Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Selasa, 13 Nopember 2018 14:48
Disdik Pelalawan Prihatin dengan Bus Sekolah Menabrak Siswa Hingga Tewas

Selasa, 13 Nopember 2018 14:44
KPU Tetapkan DPTHP-2 Pemilu 2019‎ di Kabupaten Rohul‎ 314.903 Pemilih

Selasa, 13 Nopember 2018 14:41
Ratusan Pengendara di Kuansing Ditilang Selama Operasi Zebra 2018

Selasa, 13 Nopember 2018 13:58
Terbukti Menurut Jaksa,
Tiga Terdakwa Korupsi Danau Buatan, Rohil Dituntut 5 Tahun Penjara


Selasa, 13 Nopember 2018 13:48
Tingkatkan PAD, Kejaksaan Kuansing Siap Bekerjasma dengan Bapenda

Selasa, 13 Nopember 2018 13:27
Tingkatkan Kualitas Pendidikan,
Wakil Rakyat DPRD Riau Canangkan Program Pendidikan Gratis SMA se-derajat


Selasa, 13 Nopember 2018 13:25
Operasi Zebra Siak Muara Takus 2018 di Bengkalis Usai, 1201 Tilang di Dominasi Roda Dua

Selasa, 13 Nopember 2018 13:02
Terlindas Bus PT ASP, Seorang Murid SD di Pelalawan Tewas Menggenaskan

Selasa, 13 Nopember 2018 13:00
Pemko Pekanbaru Stop Menerima ASN Pindahan

Selasa, 13 Nopember 2018 12:58
Baru Siap Dikerjakan, Proyek Jalan Hot Mix Senilai Rp2,4 Miliar di Duri Mulai Rusak

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 16 Mei 2018 12:55
Anggota DPR RI Jon Erizal Pastikan Evaluasi Siskeudes untuk Lindungi Aparatur Desa

Implementasi Sistem Keuangan Desa atau Siskeudes tengah dievaluasi. Langkah tersebut dipastikan anggota DPR RI Jon Erizal untuk melindungi paratur desa dari masalah hukum.

Riauterkini-BENGKALIS - Anggota Komisi XI DPR RI Jon Erizal mengatakan, setelah dilakukannya evaluasi implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Riau, terutama di Siak dan Bengkalis, ditemukan beberapa masalah, terutama yang berkaitan dengan keluarga Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri.

"SKB Empat Menteri ini poinnya bagus dan positif. Kita merespon poinnya bagus, bahwa 30 persen dari Alokasi Dana Desa (ADD) itu harus diperuntukan bagi tenaga kerja. Ini kan sesuatu yang mendidik masyarakat. Jadi bukan bantuan langsung tunai yang hanya diberikan ikan kepada masyarakat, tapi juga diberikan umpan, sehingga mereka bisa bekerja," jelas Jon Erizal usai melakukan evaluasi implementasi Siskeudes di Bengkalis, pekan lalu.

Evaluasi implementasi Siskeudes di Bengkalis langsung dilakukan anggota Komisi XI DPR RI Jon Erizal bersama Komisi XI DPR RI Jon Erizal bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, Ardan Adiperdana, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP Pusat, Nurdin, Kepala Perwakilan BPK Riau Harry Purwaka, Kepala Perwakilan BPKP Riau Dikdik Sadikin, dan pejabat dari Ditkrimsus Polda Riau Kompol Yogi Riau Samudra yang mewakili Kapolda Riau.

Kedatangan rombongan ini di Kota Bengkalis disambut Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkalis Bustami HY.

Lebih lanjut Jon Erizal mengatakan, yang menjadi persoalan saat ini adalah, SKB Empat Menteri itu keluarnya setelah kepala desa memutuskan pola kerjanya tidak seperti SKB tersebut.

"Pekerjaan pembangunan ada yang ditenderkan. Ada juga pembangunan yang sudah berjalan. Mekanisme 30 persen ADD tidak dialokasikan untuk tenaga kerja. Pola kerja yang sudah dilakukan kepala desa ini, nantinya menimbulkan masalah hukum karena melanggar SKB 4 Menteri," jelasnya.

"Masalah itu saya tampung sebagai wakil masyarakat Riau, nanti akan saya angkat di DPR. Kita carikan solusinya, jangan sampai karena masalah ini kepala desa bermasalah hukum. Saya tidak mau saudara-saudara saya kepala desa nanti menjumpai masalah hukum dengan sistem ini," tegas politisi Senayan kelahiran Bengkalis tahun 1961 itu.

Tujuan SKB 4 Menteri ini, kata Jon, bagus dan baik sekali, tapi timing dikeluarkannya saja yang tidak tepat. "Karena itu saya akan berusaha menjembatani ini, bicara ke pusat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap saudara-saudara kita kepala desa," tegasnya.

