Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Selasa, 22 Januari 2019 22:09
Disaksikan Bupati Harris, Pengurus PGRI Kecamatan Ukui Dilantik

Selasa, 22 Januari 2019 22:03
Tuntutan Tak Dipenuhi, Kepala BPN Riau Dianggap Kangkangi Perintah Presiden Jokowi

Selasa, 22 Januari 2019 21:37
Mahasiswa Siap Kawal Proses Hukum Dugaan Mesum Oknum Dewan Kuansing

Selasa, 22 Januari 2019 21:14
Bupati Inhil Lepas Ekspor Perdana Siput Menuju Negeri Jiran, Malaysia

Selasa, 22 Januari 2019 21:11
DMIJ Plus Terintegrasi, Role Model Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan

Selasa, 22 Januari 2019 21:06
Silaturrahmi Kerakyatan, Ribuan Masyarakat Padati Kediaman Kordias Pasaribu

Selasa, 22 Januari 2019 18:13
Dikukuhkan Jadi Komut, Masperi Diberi Amanah Kembangkan PT Jamkrida

Selasa, 22 Januari 2019 18:10
Tak Hadir Acara Seminar ISEI, Pimpinan DPRD Riau Punya Alasan

Selasa, 22 Januari 2019 18:07
Masuki Era Industri 4.0, Perusahaan Terapkan Zero Fatality

Selasa, 22 Januari 2019 17:19
BC Bengkalis Amankan Pompong Beruatan Ribuan Kayu Teki

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Selasa, 7 Agustus 2018 18:16
Tanggapan Anggota Dewan Nazzarudin Arnazh Terkait Polemik Pegawai Honorer Menyaleg

Polemik tenaga honorer di Pelalawan yang mencaleg menjadi perhatian. Dewan memberikann solusi jalan tengah dengan memberikan hak cuti.

Riauterkini-PANGKALANKERINCI- Tampaknya, pegawai honorer yang ikut mencaleg 2019 menjadi polemik antara KPU dan Pemda Pelalawan. KPU menegaskan tidak harus mundur lantaran tidak ada tertuang di Peraturan KPU itu sendiri.

Sementera Pemda bersikukuh, pegawai dilingkungan pemda Pelalawan yang sudah terlanjur mencaleg diminta mundur dengan alasan digaji memakai duit negara.

Ditengah pro dan kontra pemda dan KPU tersebut ditanggapi serius oleh anggota DPRD Pelalawan dari Fraksi PAN, Nazzarudin Arnazh. Dengan dalil Undang-undang maupun PKPU ia menyampaikan pendapatnya.

"Terkait dengan penjelasan yang disampaikan oleh KPUD Pelalawan, menyikapi imbauan bupati Pelalawan tentang tenaga honorer yang mencaleg untuk mundur. Memang diperaturan yang ada baik di UU maupun PKPU tidak ada mengatur, tapi perlu kita simak terhadap peraturan yang ada, bahwa di pasal yang mengatur persyaratan pasal 159 UU Pemilu 2019," terang Nazzarudin Arnazh, kepada riauterkini.com, Selasa (7/8/18).

Bila disimak dari pasal 159 UU Pemilu tahun 2019 huruf k, kata politisi Partai PAN ini menjelaskan bahwa mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur negeri sipil negara, anggota TNI, anggota Polri, direksi komesaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak bisa ditarik kembali.

"Memang tidak ada menyebut tenaga honorer harus mengundurkan diri, tapi setiap individu yang sumber pendapatannya dari keuangan negara, itukan oleh UU Pemilu diminta mengundurkan diri. Nah, tenaga honor pendapatannya bersumber dari keuangan negara," tegasnya.

Namun demikian ditengah pro dan kontra tersebut tambah Nazzarudin Arnazh, pemda harus mengambil langkah bijak terhadap fenomena ini. Mungkin bisa saja untuk sementaa tenaga honorer yang mencaleg ini dicutikan dulu tanpa digaji, setelah tahapan Pemilu nanti usai, bagi yang belum beruntung barangkali bisa dipekerjakan kembali sebagai tenaga honorer.

"Setidaknya, ini jalan tengah yang saya tawarkan tawarkan terhadap persoalan tersebut," tandasnya.***(feb)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Silaturrahmi Kerakyatan, Ribuan Masyarakat Padati Kediaman Kordias Pasaribu
- Tak Hadir Acara Seminar ISEI, Pimpinan DPRD Riau Punya Alasan
- Serahkan Kartu PIP,
Legislator Jon Erizal Minta Pemerintah Tingkatkan Porsi PIP untuk Sekolah Agama di Riau

- APBD Riau 2019 tak Akomodir Program Gubri Terpilih, Gubri dan Sekda Salahkan DPRD
- Disesalkan, DPRD Riau tak Hadiri Bedah APBD 2019
- DPRD Riau Sebut Ada Indikasi Kecurangan Perusahaan Terhadap Pajak Air Permukaan
- Idris Laena Puji Kepemimpinan Sukarmis Selama Dua Periode
- Gunakan Truk Khusus, Bawaslu Bengkalis Bongkar Paksa APK Billboard
- Caleg PBB Riau Deklarasikan Dukungan untuk Prabowo-Sandi
- Gelar Kampanye Terselubung, Caleg Dapil II Terancam Setahun Penjara
- Bawaslu Riau Kembali Tertibkan APK
- Pimpinan Tak Datang, Rapat Paripurna DPRD Riau Terpaksa Ditunda
- Silaturrahmi ke Warga Duri, Septian Nugraha Tegaskan Nyaleg Demi Kepentingan Publik
- Serap Aspirasi, Caleg DPR RI Ini Blusukan hingga ke Pelosok Pelalawan
- Syamsuar Dapat Laporan, Ada Oknum Menjual Namanya untuk Jabatan dan Proyek
- Tak Terdaftar di DPT di seluruh Indonesia,
Warga Pertanyakan Keabsahan Identitas Calon Anggota KPU Bengkalis Subhan Eka Putra

- Ketua RT/RW di Bengkalis Harus Jadi Penggerak Goro dan Kamtibmas dan Corong Pemerintah
- Banyak Jalan Rusak, Komisi III DPRD Inhil Mengadu ke Dewan Provinsi
- Caleg DPR-RI Ramli FE Dirikan Posko Pemenangan di Sorek
- Legislator Kuansing Minta Pemerintah Tambah Mesin Cetak e-KTP


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com