertemu Bahas Usulan Program Gubri Terpilih

Ahad, 21 Oktober 2018 15:54
Rebutkan Hadiah Mobil,
Seribuan Peserta Ikuti Lomba Memancing HUT TNI di Bengkalis


Ahad, 21 Oktober 2018 14:54
Trail Runners Pekanbaru Iringi Event Sepeda Nusantara Etape Pekanbaru

Ahad, 21 Oktober 2018 14:47
Dikepung Macet, Pagi Ini Antrean di Duri Capai 20 Kilometer

Ahad, 21 Oktober 2018 14:41
Tinggalkan Sepucuk Surat untuk Suami,
IRT di Rohul Ditemukan Tergantung di Perumahan‎ PT RAKA Desa Pauh


Ahad, 21 Oktober 2018 14:30
Bawaslu Gelar Sosialisasi AP-HPA di Area CFD

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 14 Pebruari 2018 21:31
Deklarasi Tolak Politik Uang dan Politisasi SARA, ASN Kampar Diminta Netral

ASN Kampar diminta netral dalam Pilkada yang akan digelar tahun ini. Terkait itu pula, Panwaslu Kampar menggelar Dekralarasi Tolak Politik Uang dan Politisasi SARA demi aman lancarnya pesta demokrasi ini.

BANGKINANG-Riauterkini– Deklarasi Tolak Politik Uang dan Politisasi SARA untuk  pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak dilaksanakan di 171 wilayah di Indonesia, Rabu (14/2/2018) termasuk di Kabupaten Kampar. Deklarasi ini digelar di Taman Kota, Bangkinang. 

  Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Kampar yang diwakili Staf Ahli Bupati Mawardes, Kapolres Kampar yang diwakili oleh Waka Polres Kompol B.E. Banjarnahor, Dandim 0313/KPR diwakili Danramil 01 Bangkinang Mayor Inf. Andri, Ketua DPRD Kampar Ahmad Fikri, Kajari Kampar diwakili oleh Deddy.

  Selain itu hadir Ketua KPUD Kampar Yatarullah dan beberapa komisioner, Ketua Panwaslu Kampar Marhaliman dan beberapa pimpinan Panwaslu Kampar, para Panwascam se-Kabupaten Kampar, PPL dan perwakilan partai politik yang ada di Kabupaten Kampar.

Acara diawali menyayikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan pembacaan do'a yang dipandu Zulfadli, kemudian kata sambutan dari Ketua Panwaslu Kabupaten Kampar Marhaliman.

Dalam sambutannya Ketua Panwaslu Kampar Marhaliman menjelaskan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah dalam rangka Deklarasi Tolak Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada Gubri dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018 yang berintegritas.

Ia mengajak masyarakat untuk menolak politik uang dan politisasi SARA pada pilkada 2018 ini. 

  Selain itu disampaikan bahwa pelaksanaan kampanye akan dimulai pada tanggal 15 Februari sampai dengan 23 Juni 2018. Ia menegaskan agar aparatur sipil negara (ASN)  dihimbau untuk netral dan tidak boleh melakukan politik praktis.

Selanjutnya Kapolres Kampar yang diwakili oleh Waka Polres Kampar Kompol B.E. Banjarnahor menyampaikan, sejak dimulainya tahapan pilkada 2018 ini, Polri khususnya jajaran Polres Kampar cukup pro aktif dalam mensosialisasikan pilkada damai baik di media sosial maupun melalui media pemberitaan.

Himbauan - himbauan juga disampaikan kepada masyarakat melalui Bhabinkamtibmas dan anggota lainnya untuk menjaga situasi Kamtibmas selama pelaksanaan pilkada serentak tahun 2018 ini, selain itu Polri juga berkomitmen untuk netral dan menolak politik uang serta politisasi SARA pada pilkada 2018 ini.

    Sementara itu Bupati Kampar yang diwakili oleh Staf Ahli  Mawardes menjelaskan tujuan deklarasi adalah dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018.