Dalam kesempatan itu Jon Erizal juga menyampaikan saran kepada pemerintah agar ke depannya dalam menerapkan sistem yang baru perlu membuat role model atau menetapkan sejumlah desa menjadi percontohan. "Hal ini perlu dilakukan, jika ada masalah bisa segera dicarikan solusinya. Mungkin dalam penerapan SKB 4 Menteri pada Siskeudes, pemerintah ingin langsung berjalan," kata Jon Erizal.

Selain itu, Jon menambahkan, aplikasi Siskeudes dapat menekan indikator Gini Ratio sehingga lebar kesenjangan pendapatan masyarakat menyempit. Di samping itu, ada pula tantangan untuk dapat bersinergi dengan aplikasi OM SPAN dari Kementerian Keuangan.

"Saya yang minta lagi BPKP turun untuk pendampingan dan mengawasi proses Siskeudes itu. Kemudian, BPKP siap untuk itu dengan sistem yang mudah dicerna masyarakat desa dan tidak rumit," ujarnya.

Sementara, Kepala BPKP Ardan Adiperdana, menjelaskan, Siskeudes tak lain sebagai bentuk implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sebagai proses yang terintegrasi dalam kegiatan secara terus menerus guna meyakini secara memadai tercapainya tujuan organisasi.

BPKP menggunakan dua pilar dalam mengawal dan menjaga kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Pertama, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan yang kedua adalah keberadaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)," jelas Ardan Adiperdana.

Aplikasi Siskeudes, menurut Kepala BPKP, sangat erat dengan pilar yang pertama yaitu SPIP. Sistem pengendalian ini merupakan mandat Undang-Undang Keuangan Negara, terkait bagaimana mengawal Keuangan Negara dari pusat sampai ke daerah bahkan sampai ke desa, agar tata kelolanya lebih berkualitas dan akuntabel.

Keterkaitannya dengan kehadiran wakil rakyat dari Senayan Jakarta itu, Ardan menambahkan, Komisi XI DPR RI sejak tahun 2013, semasa Jon Erizal menjadi Ketua Komisi tersebut, telah mendorong BPKP untuk mengawal keuangan sampai ke level desa. Maka, pada November 2015, bersama Kemendagri, BPKP pun mengembangkan suatu sistem keuangan desa, berupa Aplikasi Siskeudes, yang sangat sederhana dan mudah diimplementasikan. ***(rls)

Teks Foto:

1. Anggota Komisi XI DPR RI Jon Erizal menyampaikan kata sambutan di hadapan peserta Workshop Evaluasi Siskeudes di Bengkalis.

2. Anggota Komisi XI DPR RI Jon Erizal dan Kepala BPKP RI Ardan Adiperdana disambut Sekda Bengkalis Bustami HY saat tiba di lokasi Workshop Evaluasi Siskeudes.

3. Foto bersama usai acara Workshop Evaluasi Siskeudes.

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- KPU Tetapkan DPTHP-2 Pemilu 2019‎ di Kabupaten Rohul‎ 314.903 Pemilih
- Ketua DPRD Kuansing Bantu Perbaikan Rumah Warga Rudak Akibat Banjir
- Meski Pro Kontra, DPRD Kampar Setujui Rencana Pembangunan Gedung Delapan Lantai
- Dewan Tuding APBDP Kuansing 2018 Tersandera Kepentingan Oknum Pejabat Dua Instansi
- Paripurna DPRD Kota Pekanbaru, Pemko Pekanbaru Sampaikan Ranperda Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
- Dewan Pastikan Pembangunan Fly Over Simpang IV Mall SKA Tak Selesai Tahun Ini
- PAN Riau Buat Deklarasi, Irwan Nasir Malah ke Batam
- Sebut Provinsi Riau Banyak Persoalan, Puluhan Massa Gemmpar Demo di DPRD Riau
- Turun ke Pasar Selasa Panam, Cawapres Sandiaga Uno Disambut Massa Permak Bodi
- Pendaftaran Ditutup, 613 Pelamar Calon Anggota KPU se-Riau
- Fahri Hamzah: Indonesia Terkesan Terjebak Konflik Idiologi Impor
- Siap Menangkan Prabowo Sandi, RN PAS Gelar Syukuran dan Resmikan Posko di Duri
- Demi Wujudkan Kesejahteraan Rakyat, Garbi Riau Dideklarasikan
- Bersama Ketum PAN, Cawapres Nomor Urut 2 Sandiaga Uno Balik Kampung Lagi ke Riau
- Menangkan Prabowo, Edy Tanjung Buka Rakercab DPC Gerindra Bengkalis di Duri
- Terkait Rencana Pemberian Gelar Adat,
Kapolda Temui Plt Gubri, Bahas Kedatangan Presiden Jokowi

- LAM Beri Gelar Adat ke Presiden RI, Dewan Berharap Tak Punya Unsur Politis
- Efisiensi Anggaran, Sudah Sebulan Sekdaprov Tak Keluar Daerah
- Pangkas 'Kegiatan-kegiatan Kecil' Pemprov Riau Hemat Rp360 Miliar dari 26 OPD
- Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah Segera Deklarasikan GARBI di Riau


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com