Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Selasa, 13 Nopember 2018 13:48
Tingkatkan PAD, Kejaksaan Kuansing Siap Bekerjasma dengan Bapenda

Selasa, 13 Nopember 2018 13:27
Tingkatkan Kualitas Pendidikan,
Wakil Rakyat DPRD Riau Canangkan Program Pendidikan Gratis SMA se-derajat


Selasa, 13 Nopember 2018 13:25
Operasi Zebra Siak Muara Takus 2018 di Bengkalis Usai, 1201 Tilang di Dominasi Roda Dua

Selasa, 13 Nopember 2018 13:02
Terlindas Bus PT ASP, Seorang Murid SD di Pelalawan Tewas Menggenaskan

Selasa, 13 Nopember 2018 13:00
Pemko Pekanbaru Stop Menerima ASN Pindahan

Selasa, 13 Nopember 2018 12:58
Baru Siap Dikerjakan, Proyek Jalan Hot Mix Senilai Rp2,4 Miliar di Duri Mulai Rusak

Selasa, 13 Nopember 2018 12:55
Tidak Hadir Ujian SKD, 265 Pelamar CPNS Pemko Pekanbaru Gugur

Selasa, 13 Nopember 2018 11:14
Ketua DPRD Kuansing Bantu Perbaikan Rumah Warga Rudak Akibat Banjir

Selasa, 13 Nopember 2018 10:58
BKKBN Provinsi Riau Gandeng Media Gelar Pertemuan Forum Kehumasan Program KKBPK

Selasa, 13 Nopember 2018 10:14
Longsor lagi, Satu Rumah Warga Kuala Enok, Inhil Rusak

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 11 Juli 2018 17:32
Dongkrak Partisipasi Masyarakat Awasi Pemilu, Ini yang Dilakukan Bawaslu Riau

Bawaslu Riau melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengawasi jalannya pemiu. Salah satunya dengan sosialisasi di Kampar ini.

Rauterkini-BANGKINANG - Partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) dipandang perlu agar melahirkan hasil Pemilu yang berkualitas. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat mengawasi pelaksanaan pemilihan umum (pemilu), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar Sosialisasi Pengembangan Pengawasan Partisipatif Pemilu 2019 di kantor Panwaslu Kabupaten Kampar, Rabu (11/7/2018).

Sosialisasi ini menghadirkan dua orang narasumber yakni Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan dan anggota Bawaslu Riau yang juga Koordinator Divisi Hubungan antar Lembaga Neil Antariksa dan dihadiri anggota Panwaslu Kabupaten Kampar Muhammad Amin.

Rusidi Rusdan dalam pemaparannya menyampaikan, salah satu yang harus diketahui saat ini adalah keberadaan pengawas tempat pemungutan suara (TPS) telah diakomodir dalam undang-undang sehingga kedepan pengawas pemilu memiliki data dari unit terkecil.

"Ketua KPPS wajib memberikan salinan C1 yakni sertifikat hasil perolehan suara calon kepada pengawas TPS sehingga efeknya kita mempunyai hasil perolehan suara yang paling orisinil," ucap Rusidi Rusdan.

Ia berharap data orisinil dari setiap TPS ini lebih teruji pada Pemilu 2019 karena pada Pilkada 2017, 2015 dan Pileg 2014 belum teruji.

Pria yang pernah menjadi Ketua Panwaslu Kabupaten Kampar ini menjelaskan, salah satu kelemahan pengawas pemilu adalah tidak memiliki data orisinil di TPS.

"Sehingga kita terbanyak kasus kanibalisme. Faktanya saling makan suara antar caleg sesama partai," bebernya.

Lebih lanjut Rusidi menjelaskan empat kewenangan pengawas pemilu dalam undang-undang terbaru yakni, pertama, kewenangan menyidangkan pelanggaran administrasi.

Kedua, kewenangan sidang pelanggaran money politics yang terstruktur, sistematis dan masif. Khusus penanganan perkara money politics kewenangannya hanya menjadi kewenangan Bawaslu provinsi.

