Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 16 Pebruari 2019 22:27
Target Menang, Golkar Riau Gelar Bimtek Aplikasi Saksiku

Sabtu, 16 Pebruari 2019 19:29
Seratusan Peserta Ikuti Lomba Bertema Bahasa Mandarin di Mal Ska Pekanbaru

Sabtu, 16 Pebruari 2019 19:26
Ajudan Istri Bupati Meninggal Dunia, Pemkab Kuansing Berduka

Sabtu, 16 Pebruari 2019 15:34
TNI, Polri dan BPBD, Fire Fighter PT SRL Berjibaku Padamkan Api di Rupat

Sabtu, 16 Pebruari 2019 15:13
Kejari Bengkalis Tetapkan 4 Tersangka Kasus UEK SP Duri Mandiri Bersatu, Duri Timur

Sabtu, 16 Pebruari 2019 10:54
Goes to Campus, Cara KPU Bengkalis Ajak Pemula Gunakan Hak Pilih

Sabtu, 16 Pebruari 2019 08:53
Babinsa Koramil 07/Kuantan Hilir Goro Perbaiki Mushola di Kuansing

Sabtu, 16 Pebruari 2019 07:30
Pemkab Meranti Tegaskan Permintaan Dispensasi Embarkasi Haji Bukan Politis

Jum’at, 15 Pebruari 2019 22:43
Tabrak Truk, Pemotor di Duri Tewas Mengenaskan

Jum’at, 15 Pebruari 2019 21:14
Nelayan Myanmar Ditemukan Mengapung di Selat Bengkalis Diserahkan ke KKP Batam, Kepri

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 12 September 2018 18:44
Bupati Kampar Sampaikan KUA PPAS 2019

DPRD Kampar gelar paripurna penyampaian KUA dan PPAS tahun anggaran 2019. Besar APBD diperkirakan Rp. 1,8 triliun di luar DAK.

BANGKINANG - Bupati Kampar H Azis Zaenal menyampaikan pidato penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2019 pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Kampar masa sidang ketiga di Gedung DPRD Kampar, Rabu (12/9/2018).

Sidang ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kampar Ahmad Fikri didampingi Wakil Ketua DPRD Kampar Sunardi DS, Muhammad Faisal dan H Sahidin. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Yusri, kepala OPD dan undangan lainnya.

APBD Kampar pada tahun 2019 diperkirakan sebesar Rp. 1,8 triliun diluar dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperkirakan sebesar Rp 300 sampai 400 miliar, sementara untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kampar tahun 2019 dirancang sebesar Rp 214 miliar yang sebelumnya sebesar Rp.171 miliar.

Dari APBD sebesar Rp. 1,8 triliun ditambah dengan DAK dan PAD Kampar besaran APBD Kampar secara total diperkirakan sebesar Rp.2,1 triliun hingga Rp. 2,2 triliun.

Ia mengaku masih terjadi kesenjangan antara belanja langsung dan belanja tidak langsung dimana belanja pegawai (belanja tidak) langsung tahun 2018 sebesar Rp.1,86 triliun dan untuk tahun 2019 diprediksi Rp.1,24 triliun hal ini dikarenakan banyaknya pegawai yang memasuki usia pensiun dan belanja langsung (modal) yang diperuntukan untuk kemaslahatan umat hanya Rp.642 miliar.

“Inilah kesenjangan yang saya rasakan di APBD kita tiap tahun, hanya 33 hingga 34 persen dari APBD kita yang dapat kita belanjakan untuk belanja modal dan inilah yang harus kita perjuangkan secara bersama-sama kedepan, bagaimana belanja modal kita naikan, belanja rutin tidak perlu diturunkan namun APBD kita naikkan dengan cara PAD lebih dari Rp.250 miliar. Ini upaya kami bersama untuk itu kami mohon dukungan dari seluruh anggota dewan yang terhormat," ujar Azis.

Menurutnya, salah satu cara menutupi kebutuhan itu adalah dengan meningkatkan PAD mencapai Rp 250 miliar.

Dalam kesempatan ini Azis menyebutkan, Pemkab Kampar telah menyusun skala prioritas diantaranya pembangunan jalan interpretasi di sembilan desa terisolir sepanjang 36 kilometer di Kecamatan Kampar Kiri Hulu yang sudah 42 tahun diperjuangkan.

Di ruas jalan ini akan dibangun sebanyak 87 unit jembatan dengan pembiayan dari APBN maupun APBD Kampar dan dana desa.

"Alhamdulillah Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup telah menyetujui draf yang telah kita sampaikan," tutur Azis. Ia menargetkan pada tahun ketiga jalan di sembilan desa tersebut telah bisa dilewati.

Selain itu pembangunan prioritas kedua adalah Pembangunan Bangkinang River Side (BRS) atau Kota Bangkinang di Pinggir Sungai. Sebagai ibu kota Kabupaten Kampar, Kota Bangkinang diharapkan agar tidak kalah dengan kabupaten dan kota lainnya.

