Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Senin, 25 Juni 2018 21:14
Perintahkan Sekdako Tuntaskan Kemelut PJU,
Walikota Firdaus: Itu Uang Rakyat, Tak Bisa Seenaknya


Senin, 25 Juni 2018 20:22
Khawatirkan Tindakan Kriminal, Gubri Harap Pemko dan PLN Bisa Duduk Bersama

Senin, 25 Juni 2018 20:18
Dua Hari Tenggelam, Mayat Aca Timbul di Tengah Sungai Siak saat Azan Maghrib

Senin, 25 Juni 2018 20:14
10 TPS di Kecamatan Sungai Sembilan Masuk Kategori Rawan

Senin, 25 Juni 2018 19:20
Bupati Yopi Bakal Lantik Sekda Inhu

Senin, 25 Juni 2018 19:17
Solusi Kemacetan di Pekanbaru,
Gubri Tinjau Pembangunan Dua Proyek Fly Over


Senin, 25 Juni 2018 19:11
Tuntut Pengembalian Lahan dari PT SBAL,
Ratusan Warga Koto Aman Ancam Bermalam di Depan Kantor Bupati Kampar


Senin, 25 Juni 2018 19:06
Hadapi Pilkada, Demokrat Riau Bentuk Tim Satgas Ronda

Senin, 25 Juni 2018 18:02
Parkir Lupa Pasang Rem Tangan, Mobil di Pekanbaru ini Terjun ke Parit

Senin, 25 Juni 2018 17:58
Korupsi Dana Pendidikan PNS,
Sekda Kuansing Divonis 15 Bulan dan Bendahara 18 Bulan Penjara


 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 14 Maret 2018 07:39
Soal Sentilan KPK, Waka DPRD Riau Bantah Dewan Atur dan Paksa Pokok Pikirannya di APBD

KPK menyinggung masih adanya praktek pengaturan dan pemaksaan pokok pikiran dewan di APBD, namun praktek seperti itu dibantah Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman.

Riauterkini-PEKANBARU- Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman tegaskan, tidak ada pengaturan maupun paksaan dari anggota dewan terhadap pokok pikirannya sehingga mesti dimasukkan dalam APBD Riau.

"Soal pokok pikiran dewan, tidak ada yang namanya pengaturan atau dipaksa untuk masuk dalam APBD Riau," kata Noviwaldy Jusman kepada wartawan, Selasa (13/03/18).

Mantan anggota DPRD Kota Pekanbaru ini pun menjelaskan, setiap pokok pikiran dewan yang masuk dalam APBD Riau sudah melalui mekanisme dan aturan yang ada, termasuk dibahas oleh pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

"Pokok pikiran itu kan diserahkan ke Pemprov, untuk selanjutnya dikirim ke Organisasi Perangkat Daerah untuk memverifikasi, termasuk kewenangan, aturan hibah, dan persyaratan lainnya. Kemudian yang sesuai dapat diproses, dan yang tidak sesuai kembali ke anggota, melalui TAPD dilakukan perubahan. Setelah sesuai semua, baru masuk ke Dokumen RKPD," jelasnya.

Lebih lanjut ia katakan, pokok pikiran semua anggota dewan berasal dari aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam setiap reses anggota DPRD Riau di daerah pemilihannya. Di DPRD Riau, reses dilaksanakan tiga kali dalam satu tahun.

"Apa yang kami usulkan itu adalah hasil-hasil reses. Karena dinas kadang punya kepentingan sendiri, apalagi mereka punya pula sense of politic," sebut politisi Demokrat ini.

Kemudian ia menyebut, pokok pikiran bukanlah suatu yang haram. Namun itu adalah amanah rakyat yang harus disampaikan anggota dewan kepada pihak pemerintah.

"Pokok pikiran itu bukan korupsi, tapi amanah rakyat yang disampaikan kepada kami," terangnya.

Ia tidak lupa mengatakan, masyarakat daerah pemilihannya pernah kecewa karena nama jalan yang akan disemenisasi dirubah oleh dinas terkait. Semenisasi yang dimaksud merupakan pokok pikiran dewan.

"Semenisasi saya saja contohnya, nama jalan saya diubah sesuai keinginan dinas, sehingga masyarakat saya kecewa, maka saya anggap Dinas Cipta Karya bermain intrik politik, yang saya menduga ini dilakukan untuk kelompok tertentu. Mungkin ini yang dicarikan pembenaran nomenklateur bagi akal-akalan oknum dinas," tutupnya.

Seperti yang diberitakan di sejumlah media massa, Kordinator Wilayah II Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Aldiansyah mengatakan, KPK masih mencium adanya praktik pengaturan pokok pikiran dan adanya pemaksaan dari DPRD Riau untuk dimasukkan dalam APBD Riau.

"Dan kami juga masih melihat masih ada bagi-bagi paket antara wewan dengan OPD terkait," kata Aldiansyah dalam acara Evaluasi pencapaian target rencana aksi 2017 dan target rencana aksi tahun 2018 yang juga dihadiri Plt Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim, Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi serta perwakilan bupati dan walikota se-Riau. ***(ary)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- 10 TPS di Kecamatan Sungai Sembilan Masuk Kategori Rawan
- Bupati Yopi Bakal Lantik Sekda Inhu
- Hadapi Pilkada, Demokrat Riau Bentuk Tim Satgas Ronda
- Polres Geser Pasukan,
Strategi Tiga Pola akan Amankan 1.178 TPS Pilgubri di Bengkalis

- Pendistribusian Logistik Pilgubri 2018 di Rohul Diawali Salat Hajat
- 1.200 Napi Lapas Bengkalis akan Tentukan Pilihan Gubernur Riau
- Polda Riau Kerahkan 891 Personel Amankan Pilgubri
- Pilgubri, Ketua DPRD Riau Imbau Masyarakat Riau Gunakan Hak Pilihnya
- Bawaslu: 5.298 TPS di Riau Rawan Kecurangan
- Mengadu ke Bupati, Banyak ASN di Siak Belum Dapat Undangan Mencoblos
- ‎Komisioner KPU Rohul Sisir APK di Kecamatan, Pasirpangaraian Dipastikan Sudah Bersih
- Jangan Golput, Apkasindo Riau Minta Petani Sawit Salurkan Hak Politiknya
- Masa Tenang, Panwaslu di Kampar Lakukan Patroli Pengawasan
- Bupati Rohul Sebut Pemekaran 20 Desa Persiapan karena Kepedulian Gubri
- Serah Terima Jabatan Wali Kota Pekanbaru: Terima Kasih Pak Ayat Cahyadi
- Ajak Gunakan Hak Pilih di Pilgubri,
Ketua IPMK2M Pekanbaru: Money Politik dan Golput Mencederai Demokrasi

- Dikawal 'Ketat' Polisi, Hari Ini KPU Bengkalis Distribusikan Logistik Pilgubri ke Kecamatan
- Hari Tenang, Tim Gabungan di Bengkalis Bongkar Puluhan APK Pilgubri
- Masuk Masa Tenang, KPU Bersihkan Alat Peraga Peserta Pilgubri
- Warung Pengawasan Bentuk Sosialisasi dan Edukasi untuk Masyarakat


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com