Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Senin, 22 April 2019 21:52
SU, Sosok Wakil Bupati Inhil Yang Komunikatif dan Merakyat

Senin, 22 April 2019 21:27
Pemkab Kampar Pemegang Saham Ketiga di Bank Riaukepri, Ini Kata Bupati Kampar pada RUPS

Senin, 22 April 2019 20:08
Berasal dari Internal, OJK Serahkan Dua Nama Calon Direksi BRK ke Pemprov Riau

Senin, 22 April 2019 20:03
Bupati Inhil Pantau Pelaksanaan UNBK Jenjang SMP

Senin, 22 April 2019 18:29
Didukung Kepala Daerah dan Sejumlah Tokoh Berpengaruh, Jokowi-Ma'aruf Amin Kalah di Kuansing

Senin, 22 April 2019 18:20
Anggota KPPS Desa Kumantan Meninggal Dunia, KPU Kampar Sampaikan Belasungkawa

Senin, 22 April 2019 18:05
Palsukan Dokumen, Dua Tahanan Narkoba di Inhu Kabur dari Hotel

Senin, 22 April 2019 16:32
11.751 Pelajar SMP di Bengkalis Ikuti UN 2019

Senin, 22 April 2019 16:28
Sekda Rohul Tinjau Pelaksanaan UNBK 2019 di MTsN 3 Rohul dan SMPN 1 Rambah

Senin, 22 April 2019 16:24
Hadiri Perpisahan SMAN 1 Telukkuantan,
Ketua DPRD Kuansing Pesankan Para Siswa untuk Terus Berjuang


 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 12 Juli 2018 20:58
Masyarakat Pulau Birandang Minta Pemkab Kampar Serius Selesaikan Konflik Lahan dengan PT SPS

Masyarakat Pulau Birandang gerlar rapat mediasi dengan PT SPS di Disbun PKH Kampar. Pemerintah diminta serius menyelesaikan konflik lahan yang sedang terjadi.

BANGKINANG - Masyarakat Desa Pulau Birandang meminta Pemerintah Kabupaten Kampar benar-benar serius memperjuangkan nasib masyarakat Desa Pulau Birandang yang saat ini lahannya dikuasai oleh PT Surya Palma Sejahtera (SPS) tokoh pemuda Kabupaten Kampar asal Desa Pulau Birandang Rahmat Yani kepada riauterkini.com usai menghadiri rapat koordinasi dan mediasi persoalan masyarakat Desa Pulau Birandang dengan PT Surya Palma Sejahtera (SPS) di ruang rapat Disbun PKH Kampar, Kamis (12/7/2018).

"Masyarakat Desa Pulau Birandang berharap kepada Pemerintah Kabupaten Kampar agar serius menyelesaikan persoalan sangketa lahan antara masyrakat dengan pihak PT.SPS ini. Kami berharap agar cepat diselesaikan, sebab persoalan sangketa ini bukan hal yang baru, tapi ini sudah lama dan berlarut-larut tanpa ada kepastian konkrit buat masyarakat," tegas Rahmat.

Rapat mediasi ini dipimpin Kepala Disbun PKH H Bustan dan diikuti perwakilan masyarakat Pulau Birandang dan Kelompok Tani Masyarakat Desa Pulau Birandang (KTMDPB).

Rapat ini menghasilkan tiga poin kesimpulan yaitu pertama, pihak masyarakat Desa Pulau Birandang/kelompok tani sepakat menyerahkan dokumen-dokumen yang terkait dengan kepengurusan kelompok tani dan legalitas kepemilikan lahan yang dipermasalahkan pada Jum'at 13 Juli 2018.

Poin kedua, Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kampar akan meminta dokumen-dokumen atau legalitas yang dimiliki PT SPS.

Sedangkan poin ketiga menyebutkan, penetapan nama-nama dari perwakilan masyarakat atau kelompok tani sebanyak lima orang untuk penyelesaian permasalahan akan diserahkan pada Jum'at 13 Juli 2018.

Kesimpulan rapat ini ditandatangani Kepala Disbun PKH Kampar H Bustan, notulen Lukmanul Hakim dan enam orang perwakilan masyarakat Pulau Birandang yakni Ketua Kelompok Tani Salijus, Ketua Pemuda Hadi Al Muhajir, ninik mamak Nurdin, tokoh masyarakat M Rais, Ketua LPM Pulau Birandang Jalinis dan Pemuda Rahmat Yani.

Ketua Pemuda Hadi Al Muhajir ketika diminta tanggapannya mengenai hasil rapat ini mengatakan, rapat ini digelar Disbun PKH Kampar setelah mendapat disposisi dari Bupati Kampar. Sebelumnya masyarakat sudah tiga kali meminta kepada Bupati Kampar untuk menyelesaikan sengketa ini.

Selaku Ketua Pemuda Pulau Birandang ia meminta Pemkab Kampar serius menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat dengan perusahaan yakni PT SPS. "Dari tahun 1998 gejolak ini belum selesai. Kami berharap dibawah kepemimpinan Bapak Azis-Catur persoalan ini selesai dan kami masyarakat mendapatkan hak kami," tegas Hadi.

