Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Ahad, 19 Agustus 2018 17:11
Ratusan Warga Selat Panjang Tumpah Ruah Ikuti Jalan Sehat

Ahad, 19 Agustus 2018 16:51
Peringati Hari ke-57,
Bupati Kuansing: Pramuka Harus Jadi Garda Terdepan Perekat NKRI


Ahad, 19 Agustus 2018 16:48
‎Tiga JCH Kloter 18 Batam Sakit, 2 JCH Kehilangan Uang di Hotel

Ahad, 19 Agustus 2018 16:37
Peduli Kemanusiaan,
DDI Bathin Solapan, Bengkalis Kirim Bantuan untuk Korban Gempa Lombok


Ahad, 19 Agustus 2018 15:34
Terima Gratifikasi di Atas Sejuta, Penyelenggara Negara di Rohul Wajib Laporkan ke KPK RI

Ahad, 19 Agustus 2018 14:55
Geledah Mobil Agya,
Polsek Tambusai‎ Utara Tangkap Pengedar dan Sita 7 Paket Sabu


Ahad, 19 Agustus 2018 14:47
Miliki Ganja, Tukang Panen Sawit di Kuansing Diciduk Polisi

Ahad, 19 Agustus 2018 14:37
Dikendalikan dari Lapas Tangerang,
Tim Gabungan BNN Pusat dan BNNP Riau Amankan 30 Ribu Butir Inex di Dumai


Ahad, 19 Agustus 2018 13:59
Rangkaian Peringatan HUT ke-73 RI Pemkab Pelalawan

Ahad, 19 Agustus 2018 12:58
Kembali Membara, BPBD Curiga Kebakaran Lahan di Lubuk Gaung Disengaja

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 14 Pebruari 2018 21:31
Deklarasi Tolak Politik Uang dan Politisasi SARA, ASN Kampar Diminta Netral

ASN Kampar diminta netral dalam Pilkada yang akan digelar tahun ini. Terkait itu pula, Panwaslu Kampar menggelar Dekralarasi Tolak Politik Uang dan Politisasi SARA demi aman lancarnya pesta demokrasi ini.

BANGKINANG-Riauterkini– Deklarasi Tolak Politik Uang dan Politisasi SARA untuk  pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak dilaksanakan di 171 wilayah di Indonesia, Rabu (14/2/2018) termasuk di Kabupaten Kampar. Deklarasi ini digelar di Taman Kota, Bangkinang. 

  Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Kampar yang diwakili Staf Ahli Bupati Mawardes, Kapolres Kampar yang diwakili oleh Waka Polres Kompol B.E. Banjarnahor, Dandim 0313/KPR diwakili Danramil 01 Bangkinang Mayor Inf. Andri, Ketua DPRD Kampar Ahmad Fikri, Kajari Kampar diwakili oleh Deddy.

  Selain itu hadir Ketua KPUD Kampar Yatarullah dan beberapa komisioner, Ketua Panwaslu Kampar Marhaliman dan beberapa pimpinan Panwaslu Kampar, para Panwascam se-Kabupaten Kampar, PPL dan perwakilan partai politik yang ada di Kabupaten Kampar.

Acara diawali menyayikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan pembacaan do'a yang dipandu Zulfadli, kemudian kata sambutan dari Ketua Panwaslu Kabupaten Kampar Marhaliman.

Dalam sambutannya Ketua Panwaslu Kampar Marhaliman menjelaskan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah dalam rangka Deklarasi Tolak Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada Gubri dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018 yang berintegritas.

Ia mengajak masyarakat untuk menolak politik uang dan politisasi SARA pada pilkada 2018 ini. 

  Selain itu disampaikan bahwa pelaksanaan kampanye akan dimulai pada tanggal 15 Februari sampai dengan 23 Juni 2018. Ia menegaskan agar aparatur sipil negara (ASN)  dihimbau untuk netral dan tidak boleh melakukan politik praktis.

Selanjutnya Kapolres Kampar yang diwakili oleh Waka Polres Kampar Kompol B.E. Banjarnahor menyampaikan, sejak dimulainya tahapan pilkada 2018 ini, Polri khususnya jajaran Polres Kampar cukup pro aktif dalam mensosialisasikan pilkada damai baik di media sosial maupun melalui media pemberitaan.