"Sepanjang Kota Bangkinang kita benahi sehingga dapat merubah bentuk Kota Bangkinang ini. Begitu juga pembangunan Menara Islamic Centre dan rehab Masjid Islamic Centre yang mana akan menjadi ikon tersendiri Kota Bangkinang," imbuhnya.

Selain itu prioritas lain adalah pembangunan jalan poros dari Danau Bokuok ke Bangkinang yang melalui lima kecamatan dan akan membelah Kabupaten Kampar sepanjang 32 kilometer guna membuka lebih dari 117 ribu lahan tidur.

"Kita rubah menjadi lahan pertanian, ini tidak lain untuk meningkatkan hasil pertanian di Kabupaten Kampar melalui intensifikasi dan ekstenfikasi yang membelah dari kantor sembilan lantai yang mana selama ini tidak ada bangunan tinggi di Kota Bangkinang," bebernya lagi.

Pembangunan prioritas lain adalah pembangunan jembatan gantung sebanyak 32 unit. "Kita terus berkomunikasi dengan Gubernur Riau untuk dapat melanjutkan pembangunan jembatan gantung sehingga enam belas jembatan yang kita rencanakan dan dapat kita wujudkan," katanya lagi.

Ia menambahkan, pembangunan gedung 9 lantai sebagai kantor pemerintahan, pembangunan rumah sakit baru karena RSUD Bangkinang sebentar lagi naik kelas dari type C ke type B, sehingga Kampar tidak lagi memiliki lagi rumah sakit tipe C di Kabupaten Kampar, sehingga Kampar tetap akan memiliki RSUD tipe C dengan memanfaatkan eks Rumah Sakit Islam Ibnu Sina dengan mendatangkan investor sehingga pelayanan kesehatan terhadap masyarakat tetap bisa dilakukan.

Pemkab Kampar juga menargetkan program bedah rumah sebanyak 1.000 unit setiap tahun. "Alhamdulillah tahun ini dengan dana APBN sudah ditanggung 500 unit dan 250 unit oleh APBD provinsi dan yang kita bangun sebanyak 250 unit saja lagi sehingga kita dapat menghemat APBD Kampar," terang Azis.

Pemkab merencanakan bantuan pembangunan Rp.20 juta per unit rumah dengan total Rp.20 miliar pertahun.

Menurut Bupati Kampar, pembangunan Kampar bukan saja pembangunan fisik namun juga mental. "Semoga apa yang kita rencanakan dapat kita wujudkan menuju negeri yang beradab dan menjadi negeri yang baldatun toyyibatun warabbun ghafur," beber Azis.

Dokumen KUA PPAS diserahkan Bupati Kampar kepada Ketua DPRD Kampar Ahmad Fikri.

Ahmad Fikri meminta kerja sama yang baik antara DPRD dengan OPD dalam melaksanakan pembahasan sehingga dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya menjadi Peraturan Daerah (Perda) APBD tahun 2019.*(man)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Target Menang, Golkar Riau Gelar Bimtek Aplikasi Saksiku
- Goes to Campus, Cara KPU Bengkalis Ajak Pemula Gunakan Hak Pilih
- Jadwal Pelantikan Gubri Terpilih Tak Pasti, Komisi A DPRD Riau Sayangkan Sikap Pemerintah Pusat
- H-4 AMJ, Jadwal Pelantikan Gubri Terpilih Masih Gelap
- 11 Rusak Tergores,
Bawaslu: 3 Kardus Suara Pemilu di Riau Rusak Kena Hujan

- DPRD Riau Ucapkan Syukur Atas Peresmian Jembatan Siak IV dan Dua Fly Over
- Begitu Dilantik Jadi Gubri, Elit PAN Bersiap Usulkan Syamsuar sebagai Ketua DPW
- DPRD Kuansing Belajar Regulasi Kelola Wisata ke DPRD Kepri
- Komisi A DPRD Kuansing Kunjungi Inspektorat Batam
- Rusli Zainal Bersyukur Jembatan Siak IV dan Dua Fly Over Besok Diresmikan
- Jelang Pileg 2019, PAN Targetkan Kursi Ketua Dewan di Riau
- Minta Dispensasi JCH Langsung ke Batam,
DPRD Riau Beri Respon Positif Keinginan Meranti

- Pedagang di Pasar Telukkuantan Terharu Dikunjungi Ketua DPRD Kuansing
- Pedagang Curhat Kondisi Pasar Telukkuantan pada Ketua DPRD Kuansing
- Sebelum Masa Jabatan Berakhir,
Dewan Minta Wan Thamrin Hasyim Selesaikan Dua Persoalan

- Jelang Pemilu Serentak, KPU Bengkalis Gelar Rakor Pengamanan Kantor dan Logistik
- ‎Mengejutkan, 4 Calon Kades Bonai Akui Bayar Uang Pendaftaran Rp20 Juta ke Panitia Pilkades
- KPU, KPI dan Bawaslu Gelar Rakor Bahas Aturan Kampanye di Media
- Pleno Pilkades Bonai di Kantor Satpol PP Rohul Ricuh, Petahana Tetap Raih Suara Terbanyak
- PKS Sebut Alfedri akan Cocok dengan Hendry Munief sebagai Wabup Siak


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com