Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Senin, 22 April 2019 21:52
SU, Sosok Wakil Bupati Inhil Yang Komunikatif dan Merakyat

Senin, 22 April 2019 21:27
Pemkab Kampar Pemegang Saham Ketiga di Bank Riaukepri, Ini Kata Bupati Kampar pada RUPS

Senin, 22 April 2019 20:08
Berasal dari Internal, OJK Serahkan Dua Nama Calon Direksi BRK ke Pemprov Riau

Senin, 22 April 2019 20:03
Bupati Inhil Pantau Pelaksanaan UNBK Jenjang SMP

Senin, 22 April 2019 18:29
Didukung Kepala Daerah dan Sejumlah Tokoh Berpengaruh, Jokowi-Ma'aruf Amin Kalah di Kuansing

Senin, 22 April 2019 18:20
Anggota KPPS Desa Kumantan Meninggal Dunia, KPU Kampar Sampaikan Belasungkawa

Senin, 22 April 2019 18:05
Palsukan Dokumen, Dua Tahanan Narkoba di Inhu Kabur dari Hotel

Senin, 22 April 2019 16:32
11.751 Pelajar SMP di Bengkalis Ikuti UN 2019

Senin, 22 April 2019 16:28
Sekda Rohul Tinjau Pelaksanaan UNBK 2019 di MTsN 3 Rohul dan SMPN 1 Rambah

Senin, 22 April 2019 16:24
Hadiri Perpisahan SMAN 1 Telukkuantan,
Ketua DPRD Kuansing Pesankan Para Siswa untuk Terus Berjuang


 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 7 Agustus 2018 10:16
Nyaleg, KPU Pelalawan Sebut Pegawai Honor tak Harus Mundur

Polemik pegawai honor ikut Pileg tak perlu diperpanjang. KPU Pelalawan menyatakan mereka tak harus mengundurkan diri.

Riauterkini-PANGKALANKERINCI- KPU Pelalawan bersikukuh pada peraturan KPU nomor 20 tahun 2018, tidak ada sama sekali menyebutkan bahwasanya, tenaga honorer yang digaji dari dana APBD tidak harus mundur dari jabatan ketika menyaleg.

Penegasan tersebut menjawab imbauan pemerintah daerah kabupaten Pelalawan mendesak pegawai hononer harus mundur jika mencaleg.

Demikian disampaikan ketua KPU Pelalawan Asmadi, MH kepada riauterkini.com, Selasa (7/8/18). "Sama sekali di Peraturan KPU nomor 20 2018, tidak ada menjelaskan bahwasanya, pegawai honorer harus mundur," tegas Asmadi.

Tidak itu saja, tambahnya, melalui surat resmi KPU Republik Indonesia nomor 748 tidak ada juga menjelaskan ikhwal tenaga honorer ini mencalonkan diri sebagai caleg harus mundur.

Ketika ditanya imbauan bupati Pelalawan mendesak pegawai honorer harus mengundurkan diri jika mencaleg, Asmadi menjawab itu adalah kewenangan dan kebijakan pemda itu sendiri.***(feb)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Didukung Kepala Daerah dan Sejumlah Tokoh Berpengaruh, Jokowi-Ma'aruf Amin Kalah di Kuansing
- PPK Mandau Akui Banyak Kekurangan di Pemilu 2019
- KPK Ingatkan Komitmen Pemprov Riau Cegah Korupsi
- Singingi Hilir Jadi Lumbung Suara Banteng untuk Pilpres
- Bawaslu : Otak atik Suara Peserta Pemilu, Bisa Dipidana
- Petugas Pemilu yang Berkorban
- PKS Riau Panen Kursi di Tiga Parlemen
- DPC Partai Demokrat Dumai Dikabarkan Dapat 5 Kursi Legislatif
- Bawaslu Riau Resmi Rokemendasikan 112 TPS PSU dan PSL
- Tentang PSU/PSL, KPU Belum Terima Rekomendasi Resmi
- Viral di Medsos Suara Prabowo Hilang 100,
KPU Dumai Akui Salah dan Minta Maaf

- Bawaslu Riau Rekomendasikan 98 TPS Gelar PSL dan PSU
- Melalui Teleconference, Bupati Kampar Laporkan Pemilu di Kampar Aman dan Lancar
- Teleconference Bersama Kemendagri,
Gubri Laporkan Situasi Pasca Pemilu Hingga Kekurangan Surat Suara

- Bawaslu Rohul Sebut Pemilih DPKtb Membludak di Pemilu 2019, Tapi Surat Suara Terbatas
- Laporkan Hasil Pemilu, Sekda Pelalawa Video Conference Bersama Pemprov Riau
- Hasil Sementara, Prabowo-Sandi Menang di Pelalawan
- Pasca Qiuck Count Pilpres, Polda Riau Imbau Masyarakat Jangan Terprovokasi
- Bawaslu Rekomendasikan PSU di 7 TPS di Riau
- Coblos Surat Suara Pilpres 20 Lembar, Pemuda Ini Harus Berurusan dengan Bawaslu Kampar


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com