Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Kamis, 21 Maret 2019 17:58
Diguyur Hujan, Karhutla di Bengkalis Nyaris Padam Total

Kamis, 21 Maret 2019 17:55
Kerjasama Dinilai tak Menguntungkan, Anggota Koperasi Sawit Timur Jaya Kepenuhan Timur Gugat Perdata PT. AMR Rohul

Kamis, 21 Maret 2019 17:01
Apresiasi Keberadaan PT RAPP, Bupati Siak Ajak Warganya Dukung Keberadaan Investasi

Kamis, 21 Maret 2019 16:23
Titik Api Kembali Muncul, Dewan Nilai Pemprov Riau Sedang 'Terlena'

Kamis, 21 Maret 2019 16:20
BAZNas Bengkalis Hingga 'Curuk Kampung' Ajak Warga Berzakat

Kamis, 21 Maret 2019 15:46
Usulan Perampingan OPD, BP2D Nilai Tidak Begitu Penting

Kamis, 21 Maret 2019 15:38
Peringati HPSN DLH,
Bupati Kuansing Serta Seluruh OPD Komitmen Gunakan Pemakaian Tombler


Kamis, 21 Maret 2019 15:22
Tak Miliki IMB dan Sertifikat Halal, RM Saoenk Kito Pekanbaru Disegel

Kamis, 21 Maret 2019 15:20
Bhakti Kesehatan di Tambang, Wagubri Ajak Masyarakat Jaga Kekompakan

Kamis, 21 Maret 2019 15:17
Rampingkan OPD, Gubri Minta Dukungan DPRD

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 13 Maret 2018 16:53
Disentil KPK, 13 Anggota DPRD Riau Belum Pernah Laporkan Harta Kekayaan

Ternyata 13 anggota DPRD Riau ini belum pernah sekalipun melaporkan jumlah harta kekayaannya kepada KPK. Selain itu, ada 35 lagi yang belum mengupdate data harta kekayaannya.

Riauterkini - PEKANBARU - Fungsional Pencegahan dari Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Juned Junaidi mengatakan sebanyak 13 anggota DPRD Riau sampai saat ini belum pernah melaporkan harta kekayaannya ke Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Meski tidak merincikan ke 13 Wakil rakyat tersebut, lembaga superbody tersebut meminta agar mengikuti aturan, sebagai bentuk komitmen untuk 'hidup bersih' dari prilaku korupsi.

"Dari 61 anggota DPRD Riau, 13 diantaranya sampai sekarang belum pernah melaporkan harta kekayaannya ke LHKPN," kata Juned, pada acara monitoring dan evaluasi rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi serta pembahasan rencan aksi sektor strategis di Riau, di Gedung Daerah, Selasa (13/3/18).

Selain itu, dari 61 jumlah anggota DPRD Riau diantaranya ada juga 35 sampai sampai sekarang belum pernah lagi menggupdate laporan harta kekayaannya.

Hal ini juga menurut Juned yang juga bertugas sebagai pendampingan KPK untuk Riau, patut disayangkan, karena sikap benar yang sudah dijalankan awalnya, tapi tak diikuti secara berkelanjutan. Juned juga menghimbau Sekretaris DPRD (Sekwan) Riau untuk mengingatkan kepada anggota dewan, agar kembali mengupdate laporan harta kekayaannya ke LHKPN.

"Jadi mohon Sekwannya ingatkan wakil rakyatnya. Jangan sampai tidak melapor, " tegas Juned.

Disisi lain, KPK justru mengapresiasi Pemprov Riau karena sebanyak 70 pejabat diwajibkan melaporkan hartanya ke LHKPN, sudah dijalankan secara berkelanjutan. Hal ini, menurut Juned harusnya menjadi contoh bagi wakil rakyat.

"Artinya Pemprov Riau sudah 100 persen pejabat yang dikenakan wajib lapor ke LHKPN, melaksanakannya," ungkap Juned.

Hadir pada kesempatan ini, Plt Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim, Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi, dan perwakilan Bupati dan Walikota se-Riau.***(mok)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Usulan Perampingan OPD, BP2D Nilai Tidak Begitu Penting
- Rampingkan OPD, Gubri Minta Dukungan DPRD
- Bawaslu Pelalawan Imbau Parpol Serahkan Nama-nama Saksi
- KPU Kuansing Yakin Pelipatan Surat Suara Tuntas 7 Hari
- Jelang Kampanye Terbuka, Bawaslu Bengkalis Ajak Kawal Pemilu
- DPTb Diplenokan, Bawaslu Bengkalis Sampaikan 5 Poin Rekomendasi ke KPU
- KPU Kuansing Pekerjakan Ratusan Masyarakat Lipat Surat Suara
- 'Diancam' Potong Tunjangan, ASN Ramai-ramai Hadiri Safari Dakwah TGB
- Soal Instruksi ASN Hadiri Acara TGB, Dewan Minta Sekdaprov Bijak
- BPN Prabowo-Sandi Sebut Safari Dakwah TGB ke Riau Berbau Politik
- Pemkab Absen, DPRD Kuansing Tunda Hearing Bahas Prolegda
- Gubri Ajak Kada di Riau Sukseskan Pemilu Serentak 2019
- Husaimi Yakini PPP Isi Posisi Wabup Kampar
- Tiga Caleg Golkar Berkampanye di Pangkalan Kerinci
- KPU Kota Pekanbaru Tuntaskan Verifikasi Faktual Temuan Data BPN 02
- Soal Ketum PPP Ditangkap KPK, ini Tanggapan DPW PPP Riau
- Bawaslu Inhu Temukan 68.000 Lebih Surat Suara Dapil 4 Rusak
- Dituding Tak Bermanfaat bagi Masyarakat,
DPRD Riau Panggil Empat Perusahaan di Inhu

- Bawaslu Sebut Kampanye Hitam Capres Mulai Meresahkan
- Ketua DPRD Kuansing Pimpin Ikrar Pileg dan Pilpres Damai


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com