Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Ahad, 24 Juni 2018 15:17
Ajak Gunakan Hak Pilih di Pilgubri,
Ketua IPMK2M Pekanbaru: Money Politik dan Golput Mencederai Demokrasi


Ahad, 24 Juni 2018 15:14
Dikawal 'Ketat' Polisi, Hari Ini KPU Bengkalis Distribusikan Logistik Pilgubri ke Kecamatan

Ahad, 24 Juni 2018 13:42
Hari Tenang, Tim Gabungan di Bengkalis Bongkar Puluhan APK Pilgubri

Ahad, 24 Juni 2018 10:23
Pasang Tenda untuk Halal bi Halal, 4 Warga Dumai Kesetrum Listrik

Ahad, 24 Juni 2018 06:37
Masuk Masa Tenang, KPU Bersihkan Alat Peraga Peserta Pilgubri

Ahad, 24 Juni 2018 06:34
Warung Pengawasan Bentuk Sosialisasi dan Edukasi untuk Masyarakat

Sabtu, 23 Juni 2018 21:58
Lagu Lancang Kuning Berlayar Malam Gambarkan Kegigihan Andi Rachman Memimpin Riau

Sabtu, 23 Juni 2018 20:03
Diduga Sakit,
Pria Stres di Duri, Bengkalis Ditemukan Tewas dalam Pos Sekuriti


Sabtu, 23 Juni 2018 19:52
Dihadiri Seribuan Massa, Firli Gelar Kampanye Terbuka Terakhir di Duri

Sabtu, 23 Juni 2018 16:48
Makna Tradisi Hari Raya Enam dan Ziarah Kubur di Kampar

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 14 Maret 2018 07:39
Soal Sentilan KPK, Waka DPRD Riau Bantah Dewan Atur dan Paksa Pokok Pikirannya di APBD

KPK menyinggung masih adanya praktek pengaturan dan pemaksaan pokok pikiran dewan di APBD, namun praktek seperti itu dibantah Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman.

Riauterkini-PEKANBARU- Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman tegaskan, tidak ada pengaturan maupun paksaan dari anggota dewan terhadap pokok pikirannya sehingga mesti dimasukkan dalam APBD Riau.

"Soal pokok pikiran dewan, tidak ada yang namanya pengaturan atau dipaksa untuk masuk dalam APBD Riau," kata Noviwaldy Jusman kepada wartawan, Selasa (13/03/18).

Mantan anggota DPRD Kota Pekanbaru ini pun menjelaskan, setiap pokok pikiran dewan yang masuk dalam APBD Riau sudah melalui mekanisme dan aturan yang ada, termasuk dibahas oleh pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

"Pokok pikiran itu kan diserahkan ke Pemprov, untuk selanjutnya dikirim ke Organisasi Perangkat Daerah untuk memverifikasi, termasuk kewenangan, aturan hibah, dan persyaratan lainnya. Kemudian yang sesuai dapat diproses, dan yang tidak sesuai kembali ke anggota, melalui TAPD dilakukan perubahan. Setelah sesuai semua, baru masuk ke Dokumen RKPD," jelasnya.

Lebih lanjut ia katakan, pokok pikiran semua anggota dewan berasal dari aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam setiap reses anggota DPRD Riau di daerah pemilihannya. Di DPRD Riau, reses dilaksanakan tiga kali dalam satu tahun.

"Apa yang kami usulkan itu adalah hasil-hasil reses. Karena dinas kadang punya kepentingan sendiri, apalagi mereka punya pula sense of politic," sebut politisi Demokrat ini.

Kemudian ia menyebut, pokok pikiran bukanlah suatu yang haram. Namun itu adalah amanah rakyat yang harus disampaikan anggota dewan kepada pihak pemerintah.

"Pokok pikiran itu bukan korupsi, tapi amanah rakyat yang disampaikan kepada kami," terangnya.

Ia tidak lupa mengatakan, masyarakat daerah pemilihannya pernah kecewa karena nama jalan yang akan disemenisasi dirubah oleh dinas terkait. Semenisasi yang dimaksud merupakan pokok pikiran dewan.

"Semenisasi saya saja contohnya, nama jalan saya diubah sesuai keinginan dinas, sehingga masyarakat saya kecewa, maka saya anggap Dinas Cipta Karya bermain intrik politik, yang saya menduga ini dilakukan untuk kelompok tertentu. Mungkin ini yang dicarikan pembenaran nomenklateur bagi akal-akalan oknum dinas," tutupnya.

Seperti yang diberitakan di sejumlah media massa, Kordinator Wilayah II Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Aldiansyah mengatakan, KPK masih mencium adanya praktik pengaturan pokok pikiran dan adanya pemaksaan dari DPRD Riau untuk dimasukkan dalam APBD Riau.

"Dan kami juga masih melihat masih ada bagi-bagi paket antara wewan dengan OPD terkait," kata Aldiansyah dalam acara Evaluasi pencapaian target rencana aksi 2017 dan target rencana aksi tahun 2018 yang juga dihadiri Plt Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim, Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi serta perwakilan bupati dan walikota se-Riau. ***(ary)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Ajak Gunakan Hak Pilih di Pilgubri,
Ketua IPMK2M Pekanbaru: Money Politik dan Golput Mencederai Demokrasi

- Dikawal 'Ketat' Polisi, Hari Ini KPU Bengkalis Distribusikan Logistik Pilgubri ke Kecamatan
- Hari Tenang, Tim Gabungan di Bengkalis Bongkar Puluhan APK Pilgubri
- Masuk Masa Tenang, KPU Bersihkan Alat Peraga Peserta Pilgubri
- Warung Pengawasan Bentuk Sosialisasi dan Edukasi untuk Masyarakat
- Lagu Lancang Kuning Berlayar Malam Gambarkan Kegigihan Andi Rachman Memimpin Riau
- DPRD Gelar Rapat Paripurna Istimewa Memperingati Hari Jadi Kota Pekanbaru ke-234
- Dihadiri Seribuan Massa, Firli Gelar Kampanye Terbuka Terakhir di Duri
- Meski Merasa Dicurangi, Syamsuar Tetap Tenang di Debat Kandidat II Pilgubri 2018
- Abdul Wahid Yakin Peluang Lukman Edy-Hardianto di Pilgubri Sangat Bagus
- Anggota DPRD Bengkalis Bagi Sembako pada Keluarga Korban PHK di Duri
- Obati Kekecewaan Warga, Debat Peserta Pilkada Riau II Nanti Siaran ulang di TVRI
- Debat Kandidat, Cagubri Zaman Now Tetap Unggulkan Program Satu Desa Rp1 Miliar
- ‎Apel Siaga Jelang Pilgubri 2018,
Ribuan Kader Demokrat Rohul Diajak Menangkan Firli

- Debat Kandidat, Cagubri Nomor Urut Satu Keluhkan Kualitas Mikrofon Tak Jernih
- Debat Kandidat, Cagubri Zaman Now Kritisi Pengolahan Sagu Riau
- Debat Kandidat, Syamsuar-Edy Nasution Punya Program Gratis Biaya Sekolah
- Segmen Pertama, 
Paslon 3 Kembangkan Budaya Melayu Paslon 4 Dorong Pembangunan Semua Pihak

- Dibuka Ketua KPU Riau, Debat Kandidat, Diharapkan Berjalan Santun
- Debat Belum Dimulai, Perang Yel-yel Antar Pendukung Cagubri Sudah Ramai


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com