Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Senin, 25 Maret 2019 15:33
Imra PT RAPP Bangunkan Rumah Layak untuk Andini

Senin, 25 Maret 2019 15:25
447 Pengawas TPS Kecamatan Resmi Dilantik

Senin, 25 Maret 2019 15:22
Kurang 16 Orang,
1.784 Pengawas TPS Pemilu Bengkalis Siap Bertugas


Senin, 25 Maret 2019 15:17
Hadiri Seminar Nasional di Inhil, Gubri Harapkan Kebangkitan Harga Kelapa

Senin, 25 Maret 2019 15:12
Korupsi Sarpras, Dua Mantan Pejabat Dispora Riau Diadili

Senin, 25 Maret 2019 15:05
Joker Dorong Entrepreneur Naik Hingga 7 Persen di Nusantara

Senin, 25 Maret 2019 14:01
Sempena HUT, Persit Kartika Chandra Kirana Anjangsana ke Panti Asuhan dan Warakawuri

Senin, 25 Maret 2019 13:58
Satgas Gakkum Karhutla Proses 12 tmTersangka Pembakar Lahan di Riau

Senin, 25 Maret 2019 13:55
Pemulung di Duri Temukan Jasad Bayi di Tepian Kali

Senin, 25 Maret 2019 13:50
Wakil Bupati Inhil Ikuti Pengajian dan Silaturrahmi Ulama Nusantara

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 14 Maret 2018 07:39
Soal Sentilan KPK, Waka DPRD Riau Bantah Dewan Atur dan Paksa Pokok Pikirannya di APBD

KPK menyinggung masih adanya praktek pengaturan dan pemaksaan pokok pikiran dewan di APBD, namun praktek seperti itu dibantah Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman.

Riauterkini-PEKANBARU- Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman tegaskan, tidak ada pengaturan maupun paksaan dari anggota dewan terhadap pokok pikirannya sehingga mesti dimasukkan dalam APBD Riau.

"Soal pokok pikiran dewan, tidak ada yang namanya pengaturan atau dipaksa untuk masuk dalam APBD Riau," kata Noviwaldy Jusman kepada wartawan, Selasa (13/03/18).

Mantan anggota DPRD Kota Pekanbaru ini pun menjelaskan, setiap pokok pikiran dewan yang masuk dalam APBD Riau sudah melalui mekanisme dan aturan yang ada, termasuk dibahas oleh pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

"Pokok pikiran itu kan diserahkan ke Pemprov, untuk selanjutnya dikirim ke Organisasi Perangkat Daerah untuk memverifikasi, termasuk kewenangan, aturan hibah, dan persyaratan lainnya. Kemudian yang sesuai dapat diproses, dan yang tidak sesuai kembali ke anggota, melalui TAPD dilakukan perubahan. Setelah sesuai semua, baru masuk ke Dokumen RKPD," jelasnya.

Lebih lanjut ia katakan, pokok pikiran semua anggota dewan berasal dari aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam setiap reses anggota DPRD Riau di daerah pemilihannya. Di DPRD Riau, reses dilaksanakan tiga kali dalam satu tahun.

"Apa yang kami usulkan itu adalah hasil-hasil reses. Karena dinas kadang punya kepentingan sendiri, apalagi mereka punya pula sense of politic," sebut politisi Demokrat ini.

Kemudian ia menyebut, pokok pikiran bukanlah suatu yang haram. Namun itu adalah amanah rakyat yang harus disampaikan anggota dewan kepada pihak pemerintah.

"Pokok pikiran itu bukan korupsi, tapi amanah rakyat yang disampaikan kepada kami," terangnya.

Ia tidak lupa mengatakan, masyarakat daerah pemilihannya pernah kecewa karena nama jalan yang akan disemenisasi dirubah oleh dinas terkait. Semenisasi yang dimaksud merupakan pokok pikiran dewan.

"Semenisasi saya saja contohnya, nama jalan saya diubah sesuai keinginan dinas, sehingga masyarakat saya kecewa, maka saya anggap Dinas Cipta Karya bermain intrik politik, yang saya menduga ini dilakukan untuk kelompok tertentu. Mungkin ini yang dicarikan pembenaran nomenklateur bagi akal-akalan oknum dinas," tutupnya.

Seperti yang diberitakan di sejumlah media massa, Kordinator Wilayah II Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Aldiansyah mengatakan, KPK masih mencium adanya praktik pengaturan pokok pikiran dan adanya pemaksaan dari DPRD Riau untuk dimasukkan dalam APBD Riau.

"Dan kami juga masih melihat masih ada bagi-bagi paket antara wewan dengan OPD terkait," kata Aldiansyah dalam acara Evaluasi pencapaian target rencana aksi 2017 dan target rencana aksi tahun 2018 yang juga dihadiri Plt Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim, Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi serta perwakilan bupati dan walikota se-Riau. ***(ary)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- 447 Pengawas TPS Kecamatan Resmi Dilantik
- Kurang 16 Orang,
1.784 Pengawas TPS Pemilu Bengkalis Siap Bertugas

- Joker Dorong Entrepreneur Naik Hingga 7 Persen di Nusantara
- KPU Riau Simulasikan Rekapitulasi Hasil Pemilu dan Pilpres 2019 Tingkat Provinsi
- Ternyata Asri Auzar Sudah Minta DPRD Riau Ganti Waka Dedet
- Baru Pemprov dan Lima Kabupaten yang Serahkan LKPD ke BPK Riau
- Amankan Pemilu 2019 di Riau, TNI-Polri Terjunkan 10.650 Personel
- Dalam Rangka Pileg dan Pilpres 2019,
Inhil Apel Gelar Pasukan Kesiapan TNI-Polri dan Komponen Bangsa Lainnya

- Tim Gabungan Gelar Apel Pasukan Pengamanan Pemilu 2019
- Apel Gelar Pasukan, Bupati Kampar Tegaskan Jangan Ada Intimidasi pada Pemilu 2019
- 300 Personel BKO Polda Riau Ikut Amankan Pemilu 2019 di Rohul
- Harapkan WTP, Gubri Serahkan Laporan Keuangan Pemerintah
- TNI Polri Bengkalis Siap Amankan Pesta Demokrasi Serentak April 2019
- Batas 2 Mei, tak Serahkan LPPDK, Caleg Bakal Dicoret
- Pimpin Apel Siaga Pengaman Kampanye, Gubri Minta Aparat Netral di Pemilu 2019
- Soal Reposisi Waka DPRD, Dedet Bersyukur dan Auzar Ngaku tak Tau
- Demokrat Minta Reposisi Waka DPRD Riau, Dedet Diganti Asri Auzar
- Tak Serahkan LADK 11 Parpol Dicoret di Sejumlah Daerah
- Dewan Nilai Kinerja ASN pemkab Rohil Harus Terus Ditingkatkan
- Usulan Perampingan OPD, BP2D Nilai Tidak Begitu Penting


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com