Berita Terhangat.. |
Kamis, 21 Maret 2019 17:58
Diguyur Hujan, Karhutla di Bengkalis Nyaris Padam Total
Kamis, 21 Maret 2019 17:55
Kerjasama Dinilai tak Menguntungkan, Anggota Koperasi Sawit Timur Jaya Kepenuhan Timur Gugat Perdata PT. AMR Rohul
Kamis, 21 Maret 2019 17:01
Apresiasi Keberadaan PT RAPP, Bupati Siak Ajak Warganya Dukung Keberadaan Investasi
Kamis, 21 Maret 2019 16:23
Titik Api Kembali Muncul, Dewan Nilai Pemprov Riau Sedang 'Terlena'
Kamis, 21 Maret 2019 16:20
BAZNas Bengkalis Hingga 'Curuk Kampung' Ajak Warga Berzakat
Kamis, 21 Maret 2019 15:46
Usulan Perampingan OPD, BP2D Nilai Tidak Begitu Penting
Kamis, 21 Maret 2019 15:38
Peringati HPSN DLH,
Bupati Kuansing Serta Seluruh OPD Komitmen Gunakan Pemakaian Tombler
Kamis, 21 Maret 2019 15:22
Tak Miliki IMB dan Sertifikat Halal, RM Saoenk Kito Pekanbaru Disegel
Kamis, 21 Maret 2019 15:20
Bhakti Kesehatan di Tambang, Wagubri Ajak Masyarakat Jaga Kekompakan
Kamis, 21 Maret 2019 15:17
Rampingkan OPD, Gubri Minta Dukungan DPRD
|
| |
loading... |
|
|
|
Selasa, 17 April 2018 13:48
Sudah di Kemendagri, Pemprov Riau Diminta Pro Aktif Urus Revisi Draf RTRW Riau
Pemprov Riau diminta pro aktif mengurus revisi draf RTRW Riau yang saat ini berada di Kemendagri. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang selama ini menjadi kendala, sudah disetujui Kementerian
LHK.
Riauterkini-PEKANBARU- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau diminta pro aktif dalam
mengurus revisi draf RTRW Riau yang saat ini berada di Kemendagri. Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS) yang selama ini menjadi kendala, sudah disetujui Kementerian
LHK.
"Saat ini draf RTRW Riau sudah di tangan Kemendagri. Harus dikawal dan awasi
terus, Pemprov kita minta pro aktif juga dalam mengurus ini," kata Noviwaldy
Jusman, Wakil Ketua DPRD Riau kepada riauterkinicom, Selasa (17/04/18).
Politisi asal Demokrat ini jelaskan, dulu RTRW Riau belum disetujui Kementerian LHK
karena belum sempurnanya KLHS. Setelah diperbaiki, pemerintah daerah mengajukan
kembali ke Kementerian LHK dan mendapat persetujuan untuk selanjutnya diserahkan ke
Kemendagri.
"KLHS pada prinsipnya tidak ada masalah lagi. Kepentingan perusahaan yang
sempat dihebohkan dulu, sudah dikeluarkan. Tidak semua yang diterima begitu saja,
ada catatan, misalnya jaminan jika tidak ada Karhutla, reboisasinya seperti apa dan
lainnya," ungkap mantan anggota DPRD Kota Pekanbaru ini.
Lebih lanjut ia berharap, Kemendagri segera memberikan persetujuan atas RTRW Riau.
Jika sudah disahkan, maka sejumlah pembangunan di Riau bisa berjalan dan para
investor yang ingin menanamkan investasinya di Riau, tidak akan terkendala lagi.
"Menteri LHK juga meminta supaya kawasan yang sudah dirambah, dimasukkan
kembali sebagai kawasan hutan, seperti kawasan Teso Nilo," tutupnya. ***(ary)
|
|
|
|
