Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Jum’at, 21 September 2018 01:06
RUPS Batalkan Hasil Pansel Calon Anggota Komisaris dan Direksi BRK

Jum’at, 21 September 2018 00:58
KPU Inhu Tetapkan 2 Mantan Napi Korupsi Dalam DCT

Kamis, 20 September 2018 22:18
BUMDes di Kampar Diminta Berinovasi Kembangkan Usaha

Kamis, 20 September 2018 22:10
Pria Setengah Abad di Duri, Bengkalis Ditemukan Tewas Tergantung

Kamis, 20 September 2018 20:18
Wagubri Sempat Menangis Ceritakan Pertama Kenal Andi Rachman

Kamis, 20 September 2018 20:03
KPU Kampar Umumkan DCT Pileg DPRD Kampar 2019

Kamis, 20 September 2018 19:59
Soal GP Anshor, LAM Riau Tetap Inginkan Harmonisasi

Kamis, 20 September 2018 19:55
KPU Kuansing Tetapkan 431 DCT Pileg 2019

Kamis, 20 September 2018 19:19
KPU Bengkalis Tetapkan 638 DCT Caleg 2019

Kamis, 20 September 2018 18:58
Kadiskoperasi : APBD Pekanbaru Minim untuk Pemberdayaan Masyarakat Usia Produktif

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 9 Juli 2018 20:31
Dinilai Abaikan Aspirasi Masyarakat Tapung Raya, Mahasiswa Sayangkan Sikap DPRD Kampar

Suasana sempat memanas saat belasan mahasiswa datang ke DPRD Kampar. Aksi pukul meja dan keluar dari pertemuan dengan dewan merasa aspirasi masyarakat diabaikan.

BANGKINANG - Kedatangan belasan mahasiswa asal Tapung Raya di gedung DPRD Kampar, Senin (9/7/2018) sore mengejutkan sejumlah pegawai dan anggota DPRD Kampar. Aksi pukul meja dan keluar dari ruangan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD mengakhiri pertemuan antara belasan aktivis dengan sejumlah anggota DPRD Kampar.

Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Tapung Raya (IPMTR) Muhammad Dinil Mustopa kepada Riauterkini.com usai aksi unjuk rasa singkat di DPRD Kampar mengakui bahwa mereka selaku perwakilan mahasiswa se-Tapung Raya kecewa melihat kinerja semua anggota dewan Kampar.

"Ketika hari pertama kerja tidak ada dewan- dewan itu di kantor, ini sebuah kasus besar, dimana tanggungjawab para dewan. Di satu tahun periode mereka seakan-akan tidak peduli dengan tanggungjawab. Kasus seperti ini masyarakat banyak harus tau," tegas Dinil.

Mereka juga merasa aspirasi yang mereka sampaikan tentang keinginan pemekaran kecamatan hanya menjadi obrolan kedai kopi. "Tidak ada titik terang dan ini perlu kami mahasiswa sampaikan. Kalau seperti ini kerja para wakil rakyat mending 2019 seluruh dewan diganti," pungkas Dinil.**

Dari pantauan Riauterkini.com, kedatangan mahasiswa di gedung wakil rakyat itu bermula saat belasan mahasiswa langsung menerobos pintu utama gedung DPRD Kabupaten Kampar di Jalan Lingkar, Bangkinang. Mereka membunyikan sirine dari perangkat toa yang mereka bawa sambil sesekali berteriak menanyakan ke mana anggota dewan. Suasana gedung DPRD Kampar pada hari ini memang relatif sepi, hanya ada beberapa anggota dewan yang hadir.

Tak lama kemudian, mereka ke luar dari gedung DPRD Kampar dan berorasi secara bergantian. Ada tiga orang berorasi yakni Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Tapung Raya (IPMTR) Muhammad Dinil Mustopa, Koordinator Lapangan Rohmatul Syahdi dan Presiden Mahasiswa Ikatan Pelajar Mahasiswa Kampar (IPMK) Octeza.

Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Tapung Raya (IPMTR) Muhammad Dinil Mustopa dalam orasinya mengatakan, menurut rencana mereka hari ini akan menggelar aksi unjuk rasa untuk mempertanyakan sejaumana perkembangan proposal usulan pemekaran Kecamatan Kuala Tapung dan Tapung Kanan yang telah disampaikan beberapa kali sejak beberapa tahun lalu. Disamping itu mereka mempertanyakan kenapa Pemkab Kampar tidak menganggarkan dana untuk kebutuhan pemekaran kecamatan di Tapung dan meminta dianggarkan di APBD Perubahan 2018.

Namun mereka merasa kecewa karena mereka mendengar hari ini kehadiran anggota dewan apalagi yang berasal dari daerah pemilihan Tapung dan Tapung Hulu-Tapung Hilir sangat minim sehingga mereka menunda aksi unjuk rasa yang lebih besar.

"Kalau macam ini anggota dewan dari Tapung Raya kita ganti aja dewan dari Tapung tahun 2019 nanti," ujar Dinil disambut teriakan viralkan hastage#ganti dewan Tapung 2019.

