Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Senin, 10 Desember 2018 18:45
PT EMP Bentu Klaim Sudah Pekerjakan Puluhan Naker Lokal di Pelalawan

Senin, 10 Desember 2018 18:36
Dilantik Jadi Gubri Defenitif, Dewan Berharap Wan Thamrin Hasyim Maksimal dalam Bekerja

Senin, 10 Desember 2018 18:18
‎Hari Ketujuh, Jasad Bocah Rohul Diduga Hanyut di Sungai Batang Lubuh Belum Ditemukan

Senin, 10 Desember 2018 18:14
Wan Thamrin Undang Khusus Andi Rachman Saat Pelantikannya di Istana Negara

Senin, 10 Desember 2018 17:26
Dilantik Presiden sebagai Gubri Definitif,
Wan Thamrin Ucapkan Alhamdulillah Sampai Tiga Kali


Senin, 10 Desember 2018 16:56
Sejumlah Personel Polresta Pekanbaru Terima Reward dari Masyarakat

Senin, 10 Desember 2018 16:44
Seluruh ASN Pekanbaru Diinstruksikan Berbusana Melayu pada Acara MTQ ke-37 Riau

Senin, 10 Desember 2018 16:39
Peringati Hari Anti Korupsi,
Kejari Bengkalis Gelar Berbagai Kegiatan


Senin, 10 Desember 2018 16:35
Terkait Jalan Berlubang, PUPR Pekanbaru Sudah Koordinasi dengan PUPR Riau

Senin, 10 Desember 2018 16:29
Empat Pelamar CPNS Gugur,
Sekda Rohul Motivasi Pelamar CPNS 2018 Saat Tes SKB di Hotel Labersa


 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 21 Mei 2018 19:24
Ulama Riau Tidak Masuk Rekomendasi Mubalig, Komisi V DPRD Riau Sayangkan Sikap Kemenag

200 nama ulama yang masuk rekomendasi Kemenag terus menjadi kontroversi. Komisi V DPRD Riau juga menyayangkan tidak ada ulama yang ada dari Riau.

Riauterkini-PEKANBARU- Komisi V DPRD Riau tampak menyayangkan sikap Kementerian Agama yang tidak memasukkan sejumlah nama ulama besar di Riau dalam 200 nama mubaligh yang direkomendasikan Kementerian Agama.

"Urgensi dari pembuatan daftar mubaligh itu apa. Di Riau kita tau ada Ustad Abdul Somad, Mustafa Umar dan sejumlah ulama lainnya, kenapa nama mereka tidak masuk rekomendasi," kata Aherson, Ketua Komisi V DPRD Riau kepada wartawan, Senin (21/05/18).

Politisi Demokrat ini mengatakan, negara mestinya tidak perlu terlalu jauh mencampuri urusan keagamaan seperti mengeluarkan rilis 200 nama mubaligh yang masuk rekomendasi. Apalagi, masyarakat muslim di Indonesia sudah mampu menilai sendiri ulama yang layak menjadi penceramah.

"Jika dibuat daftar seperti ini justru bisa menimbulkan persoalan. Seperti bisa memecah belah ulama, padahal sumber ajarannya tetap sama," ujar Ketua Fraksi Demokrat DPRD Riau ini.

Lebih lanjut ia mengatakan, jika kebusukan tersebut dikeluarkan oleh Kanwil Kemenag Riau, maka pihaknya akan memanggil hearing. Namun, sayangnya kebijakan tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Agama.

"Saat ini kita hanya bisa menunggu saja. Karena ini menjadi tugas DPR RI untuk mempertanyakan landasan kebijakan tersebut. Kita hanya tidak ingin pemerintah memandai-mandai," tutup politisi asal Kuansing ini. ***(ary)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Dilantik Jadi Gubri Defenitif, Dewan Berharap Wan Thamrin Hasyim Maksimal dalam Bekerja
- Legislator Noviwaldy Jusman Sayangkan Pelapornya tak Penuhi Panggilan Bawaslu Pekanbaru
- Ringankan Beban Sesama, Anak Sulung Bupati Bengkalis Kunjungi Bayi Penderita Kanker Ginjal di Duri
- Jelang Pelantikan Gubri Definitif,
Wan Thamrin: Rasanya Biasa Saja, Cuma Mengganti 'Plt'

- Persaingan Antar Caleg Memanas, Dedet pun Dipanggil Bawaslu
- DPRD Riau Sebut Pemilihan Rektor UNRI Penuh Nuansa Politis
- Pelajari Penanganan Bencana dan Fakir Miskin, Komisi C DPRD Kuansing Kunker ke Sumbar
- KPK Tahan M Nasir, Walikota Segara Cari Pengganti Sekda Dumai
- Said Hasyim Hadiri Gelar Pengawasan Daerah Provinsi Riau
- Ekspos RKPD 2020, Pemkab Kuansing Harapkan Kesepakatan dengan Semua Pihak Terkait
- Rapat Persiapan Pelantikan Gubernur Riau Definitif Mulai Digelar di Setneg
- Semua OPD di Kuansing Diharuskan Punya Data Statistik yang Valid
- Pendemo Minta DPRD Riau Bantu Stabilkan Harga Kelapa
- Pilkades Serentak di Bengkalis, Satu Permohonan Keberatan Ditolak dan Satu Direkomendasikan Pencoblosan Ulang
- DPRD Kuansing Ingatkan Pemerintah Untuk Tidak Mengubah Kesepakatan APBD
- Membandel, Aparat Diminta Usut Dugaan Penyelewengan Izin PT ADEI Plantation
- Presiden Joko Widodo Batal Kunjungi Riau 8 Desember
- Raih Dana untuk Kuansing,
Dewan Nilai Pemkab Kurang Gencar Melobi Pusat

- Pesta Demokrasi, Bupati Bengkalis Terbitkan SE Awasi ASN Tidak Netral
- Deklarasi Damai, Bupati Rohul Ajak Panitia dan Calon Kades Ikut Sukseskan Pilkades Serentak 2018


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com