Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Senin, 10 Desember 2018 22:27
SKK Migas Paparkan Proyek EMP Bentu Dihadapan Komisi 1 DPRD Pelalawan

Senin, 10 Desember 2018 22:23
Bawaslu Bengkalis Sidangkan Pelanggaran Administrasi Pemilu

Senin, 10 Desember 2018 22:09
PD Tuah Sekata Pelalawan Kantongi Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Senin, 10 Desember 2018 21:05
Terkuak, PT Surya Bratasena Garap 844 Hektar Lahan Diluar HGU di Pelalawan

Senin, 10 Desember 2018 20:58
Gelapkan Pajak Rp700 Juta, Dirut Asal Dumai Ditahan Kejati Riau

Senin, 10 Desember 2018 20:38
Perayaan Natal Bersama, Ini Pesan Pendeta ke Jemaat Gereja HKBP Eksodi Pasirpangaraian

Senin, 10 Desember 2018 18:45
PT EMP Bentu Klaim Sudah Pekerjakan Puluhan Naker Lokal di Pelalawan

Senin, 10 Desember 2018 18:36
Dilantik Jadi Gubri Defenitif, Dewan Berharap Wan Thamrin Hasyim Maksimal dalam Bekerja

Senin, 10 Desember 2018 18:18
‎Hari Ketujuh, Jasad Bocah Rohul Diduga Hanyut di Sungai Batang Lubuh Belum Ditemukan

Senin, 10 Desember 2018 18:14
Wan Thamrin Undang Khusus Andi Rachman Saat Pelantikannya di Istana Negara

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 14 Maret 2018 07:39
Soal Sentilan KPK, Waka DPRD Riau Bantah Dewan Atur dan Paksa Pokok Pikirannya di APBD

KPK menyinggung masih adanya praktek pengaturan dan pemaksaan pokok pikiran dewan di APBD, namun praktek seperti itu dibantah Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman.

Riauterkini-PEKANBARU- Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman tegaskan, tidak ada pengaturan maupun paksaan dari anggota dewan terhadap pokok pikirannya sehingga mesti dimasukkan dalam APBD Riau.

"Soal pokok pikiran dewan, tidak ada yang namanya pengaturan atau dipaksa untuk masuk dalam APBD Riau," kata Noviwaldy Jusman kepada wartawan, Selasa (13/03/18).

Mantan anggota DPRD Kota Pekanbaru ini pun menjelaskan, setiap pokok pikiran dewan yang masuk dalam APBD Riau sudah melalui mekanisme dan aturan yang ada, termasuk dibahas oleh pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

"Pokok pikiran itu kan diserahkan ke Pemprov, untuk selanjutnya dikirim ke Organisasi Perangkat Daerah untuk memverifikasi, termasuk kewenangan, aturan hibah, dan persyaratan lainnya. Kemudian yang sesuai dapat diproses, dan yang tidak sesuai kembali ke anggota, melalui TAPD dilakukan perubahan. Setelah sesuai semua, baru masuk ke Dokumen RKPD," jelasnya.

Lebih lanjut ia katakan, pokok pikiran semua anggota dewan berasal dari aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam setiap reses anggota DPRD Riau di daerah pemilihannya. Di DPRD Riau, reses dilaksanakan tiga kali dalam satu tahun.

"Apa yang kami usulkan itu adalah hasil-hasil reses. Karena dinas kadang punya kepentingan sendiri, apalagi mereka punya pula sense of politic," sebut politisi Demokrat ini.

Kemudian ia menyebut, pokok pikiran bukanlah suatu yang haram. Namun itu adalah amanah rakyat yang harus disampaikan anggota dewan kepada pihak pemerintah.

"Pokok pikiran itu bukan korupsi, tapi amanah rakyat yang disampaikan kepada kami," terangnya.

Ia tidak lupa mengatakan, masyarakat daerah pemilihannya pernah kecewa karena nama jalan yang akan disemenisasi dirubah oleh dinas terkait. Semenisasi yang dimaksud merupakan pokok pikiran dewan.

"Semenisasi saya saja contohnya, nama jalan saya diubah sesuai keinginan dinas, sehingga masyarakat saya kecewa, maka saya anggap Dinas Cipta Karya bermain intrik politik, yang saya menduga ini dilakukan untuk kelompok tertentu. Mungkin ini yang dicarikan pembenaran nomenklateur bagi akal-akalan oknum dinas," tutupnya.

Seperti yang diberitakan di sejumlah media massa, Kordinator Wilayah II Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Aldiansyah mengatakan, KPK masih mencium adanya praktik pengaturan pokok pikiran dan adanya pemaksaan dari DPRD Riau untuk dimasukkan dalam APBD Riau.

"Dan kami juga masih melihat masih ada bagi-bagi paket antara wewan dengan OPD terkait," kata Aldiansyah dalam acara Evaluasi pencapaian target rencana aksi 2017 dan target rencana aksi tahun 2018 yang juga dihadiri Plt Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim, Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi serta perwakilan bupati dan walikota se-Riau. ***(ary)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- SKK Migas Paparkan Proyek EMP Bentu Dihadapan Komisi 1 DPRD Pelalawan
- Bawaslu Bengkalis Sidangkan Pelanggaran Administrasi Pemilu
- PD Tuah Sekata Pelalawan Kantongi Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- Dilantik Jadi Gubri Defenitif, Dewan Berharap Wan Thamrin Hasyim Maksimal dalam Bekerja
- Legislator Noviwaldy Jusman Sayangkan Pelapornya tak Penuhi Panggilan Bawaslu Pekanbaru
- Ringankan Beban Sesama, Anak Sulung Bupati Bengkalis Kunjungi Bayi Penderita Kanker Ginjal di Duri
- Jelang Pelantikan Gubri Definitif,
Wan Thamrin: Rasanya Biasa Saja, Cuma Mengganti 'Plt'

- Persaingan Antar Caleg Memanas, Dedet pun Dipanggil Bawaslu
- DPRD Riau Sebut Pemilihan Rektor UNRI Penuh Nuansa Politis
- Pelajari Penanganan Bencana dan Fakir Miskin, Komisi C DPRD Kuansing Kunker ke Sumbar
- KPK Tahan M Nasir, Walikota Segara Cari Pengganti Sekda Dumai
- Said Hasyim Hadiri Gelar Pengawasan Daerah Provinsi Riau
- Ekspos RKPD 2020, Pemkab Kuansing Harapkan Kesepakatan dengan Semua Pihak Terkait
- Rapat Persiapan Pelantikan Gubernur Riau Definitif Mulai Digelar di Setneg
- Semua OPD di Kuansing Diharuskan Punya Data Statistik yang Valid
- Pendemo Minta DPRD Riau Bantu Stabilkan Harga Kelapa
- Pilkades Serentak di Bengkalis, Satu Permohonan Keberatan Ditolak dan Satu Direkomendasikan Pencoblosan Ulang
- DPRD Kuansing Ingatkan Pemerintah Untuk Tidak Mengubah Kesepakatan APBD
- Membandel, Aparat Diminta Usut Dugaan Penyelewengan Izin PT ADEI Plantation
- Presiden Joko Widodo Batal Kunjungi Riau 8 Desember


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com