Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Kamis, 20 Juni 2019 13:28
Dukcapil Bengkalis Komit Benahi Mutu Layanan

Kamis, 20 Juni 2019 13:18
Tersandung Berbagai Kasus, Sejumlah Kades di Pelalawan Dibayang-Bayangi Penjara

Kamis, 20 Juni 2019 13:00
HUT ke-235 Pekanbaru, Walikota Pimpin Aksi Bersih-bersih Sungai Siak

Kamis, 20 Juni 2019 12:48
Juli-Oktober Riau Diprediksi Panas Ekstrim, Pencegahan Dioptimalkan Hadapi Karhutla

Kamis, 20 Juni 2019 11:41
Bupati Kuansing Perintahkan Segera Tuntaskan Jalan Akses ke Pasar Modern

Kamis, 20 Juni 2019 10:48
HUT ke-73 Bhayangkara, Personil Polres Kuansing Gotong-royong Bersihkan Pasar

Kamis, 20 Juni 2019 10:43
Satu dari Dua Buronan 'Big Bos' PT MAL Sudah Dieksekusi Kajari Pelalawan

Kamis, 20 Juni 2019 10:06
Bawaslu Riau Hormati Proses Hukum Komisioner Bawaslu Inhu

Kamis, 20 Juni 2019 09:04
Bupati Kuansing Ikut Melayur Jalur di Gunung Toar

Kamis, 20 Juni 2019 08:11
HUT 235 Pekanbaru, Gubri dan Walikota Bersama Ribuan Pegawai Bersiap Bersih-bersih Sungai Siak

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 12 September 2018 18:44
Bupati Kampar Sampaikan KUA PPAS 2019

DPRD Kampar gelar paripurna penyampaian KUA dan PPAS tahun anggaran 2019. Besar APBD diperkirakan Rp. 1,8 triliun di luar DAK.

BANGKINANG - Bupati Kampar H Azis Zaenal menyampaikan pidato penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2019 pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Kampar masa sidang ketiga di Gedung DPRD Kampar, Rabu (12/9/2018).

Sidang ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kampar Ahmad Fikri didampingi Wakil Ketua DPRD Kampar Sunardi DS, Muhammad Faisal dan H Sahidin. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Yusri, kepala OPD dan undangan lainnya.

APBD Kampar pada tahun 2019 diperkirakan sebesar Rp. 1,8 triliun diluar dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperkirakan sebesar Rp 300 sampai 400 miliar, sementara untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kampar tahun 2019 dirancang sebesar Rp 214 miliar yang sebelumnya sebesar Rp.171 miliar.

Dari APBD sebesar Rp. 1,8 triliun ditambah dengan DAK dan PAD Kampar besaran APBD Kampar secara total diperkirakan sebesar Rp.2,1 triliun hingga Rp. 2,2 triliun.

Ia mengaku masih terjadi kesenjangan antara belanja langsung dan belanja tidak langsung dimana belanja pegawai (belanja tidak) langsung tahun 2018 sebesar Rp.1,86 triliun dan untuk tahun 2019 diprediksi Rp.1,24 triliun hal ini dikarenakan banyaknya pegawai yang memasuki usia pensiun dan belanja langsung (modal) yang diperuntukan untuk kemaslahatan umat hanya Rp.642 miliar.

“Inilah kesenjangan yang saya rasakan di APBD kita tiap tahun, hanya 33 hingga 34 persen dari APBD kita yang dapat kita belanjakan untuk belanja modal dan inilah yang harus kita perjuangkan secara bersama-sama kedepan, bagaimana belanja modal kita naikan, belanja rutin tidak perlu diturunkan namun APBD kita naikkan dengan cara PAD lebih dari Rp.250 miliar. Ini upaya kami bersama untuk itu kami mohon dukungan dari seluruh anggota dewan yang terhormat," ujar Azis.

Menurutnya, salah satu cara menutupi kebutuhan itu adalah dengan meningkatkan PAD mencapai Rp 250 miliar.

Dalam kesempatan ini Azis menyebutkan, Pemkab Kampar telah menyusun skala prioritas diantaranya pembangunan jalan interpretasi di sembilan desa terisolir sepanjang 36 kilometer di Kecamatan Kampar Kiri Hulu yang sudah 42 tahun diperjuangkan.

Di ruas jalan ini akan dibangun sebanyak 87 unit jembatan dengan pembiayan dari APBN maupun APBD Kampar dan dana desa.

"Alhamdulillah Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup telah menyetujui draf yang telah kita sampaikan," tutur Azis. Ia menargetkan pada tahun ketiga jalan di sembilan desa tersebut telah bisa dilewati.

Selain itu pembangunan prioritas kedua adalah Pembangunan Bangkinang River Side (BRS) atau Kota Bangkinang di Pinggir Sungai. Sebagai ibu kota Kabupaten Kampar, Kota Bangkinang diharapkan agar tidak kalah dengan kabupaten dan kota lainnya.