Ketiga, kewenangan sidang penyelesaian sengketa. Khusus sengketa pemilu, kalau untuk caleg Kabupaten kota itu diselesaikan di Bawaslu kabupaten/kota.

Anggota Bawaslu Riau Koordinator Divisi Hubungan Antar Lembaga Neil Antariksa menyampaikan tahapan Pemilu 2019.

Ia menyebutkan, data pemilih setiap Pilkada selalu menjadi masalah. Oleh sebab itu ia menghimbau pengurus parpol untuk mencroscek daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap. "Kami telah ingatkan parpol dengan mengirimkan surat. Silakan bapak ibu laporkan. Ketika laporan tidak diakomodir KPU silakan sampaikan ke kami. Kami akan catat sebagai pelanggaran Pemilu," ucap Neil.

Kemudian ia mengingatkan bakal calon legislatif (Bacaleg) maupun calon anggota legislatif (Caleg) untuk mematuhi masa kampanye. Untuk Pemilu legislatif dimulai 23 September 2018 sampai dengan 14 April 2019. Ia menilai banyak Bacaleg tidak sabar melakukan kampanye sehingga saat ini sudah bertebaran alat peraga kampanye Bacaleg. "Masa kampanye enam bulan kurang sepuluh hari. Bahkan bisa jenuh teman-teman. Saat ini sudah bertebaran di mana-mana. Ada surat edaran dari Bawaslu RI. Tak boleh kampanye juga di media cetak, elektronik dan media sosial," terang Neil.

Dari pantauan, sesi diskusi dalam kegiatan sosialisasi berlangsung cukup hangat sebab ada salah seorang kader Partai Nasdem Anasril yang mempertanyakan jadwal penyerahan syarat pencalonan kepala desa yang dianggap tidak jelas karena bisa merugikan Kades yang mendaftar sebagai Bacaleg.*(man)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Ketua DPRD Kuansing Bantu Perbaikan Rumah Warga Rudak Akibat Banjir
- Meski Pro Kontra, DPRD Kampar Setujui Rencana Pembangunan Gedung Delapan Lantai
- Dewan Tuding APBDP Kuansing 2018 Tersandera Kepentingan Oknum Pejabat Dua Instansi
- Paripurna DPRD Kota Pekanbaru, Pemko Pekanbaru Sampaikan Ranperda Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
- Dewan Pastikan Pembangunan Fly Over Simpang IV Mall SKA Tak Selesai Tahun Ini
- PAN Riau Buat Deklarasi, Irwan Nasir Malah ke Batam
- Sebut Provinsi Riau Banyak Persoalan, Puluhan Massa Gemmpar Demo di DPRD Riau
- Turun ke Pasar Selasa Panam, Cawapres Sandiaga Uno Disambut Massa Permak Bodi
- Pendaftaran Ditutup, 613 Pelamar Calon Anggota KPU se-Riau
- Fahri Hamzah: Indonesia Terkesan Terjebak Konflik Idiologi Impor
- Siap Menangkan Prabowo Sandi, RN PAS Gelar Syukuran dan Resmikan Posko di Duri
- Demi Wujudkan Kesejahteraan Rakyat, Garbi Riau Dideklarasikan
- Bersama Ketum PAN, Cawapres Nomor Urut 2 Sandiaga Uno Balik Kampung Lagi ke Riau
- Menangkan Prabowo, Edy Tanjung Buka Rakercab DPC Gerindra Bengkalis di Duri
- Terkait Rencana Pemberian Gelar Adat,
Kapolda Temui Plt Gubri, Bahas Kedatangan Presiden Jokowi

- LAM Beri Gelar Adat ke Presiden RI, Dewan Berharap Tak Punya Unsur Politis
- Efisiensi Anggaran, Sudah Sebulan Sekdaprov Tak Keluar Daerah
- Pangkas 'Kegiatan-kegiatan Kecil' Pemprov Riau Hemat Rp360 Miliar dari 26 OPD
- Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah Segera Deklarasikan GARBI di Riau
- Jelang Pemilu 2019, PWNU Imbau Masyarakat Riau Untuk Tidak Terbawa Arus Tidak Baik


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com