Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 21 September 2018 01:06
RUPS Batalkan Hasil Pansel Calon Anggota Komisaris dan Direksi BRK

Jum’at, 21 September 2018 00:58
KPU Inhu Tetapkan 2 Mantan Napi Korupsi Dalam DCT

Kamis, 20 September 2018 22:18
BUMDes di Kampar Diminta Berinovasi Kembangkan Usaha

Kamis, 20 September 2018 22:10
Pria Setengah Abad di Duri, Bengkalis Ditemukan Tewas Tergantung

Kamis, 20 September 2018 20:18
Wagubri Sempat Menangis Ceritakan Pertama Kenal Andi Rachman

Kamis, 20 September 2018 20:03
KPU Kampar Umumkan DCT Pileg DPRD Kampar 2019

Kamis, 20 September 2018 19:59
Soal GP Anshor, LAM Riau Tetap Inginkan Harmonisasi

Kamis, 20 September 2018 19:55
KPU Kuansing Tetapkan 431 DCT Pileg 2019

Kamis, 20 September 2018 19:19
KPU Bengkalis Tetapkan 638 DCT Caleg 2019

Kamis, 20 September 2018 18:58
Kadiskoperasi : APBD Pekanbaru Minim untuk Pemberdayaan Masyarakat Usia Produktif

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 16 Mei 2018 12:55
Anggota DPR RI Jon Erizal Pastikan Evaluasi Siskeudes untuk Lindungi Aparatur Desa

Implementasi Sistem Keuangan Desa atau Siskeudes tengah dievaluasi. Langkah tersebut dipastikan anggota DPR RI Jon Erizal untuk melindungi paratur desa dari masalah hukum.

Riauterkini-BENGKALIS - Anggota Komisi XI DPR RI Jon Erizal mengatakan, setelah dilakukannya evaluasi implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Riau, terutama di Siak dan Bengkalis, ditemukan beberapa masalah, terutama yang berkaitan dengan keluarga Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri.

"SKB Empat Menteri ini poinnya bagus dan positif. Kita merespon poinnya bagus, bahwa 30 persen dari Alokasi Dana Desa (ADD) itu harus diperuntukan bagi tenaga kerja. Ini kan sesuatu yang mendidik masyarakat. Jadi bukan bantuan langsung tunai yang hanya diberikan ikan kepada masyarakat, tapi juga diberikan umpan, sehingga mereka bisa bekerja," jelas Jon Erizal usai melakukan evaluasi implementasi Siskeudes di Bengkalis, pekan lalu.

Evaluasi implementasi Siskeudes di Bengkalis langsung dilakukan anggota Komisi XI DPR RI Jon Erizal bersama Komisi XI DPR RI Jon Erizal bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, Ardan Adiperdana, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP Pusat, Nurdin, Kepala Perwakilan BPK Riau Harry Purwaka, Kepala Perwakilan BPKP Riau Dikdik Sadikin, dan pejabat dari Ditkrimsus Polda Riau Kompol Yogi Riau Samudra yang mewakili Kapolda Riau.

Kedatangan rombongan ini di Kota Bengkalis disambut Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkalis Bustami HY.

Lebih lanjut Jon Erizal mengatakan, yang menjadi persoalan saat ini adalah, SKB Empat Menteri itu keluarnya setelah kepala desa memutuskan pola kerjanya tidak seperti SKB tersebut.

"Pekerjaan pembangunan ada yang ditenderkan. Ada juga pembangunan yang sudah berjalan. Mekanisme 30 persen ADD tidak dialokasikan untuk tenaga kerja. Pola kerja yang sudah dilakukan kepala desa ini, nantinya menimbulkan masalah hukum karena melanggar SKB 4 Menteri," jelasnya.

"Masalah itu saya tampung sebagai wakil masyarakat Riau, nanti akan saya angkat di DPR. Kita carikan solusinya, jangan sampai karena masalah ini kepala desa bermasalah hukum. Saya tidak mau saudara-saudara saya kepala desa nanti menjumpai masalah hukum dengan sistem ini," tegas politisi Senayan kelahiran Bengkalis tahun 1961 itu.

Tujuan SKB 4 Menteri ini, kata Jon, bagus dan baik sekali, tapi timing dikeluarkannya saja yang tidak tepat. "Karena itu saya akan berusaha menjembatani ini, bicara ke pusat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap saudara-saudara kita kepala desa," tegasnya.

Dalam kesempatan itu Jon Erizal juga menyampaikan saran kepada pemerintah agar ke depannya dalam menerapkan sistem yang baru perlu membuat role model atau menetapkan sejumlah desa menjadi percontohan. "Hal ini perlu dilakukan, jika ada masalah bisa segera dicarikan solusinya. Mungkin dalam penerapan SKB 4 Menteri pada Siskeudes, pemerintah ingin langsung berjalan," kata Jon Erizal.