Sementara itu Koordinator Lapangan Rohmatul Syahdi meminta keadilan untuk masyarakat Tapung Raya kepada Pemerintah Kabupaten Kampar. "Suara rakyat Tapung tak pernah didengar," teriaknya. Ia juga mengancam segel kantor DPRD Kampar.

Hanya beberapa menit mereka berorasi, rombongan aktivis Tapung ini kembali masuk ke gedung DPRD Kampar meski sempat dilarang petugas Satpol PP.

Mereka menyisir ruangan di dalam gedung DPRD Kampar. Sampai di ruangan Badan Musyawarah (Banmus), ternyata ada beberapa anggota DPRD Kampar sedang rapat dengan Kepala Bagian Hukum Setdakab Kampar. Rapat itu akhirnya terhenti dan anggota dewan yang merupakan anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah diantaranya Dwi Hadi Kasmon, Yuli Akmal, Muhammad Anshor, Efrinaldi dan Reni Santi. Mereka mempersilakan pengunjuk rasa masuk ke ruangan Banmus.

Setelah perkenalan dan penyampaian tujuan kedatangan mahasiswa oleh Ketua IPMTR Muhammad Dinil Mustopa dan penjelasan dari Yuli Akmal, salah seorang aktivis langsung menggebrak meja dan mengajak rekan-rekannya keluar dari ruangan Banmus karena menganggap tidak ada solusi dan keputusan yang bisa dibuat dari anggota DPRD yang ada di ruangan tersebut. Pengunjukrasa akhirnya keluar dari ruangan tersebut.

Yuli Akmal dalam pertemuan itu mengungkapkan bahwa mereka ikut prihatin dengan tingkat kehadiran anggota dewan. "Ini yang selalu datang ke DPRD Kampar. Kami ingin membuat kerangka aturan etika dan tata tertib DPRD Kampar walaupun masa tugas kami tinggal setahun lagi," beber politisi Hanura ini.

Mengenai aspirasi dari mahasiswa Tapung, ia mengaku bahwa inisiatif pemekaran kecamatan di Tapung justru bukan datang dari anggota dewan dari Tapung tetapi dari anggota dewan Dapil lain, termasuk dirinya dari Dapil I Tambang sekitarnya. Ia juga mengakui konsern melakukan pembahasan pemekaran kecamatan di Tapung.

Sementara itu, politisi Nasdem Efrinaldi mengatakan, ia merupakan antan Sekretaris Komisi I dan sudah berulangkali melakukan proses pembahasan pemekaran di Tapung.

"Inisiasi ini sudah beberapa kali pertemuan dengan pemerintah, cuma harus ada dorongan dari mahasiswa dan masyarakat di Tapung," kata Efrinaldi. Ia minta semua pihak harus dilibatkan dalam pemekaran ini.

Sedangkan Dwi Hadi Kasmon mengklaim ia orang yang termasuk pro dengan pemekaran di Tapung.*(man)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- KPU Inhu Tetapkan 2 Mantan Napi Korupsi Dalam DCT
- Wagubri Sempat Menangis Ceritakan Pertama Kenal Andi Rachman
- KPU Kampar Umumkan DCT Pileg DPRD Kampar 2019
- KPU Kuansing Tetapkan 431 DCT Pileg 2019
- KPU Bengkalis Tetapkan 638 DCT Caleg 2019
- Bahas Ranperda Aset, Pansus DPRD Kuansing Sambangi Depdagri
- Jeda Antara Plt dan Gubri definitif Dipastikan tak Lama
- Andi Nurbai Gugat Pemecatan PAN Atas Dirinya dari DPRD Kuansing
- Dewan Minta Pemprov Perhatinan Ponpes di Riau
- 370 Personel Polres Bengkalis Bakal Amankan Pemilu dan Pilpres
- Usir Balik Ketua GP Anshor dari Bumi Melayu,
Bukan Balas Dendam, Cuma Beri Pelajaran untuk GP Anshor

- ‎Dibantu TNI dan Linmas,
Pengamanan di 1.515 TPS Pemilu 2019 di Rohul Melibatkan 650 Personel Polri

- Sudah Dipecat PAN, Anggota DPRD Kuansing ini Tunggu Diberhentikan Gubri
- Cakra 19 Klaim.9 Bupati dan Walikota di Riau Dukung Jokowi
- Tidak Mendapat Dana Pusat, Dewan Tolak Pembangunan Pustaka Kuansing dari APBD
- Mahasiswa Ikut Soroti Kekosongan Kursi Wakil Bupati Rohul
- Dinilai Mengecewakan, Ketua Komisi IV DPRD Inhu Kembalikan Kartu BPJS Kesehatan
- Dua PAW Anggota DPRD Pelalawan Dilantik
- Alumni UIR Minta Polisi Usut Tuntas Kasus Penghinaan Terhadap Almamaternya
- Pemkab dan DPRD Bengkalis Gesa Bahas Perubahan APBD 2018


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com