Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Ahad, 21 Oktober 2018 22:18
Mahasiswa Kuansing Juara Bulutangkis di Padang

Ahad, 21 Oktober 2018 19:58
Pemprov dan Tim Transisi Kaji Program Pendidikan dan Kesehatan Gratis

Ahad, 21 Oktober 2018 19:11
Todongkan Senpi, Perampok di Kuansing Gasak Uang Ratusan Juta dan Perhiasan

Ahad, 21 Oktober 2018 19:06
Akibat Tumpukan Arus weekend, Polisi Kerja Kerasa Urai Kemacetan di Jalur Lintas Duri - Dumai

Ahad, 21 Oktober 2018 16:40
Pemprov Riau dan Tim Transisi Kembali Bertemu Bahas Usulan Program Gubri Terpilih

Ahad, 21 Oktober 2018 15:54
Rebutkan Hadiah Mobil,
Seribuan Peserta Ikuti Lomba Memancing HUT TNI di Bengkalis


Ahad, 21 Oktober 2018 14:54
Trail Runners Pekanbaru Iringi Event Sepeda Nusantara Etape Pekanbaru

Ahad, 21 Oktober 2018 14:47
Dikepung Macet, Pagi Ini Antrean di Duri Capai 20 Kilometer

Ahad, 21 Oktober 2018 14:41
Tinggalkan Sepucuk Surat untuk Suami,
IRT di Rohul Ditemukan Tergantung di Perumahan‎ PT RAKA Desa Pauh


Ahad, 21 Oktober 2018 14:30
Bawaslu Gelar Sosialisasi AP-HPA di Area CFD

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 11 Juli 2018 17:32
Dongkrak Partisipasi Masyarakat Awasi Pemilu, Ini yang Dilakukan Bawaslu Riau

Bawaslu Riau melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengawasi jalannya pemiu. Salah satunya dengan sosialisasi di Kampar ini.

Rauterkini-BANGKINANG - Partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) dipandang perlu agar melahirkan hasil Pemilu yang berkualitas. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat mengawasi pelaksanaan pemilihan umum (pemilu), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar Sosialisasi Pengembangan Pengawasan Partisipatif Pemilu 2019 di kantor Panwaslu Kabupaten Kampar, Rabu (11/7/2018).

Sosialisasi ini menghadirkan dua orang narasumber yakni Ketua Bawaslu Riau Rusidi Rusdan dan anggota Bawaslu Riau yang juga Koordinator Divisi Hubungan antar Lembaga Neil Antariksa dan dihadiri anggota Panwaslu Kabupaten Kampar Muhammad Amin.

Rusidi Rusdan dalam pemaparannya menyampaikan, salah satu yang harus diketahui saat ini adalah keberadaan pengawas tempat pemungutan suara (TPS) telah diakomodir dalam undang-undang sehingga kedepan pengawas pemilu memiliki data dari unit terkecil.

"Ketua KPPS wajib memberikan salinan C1 yakni sertifikat hasil perolehan suara calon kepada pengawas TPS sehingga efeknya kita mempunyai hasil perolehan suara yang paling orisinil," ucap Rusidi Rusdan.

Ia berharap data orisinil dari setiap TPS ini lebih teruji pada Pemilu 2019 karena pada Pilkada 2017, 2015 dan Pileg 2014 belum teruji.

Pria yang pernah menjadi Ketua Panwaslu Kabupaten Kampar ini menjelaskan, salah satu kelemahan pengawas pemilu adalah tidak memiliki data orisinil di TPS.

"Sehingga kita terbanyak kasus kanibalisme. Faktanya saling makan suara antar caleg sesama partai," bebernya.

Lebih lanjut Rusidi menjelaskan empat kewenangan pengawas pemilu dalam undang-undang terbaru yakni, pertama, kewenangan menyidangkan pelanggaran administrasi.

Kedua, kewenangan sidang pelanggaran money politics yang terstruktur, sistematis dan masif. Khusus penanganan perkara money politics kewenangannya hanya menjadi kewenangan Bawaslu provinsi.

