Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Kamis, 21 Maret 2019 17:58
Diguyur Hujan, Karhutla di Bengkalis Nyaris Padam Total

Kamis, 21 Maret 2019 17:55
Kerjasama Dinilai tak Menguntungkan, Anggota Koperasi Sawit Timur Jaya Kepenuhan Timur Gugat Perdata PT. AMR Rohul

Kamis, 21 Maret 2019 17:01
Apresiasi Keberadaan PT RAPP, Bupati Siak Ajak Warganya Dukung Keberadaan Investasi

Kamis, 21 Maret 2019 16:23
Titik Api Kembali Muncul, Dewan Nilai Pemprov Riau Sedang 'Terlena'

Kamis, 21 Maret 2019 16:20
BAZNas Bengkalis Hingga 'Curuk Kampung' Ajak Warga Berzakat

Kamis, 21 Maret 2019 15:46
Usulan Perampingan OPD, BP2D Nilai Tidak Begitu Penting

Kamis, 21 Maret 2019 15:38
Peringati HPSN DLH,
Bupati Kuansing Serta Seluruh OPD Komitmen Gunakan Pemakaian Tombler


Kamis, 21 Maret 2019 15:22
Tak Miliki IMB dan Sertifikat Halal, RM Saoenk Kito Pekanbaru Disegel

Kamis, 21 Maret 2019 15:20
Bhakti Kesehatan di Tambang, Wagubri Ajak Masyarakat Jaga Kekompakan

Kamis, 21 Maret 2019 15:17
Rampingkan OPD, Gubri Minta Dukungan DPRD

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 16 Mei 2018 10:47
Penurunan Pertalite Terkendala Perda Masih Tertahan di Kemendagri

Sampai saat ini harga Pertalite di Riau belum bisa diturunkan. Penyebabnya, Perda yang jadi dasar hukum masih tertahan di Kemendagri.

Riauterkini-PEKANBARU- Sampai saat ini, Perda penurunan Pajak Pertalite yang sudah diparipurnakan oleh DPRD Riau beberapa waktu yang lalu belum bisa digunakan karena masih tertahan di kementerian.

"Kita lihat juga bagaimana perkembangan Perda tersebut nanti, tapi saat ini masih dalam evaluasi Perda oleh Kemendagri," kata Septina Primawati, Ketua DPRD Riau kepada wartawan, Selasa (15/05/18).

Hal senada juga dikatakan Sumiyanti, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Riau. Ia pun mendapat informasi dari pimpinan dewan jika Perda tersebut juga dikonsultasikan ke Kementerian Keuangan.

"Kemarin saya bertanya kepada pimpinan, katanya Perda ini sedang disinkronkan dan dibawa ke Kemenkeu. Saya tidak tahu juga, kenapa dibawa ke sana, karena seharusnya, sesuai aturan Perda yang sudah disahkan paripurna dibawa ke Kemendagri dan setelah itu dikembalikan ke Pemprov Riau," jelasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, pada dasarnya tugas wakil rakyat sudah selesai. Saat ini hanya tinggal menunggu keluarnya nomor registrasi dari Kemendagri untuk selanjutnya pemerintah Provinsi Riau menindaklanjuti Perda tersebut.

"Kalau tugas kita di dewan sudah selesai, karenakan sudah pengesahan. Sudah dibawa ke Kemendagri dan menunggu nomor registrasi, kemudian diserahkan ke Pemprov untuk ditindaklanjuti," tutupnya. ***(ary)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Usulan Perampingan OPD, BP2D Nilai Tidak Begitu Penting
- Rampingkan OPD, Gubri Minta Dukungan DPRD
- Bawaslu Pelalawan Imbau Parpol Serahkan Nama-nama Saksi
- KPU Kuansing Yakin Pelipatan Surat Suara Tuntas 7 Hari
- Jelang Kampanye Terbuka, Bawaslu Bengkalis Ajak Kawal Pemilu
- DPTb Diplenokan, Bawaslu Bengkalis Sampaikan 5 Poin Rekomendasi ke KPU
- KPU Kuansing Pekerjakan Ratusan Masyarakat Lipat Surat Suara
- 'Diancam' Potong Tunjangan, ASN Ramai-ramai Hadiri Safari Dakwah TGB
- Soal Instruksi ASN Hadiri Acara TGB, Dewan Minta Sekdaprov Bijak
- BPN Prabowo-Sandi Sebut Safari Dakwah TGB ke Riau Berbau Politik
- Pemkab Absen, DPRD Kuansing Tunda Hearing Bahas Prolegda
- Gubri Ajak Kada di Riau Sukseskan Pemilu Serentak 2019
- Husaimi Yakini PPP Isi Posisi Wabup Kampar
- Tiga Caleg Golkar Berkampanye di Pangkalan Kerinci
- KPU Kota Pekanbaru Tuntaskan Verifikasi Faktual Temuan Data BPN 02
- Soal Ketum PPP Ditangkap KPK, ini Tanggapan DPW PPP Riau
- Bawaslu Inhu Temukan 68.000 Lebih Surat Suara Dapil 4 Rusak
- Dituding Tak Bermanfaat bagi Masyarakat,
DPRD Riau Panggil Empat Perusahaan di Inhu

- Bawaslu Sebut Kampanye Hitam Capres Mulai Meresahkan
- Ketua DPRD Kuansing Pimpin Ikrar Pileg dan Pilpres Damai


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com