Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Selasa, 18 Desember 2018 22:25
Kembalikan Gelar Adat Besok, Syarwan Hamid Anggap LAM Riau Kemaruk

Selasa, 18 Desember 2018 20:04
LAM Nilai Pengembalian Gelar Adat Syarwan Hamid Tak Luar Biasa

Selasa, 18 Desember 2018 19:06
Tinjau Kebun Ubi di Tapung, Sekdaprov Sebut Bisa Jadi Primadona Gantikan Sawit

Selasa, 18 Desember 2018 19:02
‎Pengurus PHRI Rohul Periode 2018-2023 Terbentuk dan Langsung Dikukuhkan

Selasa, 18 Desember 2018 18:42
Minta Aset Disita Sementara, PN Pekanbaru Gelar Pemeriksaan Setempat Prime Park

Selasa, 18 Desember 2018 18:02
Triwulan III 2018, Ekonomi Riau Tumbuh 2,98 Persen

Selasa, 18 Desember 2018 17:56
Korupsi Dana Penanggulangan Karlahut,
Mantan Kepala BPBD Dumai dan Dua Stafnya Dihukum 15 dan 14 bulan


Selasa, 18 Desember 2018 17:50
Tahun Ini, DPRD Kuansing Sahkan Dua Perda

Selasa, 18 Desember 2018 17:45
Sidak, Komisi V DPRD Riau Temukan Banyak TKA di PT Indah Kiat Dapat Fasilitas Mewah

Selasa, 18 Desember 2018 17:40
Alami Kecelakaan,
Dua Tersangka Pembawa Narkoba Ditangkap Aparat Polres Kuansing


 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 17 April 2018 13:59
Digugat Leha, PTUN Medan Terima Eksepsi KPU Riau

PTUN Medan memutuskan menerima eksepsi KPI Riau atas gugatan Paslon Leha terkait dugaan mutasi paslon nomor 1 dan 3.

Riauterkini-PEKANBARU-Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Medan memutuskan menerima eksepsi Tergugat (KPU Provinsi Riau) atas gugatan Penggugat (Pasangan Calon Nomor Urut 2 Muhammad Lukman Edi-Hardianto) dalam perkara Nomor: 73/G/Pilkada/2018, Selasa (17/4/18).

Putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Undang Saepuddin, SH, MH pukul 10.30 wib berawal dari permohonan Penggugat menyusul dugaan adanya mutasi jabatan yang dilakukan oleh Calon Gubernur Nomor Urut 3 (Bupati Siak Nonaktif) dan Calon Gubernur Nomor Urut 1 (Walikota Pekanbaru Nonaktif).

Dalam pertimbangannya, majelis menyatakan sengketa Tata Usaha Negara di PT TUN harus terlebih dahulu melalui proses sengketa di Bawaslu Provinsi Riau.

Terkait hal itu, komisioner KPU Riau, Mohammad Ilham Yasir mengatakan bahwa putusan tersebut bagi KPU untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa proses admnistrasi para paslon di KPU tak ada permasalahan hukum yang dilanggar. *(H-we)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Tahun Ini, DPRD Kuansing Sahkan Dua Perda
- Kuansing Peroleh DIPA 2019 Rp1,43 Triliun
- Bahas Pengrusakan Atribut, Demokrat Riau Ikut Rapat Darurat di Kediaman SBY di Jakarta
- Kecewa Jokowi Diberi Gelar,
Syarwan Hamid Lusa Kembalikan Gelar Adat ke LAM Riau

- Polda Riau Nyatakan Pembayar Perusak Atribut Partai Demokrar Buron
- Pasca Insiden Perusakan Atribut, AHY: Banyak Masyarakat yang Berempati dan Marah
- PDIP Riau Tegaskan Pelaku Perusakan APK Partai Demokrat Bukan Kadernya
- Kapitra Ampera Tuding SBY Bawa Konflik ke Riau
- Diinstruksikan SBY, DPC Demokrat Pekanbaru Bersihkan APK Partai
- Ribuan Warga Kampar Sambut Kedatangan SBY dan Rombongan di Tapung
- Serahkan Sertifikat Tanah, Jokowi Minta Jangan 'Cepat Disekolahkan'
- Baleho dan Bendera PD Dirusak, Hinca Tuding untuk Ganggu Kunjungan SBY
- Andi Arif Sebut Perusak Atribut PD di Pekanbaru Dibayar Partai Penguasa
- Pelantikan DPC PD se-Riau Disaksikan Langsung SBY dan Istri
- Ani Yudhoyono Nangis Saksikan Video Perusakan Balehonya dan Bendera PD
- Balehonya dan Bendera PD Dirusak, SBY Pilih Mengalah
- SBY Berikan Pesan Kepada Warga Pacitan di Riau
- Bawaslu Meranti Gelar Rakor Peningkatan SDM
- Bergelar Datuk Seri Setia Amanah Negara,
Ini Skenario Penyambutan Jokowi di LAM Riau Besok

- Sakit, Seorang Napi Lapas Bengkalis Meninggal Dunia


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com