Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Rabu, 12 Desember 2018 20:40
Pawai Ta'aruf MTQ ke 37 Riau, Kuansing Tampilkan Tema "Mengantar Anak Pancar oleh Induak Bako"

Rabu, 12 Desember 2018 19:58
Jalan Lintas Mumpa-Pekan Heran di Rengat, Inhu Putus

Rabu, 12 Desember 2018 19:30
Lusa, SBY Dijadwalkan Empat Hari di Riau

Rabu, 12 Desember 2018 19:24
Investasi Berujung Pidana, Dirut PT SSS Yakin Kasus yang Menjeratnya Murni Perdata

Rabu, 12 Desember 2018 18:36
Timsel II Diduga Tidak Profesional, Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Menuai Protes

Rabu, 12 Desember 2018 18:09
‎Pilkades Serentak 2018, Calon Kades di Rohul Diharapkan Siap Menang dan Siap Kalah

Rabu, 12 Desember 2018 17:18
Tahun Depan, DIPA Bengkalis Naik Jadi Rp3,801 Triliun dari APBN

Rabu, 12 Desember 2018 17:06
Kabupaten Peduli HAM,
Bupati Inhil Terima Penghargaan Kemenkumham RI


Rabu, 12 Desember 2018 16:55
Sekdakab Dianto Mampanini Lepas Kafilah Kuansing ke MTQ ke-37 Riau di Pekanbaru

Rabu, 12 Desember 2018 16:51
Tenggelam di Sungai Air Hitam,
Jasad Bocah SMP di Pekanbaru Ditemukan Tersangkut di Semak


 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 14 Maret 2018 07:39
Soal Sentilan KPK, Waka DPRD Riau Bantah Dewan Atur dan Paksa Pokok Pikirannya di APBD

KPK menyinggung masih adanya praktek pengaturan dan pemaksaan pokok pikiran dewan di APBD, namun praktek seperti itu dibantah Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman.

Riauterkini-PEKANBARU- Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman tegaskan, tidak ada pengaturan maupun paksaan dari anggota dewan terhadap pokok pikirannya sehingga mesti dimasukkan dalam APBD Riau.

"Soal pokok pikiran dewan, tidak ada yang namanya pengaturan atau dipaksa untuk masuk dalam APBD Riau," kata Noviwaldy Jusman kepada wartawan, Selasa (13/03/18).

Mantan anggota DPRD Kota Pekanbaru ini pun menjelaskan, setiap pokok pikiran dewan yang masuk dalam APBD Riau sudah melalui mekanisme dan aturan yang ada, termasuk dibahas oleh pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

"Pokok pikiran itu kan diserahkan ke Pemprov, untuk selanjutnya dikirim ke Organisasi Perangkat Daerah untuk memverifikasi, termasuk kewenangan, aturan hibah, dan persyaratan lainnya. Kemudian yang sesuai dapat diproses, dan yang tidak sesuai kembali ke anggota, melalui TAPD dilakukan perubahan. Setelah sesuai semua, baru masuk ke Dokumen RKPD," jelasnya.

Lebih lanjut ia katakan, pokok pikiran semua anggota dewan berasal dari aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam setiap reses anggota DPRD Riau di daerah pemilihannya. Di DPRD Riau, reses dilaksanakan tiga kali dalam satu tahun.

"Apa yang kami usulkan itu adalah hasil-hasil reses. Karena dinas kadang punya kepentingan sendiri, apalagi mereka punya pula sense of politic," sebut politisi Demokrat ini.

Kemudian ia menyebut, pokok pikiran bukanlah suatu yang haram. Namun itu adalah amanah rakyat yang harus disampaikan anggota dewan kepada pihak pemerintah.

"Pokok pikiran itu bukan korupsi, tapi amanah rakyat yang disampaikan kepada kami," terangnya.

Ia tidak lupa mengatakan, masyarakat daerah pemilihannya pernah kecewa karena nama jalan yang akan disemenisasi dirubah oleh dinas terkait. Semenisasi yang dimaksud merupakan pokok pikiran dewan.

"Semenisasi saya saja contohnya, nama jalan saya diubah sesuai keinginan dinas, sehingga masyarakat saya kecewa, maka saya anggap Dinas Cipta Karya bermain intrik politik, yang saya menduga ini dilakukan untuk kelompok tertentu. Mungkin ini yang dicarikan pembenaran nomenklateur bagi akal-akalan oknum dinas," tutupnya.

Seperti yang diberitakan di sejumlah media massa, Kordinator Wilayah II Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Aldiansyah mengatakan, KPK masih mencium adanya praktik pengaturan pokok pikiran dan adanya pemaksaan dari DPRD Riau untuk dimasukkan dalam APBD Riau.

"Dan kami juga masih melihat masih ada bagi-bagi paket antara wewan dengan OPD terkait," kata Aldiansyah dalam acara Evaluasi pencapaian target rencana aksi 2017 dan target rencana aksi tahun 2018 yang juga dihadiri Plt Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim, Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi serta perwakilan bupati dan walikota se-Riau. ***(ary)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Lusa, SBY Dijadwalkan Empat Hari di Riau
- Timsel II Diduga Tidak Profesional, Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Menuai Protes
- ‎Pilkades Serentak 2018, Calon Kades di Rohul Diharapkan Siap Menang dan Siap Kalah
- Tahun Depan, DIPA Bengkalis Naik Jadi Rp3,801 Triliun dari APBN
- Sayangkan Banyak Anggota Dewan Tak Ngantor,
Pimpinan DPRD Riau: Masih Banyak Tugas yang Harus Diselesaikan

- Tim Advance Sisir Lokasi Kunjungan,
Gubri: Setelah Aceh, Presiden Baru Kunjungi Riau

- Reses Tuntas, Gedung DPRD Riau Masih Sepi-senyap
- Pilkades Gelombang Dua di 51 Desa di Rohul Aman dan Lancar
- Pilkades Serentak di Meranti Direncanakan pada Mei - Juni 2019
- Diterima Gubri, Presiden Serahkan DIPA Riau Sebesar Rp26,9 triliun
- Dilantik sebagai Gubri Definitif, Wan Thamrin Hasyim Diharapkan Bisa Bekerja Maksimal
- Meneropong Pejabat yang Cocok Menduduki Kursi Sekda Kota Dumai
- Ketua KPU Kuansing Masuk 10 Besar Seleksi Komisioner KPU Riau
- Amiruddin Dinilai Layak Jadi Sekda Kota Dumai
- SKK Migas Paparkan Proyek EMP Bentu Dihadapan Komisi 1 DPRD Pelalawan
- Bawaslu Bengkalis Sidangkan Pelanggaran Administrasi Pemilu
- PD Tuah Sekata Pelalawan Kantongi Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- Dilantik Jadi Gubri Defenitif, Dewan Berharap Wan Thamrin Hasyim Maksimal dalam Bekerja
- Legislator Noviwaldy Jusman Sayangkan Pelapornya tak Penuhi Panggilan Bawaslu Pekanbaru
- Ringankan Beban Sesama, Anak Sulung Bupati Bengkalis Kunjungi Bayi Penderita Kanker Ginjal di Duri


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com