Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Senin, 10 Desember 2018 22:27
SKK Migas Paparkan Proyek EMP Bentu Dihadapan Komisi 1 DPRD Pelalawan

Senin, 10 Desember 2018 22:23
Bawaslu Bengkalis Sidangkan Pelanggaran Administrasi Pemilu

Senin, 10 Desember 2018 22:09
PD Tuah Sekata Pelalawan Kantongi Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Senin, 10 Desember 2018 21:05
Terkuak, PT Surya Bratasena Garap 844 Hektar Lahan Diluar HGU di Pelalawan

Senin, 10 Desember 2018 20:58
Gelapkan Pajak Rp700 Juta, Dirut Asal Dumai Ditahan Kejati Riau

Senin, 10 Desember 2018 20:38
Perayaan Natal Bersama, Ini Pesan Pendeta ke Jemaat Gereja HKBP Eksodi Pasirpangaraian

Senin, 10 Desember 2018 18:45
PT EMP Bentu Klaim Sudah Pekerjakan Puluhan Naker Lokal di Pelalawan

Senin, 10 Desember 2018 18:36
Dilantik Jadi Gubri Defenitif, Dewan Berharap Wan Thamrin Hasyim Maksimal dalam Bekerja

Senin, 10 Desember 2018 18:18
‎Hari Ketujuh, Jasad Bocah Rohul Diduga Hanyut di Sungai Batang Lubuh Belum Ditemukan

Senin, 10 Desember 2018 18:14
Wan Thamrin Undang Khusus Andi Rachman Saat Pelantikannya di Istana Negara

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 10 Agustus 2018 14:17
Legislator Bagus Santoso: Sudah Saatnya Blok Rokan Dikelola Daerah

Para politikus Riau terus menggulirkan wacana pengelolaan Blok Rokan oleh daerah. Inilah kesempatannya.

Riauterkini-PEKANBARU- Dorongan agar Blok Rokan tahun 2021 mendatang dikelola BUMD terus digulirkan oleh wakil rakyat di DPRD Riau. Salah satunya, Bagus Santoso, anggota DPRD Riau dari PAN.

"Sudah saatnya BUMD atau daerah yang mengelola Blok Rokan itu. Inilah kesempatannya," kata Bagus Santoso kepada riauterkinicom, Jumat (10/08/18).

Anggota Komisi II DPRD Riau ini sangat mendukung adanya aksi dari mahasiswa yang menyatakan sudah saatnya daerah mengelola Blok Rokan, bukan Pertamina.

"Di usia 61 tahun (Provinsi Riau,red), sudah saatnya pusat memberikan kado cantik dengan mempercayakan pengelolaan Blok Rokan kepada daerah," ujarnya.

Kendati pemerintah pusat sudah menunjuk Pertamina, namun penunjukan tersebut bisa saja berubah. Salah satu penyebabnya, pemerintah pusat dianggap sudah melanggar Undang-undang tentang Migas.

"Dalam Undang-undang itu dijelaskan, pemerintah pusat mesti melakukan konsultasi dengan daerah sebelum memutuskan pengelolaan Blok Rokan diberikan kepada siapa. Hari ini, konsultasi itu yang tidak dilakukan," jelasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, masih banyak putra Riau yang mampu mengelola Blok Rokan jika diberikan amanah. Banyak hal positif didapatkan Provinsi Riau jika mengelola Blok Rokan.

"Bukan soal PI 10 persen, tapi pemberian saham 50 persen dan lainya. Soal tekhnis, saya rasa bisa dirapatkan bersama, terpenting negara dengan BUMD," tutupnya. ***(ary)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- SKK Migas Paparkan Proyek EMP Bentu Dihadapan Komisi 1 DPRD Pelalawan
- Bawaslu Bengkalis Sidangkan Pelanggaran Administrasi Pemilu
- PD Tuah Sekata Pelalawan Kantongi Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- Dilantik Jadi Gubri Defenitif, Dewan Berharap Wan Thamrin Hasyim Maksimal dalam Bekerja
- Legislator Noviwaldy Jusman Sayangkan Pelapornya tak Penuhi Panggilan Bawaslu Pekanbaru
- Ringankan Beban Sesama, Anak Sulung Bupati Bengkalis Kunjungi Bayi Penderita Kanker Ginjal di Duri
- Jelang Pelantikan Gubri Definitif,
Wan Thamrin: Rasanya Biasa Saja, Cuma Mengganti 'Plt'

- Persaingan Antar Caleg Memanas, Dedet pun Dipanggil Bawaslu
- DPRD Riau Sebut Pemilihan Rektor UNRI Penuh Nuansa Politis
- Pelajari Penanganan Bencana dan Fakir Miskin, Komisi C DPRD Kuansing Kunker ke Sumbar
- KPK Tahan M Nasir, Walikota Segara Cari Pengganti Sekda Dumai
- Said Hasyim Hadiri Gelar Pengawasan Daerah Provinsi Riau
- Ekspos RKPD 2020, Pemkab Kuansing Harapkan Kesepakatan dengan Semua Pihak Terkait
- Rapat Persiapan Pelantikan Gubernur Riau Definitif Mulai Digelar di Setneg
- Semua OPD di Kuansing Diharuskan Punya Data Statistik yang Valid
- Pendemo Minta DPRD Riau Bantu Stabilkan Harga Kelapa
- Pilkades Serentak di Bengkalis, Satu Permohonan Keberatan Ditolak dan Satu Direkomendasikan Pencoblosan Ulang
- DPRD Kuansing Ingatkan Pemerintah Untuk Tidak Mengubah Kesepakatan APBD
- Membandel, Aparat Diminta Usut Dugaan Penyelewengan Izin PT ADEI Plantation
- Presiden Joko Widodo Batal Kunjungi Riau 8 Desember


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com