Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 19 Januari 2019 15:40
Pemkab Inhil Audiensi ke Kemenristek Dikti,
Pusat Akan Jadikan Inhil Kluster Kelapa Nasional


Sabtu, 19 Januari 2019 15:38
Polres Rohil Hadiri Pertemuan Silarurrahmi PWI Rohil

Sabtu, 19 Januari 2019 14:05
Pemkab Inhil Audiensi ke Kemenristek Dikti,
Pusat Akan Jadikan Inhil Kluster Kelapa Nasional


Sabtu, 19 Januari 2019 14:01
Satu 'Kurir' Sabu 10 Kg di Bengkalis Bebas dari Pidana Mati

Jum’at, 18 Januari 2019 21:51
Pemkab Kuansing Jajaki Kerjasama Membatik ke Balai Industri Padang

Jum’at, 18 Januari 2019 21:34
Belum Miliki Identitas, Seribuan Napi Lapas Bengkalis Jadi Target Rekam KTP El

Jum’at, 18 Januari 2019 19:02
Plt Bupati Kampar Serahkan DPA 2019 kepada Seluruh OPD

Jum’at, 18 Januari 2019 18:55
Ditangkap Setelah Anak Lahir, Pemuda Setubuhi Anak Bawah Umur di Rohul Diciduk Polisi

Jum’at, 18 Januari 2019 18:35
Dandim 0314 Silahturahmi ke Kantor Bupati Inhil

Jum’at, 18 Januari 2019 17:33
Tak Terdaftar di DPT di seluruh Indonesia,
Warga Pertanyakan Keabsahan Identitas Calon Anggota KPU Bengkalis Subhan Eka Putra


 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 13 Maret 2018 13:30
Ketua DPRD Kuansing Bungkam Soal Dugaan APBD-P 2017 Cacat Hukum

Mencuat dugaan prosedur penggunaan APBD-P Kuansing 2017 cacat hukum. Terkait dugaan tersebut, Ketua DRPD Andi Putra memilih bungkam.

Riauterkini-TELUKKUANTAN- Ketua DPRD Kuansing, Andi Putra menyebutkan persoalan APBD P Kuansing 2017 lalu sangat "urgen" dan harus diselesaikan dengan cara duduk bersama antara Dewan dan eksekitif. Pernyataan itu dijelaskan oleh Andi Putra saat sidang paripurna reses dewan di gedung DPRD kemarin pagi, Senin (12/3/18).

Dihadapan Bupati Mursini, politisi partai Golkar itu dengan lantang menyebutkan jika hal tersebut sangat urgen dan tidak bisa disampaikan didepan forum. Menyimak pernyataan Andi Putra tersebut, dicurigai penggunaan maupun prosedural APBD Perubahan tahun 2017 lalu itu dalam masalah yang cukup rumit. Namun sampai saat ini, Andi Putra masih belum mau membeberkan secara rinci persoalan yang dimaksud.

Kini, pasca Andi Putra mengumbar pernyataan itu, beragam asumsi bermunculan ditengah tengah masyarakat. Bahkan ada isu yang menyebutkan bahwa APBD P 2017 lalu itu cacat hukum karena tidak ditandatangani oleh Andi Putra selaku Ketua DPRD Kuansing.

Sementara itu, Plt Sekda Kuansing, Muharlius ketika dikonfirmasi melalui telepon terkait maksud pernyataan Ketua DPRD, Andi Putra dirinya malah mengaku kaget. "Justru saya pun kaget. Apa yang dimaksud beliau," tutur Muharlius.

Muharlius menjelaskan, jika memang ada isu Ketua DPRD itu tidak menandatangani Perda APBD P, mestinya Andi Putra menjelaskan apa alasannya tidak menandatangai Perda tersebut. "Kalau memang tidak ditandatangani apa penyebabnya. Tentu kita perlu penjelasan,' ujar Muharlius.

Mestinya kata Muharlius, Andi Putra membeberkan saja apa persoalan itu disaat rapat umum kemarin (sidag paripurna) itu. Tak perlu of tje record seperti yang disampaikannya. Menurut Muharlius, jika Ketua DPRD sudah menyampaikan didepan rapat umum seperti itu bukan rahasia lagi itu. "Kalau memang itu yang terjadi, bearti cacatlah APBD Itu," timpalnya.

Sementara itu, mantan Wakil Bupati Kuansing, Zulkifli menjelaskan, jika memang isu yang beredar itu benar, ,maka dipastikan Perda APBP P lalu melanggar hukum. Karena hanya berdasarkan Ranperda, dan belum menjadi Perda. Sementara APBD tersebut sudah dilaksanakan, ujarnya.***(dri)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Tak Terdaftar di DPT di seluruh Indonesia,
Warga Pertanyakan Keabsahan Identitas Calon Anggota KPU Bengkalis Subhan Eka Putra

- Ketua RT/RW di Bengkalis Harus Jadi Penggerak Goro dan Kamtibmas dan Corong Pemerintah
- Banyak Jalan Rusak, Komisi III DPRD Inhil Mengadu ke Dewan Provinsi
- Caleg DPR-RI Ramli FE Dirikan Posko Pemenangan di Sorek
- Legislator Kuansing Minta Pemerintah Tambah Mesin Cetak e-KTP
- Dipimpin Arsadianto Rachman, Relawan Bravo 5 se-Riau Resmi Dikukuhkan
- Luhut Panjaitan: Pelantikan Syamsuar 19 Februari
- Tingkatkan Partisipasi Pemilih, KPU Bengkalis Siapkan 55 Relawan Demokrasi ke Masyarakat
- RKA Dinas dalam Proses, APBD 2019 Kuansing Belum Bisa Digunakan
- Bawaslu Bengkalis Akan Rekrut 1.800 Pengawas TPS Pileg dan Pilpres 2019
- Yayasan Bening Nusantara Laporkan Panitia Pilkades Bonai ke Polres Rohul
- Politisi PDIP Sesalkan Langkah PLN Padamkan Lampu Jalan di Rengat
- Berkunjung ke KPU Kampar, KAMMI Ingatkan KPU Jaga Integritas 
- Rangkaian Agenda Kunker Kemenkomaritim di Pelalawan
- Putuskan PJU Jelang Pilpres, PLN Area Rengat Dinilai Lakukan Pembusukan Secara Politis
- Terkait Posisi Wabup, Pemprov Segera Surati Pemkab Rohul
- Tak Berdasar, Pemprov Riau Anggap Pernyataan Ketua GP Ansor Angin Lalu
- BKPP Umumkan 27 Nama Pejabat yang Lulus Lelang 17 Jabatan PTP Bengkalis 2018
- Caleg DPR RI Sayed Abubakar Assegaf Sampaikan 14 Program Prioritas Partai Demokrat di Dumai
- Ketua DPC PD Dumai Eko Suharjo: Jangan Mau Dihargai seperti Harga Binatang


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com