Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Selasa, 20 Nopember 2018 17:08
Perdana di Pekanbaru,
UMRI Dipercaya sebagai Tuan Rumah Pelatihan Auditor Mutu Internal PTMA


Selasa, 20 Nopember 2018 16:24
Sambut Hari Juang Kartika, Korem 031/WB Bedah Rumah Warga Kurang Mampu

Selasa, 20 Nopember 2018 14:12
Pantai Indah Selatbaru, Bengkalis Akan Berlakukan Tiket Masuk

Selasa, 20 Nopember 2018 13:46
Sekda Lantik 136 Pejabat Eselon III dan IV Pemkab Inhil

Selasa, 20 Nopember 2018 13:31
Rumah diterjang Longsor Warga Benai Telan Kerugian 50 Juta

Selasa, 20 Nopember 2018 10:30
Camat Kuantan Tengah, Kuansing Bantu panti Asuhan dan Lansia Tunanetra

Selasa, 20 Nopember 2018 07:01
Rp1,4 Triliun, Pemkab Meranti Ajukan Nota Keuangan RAPBD 2019 ke DPRD

Selasa, 20 Nopember 2018 06:57
Teken KUA-PPAS 2019 Terkendala Rincian DBH Migas dari Pusat

Selasa, 20 Nopember 2018 06:54
Sekretaris Banggar DPRD Riau Pastikan Usulan Tambah Modal BUMD Rp3 Triliun Dicoret

Senin, 19 Nopember 2018 22:25
Sampah Rumah Tangga Berserakan,
Mahasiswa Stikes Hang Tuah Pekanbaru Beri Solusi Pada Warga Pulau Gadang


 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 12 September 2018 18:44
Bupati Kampar Sampaikan KUA PPAS 2019

DPRD Kampar gelar paripurna penyampaian KUA dan PPAS tahun anggaran 2019. Besar APBD diperkirakan Rp. 1,8 triliun di luar DAK.

BANGKINANG - Bupati Kampar H Azis Zaenal menyampaikan pidato penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2019 pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Kampar masa sidang ketiga di Gedung DPRD Kampar, Rabu (12/9/2018).

Sidang ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kampar Ahmad Fikri didampingi Wakil Ketua DPRD Kampar Sunardi DS, Muhammad Faisal dan H Sahidin. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Yusri, kepala OPD dan undangan lainnya.

APBD Kampar pada tahun 2019 diperkirakan sebesar Rp. 1,8 triliun diluar dana Alokasi Khusus (DAK) yang diperkirakan sebesar Rp 300 sampai 400 miliar, sementara untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kampar tahun 2019 dirancang sebesar Rp 214 miliar yang sebelumnya sebesar Rp.171 miliar.

Dari APBD sebesar Rp. 1,8 triliun ditambah dengan DAK dan PAD Kampar besaran APBD Kampar secara total diperkirakan sebesar Rp.2,1 triliun hingga Rp. 2,2 triliun.

Ia mengaku masih terjadi kesenjangan antara belanja langsung dan belanja tidak langsung dimana belanja pegawai (belanja tidak) langsung tahun 2018 sebesar Rp.1,86 triliun dan untuk tahun 2019 diprediksi Rp.1,24 triliun hal ini dikarenakan banyaknya pegawai yang memasuki usia pensiun dan belanja langsung (modal) yang diperuntukan untuk kemaslahatan umat hanya Rp.642 miliar.

“Inilah kesenjangan yang saya rasakan di APBD kita tiap tahun, hanya 33 hingga 34 persen dari APBD kita yang dapat kita belanjakan untuk belanja modal dan inilah yang harus kita perjuangkan secara bersama-sama kedepan, bagaimana belanja modal kita naikan, belanja rutin tidak perlu diturunkan namun APBD kita naikkan dengan cara PAD lebih dari Rp.250 miliar. Ini upaya kami bersama untuk itu kami mohon dukungan dari seluruh anggota dewan yang terhormat," ujar Azis.

Menurutnya, salah satu cara menutupi kebutuhan itu adalah dengan meningkatkan PAD mencapai Rp 250 miliar.

Dalam kesempatan ini Azis menyebutkan, Pemkab Kampar telah menyusun skala prioritas diantaranya pembangunan jalan interpretasi di sembilan desa terisolir sepanjang 36 kilometer di Kecamatan Kampar Kiri Hulu yang sudah 42 tahun diperjuangkan.

Di ruas jalan ini akan dibangun sebanyak 87 unit jembatan dengan pembiayan dari APBN maupun APBD Kampar dan dana desa.

"Alhamdulillah Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup telah menyetujui draf yang telah kita sampaikan," tutur Azis. Ia menargetkan pada tahun ketiga jalan di sembilan desa tersebut telah bisa dilewati.