"Sepanjang Kota Bangkinang kita benahi sehingga dapat merubah bentuk Kota Bangkinang ini. Begitu juga pembangunan Menara Islamic Centre dan rehab Masjid Islamic Centre yang mana akan menjadi ikon tersendiri Kota Bangkinang," imbuhnya.

Selain itu prioritas lain adalah pembangunan jalan poros dari Danau Bokuok ke Bangkinang yang melalui lima kecamatan dan akan membelah Kabupaten Kampar sepanjang 32 kilometer guna membuka lebih dari 117 ribu lahan tidur.

"Kita rubah menjadi lahan pertanian, ini tidak lain untuk meningkatkan hasil pertanian di Kabupaten Kampar melalui intensifikasi dan ekstenfikasi yang membelah dari kantor sembilan lantai yang mana selama ini tidak ada bangunan tinggi di Kota Bangkinang," bebernya lagi.

Pembangunan prioritas lain adalah pembangunan jembatan gantung sebanyak 32 unit. "Kita terus berkomunikasi dengan Gubernur Riau untuk dapat melanjutkan pembangunan jembatan gantung sehingga enam belas jembatan yang kita rencanakan dan dapat kita wujudkan," katanya lagi.

Ia menambahkan, pembangunan gedung 9 lantai sebagai kantor pemerintahan, pembangunan rumah sakit baru karena RSUD Bangkinang sebentar lagi naik kelas dari type C ke type B, sehingga Kampar tidak lagi memiliki lagi rumah sakit tipe C di Kabupaten Kampar, sehingga Kampar tetap akan memiliki RSUD tipe C dengan memanfaatkan eks Rumah Sakit Islam Ibnu Sina dengan mendatangkan investor sehingga pelayanan kesehatan terhadap masyarakat tetap bisa dilakukan.

Pemkab Kampar juga menargetkan program bedah rumah sebanyak 1.000 unit setiap tahun. "Alhamdulillah tahun ini dengan dana APBN sudah ditanggung 500 unit dan 250 unit oleh APBD provinsi dan yang kita bangun sebanyak 250 unit saja lagi sehingga kita dapat menghemat APBD Kampar," terang Azis.

Pemkab merencanakan bantuan pembangunan Rp.20 juta per unit rumah dengan total Rp.20 miliar pertahun.

Menurut Bupati Kampar, pembangunan Kampar bukan saja pembangunan fisik namun juga mental. "Semoga apa yang kita rencanakan dapat kita wujudkan menuju negeri yang beradab dan menjadi negeri yang baldatun toyyibatun warabbun ghafur," beber Azis.

Dokumen KUA PPAS diserahkan Bupati Kampar kepada Ketua DPRD Kampar Ahmad Fikri.

Ahmad Fikri meminta kerja sama yang baik antara DPRD dengan OPD dalam melaksanakan pembahasan sehingga dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya menjadi Peraturan Daerah (Perda) APBD tahun 2019.*(man)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Ketua ARUN Riau Siap Maju Pilkada Bengkalis 2020
- Sebelum Panggil Wabup,
Komisi B DPRD Kuansing Akan Bahas Soal Bibit Sawit Palsu

- F-PDI Perjuangan Kritisi Pejabat Pelalawan Ogah Tinggal di Rumdis
- Buka Layanan di Kantor Camat, Trobosan DPMPTSP Dipuji F-PAN DPRD Pelalawan
- Bupati Bengkalis Serahkan LKPj TA 2018 ke DPRD
- Kalah atau Menang di Pengadilan,
Dua Tersangka PPK Rengat, Inhu Tetap Diberhentikan KPU

- Pansus Penyertaan Modal PT. BSP dan Pembiayaan Haji DPRD Bengkalis Lakukan Finalisasi Draft Perda
- Data Form DC1, Sabarudi Gantikan Syahril Caleg Terpilih
- Rahman Wijayanto Diperhitungkan untuk Pilkada Pelalawan 2020
- Demokrat Riau Tolak Gekaran KLB Max Sopacua
- Fraksi Demokrat dan PAN Kritik Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Riau 2018
- Pilkada 2020, KPU Bengkalis Usulkan Rp50 Miliar
- Meski Dirahasiakan,
Sekdaprov Mulai Surati Calon Tim Pansel Assessment PTP

- Ditetapkan Tersangka, Komisioner Bawaslu Inhu Gugat Polisi dan Jaksa
- Asal Tulis di Medsos, Caleg di Bengkalis Ini Divonis Hakim Setahun Penjara
- 'Aroma' Pilkada Makin Kental, Bupati Kuansing Terlihat Makan Siang dengan Para Kepala OPD
- Pilkada Bengkalis 2020,
PAN Ancang-ancang Siapkan Calon yang 'Layak Jual'

- Kader Golkar Provinsi Pastikan Ketua DPRD Riau Akan Diemban Sukarmis
- PAN Bertekad Usung Kadernya di Pilkada Pelalawan 2020
- Sharing Informasi, Anggota DPRD Inhu Berkunjung ke DPRD Kuansing


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com