Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Kamis, 20 Juni 2019 13:28
Dukcapil Bengkalis Komit Benahi Mutu Layanan

Kamis, 20 Juni 2019 13:18
Tersandung Berbagai Kasus, Sejumlah Kades di Pelalawan Dibayang-Bayangi Penjara

Kamis, 20 Juni 2019 13:00
HUT ke-235 Pekanbaru, Walikota Pimpin Aksi Bersih-bersih Sungai Siak

Kamis, 20 Juni 2019 12:48
Juli-Oktober Riau Diprediksi Panas Ekstrim, Pencegahan Dioptimalkan Hadapi Karhutla

Kamis, 20 Juni 2019 11:41
Bupati Kuansing Perintahkan Segera Tuntaskan Jalan Akses ke Pasar Modern

Kamis, 20 Juni 2019 10:48
HUT ke-73 Bhayangkara, Personil Polres Kuansing Gotong-royong Bersihkan Pasar

Kamis, 20 Juni 2019 10:43
Satu dari Dua Buronan 'Big Bos' PT MAL Sudah Dieksekusi Kajari Pelalawan

Kamis, 20 Juni 2019 10:06
Bawaslu Riau Hormati Proses Hukum Komisioner Bawaslu Inhu

Kamis, 20 Juni 2019 09:04
Bupati Kuansing Ikut Melayur Jalur di Gunung Toar

Kamis, 20 Juni 2019 08:11
HUT 235 Pekanbaru, Gubri dan Walikota Bersama Ribuan Pegawai Bersiap Bersih-bersih Sungai Siak

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 12 September 2018 17:41
Setelah 11 Tahun Dikuasai PT Palma I,
Warga Desa Penyaguhan Kini Terima Kembali Lahan Kebunnya


Warga Desa Penyaguhan, Inhu mendapatkan kembali lahan mereka setelah sekitar 11 tahun dikuasai PT Palam I. Anggota DPRD RI asal Riau Marsiaman Saragih yang turut memperjuangkan berharap pemerintah segera mengeluarkan sertifikatnya.

Riauterkini-INHU- Anggota DPR RI asal Riau, Marsiaman Saragih lakukan kunjungan kerja ke Desa Penyaguhan, Kecamatan Batang Hulu, Inhu, setelah para petaninya berhasil mendapatkan kembali lahan mereka. Selama 11 tahun lahan itu dikuasai perusahaan PT Palma I.

Kedatangan politisi PDI Perjuangan ini disambut dengan konvoi sepeda motor dari warga setempat yang menganggap, Marsiaman Saragih berhasil memperjuangkan penyelesaian konflik lahan masyarakat dengan PT Palma 1 yang merupakan anak perusahaan dari PT Duta Palma.

Saat tiba di areal lahan, warga tampak memasang sejumlah spanduk yang berisi ucapan terima kasih kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Presiden RI yang telah mengembalikan hak lahan masyarakat yang dikuasai perusahaan, lebih kurang 11 tahun lamanya.

"Sekarang tinggal sertifikatnya saja yang belum diserahkan ke masyarakat," kata Marsiaman Saragih kepada wartawan di areal lahan.

Untuk itu, ia meminta pemerintah agar sertifikat tanah segera dikeluarkan sehingga masyarakat punya kekuatan hukum yang jelas dalam mengelola kebunnya tanpa merasa khawatir akan mengalami intimidasi dan gangguan dari berbagai pihak yang tidak bertanggungjawab.

Sementara itu, Irwan Toni, anggota DPRD Inhu yang hadir dalam kegiatan tersebut berharap, proses pengembalian hak lahan masyarakat bisa dipercepat.

"Jika itu terlaksana, maka masyarakat bisa mengelola lahannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari," ujarnya yang didampingi anggota DPRD Inhu yang lain, Halasson Sinaga.

Sebagai data tambahan, warga Desa Penyaguhan merasa dirugikan atas pengambilalihan lahannya secara sepihak oleh PT Palma 1. Padahal, lahan dengan luas 600 hektar tersebut dikelola masyarakat lebih awal sebelum perusahaan beroperasi.

Bahkan, persolaan ini sudah mengalami pasang surut dan sempat terkendala hingga masyarakat menggelar unjuk rasa di Kantor Bupati dan DPRD Inhu. Warga pun sempat menduduki lahan yang dimaksud. ***(rls/ary)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Ketua ARUN Riau Siap Maju Pilkada Bengkalis 2020
- Sebelum Panggil Wabup,
Komisi B DPRD Kuansing Akan Bahas Soal Bibit Sawit Palsu

- F-PDI Perjuangan Kritisi Pejabat Pelalawan Ogah Tinggal di Rumdis
- Buka Layanan di Kantor Camat, Trobosan DPMPTSP Dipuji F-PAN DPRD Pelalawan
- Bupati Bengkalis Serahkan LKPj TA 2018 ke DPRD
- Kalah atau Menang di Pengadilan,
Dua Tersangka PPK Rengat, Inhu Tetap Diberhentikan KPU

- Pansus Penyertaan Modal PT. BSP dan Pembiayaan Haji DPRD Bengkalis Lakukan Finalisasi Draft Perda
- Data Form DC1, Sabarudi Gantikan Syahril Caleg Terpilih
- Rahman Wijayanto Diperhitungkan untuk Pilkada Pelalawan 2020
- Demokrat Riau Tolak Gekaran KLB Max Sopacua
- Fraksi Demokrat dan PAN Kritik Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Riau 2018
- Pilkada 2020, KPU Bengkalis Usulkan Rp50 Miliar
- Meski Dirahasiakan,
Sekdaprov Mulai Surati Calon Tim Pansel Assessment PTP

- Ditetapkan Tersangka, Komisioner Bawaslu Inhu Gugat Polisi dan Jaksa
- Asal Tulis di Medsos, Caleg di Bengkalis Ini Divonis Hakim Setahun Penjara
- 'Aroma' Pilkada Makin Kental, Bupati Kuansing Terlihat Makan Siang dengan Para Kepala OPD
- Pilkada Bengkalis 2020,
PAN Ancang-ancang Siapkan Calon yang 'Layak Jual'

- Kader Golkar Provinsi Pastikan Ketua DPRD Riau Akan Diemban Sukarmis
- PAN Bertekad Usung Kadernya di Pilkada Pelalawan 2020
- Sharing Informasi, Anggota DPRD Inhu Berkunjung ke DPRD Kuansing


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com