Selain itu, Jon menambahkan, aplikasi Siskeudes dapat menekan indikator Gini Ratio sehingga lebar kesenjangan pendapatan masyarakat menyempit. Di samping itu, ada pula tantangan untuk dapat bersinergi dengan aplikasi OM SPAN dari Kementerian Keuangan.

"Saya yang minta lagi BPKP turun untuk pendampingan dan mengawasi proses Siskeudes itu. Kemudian, BPKP siap untuk itu dengan sistem yang mudah dicerna masyarakat desa dan tidak rumit," ujarnya.

Sementara, Kepala BPKP Ardan Adiperdana, menjelaskan, Siskeudes tak lain sebagai bentuk implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sebagai proses yang terintegrasi dalam kegiatan secara terus menerus guna meyakini secara memadai tercapainya tujuan organisasi.

BPKP menggunakan dua pilar dalam mengawal dan menjaga kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Pertama, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan yang kedua adalah keberadaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)," jelas Ardan Adiperdana.

Aplikasi Siskeudes, menurut Kepala BPKP, sangat erat dengan pilar yang pertama yaitu SPIP. Sistem pengendalian ini merupakan mandat Undang-Undang Keuangan Negara, terkait bagaimana mengawal Keuangan Negara dari pusat sampai ke daerah bahkan sampai ke desa, agar tata kelolanya lebih berkualitas dan akuntabel.

Keterkaitannya dengan kehadiran wakil rakyat dari Senayan Jakarta itu, Ardan menambahkan, Komisi XI DPR RI sejak tahun 2013, semasa Jon Erizal menjadi Ketua Komisi tersebut, telah mendorong BPKP untuk mengawal keuangan sampai ke level desa. Maka, pada November 2015, bersama Kemendagri, BPKP pun mengembangkan suatu sistem keuangan desa, berupa Aplikasi Siskeudes, yang sangat sederhana dan mudah diimplementasikan. ***(rls)

Teks Foto:

1. Anggota Komisi XI DPR RI Jon Erizal menyampaikan kata sambutan di hadapan peserta Workshop Evaluasi Siskeudes di Bengkalis.

2. Anggota Komisi XI DPR RI Jon Erizal dan Kepala BPKP RI Ardan Adiperdana disambut Sekda Bengkalis Bustami HY saat tiba di lokasi Workshop Evaluasi Siskeudes.

3. Foto bersama usai acara Workshop Evaluasi Siskeudes.

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- KPU Inhu Tetapkan 2 Mantan Napi Korupsi Dalam DCT
- Wagubri Sempat Menangis Ceritakan Pertama Kenal Andi Rachman
- KPU Kampar Umumkan DCT Pileg DPRD Kampar 2019
- KPU Kuansing Tetapkan 431 DCT Pileg 2019
- KPU Bengkalis Tetapkan 638 DCT Caleg 2019
- Bahas Ranperda Aset, Pansus DPRD Kuansing Sambangi Depdagri
- Jeda Antara Plt dan Gubri definitif Dipastikan tak Lama
- Andi Nurbai Gugat Pemecatan PAN Atas Dirinya dari DPRD Kuansing
- Dewan Minta Pemprov Perhatinan Ponpes di Riau
- 370 Personel Polres Bengkalis Bakal Amankan Pemilu dan Pilpres
- Usir Balik Ketua GP Anshor dari Bumi Melayu,
Bukan Balas Dendam, Cuma Beri Pelajaran untuk GP Anshor

- ‎Dibantu TNI dan Linmas,
Pengamanan di 1.515 TPS Pemilu 2019 di Rohul Melibatkan 650 Personel Polri

- Sudah Dipecat PAN, Anggota DPRD Kuansing ini Tunggu Diberhentikan Gubri
- Cakra 19 Klaim.9 Bupati dan Walikota di Riau Dukung Jokowi
- Tidak Mendapat Dana Pusat, Dewan Tolak Pembangunan Pustaka Kuansing dari APBD
- Mahasiswa Ikut Soroti Kekosongan Kursi Wakil Bupati Rohul
- Dinilai Mengecewakan, Ketua Komisi IV DPRD Inhu Kembalikan Kartu BPJS Kesehatan
- Dua PAW Anggota DPRD Pelalawan Dilantik
- Alumni UIR Minta Polisi Usut Tuntas Kasus Penghinaan Terhadap Almamaternya
- Pemkab dan DPRD Bengkalis Gesa Bahas Perubahan APBD 2018


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com