Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Selasa, 25 Juni 2019 21:14
10 Tahun Tanpa ADD, 14 Desa di Rohil Segera Diberi Kode Registrasi

Selasa, 25 Juni 2019 21:11
Aliansi Suporter PSPS Usulkan Perombakan Manajemen

Selasa, 25 Juni 2019 21:06
PPDB Kembali Terapkan Sistem Zonasi, Masyarakat Mandau Harap Harap Cemas

Selasa, 25 Juni 2019 21:01
Mesin PKS Alami Kendala Teknis, Sebabkan PT MUP tak Terima TBS Masyarakat

Selasa, 25 Juni 2019 20:58
Pelayanan Hemodialisa di RSUD Rohul Akan Dibuka Juli 2019

Selasa, 25 Juni 2019 20:14
Melawan Arus, Dua Motor "BALAGO" Hebat di Kuansing

Selasa, 25 Juni 2019 18:54
Miliki Shabu Setengah Milliar Lebih, Seorang Pengengguran di BS, Bengkalis 'Dicokok' Polisi

Selasa, 25 Juni 2019 18:24
Kawanan Gajah Rusak Tanaman Warga Cerenti, Kuansing

Selasa, 25 Juni 2019 16:33
Cuci Uang Narkoba,
Bandar di Bengkalis Ini Dituntut 5 Tahun Penjara


Selasa, 25 Juni 2019 16:30
Hingga Akhir Juni,
Smartfren Berikan Bonus Minyak Goreng untuk Pengisian Minimal Rp50 Ribu


 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 10 Agustus 2018 14:17
Legislator Bagus Santoso: Sudah Saatnya Blok Rokan Dikelola Daerah

Para politikus Riau terus menggulirkan wacana pengelolaan Blok Rokan oleh daerah. Inilah kesempatannya.

Riauterkini-PEKANBARU- Dorongan agar Blok Rokan tahun 2021 mendatang dikelola BUMD terus digulirkan oleh wakil rakyat di DPRD Riau. Salah satunya, Bagus Santoso, anggota DPRD Riau dari PAN.

"Sudah saatnya BUMD atau daerah yang mengelola Blok Rokan itu. Inilah kesempatannya," kata Bagus Santoso kepada riauterkinicom, Jumat (10/08/18).

Anggota Komisi II DPRD Riau ini sangat mendukung adanya aksi dari mahasiswa yang menyatakan sudah saatnya daerah mengelola Blok Rokan, bukan Pertamina.

"Di usia 61 tahun (Provinsi Riau,red), sudah saatnya pusat memberikan kado cantik dengan mempercayakan pengelolaan Blok Rokan kepada daerah," ujarnya.

Kendati pemerintah pusat sudah menunjuk Pertamina, namun penunjukan tersebut bisa saja berubah. Salah satu penyebabnya, pemerintah pusat dianggap sudah melanggar Undang-undang tentang Migas.

"Dalam Undang-undang itu dijelaskan, pemerintah pusat mesti melakukan konsultasi dengan daerah sebelum memutuskan pengelolaan Blok Rokan diberikan kepada siapa. Hari ini, konsultasi itu yang tidak dilakukan," jelasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, masih banyak putra Riau yang mampu mengelola Blok Rokan jika diberikan amanah. Banyak hal positif didapatkan Provinsi Riau jika mengelola Blok Rokan.

"Bukan soal PI 10 persen, tapi pemberian saham 50 persen dan lainya. Soal tekhnis, saya rasa bisa dirapatkan bersama, terpenting negara dengan BUMD," tutupnya. ***(ary)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- 5 Pidana Pemilu Serentak 2019 di Bengkalis "Gagal" ke Pengadilan
- KPU Kuansing Terima Draft Jadwal Pilkada Serentak 2020
- Fakta-Fakta Terbaru Terungkap pada Sidang Pidana Pemilu Pelalawan
- Masuk Tahap Pendaftaran Balon Kades,
Pilkades Serentak di Kabupaten Meranti Dilaksanakan 26 Agustus 2019 Mendatang

- Pansus LPP APBD 2018 DPRD Bengkalis Konsultasi ke DPRD Provinsi
- Komisi A DPRD Kuansing Belajar Pengawasan ke Pemko Bandung
- Ketua DPRD Bengkalis Ajak Seluruh Pihak Dukung Visi Misi Bupati
- Tiga Pansus DPRD Bengkalis Sampaikan Laporan
- Pemprov Terus Lobi Pusat Agar DBH Riau Triwulan IV 2019 tak Tunda Salur
- Sharing tentang Pembahasan APBD Perubahan, DPRD Kota Solok Berkunjung ke Dewan Kuansing
- Ketua ARUN Riau Siap Maju Pilkada Bengkalis 2020
- Sebelum Panggil Wabup,
Komisi B DPRD Kuansing Akan Bahas Soal Bibit Sawit Palsu

- F-PDI Perjuangan Kritisi Pejabat Pelalawan Ogah Tinggal di Rumdis
- Buka Layanan di Kantor Camat, Trobosan DPMPTSP Dipuji F-PAN DPRD Pelalawan
- Bupati Bengkalis Serahkan LKPj TA 2018 ke DPRD
- Kalah atau Menang di Pengadilan,
Dua Tersangka PPK Rengat, Inhu Tetap Diberhentikan KPU

- Pansus Penyertaan Modal PT. BSP dan Pembiayaan Haji DPRD Bengkalis Lakukan Finalisasi Draft Perda
- Data Form DC1, Sabarudi Gantikan Syahril Caleg Terpilih
- Rahman Wijayanto Diperhitungkan untuk Pilkada Pelalawan 2020
- Demokrat Riau Tolak Gekaran KLB Max Sopacua


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com