Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Rabu, 20 Maret 2019 16:01
Penghina Ustad Abdul Somad Angkat Kaki dari Tanah Putih Tanjung Melawan Rohil

Rabu, 20 Maret 2019 15:02
Soal Instruksi ASN Hadiri Acara TGB, Dewan Minta Sekdaprov Bijak

Rabu, 20 Maret 2019 14:27
Mantapkan PMB-RW, Camat Tampan Gelar Rapat Bersama

Rabu, 20 Maret 2019 14:21
Apkasindo Kutuk Larangan Penggunaan Minyak Sawit di Uni Eropa

Rabu, 20 Maret 2019 14:14
Peringati Hari TB Sedunia, Diskes Pekanbaru Gelar Sosialisasi dan Pengobatan Gratis di CFD

Rabu, 20 Maret 2019 14:07
Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat,
PT Musim Mas Lakukan Penanaman Perdana Kebun Desa di Pelalawan


Rabu, 20 Maret 2019 13:57
Janji Pemkab Rohil Pasang Papan Peringatan “Awas Banyak Buaya” Isapan Jempol Belaka

Rabu, 20 Maret 2019 13:47
Ini Identitas Tiga Tahanan PN Pelalawan yang Ditangkap

Rabu, 20 Maret 2019 13:11
Diperbaiki RAPP, Jalan Utama Desa Kebon Lado Kini Nyaman Dialalui

Rabu, 20 Maret 2019 13:03
Omset Rp5 Juta Sehari, BBPOM Sita 150 Kg Mie Berformalin dari Pabrik Rumahan di Tampan

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 17 April 2018 13:59
Digugat Leha, PTUN Medan Terima Eksepsi KPU Riau

PTUN Medan memutuskan menerima eksepsi KPI Riau atas gugatan Paslon Leha terkait dugaan mutasi paslon nomor 1 dan 3.

Riauterkini-PEKANBARU-Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Medan memutuskan menerima eksepsi Tergugat (KPU Provinsi Riau) atas gugatan Penggugat (Pasangan Calon Nomor Urut 2 Muhammad Lukman Edi-Hardianto) dalam perkara Nomor: 73/G/Pilkada/2018, Selasa (17/4/18).

Putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Undang Saepuddin, SH, MH pukul 10.30 wib berawal dari permohonan Penggugat menyusul dugaan adanya mutasi jabatan yang dilakukan oleh Calon Gubernur Nomor Urut 3 (Bupati Siak Nonaktif) dan Calon Gubernur Nomor Urut 1 (Walikota Pekanbaru Nonaktif).

Dalam pertimbangannya, majelis menyatakan sengketa Tata Usaha Negara di PT TUN harus terlebih dahulu melalui proses sengketa di Bawaslu Provinsi Riau.

Terkait hal itu, komisioner KPU Riau, Mohammad Ilham Yasir mengatakan bahwa putusan tersebut bagi KPU untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa proses admnistrasi para paslon di KPU tak ada permasalahan hukum yang dilanggar. *(H-we)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Soal Instruksi ASN Hadiri Acara TGB, Dewan Minta Sekdaprov Bijak
- BPN Prabowo-Sandi Sebut Safari Dakwah TGB ke Riau Berbau Politik
- Pemkab Absen, DPRD Kuansing Tunda Hearing Bahas Prolegda
- Gubri Ajak Kada di Riau Sukseskan Pemilu Serentak 2019
- Husaimi Yakini PPP Isi Posisi Wabup Kampar
- Tiga Caleg Golkar Berkampanye di Pangkalan Kerinci
- KPU Kota Pekanbaru Tuntaskan Verifikasi Faktual Temuan Data BPN 02
- Soal Ketum PPP Ditangkap KPK, ini Tanggapan DPW PPP Riau
- Bawaslu Inhu Temukan 68.000 Lebih Surat Suara Dapil 4 Rusak
- Dituding Tak Bermanfaat bagi Masyarakat,
DPRD Riau Panggil Empat Perusahaan di Inhu

- Bawaslu Sebut Kampanye Hitam Capres Mulai Meresahkan
- Ketua DPRD Kuansing Pimpin Ikrar Pileg dan Pilpres Damai
- Dikurangi Tersisa 300 Petugas, Pelipatan Surat Suara di KPU Kampar Kini Berjalan Tertib
- Bawaslu Pelalawan Temukan Ratusan Lembar Surat Suara Rusak
- KPU Bengkalis Laporkan 981 Surat Suara Ditemukan Rusak
- Sosialisasi Pemilu 2019, KPU Riau Gelar Lomba Mural
- Proses Lipat Surat Suara di Kampar Kembali Dilanjutkan
- Bupati Kampar Lantik 128 Pejabat Eselon III dan IV
- Mappilu PWI Rohil Terbentuk
- Panitia Pemilihan Wabup Kampar Terbentuk, Ini Agendanya dalam Waktu Dekat


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com