Ketiga, kewenangan sidang penyelesaian sengketa. Khusus sengketa pemilu, kalau untuk caleg Kabupaten kota itu diselesaikan di Bawaslu kabupaten/kota.

Anggota Bawaslu Riau Koordinator Divisi Hubungan Antar Lembaga Neil Antariksa menyampaikan tahapan Pemilu 2019.

Ia menyebutkan, data pemilih setiap Pilkada selalu menjadi masalah. Oleh sebab itu ia menghimbau pengurus parpol untuk mencroscek daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap. "Kami telah ingatkan parpol dengan mengirimkan surat. Silakan bapak ibu laporkan. Ketika laporan tidak diakomodir KPU silakan sampaikan ke kami. Kami akan catat sebagai pelanggaran Pemilu," ucap Neil.

Kemudian ia mengingatkan bakal calon legislatif (Bacaleg) maupun calon anggota legislatif (Caleg) untuk mematuhi masa kampanye. Untuk Pemilu legislatif dimulai 23 September 2018 sampai dengan 14 April 2019. Ia menilai banyak Bacaleg tidak sabar melakukan kampanye sehingga saat ini sudah bertebaran alat peraga kampanye Bacaleg. "Masa kampanye enam bulan kurang sepuluh hari. Bahkan bisa jenuh teman-teman. Saat ini sudah bertebaran di mana-mana. Ada surat edaran dari Bawaslu RI. Tak boleh kampanye juga di media cetak, elektronik dan media sosial," terang Neil.

Dari pantauan, sesi diskusi dalam kegiatan sosialisasi berlangsung cukup hangat sebab ada salah seorang kader Partai Nasdem Anasril yang mempertanyakan jadwal penyerahan syarat pencalonan kepala desa yang dianggap tidak jelas karena bisa merugikan Kades yang mendaftar sebagai Bacaleg.*(man)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Pemprov Riau dan Tim Transisi Kembali Bertemu Bahas Usulan Program Gubri Terpilih
- Bawaslu Gelar Sosialisasi AP-HPA di Area CFD
- Dugaan Kecurangan RPAPBD Kuansing 2018,
Pengamat Ekonomi Riau: Hubungan Harmonis Ekeskutif dan Legislatif Akan Terpengaruh

- Wabup Inhil Resmi Menutup Penyelenggaraan MTQ ke 48 Tahun 2018
- Singgung Soal Pergantian Sekdako Pekanbaru,
Azharisman Rozie Sebut JTP Minimal Dua Tahun Bisa Dievaluasi dan Diganti

- Begini Harunya Pisah Sambut Dandim 0313/KPR di Rumah Dinas Bupati Rohul
- DPRD Riau Sambut Baik Upaya Penghapusan Denda Pajak Kenderaan Bermotor
- Demo di Tugu Zapin,
Belasan Massa Pendukung Jokowi tak Mau Disebut Bayaran

- Komisi III DPRD Riau Usulkan Raperda Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
- Sukiman Mengaku Tak Datang dan Tak Tandatangani Dokumen Dukungan
- Penuhi Panggilan Bawaslu Riau, Bupati Rohul Dicecar 33 pertanyaan
- Lagi, Kada Tak Hadir Penuhi Panggilan Bawaslu
- Bupati Rohul Ajukan Tiga Ranperda ke DPRD, Salah Satunya Rancangan APBD 2019
- Pemko dan Bawaslu Pekanbaru akan Sosialisasi Gerakan AP-HPA di Arena CFD
- Hasilkan Tiga Poin Kesepakatan, Komisi V DPRD Riau Sebut PT Ricky Salah
- Bahas Tata Cara Rapat Banggar, Sekwan DPRD Batang Hari Jambi Berguru ke Kuansing
- Ketua LSM Permata Kuansing Minta Penegak Hukum Usut Pidana Umum APBDP Kuansing
- Panggilan Diabaikan, Bawaslu Panggil Ulang Kepala Daerah Deklarasi Dukung Jokowi
- Efek Masuknya Visi Misi Gubernur Terpilih, Anggaran Jalan di Rohil Dicoret
- Tak Masuk RKPD 2018, Jalan Siberakun Tak Bisa Dilakukan Perbaikan


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com