Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 22 Juni 2018 19:35
Polres Bengkalis dan Wartawan Berbagi Sembako

Jum’at, 22 Juni 2018 19:32
Ultah ke- 61, Cawagub Suyatno Kaget Dapat Suprise dari Anak dan Menantu

Jum’at, 22 Juni 2018 19:28
Ribuan Warga Sunda Riau Hadiri Halal Bihalal Bersama Kapolda Riau

Jum’at, 22 Juni 2018 19:26
Selama Libur Idul Fitri 2018,
Objek Wisata di Rohul Dikunjungi Puluhan Ribu Wisatawan


Jum’at, 22 Juni 2018 19:20
Eko Suharjo: Asal Jangan Ada yang Buat Tsunami, Firdaus Masih Unggul di Dumai

Jum’at, 22 Juni 2018 17:31
DPRD Pelalawan Gelar Paripurna Penyampain Pertanggung Jawaban APBD 2017

Jum’at, 22 Juni 2018 17:27
Jatuh Tempo Liburan Idul Fitri, Samsat Bengkalis Hapus Denda Pajak Kendaraan Bermotor

Jum’at, 22 Juni 2018 14:34
Siakkecil, Bengkalis Wakili Riau Program IVA Tes Kanker Serviks

Jum’at, 22 Juni 2018 14:13
Paslon Nomor 4 Pede Hadapi Debat, Andi: Pembangunan yang Sudah ada Tinggal Melanjutkan

Jum’at, 22 Juni 2018 13:11
Amankan Pilgubri 2018, Polres Kuantan Singingi Kerahkan 1.332 Personil

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 14 Maret 2018 07:39
Soal Sentilan KPK, Waka DPRD Riau Bantah Dewan Atur dan Paksa Pokok Pikirannya di APBD

KPK menyinggung masih adanya praktek pengaturan dan pemaksaan pokok pikiran dewan di APBD, namun praktek seperti itu dibantah Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman.

Riauterkini-PEKANBARU- Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman tegaskan, tidak ada pengaturan maupun paksaan dari anggota dewan terhadap pokok pikirannya sehingga mesti dimasukkan dalam APBD Riau.

"Soal pokok pikiran dewan, tidak ada yang namanya pengaturan atau dipaksa untuk masuk dalam APBD Riau," kata Noviwaldy Jusman kepada wartawan, Selasa (13/03/18).

Mantan anggota DPRD Kota Pekanbaru ini pun menjelaskan, setiap pokok pikiran dewan yang masuk dalam APBD Riau sudah melalui mekanisme dan aturan yang ada, termasuk dibahas oleh pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

"Pokok pikiran itu kan diserahkan ke Pemprov, untuk selanjutnya dikirim ke Organisasi Perangkat Daerah untuk memverifikasi, termasuk kewenangan, aturan hibah, dan persyaratan lainnya. Kemudian yang sesuai dapat diproses, dan yang tidak sesuai kembali ke anggota, melalui TAPD dilakukan perubahan. Setelah sesuai semua, baru masuk ke Dokumen RKPD," jelasnya.

Lebih lanjut ia katakan, pokok pikiran semua anggota dewan berasal dari aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam setiap reses anggota DPRD Riau di daerah pemilihannya. Di DPRD Riau, reses dilaksanakan tiga kali dalam satu tahun.

"Apa yang kami usulkan itu adalah hasil-hasil reses. Karena dinas kadang punya kepentingan sendiri, apalagi mereka punya pula sense of politic," sebut politisi Demokrat ini.

Kemudian ia menyebut, pokok pikiran bukanlah suatu yang haram. Namun itu adalah amanah rakyat yang harus disampaikan anggota dewan kepada pihak pemerintah.

"Pokok pikiran itu bukan korupsi, tapi amanah rakyat yang disampaikan kepada kami," terangnya.

Ia tidak lupa mengatakan, masyarakat daerah pemilihannya pernah kecewa karena nama jalan yang akan disemenisasi dirubah oleh dinas terkait. Semenisasi yang dimaksud merupakan pokok pikiran dewan.

"Semenisasi saya saja contohnya, nama jalan saya diubah sesuai keinginan dinas, sehingga masyarakat saya kecewa, maka saya anggap Dinas Cipta Karya bermain intrik politik, yang saya menduga ini dilakukan untuk kelompok tertentu. Mungkin ini yang dicarikan pembenaran nomenklateur bagi akal-akalan oknum dinas," tutupnya.

Seperti yang diberitakan di sejumlah media massa, Kordinator Wilayah II Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Aldiansyah mengatakan, KPK masih mencium adanya praktik pengaturan pokok pikiran dan adanya pemaksaan dari DPRD Riau untuk dimasukkan dalam APBD Riau.

"Dan kami juga masih melihat masih ada bagi-bagi paket antara wewan dengan OPD terkait," kata Aldiansyah dalam acara Evaluasi pencapaian target rencana aksi 2017 dan target rencana aksi tahun 2018 yang juga dihadiri Plt Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim, Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi serta perwakilan bupati dan walikota se-Riau. ***(ary)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Ultah ke- 61, Cawagub Suyatno Kaget Dapat Suprise dari Anak dan Menantu
- Eko Suharjo: Asal Jangan Ada yang Buat Tsunami, Firdaus Masih Unggul di Dumai
- DPRD Pelalawan Gelar Paripurna Penyampain Pertanggung Jawaban APBD 2017
- Paslon Nomor 4 Pede Hadapi Debat, Andi: Pembangunan yang Sudah ada Tinggal Melanjutkan
- Amankan Pilgubri 2018, Polres Kuantan Singingi Kerahkan 1.332 Personil
- Warga Suku Jawa Siak Dukung dan Siap menangkan Paslon Nomor 4
- IKMR se- Riau Dukung Nomor 4,
Basko: Menjadi Kewajiban Orang Minang Memenangkan Andi Rachman

- Hasil Survei Lamda Indonesia, Elektablitas Firdaus-Rusli Tertinggi
- Andi Rachman Disayang Pusat, Membangun Riau Lebih Gampang
- Sampaikan Kesuksesan Jagoannya,
Ketua Umum KARIB: Jika tak Pilih Syamr-Edy, Sungguh Terlalu

- Di Depan Ribuan Massa dan SBY, Firdaus-Rusli Berikrar Ingin Perangi Tiga Hal Ini
- SBY Yakin Dibawah Kepemimpinan Firdaus-Rusli Riau Lebih Maju
- Besok, KPU Gelar Debat Kandidat Gubri Tahap II
- Kampanye Terbuka di Batang Cenaku, Ribuan Masyarakat Siap Mengantarkan Andi Rachman Dua Periode
- Sidak Hari Pertama Ngantor, Harris: Absensi Menjadi Bahan Evaluasi Promosi
- Kampanye Akbar, Syamsuar-Edy Nasution Siap Jadikan Anak Riau Sebagai Tuan di Negeri Sendiri
- Layaknya Pesta Rakyat, Kampanye Syamsuar-Edi Dimeriahkan Berbagai Hiburan
- Pasca Lebaran, Pekanbaru Diserbu Gepeng Datang dari Luar Kota
- Wan Abu Bakar: Jangan Ada Lagi yang Ragu dengan Syamsuar-Edy Nasution
-


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com