Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Selasa, 22 Januari 2019 22:09
Disaksikan Bupati Harris, Pengurus PGRI Kecamatan Ukui Dilantik

Selasa, 22 Januari 2019 22:03
Tuntutan Tak Dipenuhi, Kepala BPN Riau Dianggap Kangkangi Perintah Presiden Jokowi

Selasa, 22 Januari 2019 21:37
Mahasiswa Siap Kawal Proses Hukum Dugaan Mesum Oknum Dewan Kuansing

Selasa, 22 Januari 2019 21:14
Bupati Inhil Lepas Ekspor Perdana Siput Menuju Negeri Jiran, Malaysia

Selasa, 22 Januari 2019 21:11
DMIJ Plus Terintegrasi, Role Model Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan

Selasa, 22 Januari 2019 21:06
Silaturrahmi Kerakyatan, Ribuan Masyarakat Padati Kediaman Kordias Pasaribu

Selasa, 22 Januari 2019 18:13
Dikukuhkan Jadi Komut, Masperi Diberi Amanah Kembangkan PT Jamkrida

Selasa, 22 Januari 2019 18:10
Tak Hadir Acara Seminar ISEI, Pimpinan DPRD Riau Punya Alasan

Selasa, 22 Januari 2019 18:07
Masuki Era Industri 4.0, Perusahaan Terapkan Zero Fatality

Selasa, 22 Januari 2019 17:19
BC Bengkalis Amankan Pompong Beruatan Ribuan Kayu Teki

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 10 Agustus 2018 14:17
Legislator Bagus Santoso: Sudah Saatnya Blok Rokan Dikelola Daerah

Para politikus Riau terus menggulirkan wacana pengelolaan Blok Rokan oleh daerah. Inilah kesempatannya.

Riauterkini-PEKANBARU- Dorongan agar Blok Rokan tahun 2021 mendatang dikelola BUMD terus digulirkan oleh wakil rakyat di DPRD Riau. Salah satunya, Bagus Santoso, anggota DPRD Riau dari PAN.

"Sudah saatnya BUMD atau daerah yang mengelola Blok Rokan itu. Inilah kesempatannya," kata Bagus Santoso kepada riauterkinicom, Jumat (10/08/18).

Anggota Komisi II DPRD Riau ini sangat mendukung adanya aksi dari mahasiswa yang menyatakan sudah saatnya daerah mengelola Blok Rokan, bukan Pertamina.

"Di usia 61 tahun (Provinsi Riau,red), sudah saatnya pusat memberikan kado cantik dengan mempercayakan pengelolaan Blok Rokan kepada daerah," ujarnya.

Kendati pemerintah pusat sudah menunjuk Pertamina, namun penunjukan tersebut bisa saja berubah. Salah satu penyebabnya, pemerintah pusat dianggap sudah melanggar Undang-undang tentang Migas.

"Dalam Undang-undang itu dijelaskan, pemerintah pusat mesti melakukan konsultasi dengan daerah sebelum memutuskan pengelolaan Blok Rokan diberikan kepada siapa. Hari ini, konsultasi itu yang tidak dilakukan," jelasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, masih banyak putra Riau yang mampu mengelola Blok Rokan jika diberikan amanah. Banyak hal positif didapatkan Provinsi Riau jika mengelola Blok Rokan.

"Bukan soal PI 10 persen, tapi pemberian saham 50 persen dan lainya. Soal tekhnis, saya rasa bisa dirapatkan bersama, terpenting negara dengan BUMD," tutupnya. ***(ary)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Silaturrahmi Kerakyatan, Ribuan Masyarakat Padati Kediaman Kordias Pasaribu
- Tak Hadir Acara Seminar ISEI, Pimpinan DPRD Riau Punya Alasan
- Serahkan Kartu PIP,
Legislator Jon Erizal Minta Pemerintah Tingkatkan Porsi PIP untuk Sekolah Agama di Riau

- APBD Riau 2019 tak Akomodir Program Gubri Terpilih, Gubri dan Sekda Salahkan DPRD
- Disesalkan, DPRD Riau tak Hadiri Bedah APBD 2019
- DPRD Riau Sebut Ada Indikasi Kecurangan Perusahaan Terhadap Pajak Air Permukaan
- Idris Laena Puji Kepemimpinan Sukarmis Selama Dua Periode
- Gunakan Truk Khusus, Bawaslu Bengkalis Bongkar Paksa APK Billboard
- Caleg PBB Riau Deklarasikan Dukungan untuk Prabowo-Sandi
- Gelar Kampanye Terselubung, Caleg Dapil II Terancam Setahun Penjara
- Bawaslu Riau Kembali Tertibkan APK
- Pimpinan Tak Datang, Rapat Paripurna DPRD Riau Terpaksa Ditunda
- Silaturrahmi ke Warga Duri, Septian Nugraha Tegaskan Nyaleg Demi Kepentingan Publik
- Serap Aspirasi, Caleg DPR RI Ini Blusukan hingga ke Pelosok Pelalawan
- Syamsuar Dapat Laporan, Ada Oknum Menjual Namanya untuk Jabatan dan Proyek
- Tak Terdaftar di DPT di seluruh Indonesia,
Warga Pertanyakan Keabsahan Identitas Calon Anggota KPU Bengkalis Subhan Eka Putra

- Ketua RT/RW di Bengkalis Harus Jadi Penggerak Goro dan Kamtibmas dan Corong Pemerintah
- Banyak Jalan Rusak, Komisi III DPRD Inhil Mengadu ke Dewan Provinsi
- Caleg DPR-RI Ramli FE Dirikan Posko Pemenangan di Sorek
- Legislator Kuansing Minta Pemerintah Tambah Mesin Cetak e-KTP


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com