Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Senin, 22 Oktober 2018 07:17
Peringati HUT ke-54 Golkar di Kuansing Digelar di Desa Terisolir

Ahad, 21 Oktober 2018 22:18
Mahasiswa Kuansing Juara Bulutangkis di Padang

Ahad, 21 Oktober 2018 19:58
Pemprov dan Tim Transisi Kaji Program Pendidikan dan Kesehatan Gratis

Ahad, 21 Oktober 2018 19:11
Todongkan Senpi, Perampok di Kuansing Gasak Uang Ratusan Juta dan Perhiasan

Ahad, 21 Oktober 2018 19:06
Akibat Tumpukan Arus weekend, Polisi Kerja Kerasa Urai Kemacetan di Jalur Lintas Duri - Dumai

Ahad, 21 Oktober 2018 16:40
Pemprov Riau dan Tim Transisi Kembali Bertemu Bahas Usulan Program Gubri Terpilih

Ahad, 21 Oktober 2018 15:54
Rebutkan Hadiah Mobil,
Seribuan Peserta Ikuti Lomba Memancing HUT TNI di Bengkalis


Ahad, 21 Oktober 2018 14:54
Trail Runners Pekanbaru Iringi Event Sepeda Nusantara Etape Pekanbaru

Ahad, 21 Oktober 2018 14:47
Dikepung Macet, Pagi Ini Antrean di Duri Capai 20 Kilometer

Ahad, 21 Oktober 2018 14:41
Tinggalkan Sepucuk Surat untuk Suami,
IRT di Rohul Ditemukan Tergantung di Perumahan‎ PT RAKA Desa Pauh


 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 7 Agustus 2018 18:16
Tanggapan Anggota Dewan Nazzarudin Arnazh Terkait Polemik Pegawai Honorer Menyaleg

Polemik tenaga honorer di Pelalawan yang mencaleg menjadi perhatian. Dewan memberikann solusi jalan tengah dengan memberikan hak cuti.

Riauterkini-PANGKALANKERINCI- Tampaknya, pegawai honorer yang ikut mencaleg 2019 menjadi polemik antara KPU dan Pemda Pelalawan. KPU menegaskan tidak harus mundur lantaran tidak ada tertuang di Peraturan KPU itu sendiri.

Sementera Pemda bersikukuh, pegawai dilingkungan pemda Pelalawan yang sudah terlanjur mencaleg diminta mundur dengan alasan digaji memakai duit negara.

Ditengah pro dan kontra pemda dan KPU tersebut ditanggapi serius oleh anggota DPRD Pelalawan dari Fraksi PAN, Nazzarudin Arnazh. Dengan dalil Undang-undang maupun PKPU ia menyampaikan pendapatnya.

"Terkait dengan penjelasan yang disampaikan oleh KPUD Pelalawan, menyikapi imbauan bupati Pelalawan tentang tenaga honorer yang mencaleg untuk mundur. Memang diperaturan yang ada baik di UU maupun PKPU tidak ada mengatur, tapi perlu kita simak terhadap peraturan yang ada, bahwa di pasal yang mengatur persyaratan pasal 159 UU Pemilu 2019," terang Nazzarudin Arnazh, kepada riauterkini.com, Selasa (7/8/18).

Bila disimak dari pasal 159 UU Pemilu tahun 2019 huruf k, kata politisi Partai PAN ini menjelaskan bahwa mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur negeri sipil negara, anggota TNI, anggota Polri, direksi komesaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak bisa ditarik kembali.

"Memang tidak ada menyebut tenaga honorer harus mengundurkan diri, tapi setiap individu yang sumber pendapatannya dari keuangan negara, itukan oleh UU Pemilu diminta mengundurkan diri. Nah, tenaga honor pendapatannya bersumber dari keuangan negara," tegasnya.

Namun demikian ditengah pro dan kontra tersebut tambah Nazzarudin Arnazh, pemda harus mengambil langkah bijak terhadap fenomena ini. Mungkin bisa saja untuk sementaa tenaga honorer yang mencaleg ini dicutikan dulu tanpa digaji, setelah tahapan Pemilu nanti usai, bagi yang belum beruntung barangkali bisa dipekerjakan kembali sebagai tenaga honorer.

"Setidaknya, ini jalan tengah yang saya tawarkan tawarkan terhadap persoalan tersebut," tandasnya.***(feb)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Peringati HUT ke-54 Golkar di Kuansing Digelar di Desa Terisolir
- Pemprov Riau dan Tim Transisi Kembali Bertemu Bahas Usulan Program Gubri Terpilih
- Bawaslu Gelar Sosialisasi AP-HPA di Area CFD
- Dugaan Kecurangan RPAPBD Kuansing 2018,
Pengamat Ekonomi Riau: Hubungan Harmonis Ekeskutif dan Legislatif Akan Terpengaruh

- Wabup Inhil Resmi Menutup Penyelenggaraan MTQ ke 48 Tahun 2018
- Singgung Soal Pergantian Sekdako Pekanbaru,
Azharisman Rozie Sebut JTP Minimal Dua Tahun Bisa Dievaluasi dan Diganti

- Begini Harunya Pisah Sambut Dandim 0313/KPR di Rumah Dinas Bupati Rohul
- DPRD Riau Sambut Baik Upaya Penghapusan Denda Pajak Kenderaan Bermotor
- Demo di Tugu Zapin,
Belasan Massa Pendukung Jokowi tak Mau Disebut Bayaran

- Komisi III DPRD Riau Usulkan Raperda Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
- Sukiman Mengaku Tak Datang dan Tak Tandatangani Dokumen Dukungan
- Penuhi Panggilan Bawaslu Riau, Bupati Rohul Dicecar 33 pertanyaan
- Lagi, Kada Tak Hadir Penuhi Panggilan Bawaslu
- Bupati Rohul Ajukan Tiga Ranperda ke DPRD, Salah Satunya Rancangan APBD 2019
- Pemko dan Bawaslu Pekanbaru akan Sosialisasi Gerakan AP-HPA di Arena CFD
- Hasilkan Tiga Poin Kesepakatan, Komisi V DPRD Riau Sebut PT Ricky Salah
- Bahas Tata Cara Rapat Banggar, Sekwan DPRD Batang Hari Jambi Berguru ke Kuansing
- Ketua LSM Permata Kuansing Minta Penegak Hukum Usut Pidana Umum APBDP Kuansing
- Panggilan Diabaikan, Bawaslu Panggil Ulang Kepala Daerah Deklarasi Dukung Jokowi
- Efek Masuknya Visi Misi Gubernur Terpilih, Anggaran Jalan di Rohil Dicoret


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com