Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Selasa, 25 September 2018 17:34
Kemarau, Petani Kuansing Keluhkan Susutnya Air Bendungan Batang Pangean

Selasa, 25 September 2018 17:30
Satpolair Polres Bengkalis Gencar Sosialisasikan Netral

Selasa, 25 September 2018 16:22
Bersama Adkasi, Ketua DPRD Pelalawan Perjuangkan Pegawai Honorer

Selasa, 25 September 2018 15:20
Korupsi Danau Buatan, Jaksa Hadirkan Lima Saksi

Selasa, 25 September 2018 15:20
‎Peringati HUT ke-14, RSUD Rohul Terus Berupaya Lakukan Percepatan Akreditasi

Selasa, 25 September 2018 15:09
Kerjasama dengan BIG,
Anggota DPR RI Sayed Abubakar A Assegaf Gelar Sosialisasi UU tentang Informasi Geopasial


Selasa, 25 September 2018 15:06
Manjakan Pelanggan Setianya,
Smartfren Hadirkan Kartu Perdana dan Voucher Data Super 4G Unlimited



Selasa, 25 September 2018 15:04
Hingga September, Polda Riau Tetapkan 32 Tersangka Karhutla

Selasa, 25 September 2018 14:53
Pelaku Curanmor Jadi Babak Belur Dihajar di Kantor Gubernur Riau

Selasa, 25 September 2018 14:16
Bupati Kuansing Minta Pimpinan Instansi Terapkan Sistem SPIP

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 14 Maret 2018 07:39
Soal Sentilan KPK, Waka DPRD Riau Bantah Dewan Atur dan Paksa Pokok Pikirannya di APBD

KPK menyinggung masih adanya praktek pengaturan dan pemaksaan pokok pikiran dewan di APBD, namun praktek seperti itu dibantah Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman.

Riauterkini-PEKANBARU- Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman tegaskan, tidak ada pengaturan maupun paksaan dari anggota dewan terhadap pokok pikirannya sehingga mesti dimasukkan dalam APBD Riau.

"Soal pokok pikiran dewan, tidak ada yang namanya pengaturan atau dipaksa untuk masuk dalam APBD Riau," kata Noviwaldy Jusman kepada wartawan, Selasa (13/03/18).

Mantan anggota DPRD Kota Pekanbaru ini pun menjelaskan, setiap pokok pikiran dewan yang masuk dalam APBD Riau sudah melalui mekanisme dan aturan yang ada, termasuk dibahas oleh pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

"Pokok pikiran itu kan diserahkan ke Pemprov, untuk selanjutnya dikirim ke Organisasi Perangkat Daerah untuk memverifikasi, termasuk kewenangan, aturan hibah, dan persyaratan lainnya. Kemudian yang sesuai dapat diproses, dan yang tidak sesuai kembali ke anggota, melalui TAPD dilakukan perubahan. Setelah sesuai semua, baru masuk ke Dokumen RKPD," jelasnya.

Lebih lanjut ia katakan, pokok pikiran semua anggota dewan berasal dari aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam setiap reses anggota DPRD Riau di daerah pemilihannya. Di DPRD Riau, reses dilaksanakan tiga kali dalam satu tahun.

"Apa yang kami usulkan itu adalah hasil-hasil reses. Karena dinas kadang punya kepentingan sendiri, apalagi mereka punya pula sense of politic," sebut politisi Demokrat ini.

Kemudian ia menyebut, pokok pikiran bukanlah suatu yang haram. Namun itu adalah amanah rakyat yang harus disampaikan anggota dewan kepada pihak pemerintah.

"Pokok pikiran itu bukan korupsi, tapi amanah rakyat yang disampaikan kepada kami," terangnya.

Ia tidak lupa mengatakan, masyarakat daerah pemilihannya pernah kecewa karena nama jalan yang akan disemenisasi dirubah oleh dinas terkait. Semenisasi yang dimaksud merupakan pokok pikiran dewan.

"Semenisasi saya saja contohnya, nama jalan saya diubah sesuai keinginan dinas, sehingga masyarakat saya kecewa, maka saya anggap Dinas Cipta Karya bermain intrik politik, yang saya menduga ini dilakukan untuk kelompok tertentu. Mungkin ini yang dicarikan pembenaran nomenklateur bagi akal-akalan oknum dinas," tutupnya.

Seperti yang diberitakan di sejumlah media massa, Kordinator Wilayah II Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Aldiansyah mengatakan, KPK masih mencium adanya praktik pengaturan pokok pikiran dan adanya pemaksaan dari DPRD Riau untuk dimasukkan dalam APBD Riau.

"Dan kami juga masih melihat masih ada bagi-bagi paket antara wewan dengan OPD terkait," kata Aldiansyah dalam acara Evaluasi pencapaian target rencana aksi 2017 dan target rencana aksi tahun 2018 yang juga dihadiri Plt Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim, Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi serta perwakilan bupati dan walikota se-Riau. ***(ary)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Bersama Adkasi, Ketua DPRD Pelalawan Perjuangkan Pegawai Honorer
- Kerjasama dengan BIG,
Anggota DPR RI Sayed Abubakar A Assegaf Gelar Sosialisasi UU tentang Informasi Geopasial

- Mengantar Purna Tugas Gubri, Bupati Kampar Didaulat Menyampaikan Pesan dan Kesan
- Tak Menjabat Lagi, Arsyadjuliandi Rachman Disebut Sukses di Bidang Infrastruktur
- Ricuh, Enam Mahasiswa Jadi Korban Anarkis Demo di DPRD Riau
- Lagi, Ratusan Massa Gelar Demo di DPRD Riau
- ‎Ini Jawaban Bupati Sukiman Ditanya Posisi Wakil Bupati Rohul Sudah Lama Kosong
- Ratusan Honorer K2 Adukan Nasib ke DPRD Pelalawan
- PKS Riau Serahkan Laporan Awal Dana Kampanye
- Mobil Ketua Komisi B DPRD Kuansing dirusak OTK di Bandara SSQ II
- Habib Salim Segaf Al Jufri Resmikan Tagar #AyoLebihBaik
- Usai Terima SK, Tim Prabowo-Sandi Siapkan 5 Langkah Pemenangan di Riau
- Plt Gubri: Mutasi, Why Not Jika Diperlukan
- Deklarasi Kampanye Damai, Plt Gubri Ajak Hindari Politik Uang dan Sara
- KPU Gelar Deklarasi Kampanye Damai Serentak Pemilu 2019
- Golkar Klaim Siap Jadi Pemenang Pileg 2019 di Kuansing
- Atasi Kecemasan Kades, JE Berhasil Carikan Solusi Pengelolaan Dana Desa
- Dipimpin Eddy Tanjung, Banyak Tokoh Masuk Tim Pemenangan Prabowo-Sandiaga di Riau
- Kedatangan H Salim Segaf Al-Jufri Disambut Antusias Masyarakat Kampar
- KPU Sosialisasikan PKPU dan Dana Kampanye ke Pengurus dan Caleg Partai Golkar Rohul


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com