Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Ahad, 21 Oktober 2018 22:18
Mahasiswa Kuansing Juara Bulutangkis di Padang

Ahad, 21 Oktober 2018 19:58
Pemprov dan Tim Transisi Kaji Program Pendidikan dan Kesehatan Gratis

Ahad, 21 Oktober 2018 19:11
Todongkan Senpi, Perampok di Kuansing Gasak Uang Ratusan Juta dan Perhiasan

Ahad, 21 Oktober 2018 19:06
Akibat Tumpukan Arus weekend, Polisi Kerja Kerasa Urai Kemacetan di Jalur Lintas Duri - Dumai

Ahad, 21 Oktober 2018 16:40
Pemprov Riau dan Tim Transisi Kembali Bertemu Bahas Usulan Program Gubri Terpilih

Ahad, 21 Oktober 2018 15:54
Rebutkan Hadiah Mobil,
Seribuan Peserta Ikuti Lomba Memancing HUT TNI di Bengkalis


Ahad, 21 Oktober 2018 14:54
Trail Runners Pekanbaru Iringi Event Sepeda Nusantara Etape Pekanbaru

Ahad, 21 Oktober 2018 14:47
Dikepung Macet, Pagi Ini Antrean di Duri Capai 20 Kilometer

Ahad, 21 Oktober 2018 14:41
Tinggalkan Sepucuk Surat untuk Suami,
IRT di Rohul Ditemukan Tergantung di Perumahan‎ PT RAKA Desa Pauh


Ahad, 21 Oktober 2018 14:30
Bawaslu Gelar Sosialisasi AP-HPA di Area CFD

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 13 Maret 2018 20:52
13 Anggota DPRD Riau Belum Serahkan LHKPN ke KPK

KPK laporkan ada 13 Anggota DPRD Riau yang belum menyerahkan LHKPN. Namun pimpinan dewn mengaku belum mengetahui nama-nama yang dimaksud.

Riauterkini-PEKANBARU- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampaikan, 13 wakil rakyat di DPRD Riau belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Pimpinan DPRD Riau pun akui belum mengetahui siapa saja 13 anggota yang dimaksud dan berharap KPK berkenan memberikan datanya.

"Sampai saat ini, kita pimpinan dewan belum tau nama 13 anggota dewan yang dimaksud KPK belum melaporkan LHKPN," kata Noviwaldy Jusman, Wakil Ketua DPRD Riau kepada riauterkinicom via telfon, Selasa (13/03/18).

Oleh sebab itu, selaku pimpinan ia sangat berharap agar KPK memberikan data 13 nama tersebut untuk kemudian ditindaklanjuti. Sepanjang yang ia ketahui, semua anggota dewan sudah menyerahkan LHKPN.

"Setahu saya, semua anggota dewan sudah menyerahkan LHKPN. Buktinya, saat mengisi form, semua anggota dewan mengisinya bahkan tidak ada pertanyaan sama sekali," ungkap politisi Demokrat ini.

Lebih lanjut ia katakan, rencananya Jumat ini, seluruh anggota DPRD Riau akan menggelar pertemuan yang bersifat koordinasi dengan KPK. Salah satu isi pertemuan nantinya, tentang LHKPN yang menurutnya, wajib diserahkan oleh masing-masing pejabat.

"Mungkin 13 anggota dewan yang dimaksudkan KPK itu, sudah membuat LHKPN tapi belum diserahkan pihak sekretariat. Kan bisa saja, apalagi kami ini menyerahkan LHKPN melalui sekretariat dewan," tutupnya. ***(ary)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Pemprov Riau dan Tim Transisi Kembali Bertemu Bahas Usulan Program Gubri Terpilih
- Bawaslu Gelar Sosialisasi AP-HPA di Area CFD
- Dugaan Kecurangan RPAPBD Kuansing 2018,
Pengamat Ekonomi Riau: Hubungan Harmonis Ekeskutif dan Legislatif Akan Terpengaruh

- Wabup Inhil Resmi Menutup Penyelenggaraan MTQ ke 48 Tahun 2018
- Singgung Soal Pergantian Sekdako Pekanbaru,
Azharisman Rozie Sebut JTP Minimal Dua Tahun Bisa Dievaluasi dan Diganti

- Begini Harunya Pisah Sambut Dandim 0313/KPR di Rumah Dinas Bupati Rohul
- DPRD Riau Sambut Baik Upaya Penghapusan Denda Pajak Kenderaan Bermotor
- Demo di Tugu Zapin,
Belasan Massa Pendukung Jokowi tak Mau Disebut Bayaran

- Komisi III DPRD Riau Usulkan Raperda Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
- Sukiman Mengaku Tak Datang dan Tak Tandatangani Dokumen Dukungan
- Penuhi Panggilan Bawaslu Riau, Bupati Rohul Dicecar 33 pertanyaan
- Lagi, Kada Tak Hadir Penuhi Panggilan Bawaslu
- Bupati Rohul Ajukan Tiga Ranperda ke DPRD, Salah Satunya Rancangan APBD 2019
- Pemko dan Bawaslu Pekanbaru akan Sosialisasi Gerakan AP-HPA di Arena CFD
- Hasilkan Tiga Poin Kesepakatan, Komisi V DPRD Riau Sebut PT Ricky Salah
- Bahas Tata Cara Rapat Banggar, Sekwan DPRD Batang Hari Jambi Berguru ke Kuansing
- Ketua LSM Permata Kuansing Minta Penegak Hukum Usut Pidana Umum APBDP Kuansing
- Panggilan Diabaikan, Bawaslu Panggil Ulang Kepala Daerah Deklarasi Dukung Jokowi
- Efek Masuknya Visi Misi Gubernur Terpilih, Anggaran Jalan di Rohil Dicoret
- Tak Masuk RKPD 2018, Jalan Siberakun Tak Bisa Dilakukan Perbaikan


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com