Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Rabu, 12 Desember 2018 20:40
Pawai Ta'aruf MTQ ke 37 Riau, Kuansing Tampilkan Tema "Mengantar Anak Pancar oleh Induak Bako"

Rabu, 12 Desember 2018 19:58
Jalan Lintas Mumpa-Pekan Heran di Rengat, Inhu Putus

Rabu, 12 Desember 2018 19:30
Lusa, SBY Dijadwalkan Empat Hari di Riau

Rabu, 12 Desember 2018 19:24
Investasi Berujung Pidana, Dirut PT SSS Yakin Kasus yang Menjeratnya Murni Perdata

Rabu, 12 Desember 2018 18:36
Timsel II Diduga Tidak Profesional, Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Menuai Protes

Rabu, 12 Desember 2018 18:09
‎Pilkades Serentak 2018, Calon Kades di Rohul Diharapkan Siap Menang dan Siap Kalah

Rabu, 12 Desember 2018 17:18
Tahun Depan, DIPA Bengkalis Naik Jadi Rp3,801 Triliun dari APBN

Rabu, 12 Desember 2018 17:06
Kabupaten Peduli HAM,
Bupati Inhil Terima Penghargaan Kemenkumham RI


Rabu, 12 Desember 2018 16:55
Sekdakab Dianto Mampanini Lepas Kafilah Kuansing ke MTQ ke-37 Riau di Pekanbaru

Rabu, 12 Desember 2018 16:51
Tenggelam di Sungai Air Hitam,
Jasad Bocah SMP di Pekanbaru Ditemukan Tersangkut di Semak


 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 12 Maret 2018 18:59
Khususnya BBM Jenis Pertalite, Pemprov Riau Ajukan Penurunan Tarif Pajak Jadi 7,5 Persen

Pemprov Riau ajukan revisi ke dua Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pemerintah ajukan penurunan tarif pajak Pertalite dari 10 persen menjadi 7,5 persen.

Riauterkini-PEKANBARU- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau ajukan revisi kedua Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, khususnya pada Pasal 24 Ayat 2.

Pada Pasal 24 Ayat 2 tersebut menjelaskan terjadi penurunan tarif pajak Bahan Bakar Kenderaan Bermotor jenis BBM Umum yaitu Pertalite yang awalnya ditetapkan sebesar 10 persen, diajukan menjadi 7,5 persen.

"Secara substansi, revisi Perda yang diajukan adalah perubahan pada ketentuan Pasal 24 yang mengatur besaran tarif pajak bahan bakar. Perubahan tersebut diselesaikan dengan Perpres Nomor 71 tahun 2014 tentang besaran pajak , sebesar 7,5 persen," kata Ahmad Hizaji, Sekdaprov Riau dalam Rapat Paripurna DPRD Riau tentang Penyampaian Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah oleh Kepala Daerah, Senin (12/03/18).

Menurutnya, 7,5 persen merupakan tarif ideal yang dalam implementasinya tidak terlalu membebani masyarakat dan mempengaruhi rencana target pajak penjualan kendaaran bermotor tiap tahunnya.

"Penurunan tarif PBBKB jenis Pertalite diharapkan akan menurunkan harga jual eceran BBM itu di wilayah Provinsi Riau," harapnya.

Kemudian sebutnya, Pemprov Riau sangat berharap kepada PT Pertamina Persero agar dapat meninjau kembali besaran harga dasar bahan bakar di wilayah Provinsi Riau sehingga bisa lebih kompetitif dengan harga di provinsi lain.

"Penurunan tarif PBBKB secara simultan tentunya akan memberikan harga yang terjangkau oleh masyarakat dan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau," ujar birokrat senior ini.

Selain itu, Pemprov Riau juga berharap revisi kedua Perda yang disampaikan dapat dibahas bersama anggota DPRD Riau. Jika ada hal yang dirasa kurang tepat, dapat dibahas bersama dalam Panitia Khusus atau Pansus nantinya.

Sebelumnya, Sumiyanti, Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Riau mengatakan, sesuai hasil kesepakatan pihaknya dengan Bapenda dan Biro Hukum Setdaprov Riau, tarif pajak BBM jenis Pertalite turun menjadi 7,5 persen.

"Putusan akhir nanti ada di rapat Pansus yang segera akan dibentuk. Kesepakatan kami lebih bersifat kepada gambaran umum saja, di angka berapa maksimal pajak BBM itu," ungkap politisi Golkar ini. 

Jika nantinya disepakati 7,5 persen, maka harga Pertalite menjadi Rp7.800 per liter dengan harga dasar yang ditetapkan Pertamina sebesar Rp6.638. Total penerimaan pajak daerah sebesar Rp257 miliar lebih per tahun. 

"Saat ini total penerimaan pajak daerah kita jika 10 persen itu sebesar Rp341 miliar lebih dengan asumsi quota sebesar 60 persen dan harga Pertalite Rp8000 per liter. Perlu diketahui juga, pajak BBM yang ada itu, 70 persen untuk kabupaten/kota, 30 persen nya baru untuk provinsi," sebutnya.

Setelah paripurna penyampaian revisi ini, maka untuk proses selanjutnya akan dilaksanakan Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi, tanggapan dan jawaban kepala daerah yang dilanjutkan dengan pembentukan Pansus. *(ary)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Lusa, SBY Dijadwalkan Empat Hari di Riau
- Timsel II Diduga Tidak Profesional, Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Menuai Protes
- ‎Pilkades Serentak 2018, Calon Kades di Rohul Diharapkan Siap Menang dan Siap Kalah
- Tahun Depan, DIPA Bengkalis Naik Jadi Rp3,801 Triliun dari APBN
- Sayangkan Banyak Anggota Dewan Tak Ngantor,
Pimpinan DPRD Riau: Masih Banyak Tugas yang Harus Diselesaikan

- Tim Advance Sisir Lokasi Kunjungan,
Gubri: Setelah Aceh, Presiden Baru Kunjungi Riau

- Reses Tuntas, Gedung DPRD Riau Masih Sepi-senyap
- Pilkades Gelombang Dua di 51 Desa di Rohul Aman dan Lancar
- Pilkades Serentak di Meranti Direncanakan pada Mei - Juni 2019
- Diterima Gubri, Presiden Serahkan DIPA Riau Sebesar Rp26,9 triliun
- Dilantik sebagai Gubri Definitif, Wan Thamrin Hasyim Diharapkan Bisa Bekerja Maksimal
- Meneropong Pejabat yang Cocok Menduduki Kursi Sekda Kota Dumai
- Ketua KPU Kuansing Masuk 10 Besar Seleksi Komisioner KPU Riau
- Amiruddin Dinilai Layak Jadi Sekda Kota Dumai
- SKK Migas Paparkan Proyek EMP Bentu Dihadapan Komisi 1 DPRD Pelalawan
- Bawaslu Bengkalis Sidangkan Pelanggaran Administrasi Pemilu
- PD Tuah Sekata Pelalawan Kantongi Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- Dilantik Jadi Gubri Defenitif, Dewan Berharap Wan Thamrin Hasyim Maksimal dalam Bekerja
- Legislator Noviwaldy Jusman Sayangkan Pelapornya tak Penuhi Panggilan Bawaslu Pekanbaru
- Ringankan Beban Sesama, Anak Sulung Bupati Bengkalis Kunjungi Bayi Penderita Kanker Ginjal di Duri


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com