Sejauh ini masyarakat belum pernah menikmati hasil pola bapak angkat dengan PT Erind Perkasa yang dalam perjalanannya berpindah penguasaannya kepada PT SPS.

Ia menambahkan, masyarakat minta pengukuran ulang lahan yang dikuasai PT SPS. Luas lahan yang dimiliki masyarakat 1.300 hektare. Namun PT SPS mengakui memiliki lahan 502 hektare.

Masyarakat yang berjuang selalu diintimidasi perusahaan. Saat ini salah seorang tokoh masyarakat M Rais sedang menjalani proses hukum karena diadukan ke polisi dengan tuduhan pencurian buah, padahal rumah dan kebun Rais ada di lahan itu.

Seperti diberitakan sebelumnya, akibat perlakuan perusahaan, DPRD Kabupaten Kampar pernah turun ke lokasi lahan yang dikuasai PT SPS pada akhir September 2017 lalu.

Diantara anggota DPRD yang turun anggota Komisi I DPRD Repol dua anggota dewan dari daerah pemilihan I Suharmi Hasan dan H Syahrul Aidi Ma'azat.

Sebelum mengambil titik koordinat di lahan. kebun PT SPS dan yang dimiliki masyarakat, anggota dewan melakukan pertemuan singkat di kantor kebun PT SPS. Mereka diterima Manajer PT SPS Syaiful Bahri dan beberapa staf. Tak lama kemudian mereka langsung menuju kebun dan mengambil titik koordinat di beberapa titik.

Sesekali terdengar perdebatan hangat antara anggota dewan, masyarakat dan pihak perusahaan. Di beberapa titik, masyarakat menyebutkan bahwa lahan yang kini ditanami kelapa sawit oleh PT SPS adalah lahan pola KKPA yang gagal antara masyarakat dengan PT Erind Perkasa.

Suharmi Hasan dalam pertemuan itu minta pihak perusahaan harus hadir pada pemanggilan ketiga dari DPRD Kampar pada Senin (2/10/2017). Dua kali pemanggilan sebelumnya perusahaan ini mangkir untuk mengikuti hearing.

Ia menyampaikan, peninjauan ke lahan PT SPS ini karena masyarakat sering mengadu kepada dewan soal lahan yang dikuasai PT SPS.

H Syahrul Aidi dalam kesempatan ini mempertanyakan informasi take over lahan yang dihibahkan ninik mamak dari PT Erind Perkasa ke PT SPS.

Menanggapi berbagai pertanyaan anggota dewan, Manajer Kebun PT SPS Syaiful Bahri menyampaikan, diawal operasional, PT Erind Perkasa mendapatkan hibah lahan 898 hektare, tapi tidak terkuasai seluruhnya. Karena yang tergarap hanya 502,9 hektare.

Ia mengakui total lahan yang dimiliki sekarang 613 hektare karena ada masyarakat yang menjual lahan kepada SPS.

Mengenai izin, SPS telah mengurus izin tahun 2014 lalu dan izinnya sudah keluar, baik izin usaha perkebunan, izin lokasi dan izin pertimbangan teknis.*(man)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Didukung Kepala Daerah dan Sejumlah Tokoh Berpengaruh, Jokowi-Ma'aruf Amin Kalah di Kuansing
- PPK Mandau Akui Banyak Kekurangan di Pemilu 2019
- KPK Ingatkan Komitmen Pemprov Riau Cegah Korupsi
- Singingi Hilir Jadi Lumbung Suara Banteng untuk Pilpres
- Bawaslu : Otak atik Suara Peserta Pemilu, Bisa Dipidana
- Petugas Pemilu yang Berkorban
- PKS Riau Panen Kursi di Tiga Parlemen
- DPC Partai Demokrat Dumai Dikabarkan Dapat 5 Kursi Legislatif
- Bawaslu Riau Resmi Rokemendasikan 112 TPS PSU dan PSL
- Tentang PSU/PSL, KPU Belum Terima Rekomendasi Resmi
- Viral di Medsos Suara Prabowo Hilang 100,
KPU Dumai Akui Salah dan Minta Maaf

- Bawaslu Riau Rekomendasikan 98 TPS Gelar PSL dan PSU
- Melalui Teleconference, Bupati Kampar Laporkan Pemilu di Kampar Aman dan Lancar
- Teleconference Bersama Kemendagri,
Gubri Laporkan Situasi Pasca Pemilu Hingga Kekurangan Surat Suara

- Bawaslu Rohul Sebut Pemilih DPKtb Membludak di Pemilu 2019, Tapi Surat Suara Terbatas
- Laporkan Hasil Pemilu, Sekda Pelalawa Video Conference Bersama Pemprov Riau
- Hasil Sementara, Prabowo-Sandi Menang di Pelalawan
- Pasca Qiuck Count Pilpres, Polda Riau Imbau Masyarakat Jangan Terprovokasi
- Bawaslu Rekomendasikan PSU di 7 TPS di Riau
- Coblos Surat Suara Pilpres 20 Lembar, Pemuda Ini Harus Berurusan dengan Bawaslu Kampar


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com