Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Ahad, 20 Januari 2019 22:28
Nestapa Gadis Belia di Kampar, Diperkosa dan Dirampas HP-nya

Ahad, 20 Januari 2019 22:09
Bedah Rumah Kuli Pendorong Gerobak, Ini Apresiasi dari Plt Bupati Kampar kepada Dandim 0313/KPR

Ahad, 20 Januari 2019 18:31
Dinilai Ada Penyimpangan, Warga Air Jernih, Inhu Blokir Pembuatan Jalan Desa

Ahad, 20 Januari 2019 17:25
Camat Bangko Pusako-PT SRL Blok III Sosialisasikan Pencegahan Karlahut

Ahad, 20 Januari 2019 16:29
Silaturrahmi ke Warga Duri, Septian Nugraha Tegaskan Nyaleg Demi Kepentingan Publik

Ahad, 20 Januari 2019 16:25
PT PHE Kampar DideadlineMulai Aspal Jalan Poros Kerumutan Awal Februari

Ahad, 20 Januari 2019 14:39
Serap Aspirasi, Caleg DPR RI Ini Blusukan hingga ke Pelosok Pelalawan

Ahad, 20 Januari 2019 13:16
Serunya Mararua, Rame-rame Tangkap Ikan Masyarakat Kuansing

Ahad, 20 Januari 2019 07:20
Plt Bupati Kampar dan Banyak Bejabat Hadiri Pengukuhan Lembaga Adat Kenegerian Tapung

Sabtu, 19 Januari 2019 22:04
Syamsuar Dapat Laporan, Ada Oknum Menjual Namanya untuk Jabatan dan Proyek

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Senin, 20 Agustus 2018 19:38
Dewan Minta Bupati Kuansing Tindak Tegas PNS yang Nyaleg

Anggota DPRD Kuansing kembali ingatkan kembali terkait ASN yang nyaleg. Dewan meminta bupati untuk bertindak tegas.

Riauterkini - TELUKKUANTAN - Anggota DPRD Kuansing Rustam Efendi meminta bupati Mursini mengambil langkah tegas terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mencalonkan diri menjadi Caleg.

"Pegawai yang mencalonkan diri, harus diberhentikan," ujar Rustam Efendi, saat menyampaikan interupsi pada sidang Paripurna Dewan, dengan agenda jawaban Pemerintah, Senin (20/8/2018) tadi siang.

Menurut Rustam Efendi, aturan harus dipatuhi oleh seorang ASN ketika maju menjadi Caleg dan aturan ini kata dia sangat jelas.

Dikatakannya, dalam Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dijelaskan jika sudah ditetapkan maka diwajibkan mundur dan pengunduran ini tidak bisa ditarik kembali.

Ini kata dia berlaku, bagi TNI, Polri dan ASN aktif.

"Untuk itu, ASN yang maju ini, kami ingatkan wajib mundur," tegasnya.

Kepada bupati, selaku kepala daerah, ia meminta agar aturan ini dijalankan sepenuhnya.*** (Jok)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Silaturrahmi ke Warga Duri, Septian Nugraha Tegaskan Nyaleg Demi Kepentingan Publik
- Serap Aspirasi, Caleg DPR RI Ini Blusukan hingga ke Pelosok Pelalawan
- Syamsuar Dapat Laporan, Ada Oknum Menjual Namanya untuk Jabatan dan Proyek
- Tak Terdaftar di DPT di seluruh Indonesia,
Warga Pertanyakan Keabsahan Identitas Calon Anggota KPU Bengkalis Subhan Eka Putra

- Ketua RT/RW di Bengkalis Harus Jadi Penggerak Goro dan Kamtibmas dan Corong Pemerintah
- Banyak Jalan Rusak, Komisi III DPRD Inhil Mengadu ke Dewan Provinsi
- Caleg DPR-RI Ramli FE Dirikan Posko Pemenangan di Sorek
- Legislator Kuansing Minta Pemerintah Tambah Mesin Cetak e-KTP
- Dipimpin Arsadianto Rachman, Relawan Bravo 5 se-Riau Resmi Dikukuhkan
- Luhut Panjaitan: Pelantikan Syamsuar 19 Februari
- Tingkatkan Partisipasi Pemilih, KPU Bengkalis Siapkan 55 Relawan Demokrasi ke Masyarakat
- RKA Dinas dalam Proses, APBD 2019 Kuansing Belum Bisa Digunakan
- Bawaslu Bengkalis Akan Rekrut 1.800 Pengawas TPS Pileg dan Pilpres 2019
- Yayasan Bening Nusantara Laporkan Panitia Pilkades Bonai ke Polres Rohul
- Politisi PDIP Sesalkan Langkah PLN Padamkan Lampu Jalan di Rengat
- Berkunjung ke KPU Kampar, KAMMI Ingatkan KPU Jaga Integritas 
- Rangkaian Agenda Kunker Kemenkomaritim di Pelalawan
- Putuskan PJU Jelang Pilpres, PLN Area Rengat Dinilai Lakukan Pembusukan Secara Politis
- Terkait Posisi Wabup, Pemprov Segera Surati Pemkab Rohul
- Tak Berdasar, Pemprov Riau Anggap Pernyataan Ketua GP Ansor Angin Lalu


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com