Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Ahad, 19 Agustus 2018 12:58
Kembali Membara, BPBD Curiga Kebakaran Lahan di Lubuk Gaung Disengaja

Ahad, 19 Agustus 2018 11:07
Jelang Wukuf, JCH Pelalawan Gelar Doa Bersama

Ahad, 19 Agustus 2018 11:02
Tanding Persahabatan, Gapul FC Pelalawan Atasi Tuan Rumah Bengkalis 'Old Star' 

Ahad, 19 Agustus 2018 10:32
Satelit Terra Aqua Pantau 68 Titik Api di Riau

Ahad, 19 Agustus 2018 10:21
Ikatan Keluarga Besar SMPN 5 Pekanbaru Galang Bantuan Gempa Lombok

Senin, 11 Juni 2018 10:14
Bupati Sukiman Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama Masyarakat Rohul di Pekanbaru

Sabtu, 18 Agustus 2018 22:29
Tampil Lebih Macho, Capella Honda Luncurkan New Honda CB150R Streetfire di Riau

Sabtu, 18 Agustus 2018 18:54
70 Hotspot di Sumatera 50 Diantaranya Ada di Riau

Sabtu, 18 Agustus 2018 16:48
KPU Riau Tetapkan 28 Bakal Calon Anggota DPD

Sabtu, 18 Agustus 2018 14:00
Merdeka, Kemeriahan HUT ke-73 RI di SMAN 8 Mandau, Bengkalis

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 7 Agustus 2018 18:16
Tanggapan Anggota Dewan Nazzarudin Arnazh Terkait Polemik Pegawai Honorer Menyaleg

Polemik tenaga honorer di Pelalawan yang mencaleg menjadi perhatian. Dewan memberikann solusi jalan tengah dengan memberikan hak cuti.

Riauterkini-PANGKALANKERINCI- Tampaknya, pegawai honorer yang ikut mencaleg 2019 menjadi polemik antara KPU dan Pemda Pelalawan. KPU menegaskan tidak harus mundur lantaran tidak ada tertuang di Peraturan KPU itu sendiri.

Sementera Pemda bersikukuh, pegawai dilingkungan pemda Pelalawan yang sudah terlanjur mencaleg diminta mundur dengan alasan digaji memakai duit negara.

Ditengah pro dan kontra pemda dan KPU tersebut ditanggapi serius oleh anggota DPRD Pelalawan dari Fraksi PAN, Nazzarudin Arnazh. Dengan dalil Undang-undang maupun PKPU ia menyampaikan pendapatnya.

"Terkait dengan penjelasan yang disampaikan oleh KPUD Pelalawan, menyikapi imbauan bupati Pelalawan tentang tenaga honorer yang mencaleg untuk mundur. Memang diperaturan yang ada baik di UU maupun PKPU tidak ada mengatur, tapi perlu kita simak terhadap peraturan yang ada, bahwa di pasal yang mengatur persyaratan pasal 159 UU Pemilu 2019," terang Nazzarudin Arnazh, kepada riauterkini.com, Selasa (7/8/18).

Bila disimak dari pasal 159 UU Pemilu tahun 2019 huruf k, kata politisi Partai PAN ini menjelaskan bahwa mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur negeri sipil negara, anggota TNI, anggota Polri, direksi komesaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak bisa ditarik kembali.

"Memang tidak ada menyebut tenaga honorer harus mengundurkan diri, tapi setiap individu yang sumber pendapatannya dari keuangan negara, itukan oleh UU Pemilu diminta mengundurkan diri. Nah, tenaga honor pendapatannya bersumber dari keuangan negara," tegasnya.

Namun demikian ditengah pro dan kontra tersebut tambah Nazzarudin Arnazh, pemda harus mengambil langkah bijak terhadap fenomena ini. Mungkin bisa saja untuk sementaa tenaga honorer yang mencaleg ini dicutikan dulu tanpa digaji, setelah tahapan Pemilu nanti usai, bagi yang belum beruntung barangkali bisa dipekerjakan kembali sebagai tenaga honorer.

"Setidaknya, ini jalan tengah yang saya tawarkan tawarkan terhadap persoalan tersebut," tandasnya.***(feb)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- KPU Riau Tetapkan 28 Bakal Calon Anggota DPD
- Peringati HUT ke-73 RI, PDIP Riau Ajak Syukuri Kemerdekaan
- Gelar Muscab I, Arbi Hidayat Terpilih Ketua PC Sapma PP Pekanbaru
- Gerindra Targetkan 75 Persen Suara Kemenangan Prabowo-Sandiaga Uno di Riau
- Sambil Makan Siang Sekda dan Ketua DPRD Kuansing Sharing Masalah Daerah
- Sukses jadi Legislator, M Adil Ajak Istri dan Anaknya Nyaleg
- Wamen ESDM Setuju BUMD Riau Dilibatkan Kelola Blok Rokan
- ‎Membelot dari Hanura ke PKB,
Kecewa dengan Ketum DPP, Alasan Muhammad Adil Pindah Partai di Pileg 2019

- Mantan Ketua HMI Kuansing: Pernyataan Ketua Bawaslu Riau Tidak Rasional dan Inkonstitusional
- Kontrak Media tak Transparan, Dewan Siap Panggil Kominfo Kuansing
- Neno Warisman Bakal Semangati Deklarasi #2019GantiPresiden di Pekanbaru
- Tiga Hari DCS Ditetapkan, KPU Kuansing Baru Terima Tanggapan Melalui Telpon
- Bahas Pengelolaan Blok Rokan, LAMR Diterima Kementerian ESDM
- Gubri Ikut Pileg 2019, DPRD Riau Belum Terima Surat Penguduran Diri
- Melihat Nama Gubri dan Keluarganya di DCS untuk Pileg 2019
- Pemkab dan DPRD Bengkalis Sepakat, 'Tunda Bayar' ADD 2017
- Kunjungi Rohul, Bagus Santoso Disambut Warga 45 Desa Asal Boyolali
- Loloskan 916 Bacaleg,  KPU Beri Warga Waktu 12-21 Agustus Tanggapinya 
- Pelantikan Pejabat Pratama di Pemkab Kuansing Tunggu Laporan KASN
- Banyak yang Gagal, Fraksi Hanura DPRD Kuansing Minta Bupati Evaluasi OPD


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com