Himbauan - himbauan juga disampaikan kepada masyarakat melalui Bhabinkamtibmas dan anggota lainnya untuk menjaga situasi Kamtibmas selama pelaksanaan pilkada serentak tahun 2018 ini, selain itu Polri juga berkomitmen untuk netral dan menolak politik uang serta politisasi SARA pada pilkada 2018 ini.

    Sementara itu Bupati Kampar yang diwakili oleh Staf Ahli  Mawardes menjelaskan tujuan deklarasi adalah dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2018.

Mawardes juga menyatakan bahwa ASN tidak boleh melakukan politik praktis sesuai dengan surat edaran dari Menpan Republik Indonesia.

  Selanjutnya Pembacaan Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA  untuk Pilkada 2018 Berintegritas, yang dipandu salahsatu Pimpinan Panwaslu Kampar Syawir Abdullah dan diikuti seluruh peserta.

  Adapun isi Deklarasi yang diikrarkan ini adalah :

1. Mengawal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 dari Politik Uang dan Politisasi Sara karena merupakan ancaman besar bagi Demikrasi dan kedaulatan rakyat. 

2. Tidak menggunakan politik uang dan Sara sebagai cara mempengaruhi pilihan pemilih, karena mencederai integritas penyelenggara Pilkada

3. Mengajak pemilih untuk menentukan pilihannya secara cerdas berdasarkan visi, misi dan program kerja, bukan karena politik uang dan politisasi sara. 

4. Mendukung pengawasan dan penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu terhadap praktik politik uang dan politisasi sara. 

5. Tidak akan melakukan intimidasi, ujaran kebencian, kekerasan atau aktivitas dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu proses penanganan politik uang dan sara

Pada deklarasi ini juga dilakukan penempelan cap telapak tangan pada baliho / spanduk deklarasi oleh perwakilan Forkopimda, Ketua DPRD, Ketua KPUD dan Ketua Panwaslu Kabupaten Kampar. 

Kegiatan ini diakhiri dengan jalan santai dengan rute dari Taman Kota - Jl. Agus Salim - Jl. Datuk Tabano - Jl. Prof. M. Yamin. SH dan kembali ke Taman Kota Bangkinang yang diamankan oleh Personil Polres Kampar dan Polsek Bangkinang Kota.***(man) 

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- KPU Riau Tetapkan 28 Bakal Calon Anggota DPD
- Peringati HUT ke-73 RI, PDIP Riau Ajak Syukuri Kemerdekaan
- Gelar Muscab I, Arbi Hidayat Terpilih Ketua PC Sapma PP Pekanbaru
- Gerindra Targetkan 75 Persen Suara Kemenangan Prabowo-Sandiaga Uno di Riau
- Sambil Makan Siang Sekda dan Ketua DPRD Kuansing Sharing Masalah Daerah
- Sukses jadi Legislator, M Adil Ajak Istri dan Anaknya Nyaleg
- Wamen ESDM Setuju BUMD Riau Dilibatkan Kelola Blok Rokan
- ‎Membelot dari Hanura ke PKB,
Kecewa dengan Ketum DPP, Alasan Muhammad Adil Pindah Partai di Pileg 2019

- Mantan Ketua HMI Kuansing: Pernyataan Ketua Bawaslu Riau Tidak Rasional dan Inkonstitusional
- Kontrak Media tak Transparan, Dewan Siap Panggil Kominfo Kuansing
- Neno Warisman Bakal Semangati Deklarasi #2019GantiPresiden di Pekanbaru
- Tiga Hari DCS Ditetapkan, KPU Kuansing Baru Terima Tanggapan Melalui Telpon
- Bahas Pengelolaan Blok Rokan, LAMR Diterima Kementerian ESDM
- Gubri Ikut Pileg 2019, DPRD Riau Belum Terima Surat Penguduran Diri
- Melihat Nama Gubri dan Keluarganya di DCS untuk Pileg 2019
- Pemkab dan DPRD Bengkalis Sepakat, 'Tunda Bayar' ADD 2017
- Kunjungi Rohul, Bagus Santoso Disambut Warga 45 Desa Asal Boyolali
- Loloskan 916 Bacaleg,  KPU Beri Warga Waktu 12-21 Agustus Tanggapinya 
- Pelantikan Pejabat Pratama di Pemkab Kuansing Tunggu Laporan KASN
- Banyak yang Gagal, Fraksi Hanura DPRD Kuansing Minta Bupati Evaluasi OPD


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com