Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Kamis, 21 Maret 2019 08:04
ICMI Rohil Ajak Masyarakat Dukung Rencana Pembangunan Masjid Muhammaf Ceng Ho

Rabu, 20 Maret 2019 22:08
Lahan Gambut di Kawasan 7 Kecamatan Kembali Terbakar

Rabu, 20 Maret 2019 22:04
Bupati Kampar Tandatangani Zona Integritas di BPN Kampar

Rabu, 20 Maret 2019 21:15
Jelang Kampanye Terbuka, Bawaslu Bengkalis Ajak Kawal Pemilu

Rabu, 20 Maret 2019 20:48
Bupati Kuansing Berharap Sejumlah Usulan Musrenbang Bisa Menjadi Skala Prioritas Provinsi

Rabu, 20 Maret 2019 19:10
Paska Tujuh Tahanan Kabur, Proses Sidang di PN Pelalawan Berjalan Normal

Rabu, 20 Maret 2019 19:07
Peringatan Hari Kesehatan Gigi dan Mulut se-Dunia 2019, Ribuan Murid SD di Rohul Sikat Gigi Massal

Rabu, 20 Maret 2019 19:02
DPTb Diplenokan, Bawaslu Bengkalis Sampaikan 5 Poin Rekomendasi ke KPU

Rabu, 20 Maret 2019 18:57
Musrenbang 2020, Bupati Bengkalis Sebut Capaian RPJMD 2016-2021 Akan Dievaluasi

Rabu, 20 Maret 2019 18:32
PN Pasirpangaraian Canangkan Zona Integritas untuk Mewujudkan WBK WBBM

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 12 Juli 2018 18:08
DPRD Riau Minta Dinas ESDM Pro Aktif Urus Utang Pusat untuk Daerah

Komisi IV DPRD Riau sebut ada sejulah anggaran dari Kementerian ESDM yang belum dibayarkan ke daerah. Pemprov diminta pro aktif untuk menagih.

Riauterkini-PEKANBARU- Komisi IV DPRD Riau minta Dinas ESDM Provinsi Riau agar pro aktif dalam menagih sejumlah anggaran dari Kementerian ESDM yang belum dibayarkan ke daerah.

Seperti, anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 1,9 triliun yang masih tunda bayar dan pajak air permukaan senilai Rp700 miliar yang juga belum dibayar oleh Kementerian ESDM.

"Kita ini telah dibodohi pusat, kita tidak tahu berapa sebenarnya hak daerah," kata Syamsurizal, anggota Komisi IV dalam hearing dengan Dinas ESDM, Kamis (12/07/18).

Senada dengan itu, Husni Thamrin, Ketua Komisi IV menyampaikan, dana DBH Migas merupakan hak Riau. Apabila minyak dari Riau hampir habis demi menyumbangkan devisa negara.

"Itu hak kita, harus didesak supaya dibayarkan pusat. Kita harus berteriak dan kita harus bersama suarakan ini kepada pusat," ujar Ketua Fraksi Gerindra Sejahtera ini.

Sementara itu, Noviwaldy Jusman, Wakil Ketua DPRD Riau yang hadir dalam hearing mengatakan, seluruh elemen masyarakat Riau harus kompak agar apa yang menjadi hak Riau, dibayarkan pemerintah pusat.

"Kita di Riau semuanya harus kompak seperti Sumbar, mereka itu kompak baik pemerintah provinsi maupun DPR mereka sehingga mereka banyak dapat anggaran dari pusat," jelasnya. ***(ary)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Jelang Kampanye Terbuka, Bawaslu Bengkalis Ajak Kawal Pemilu
- DPTb Diplenokan, Bawaslu Bengkalis Sampaikan 5 Poin Rekomendasi ke KPU
- KPU Kuansing Pekerjakan Ratusan Masyarakat Lipat Surat Suara
- 'Diancam' Potong Tunjangan, ASN Ramai-ramai Hadiri Safari Dakwah TGB
- Soal Instruksi ASN Hadiri Acara TGB, Dewan Minta Sekdaprov Bijak
- BPN Prabowo-Sandi Sebut Safari Dakwah TGB ke Riau Berbau Politik
- Pemkab Absen, DPRD Kuansing Tunda Hearing Bahas Prolegda
- Gubri Ajak Kada di Riau Sukseskan Pemilu Serentak 2019
- Husaimi Yakini PPP Isi Posisi Wabup Kampar
- Tiga Caleg Golkar Berkampanye di Pangkalan Kerinci
- KPU Kota Pekanbaru Tuntaskan Verifikasi Faktual Temuan Data BPN 02
- Soal Ketum PPP Ditangkap KPK, ini Tanggapan DPW PPP Riau
- Bawaslu Inhu Temukan 68.000 Lebih Surat Suara Dapil 4 Rusak
- Dituding Tak Bermanfaat bagi Masyarakat,
DPRD Riau Panggil Empat Perusahaan di Inhu

- Bawaslu Sebut Kampanye Hitam Capres Mulai Meresahkan
- Ketua DPRD Kuansing Pimpin Ikrar Pileg dan Pilpres Damai
- Dikurangi Tersisa 300 Petugas, Pelipatan Surat Suara di KPU Kampar Kini Berjalan Tertib
- Bawaslu Pelalawan Temukan Ratusan Lembar Surat Suara Rusak
- KPU Bengkalis Laporkan 981 Surat Suara Ditemukan Rusak
- Sosialisasi Pemilu 2019, KPU Riau Gelar Lomba Mural


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com