Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Ahad, 20 Januari 2019 22:28
Nestapa Gadis Belia di Kampar, Diperkosa dan Dirampas HP-nya

Ahad, 20 Januari 2019 22:09
Bedah Rumah Kuli Pendorong Gerobak, Ini Apresiasi dari Plt Bupati Kampar kepada Dandim 0313/KPR

Ahad, 20 Januari 2019 18:31
Dinilai Ada Penyimpangan, Warga Air Jernih, Inhu Blokir Pembuatan Jalan Desa

Ahad, 20 Januari 2019 17:25
Camat Bangko Pusako-PT SRL Blok III Sosialisasikan Pencegahan Karlahut

Ahad, 20 Januari 2019 16:29
Silaturrahmi ke Warga Duri, Septian Nugraha Tegaskan Nyaleg Demi Kepentingan Publik

Ahad, 20 Januari 2019 16:25
PT PHE Kampar DideadlineMulai Aspal Jalan Poros Kerumutan Awal Februari

Ahad, 20 Januari 2019 14:39
Serap Aspirasi, Caleg DPR RI Ini Blusukan hingga ke Pelosok Pelalawan

Ahad, 20 Januari 2019 13:16
Serunya Mararua, Rame-rame Tangkap Ikan Masyarakat Kuansing

Ahad, 20 Januari 2019 07:20
Plt Bupati Kampar dan Banyak Bejabat Hadiri Pengukuhan Lembaga Adat Kenegerian Tapung

Sabtu, 19 Januari 2019 22:04
Syamsuar Dapat Laporan, Ada Oknum Menjual Namanya untuk Jabatan dan Proyek

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 12 Juli 2018 18:08
DPRD Riau Minta Dinas ESDM Pro Aktif Urus Utang Pusat untuk Daerah

Komisi IV DPRD Riau sebut ada sejulah anggaran dari Kementerian ESDM yang belum dibayarkan ke daerah. Pemprov diminta pro aktif untuk menagih.

Riauterkini-PEKANBARU- Komisi IV DPRD Riau minta Dinas ESDM Provinsi Riau agar pro aktif dalam menagih sejumlah anggaran dari Kementerian ESDM yang belum dibayarkan ke daerah.

Seperti, anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 1,9 triliun yang masih tunda bayar dan pajak air permukaan senilai Rp700 miliar yang juga belum dibayar oleh Kementerian ESDM.

"Kita ini telah dibodohi pusat, kita tidak tahu berapa sebenarnya hak daerah," kata Syamsurizal, anggota Komisi IV dalam hearing dengan Dinas ESDM, Kamis (12/07/18).

Senada dengan itu, Husni Thamrin, Ketua Komisi IV menyampaikan, dana DBH Migas merupakan hak Riau. Apabila minyak dari Riau hampir habis demi menyumbangkan devisa negara.

"Itu hak kita, harus didesak supaya dibayarkan pusat. Kita harus berteriak dan kita harus bersama suarakan ini kepada pusat," ujar Ketua Fraksi Gerindra Sejahtera ini.

Sementara itu, Noviwaldy Jusman, Wakil Ketua DPRD Riau yang hadir dalam hearing mengatakan, seluruh elemen masyarakat Riau harus kompak agar apa yang menjadi hak Riau, dibayarkan pemerintah pusat.

"Kita di Riau semuanya harus kompak seperti Sumbar, mereka itu kompak baik pemerintah provinsi maupun DPR mereka sehingga mereka banyak dapat anggaran dari pusat," jelasnya. ***(ary)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Silaturrahmi ke Warga Duri, Septian Nugraha Tegaskan Nyaleg Demi Kepentingan Publik
- Serap Aspirasi, Caleg DPR RI Ini Blusukan hingga ke Pelosok Pelalawan
- Syamsuar Dapat Laporan, Ada Oknum Menjual Namanya untuk Jabatan dan Proyek
- Tak Terdaftar di DPT di seluruh Indonesia,
Warga Pertanyakan Keabsahan Identitas Calon Anggota KPU Bengkalis Subhan Eka Putra

- Ketua RT/RW di Bengkalis Harus Jadi Penggerak Goro dan Kamtibmas dan Corong Pemerintah
- Banyak Jalan Rusak, Komisi III DPRD Inhil Mengadu ke Dewan Provinsi
- Caleg DPR-RI Ramli FE Dirikan Posko Pemenangan di Sorek
- Legislator Kuansing Minta Pemerintah Tambah Mesin Cetak e-KTP
- Dipimpin Arsadianto Rachman, Relawan Bravo 5 se-Riau Resmi Dikukuhkan
- Luhut Panjaitan: Pelantikan Syamsuar 19 Februari
- Tingkatkan Partisipasi Pemilih, KPU Bengkalis Siapkan 55 Relawan Demokrasi ke Masyarakat
- RKA Dinas dalam Proses, APBD 2019 Kuansing Belum Bisa Digunakan
- Bawaslu Bengkalis Akan Rekrut 1.800 Pengawas TPS Pileg dan Pilpres 2019
- Yayasan Bening Nusantara Laporkan Panitia Pilkades Bonai ke Polres Rohul
- Politisi PDIP Sesalkan Langkah PLN Padamkan Lampu Jalan di Rengat
- Berkunjung ke KPU Kampar, KAMMI Ingatkan KPU Jaga Integritas 
- Rangkaian Agenda Kunker Kemenkomaritim di Pelalawan
- Putuskan PJU Jelang Pilpres, PLN Area Rengat Dinilai Lakukan Pembusukan Secara Politis
- Terkait Posisi Wabup, Pemprov Segera Surati Pemkab Rohul
- Tak Berdasar, Pemprov Riau Anggap Pernyataan Ketua GP Ansor Angin Lalu


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com