Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 19 Januari 2019 14:05
Pemkab Inhil Audiensi ke Kemenristek Dikti,
Pusat Akan Jadikan Inhil Kluster Kelapa Nasional


Sabtu, 19 Januari 2019 14:01
Satu 'Kurir' Sabu 10 Kg di Bengkalis Bebas dari Pidana Mati

Jum’at, 18 Januari 2019 21:51
Pemkab Kuansing Jajaki Kerjasama Membatik ke Balai Industri Padang

Jum’at, 18 Januari 2019 21:34
Belum Miliki Identitas, Seribuan Napi Lapas Bengkalis Jadi Target Rekam KTP El

Jum’at, 18 Januari 2019 19:02
Plt Bupati Kampar Serahkan DPA 2019 kepada Seluruh OPD

Jum’at, 18 Januari 2019 18:55
Ditangkap Setelah Anak Lahir, Pemuda Setubuhi Anak Bawah Umur di Rohul Diciduk Polisi

Jum’at, 18 Januari 2019 18:35
Dandim 0314 Silahturahmi ke Kantor Bupati Inhil

Jum’at, 18 Januari 2019 17:33
Tak Terdaftar di DPT di seluruh Indonesia,
Warga Pertanyakan Keabsahan Identitas Calon Anggota KPU Bengkalis Subhan Eka Putra


Jum’at, 18 Januari 2019 16:54
BPH Migas Beri Lampu Hijau, Meranti Bisa Jadi Kota Jargas

Jum’at, 18 Januari 2019 16:50
Sepanjang 2019, BRG Targetkan Restorasi 143.000 Hektare Gambut Konsesi Perusahaan Riau

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 16 Juli 2018 21:09
Revisi Tatib Dewan DPRD Riau Segera Disahkan

Ketua Badan Perda DPRD Riau sebut revisi Tatib Dewan dalam waktu dekat dapat disahkan. Tatib menyesuaikan PP Nomor 12 Tahun 2018.

Riauterkini-PEKANBARU- Revisi Tata Tertib (Tatib) DPRD Riau tengah dibahas oleh anggota DPRD Riau. Salah satunya, tentang tugas pokok dan fungsi anggota dewan.

"Kita saat ini tengah bahas revisi Tatib dewan. Menyesuaikan dengan PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan Tatib dewan," kata Sumiyanti, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Riau kepada riauterkinicom, Senin (16/07/18).

Salah satu poin yang dibahas yakni, jadwal rapat yang ada di dewan. Sebelumnya, anggota dewan tidak diperkenankan mengadakan rapat di luar hari kerja.

"Nah kalau sekarang, anggota dewan boleh mengadakan rapat di luar hari kerja. Dengan catatan berbagai pertimbangan, misalnya rapat dengan agenda sesuatu yang sifatnya mendesak," jelasnya.

Selain itu, setiap Perda APBD Murni atau Perubahan yang sudah diverifikasi Kemendagri, maka akan dibahas kembali oleh anggota Banggar DPRD Riau dan TAPD Riau.

"Kalau yang sekarang, pembahasannya langsung melibatkan kepala daerah. Sebenarnya pembahasan revisi ini berkaitan dengan regulasi yang baru," jelasnya.

Masa kerja untuk menyelesaikan satu Raperda pun juga masuk dalam pembahasan revisi. Dulu, masa kerja anggota Pansus dalam menyelesaikan satu Raperda hanya 6 hari kerja.

"Dengan Tatib yang baru, masa kerja menyelesaikan satu Raperda bisa satu tahun. Kalau produk hukum di luar Raperda, itu hanya butuh waktu 60 hari kerja, seperti menyelesaikan Tatib ini," terangnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, dalam waktu dekat, revisi Tatib sudah bisa dibawa ke dalam rapat paripurna untuk kemudian disahkan oleh anggota DPRD Riau. ***(ary)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Tak Terdaftar di DPT di seluruh Indonesia,
Warga Pertanyakan Keabsahan Identitas Calon Anggota KPU Bengkalis Subhan Eka Putra

- Ketua RT/RW di Bengkalis Harus Jadi Penggerak Goro dan Kamtibmas dan Corong Pemerintah
- Banyak Jalan Rusak, Komisi III DPRD Inhil Mengadu ke Dewan Provinsi
- Caleg DPR-RI Ramli FE Dirikan Posko Pemenangan di Sorek
- Legislator Kuansing Minta Pemerintah Tambah Mesin Cetak e-KTP
- Dipimpin Arsadianto Rachman, Relawan Bravo 5 se-Riau Resmi Dikukuhkan
- Luhut Panjaitan: Pelantikan Syamsuar 19 Februari
- Tingkatkan Partisipasi Pemilih, KPU Bengkalis Siapkan 55 Relawan Demokrasi ke Masyarakat
- RKA Dinas dalam Proses, APBD 2019 Kuansing Belum Bisa Digunakan
- Bawaslu Bengkalis Akan Rekrut 1.800 Pengawas TPS Pileg dan Pilpres 2019
- Yayasan Bening Nusantara Laporkan Panitia Pilkades Bonai ke Polres Rohul
- Politisi PDIP Sesalkan Langkah PLN Padamkan Lampu Jalan di Rengat
- Berkunjung ke KPU Kampar, KAMMI Ingatkan KPU Jaga Integritas 
- Rangkaian Agenda Kunker Kemenkomaritim di Pelalawan
- Putuskan PJU Jelang Pilpres, PLN Area Rengat Dinilai Lakukan Pembusukan Secara Politis
- Terkait Posisi Wabup, Pemprov Segera Surati Pemkab Rohul
- Tak Berdasar, Pemprov Riau Anggap Pernyataan Ketua GP Ansor Angin Lalu
- BKPP Umumkan 27 Nama Pejabat yang Lulus Lelang 17 Jabatan PTP Bengkalis 2018
- Caleg DPR RI Sayed Abubakar Assegaf Sampaikan 14 Program Prioritas Partai Demokrat di Dumai
- Ketua DPC PD Dumai Eko Suharjo: Jangan Mau Dihargai seperti Harga Binatang


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com