Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Senin, 25 Juni 2018 21:14
Perintahkan Sekdako Tuntaskan Kemelut PJU,
Walikota Firdaus: Itu Uang Rakyat, Tak Bisa Seenaknya


Senin, 25 Juni 2018 20:22
Khawatirkan Tindakan Kriminal, Gubri Harap Pemko dan PLN Bisa Duduk Bersama

Senin, 25 Juni 2018 20:18
Dua Hari Tenggelam, Mayat Aca Timbul di Tengah Sungai Siak saat Azan Maghrib

Senin, 25 Juni 2018 20:14
10 TPS di Kecamatan Sungai Sembilan Masuk Kategori Rawan

Senin, 25 Juni 2018 19:20
Bupati Yopi Bakal Lantik Sekda Inhu

Senin, 25 Juni 2018 19:17
Solusi Kemacetan di Pekanbaru,
Gubri Tinjau Pembangunan Dua Proyek Fly Over


Senin, 25 Juni 2018 19:11
Tuntut Pengembalian Lahan dari PT SBAL,
Ratusan Warga Koto Aman Ancam Bermalam di Depan Kantor Bupati Kampar


Senin, 25 Juni 2018 19:06
Hadapi Pilkada, Demokrat Riau Bentuk Tim Satgas Ronda

Senin, 25 Juni 2018 18:02
Parkir Lupa Pasang Rem Tangan, Mobil di Pekanbaru ini Terjun ke Parit

Senin, 25 Juni 2018 17:58
Korupsi Dana Pendidikan PNS,
Sekda Kuansing Divonis 15 Bulan dan Bendahara 18 Bulan Penjara


 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 12 Maret 2018 18:59
Khususnya BBM Jenis Pertalite, Pemprov Riau Ajukan Penurunan Tarif Pajak Jadi 7,5 Persen

Pemprov Riau ajukan revisi ke dua Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pemerintah ajukan penurunan tarif pajak Pertalite dari 10 persen menjadi 7,5 persen.

Riauterkini-PEKANBARU- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau ajukan revisi kedua Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, khususnya pada Pasal 24 Ayat 2.

Pada Pasal 24 Ayat 2 tersebut menjelaskan terjadi penurunan tarif pajak Bahan Bakar Kenderaan Bermotor jenis BBM Umum yaitu Pertalite yang awalnya ditetapkan sebesar 10 persen, diajukan menjadi 7,5 persen.

"Secara substansi, revisi Perda yang diajukan adalah perubahan pada ketentuan Pasal 24 yang mengatur besaran tarif pajak bahan bakar. Perubahan tersebut diselesaikan dengan Perpres Nomor 71 tahun 2014 tentang besaran pajak , sebesar 7,5 persen," kata Ahmad Hizaji, Sekdaprov Riau dalam Rapat Paripurna DPRD Riau tentang Penyampaian Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah oleh Kepala Daerah, Senin (12/03/18).

Menurutnya, 7,5 persen merupakan tarif ideal yang dalam implementasinya tidak terlalu membebani masyarakat dan mempengaruhi rencana target pajak penjualan kendaaran bermotor tiap tahunnya.

"Penurunan tarif PBBKB jenis Pertalite diharapkan akan menurunkan harga jual eceran BBM itu di wilayah Provinsi Riau," harapnya.

Kemudian sebutnya, Pemprov Riau sangat berharap kepada PT Pertamina Persero agar dapat meninjau kembali besaran harga dasar bahan bakar di wilayah Provinsi Riau sehingga bisa lebih kompetitif dengan harga di provinsi lain.

"Penurunan tarif PBBKB secara simultan tentunya akan memberikan harga yang terjangkau oleh masyarakat dan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau," ujar birokrat senior ini.

Selain itu, Pemprov Riau juga berharap revisi kedua Perda yang disampaikan dapat dibahas bersama anggota DPRD Riau. Jika ada hal yang dirasa kurang tepat, dapat dibahas bersama dalam Panitia Khusus atau Pansus nantinya.

Sebelumnya, Sumiyanti, Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Riau mengatakan, sesuai hasil kesepakatan pihaknya dengan Bapenda dan Biro Hukum Setdaprov Riau, tarif pajak BBM jenis Pertalite turun menjadi 7,5 persen.

"Putusan akhir nanti ada di rapat Pansus yang segera akan dibentuk. Kesepakatan kami lebih bersifat kepada gambaran umum saja, di angka berapa maksimal pajak BBM itu," ungkap politisi Golkar ini. 

Jika nantinya disepakati 7,5 persen, maka harga Pertalite menjadi Rp7.800 per liter dengan harga dasar yang ditetapkan Pertamina sebesar Rp6.638. Total penerimaan pajak daerah sebesar Rp257 miliar lebih per tahun. 

"Saat ini total penerimaan pajak daerah kita jika 10 persen itu sebesar Rp341 miliar lebih dengan asumsi quota sebesar 60 persen dan harga Pertalite Rp8000 per liter. Perlu diketahui juga, pajak BBM yang ada itu, 70 persen untuk kabupaten/kota, 30 persen nya baru untuk provinsi," sebutnya.

Setelah paripurna penyampaian revisi ini, maka untuk proses selanjutnya akan dilaksanakan Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi, tanggapan dan jawaban kepala daerah yang dilanjutkan dengan pembentukan Pansus. *(ary)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- 10 TPS di Kecamatan Sungai Sembilan Masuk Kategori Rawan
- Bupati Yopi Bakal Lantik Sekda Inhu
- Hadapi Pilkada, Demokrat Riau Bentuk Tim Satgas Ronda
- Polres Geser Pasukan,
Strategi Tiga Pola akan Amankan 1.178 TPS Pilgubri di Bengkalis

- Pendistribusian Logistik Pilgubri 2018 di Rohul Diawali Salat Hajat
- 1.200 Napi Lapas Bengkalis akan Tentukan Pilihan Gubernur Riau
- Polda Riau Kerahkan 891 Personel Amankan Pilgubri
- Pilgubri, Ketua DPRD Riau Imbau Masyarakat Riau Gunakan Hak Pilihnya
- Bawaslu: 5.298 TPS di Riau Rawan Kecurangan
- Mengadu ke Bupati, Banyak ASN di Siak Belum Dapat Undangan Mencoblos
- ‎Komisioner KPU Rohul Sisir APK di Kecamatan, Pasirpangaraian Dipastikan Sudah Bersih
- Jangan Golput, Apkasindo Riau Minta Petani Sawit Salurkan Hak Politiknya
- Masa Tenang, Panwaslu di Kampar Lakukan Patroli Pengawasan
- Bupati Rohul Sebut Pemekaran 20 Desa Persiapan karena Kepedulian Gubri
- Serah Terima Jabatan Wali Kota Pekanbaru: Terima Kasih Pak Ayat Cahyadi
- Ajak Gunakan Hak Pilih di Pilgubri,
Ketua IPMK2M Pekanbaru: Money Politik dan Golput Mencederai Demokrasi

- Dikawal 'Ketat' Polisi, Hari Ini KPU Bengkalis Distribusikan Logistik Pilgubri ke Kecamatan
- Hari Tenang, Tim Gabungan di Bengkalis Bongkar Puluhan APK Pilgubri
- Masuk Masa Tenang, KPU Bersihkan Alat Peraga Peserta Pilgubri
- Warung Pengawasan Bentuk Sosialisasi dan Edukasi untuk Masyarakat


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com