Mawardes juga menyatakan bahwa ASN tidak boleh melakukan politik praktis sesuai dengan surat edaran dari Menpan Republik Indonesia.

  Selanjutnya Pembacaan Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA  untuk Pilkada 2018 Berintegritas, yang dipandu salahsatu Pimpinan Panwaslu Kampar Syawir Abdullah dan diikuti seluruh peserta.

  Adapun isi Deklarasi yang diikrarkan ini adalah :

1. Mengawal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 dari Politik Uang dan Politisasi Sara karena merupakan ancaman besar bagi Demikrasi dan kedaulatan rakyat. 

2. Tidak menggunakan politik uang dan Sara sebagai cara mempengaruhi pilihan pemilih, karena mencederai integritas penyelenggara Pilkada

3. Mengajak pemilih untuk menentukan pilihannya secara cerdas berdasarkan visi, misi dan program kerja, bukan karena politik uang dan politisasi sara. 

4. Mendukung pengawasan dan penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu terhadap praktik politik uang dan politisasi sara. 

5. Tidak akan melakukan intimidasi, ujaran kebencian, kekerasan atau aktivitas dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu proses penanganan politik uang dan sara

Pada deklarasi ini juga dilakukan penempelan cap telapak tangan pada baliho / spanduk deklarasi oleh perwakilan Forkopimda, Ketua DPRD, Ketua KPUD dan Ketua Panwaslu Kabupaten Kampar. 

Kegiatan ini diakhiri dengan jalan santai dengan rute dari Taman Kota - Jl. Agus Salim - Jl. Datuk Tabano - Jl. Prof. M. Yamin. SH dan kembali ke Taman Kota Bangkinang yang diamankan oleh Personil Polres Kampar dan Polsek Bangkinang Kota.***(man) 

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Pemprov Riau dan Tim Transisi Kembali Bertemu Bahas Usulan Program Gubri Terpilih
- Bawaslu Gelar Sosialisasi AP-HPA di Area CFD
- Dugaan Kecurangan RPAPBD Kuansing 2018,
Pengamat Ekonomi Riau: Hubungan Harmonis Ekeskutif dan Legislatif Akan Terpengaruh

- Wabup Inhil Resmi Menutup Penyelenggaraan MTQ ke 48 Tahun 2018
- Singgung Soal Pergantian Sekdako Pekanbaru,
Azharisman Rozie Sebut JTP Minimal Dua Tahun Bisa Dievaluasi dan Diganti

- Begini Harunya Pisah Sambut Dandim 0313/KPR di Rumah Dinas Bupati Rohul
- DPRD Riau Sambut Baik Upaya Penghapusan Denda Pajak Kenderaan Bermotor
- Demo di Tugu Zapin,
Belasan Massa Pendukung Jokowi tak Mau Disebut Bayaran

- Komisi III DPRD Riau Usulkan Raperda Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
- Sukiman Mengaku Tak Datang dan Tak Tandatangani Dokumen Dukungan
- Penuhi Panggilan Bawaslu Riau, Bupati Rohul Dicecar 33 pertanyaan
- Lagi, Kada Tak Hadir Penuhi Panggilan Bawaslu
- Bupati Rohul Ajukan Tiga Ranperda ke DPRD, Salah Satunya Rancangan APBD 2019
- Pemko dan Bawaslu Pekanbaru akan Sosialisasi Gerakan AP-HPA di Arena CFD
- Hasilkan Tiga Poin Kesepakatan, Komisi V DPRD Riau Sebut PT Ricky Salah
- Bahas Tata Cara Rapat Banggar, Sekwan DPRD Batang Hari Jambi Berguru ke Kuansing
- Ketua LSM Permata Kuansing Minta Penegak Hukum Usut Pidana Umum APBDP Kuansing
- Panggilan Diabaikan, Bawaslu Panggil Ulang Kepala Daerah Deklarasi Dukung Jokowi
- Efek Masuknya Visi Misi Gubernur Terpilih, Anggaran Jalan di Rohil Dicoret
- Tak Masuk RKPD 2018, Jalan Siberakun Tak Bisa Dilakukan Perbaikan


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com