Selain itu pembangunan prioritas kedua adalah Pembangunan Bangkinang River Side (BRS) atau Kota Bangkinang di Pinggir Sungai. Sebagai ibu kota Kabupaten Kampar, Kota Bangkinang diharapkan agar tidak kalah dengan kabupaten dan kota lainnya.

"Sepanjang Kota Bangkinang kita benahi sehingga dapat merubah bentuk Kota Bangkinang ini. Begitu juga pembangunan Menara Islamic Centre dan rehab Masjid Islamic Centre yang mana akan menjadi ikon tersendiri Kota Bangkinang," imbuhnya.

Selain itu prioritas lain adalah pembangunan jalan poros dari Danau Bokuok ke Bangkinang yang melalui lima kecamatan dan akan membelah Kabupaten Kampar sepanjang 32 kilometer guna membuka lebih dari 117 ribu lahan tidur.

"Kita rubah menjadi lahan pertanian, ini tidak lain untuk meningkatkan hasil pertanian di Kabupaten Kampar melalui intensifikasi dan ekstenfikasi yang membelah dari kantor sembilan lantai yang mana selama ini tidak ada bangunan tinggi di Kota Bangkinang," bebernya lagi.

Pembangunan prioritas lain adalah pembangunan jembatan gantung sebanyak 32 unit. "Kita terus berkomunikasi dengan Gubernur Riau untuk dapat melanjutkan pembangunan jembatan gantung sehingga enam belas jembatan yang kita rencanakan dan dapat kita wujudkan," katanya lagi.

Ia menambahkan, pembangunan gedung 9 lantai sebagai kantor pemerintahan, pembangunan rumah sakit baru karena RSUD Bangkinang sebentar lagi naik kelas dari type C ke type B, sehingga Kampar tidak lagi memiliki lagi rumah sakit tipe C di Kabupaten Kampar, sehingga Kampar tetap akan memiliki RSUD tipe C dengan memanfaatkan eks Rumah Sakit Islam Ibnu Sina dengan mendatangkan investor sehingga pelayanan kesehatan terhadap masyarakat tetap bisa dilakukan.

Pemkab Kampar juga menargetkan program bedah rumah sebanyak 1.000 unit setiap tahun. "Alhamdulillah tahun ini dengan dana APBN sudah ditanggung 500 unit dan 250 unit oleh APBD provinsi dan yang kita bangun sebanyak 250 unit saja lagi sehingga kita dapat menghemat APBD Kampar," terang Azis.

Pemkab merencanakan bantuan pembangunan Rp.20 juta per unit rumah dengan total Rp.20 miliar pertahun.

Menurut Bupati Kampar, pembangunan Kampar bukan saja pembangunan fisik namun juga mental. "Semoga apa yang kita rencanakan dapat kita wujudkan menuju negeri yang beradab dan menjadi negeri yang baldatun toyyibatun warabbun ghafur," beber Azis.

Dokumen KUA PPAS diserahkan Bupati Kampar kepada Ketua DPRD Kampar Ahmad Fikri.

Ahmad Fikri meminta kerja sama yang baik antara DPRD dengan OPD dalam melaksanakan pembahasan sehingga dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya menjadi Peraturan Daerah (Perda) APBD tahun 2019.*(man)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Rp1,4 Triliun, Pemkab Meranti Ajukan Nota Keuangan RAPBD 2019 ke DPRD
- Teken KUA-PPAS 2019 Terkendala Rincian DBH Migas dari Pusat
- Sekretaris Banggar DPRD Riau Pastikan Usulan Tambah Modal BUMD Rp3 Triliun Dicoret
- Sampaikan RAPBD Kampar 2019, Bupati Kampar Akui Terus Berupaya Wujudkan 3i
- Cemari Sungai, DPRD Kuansing Minta PT SUN Ditutup
- 7 Proyek MY Batal 2018, Mulai 2019 Dijadikan Kegiatan Reguler
- Dinilai Tak Paham Pemerintahan, DPRD Kembali Akan Panggil Bupati - Wabup
- Seorang Caleg DCT di Pelalawan, Ikut Pilkades Menang dan Dilantik
- Pembangunan al-Qur'an Center Gubri Terpilih Terancam Tak Masuk APBD Riau 2019
- Besok, Cawapres Maaruf Amin Kunjungi Riau
- Ditaja Pijar Melayu,
LAM dan Polda Sepakat Ciptakan Pemilu Damai di Riau

- Mendadak Dihampiri Ketua DPRD Kuansing, Ibu-ibu di Benai Merasa Tersanjung
- Bawaslu Riau Sosialisasi Pengawasan Pemilu 2019 pada Media Massa
- Makan dan Minum SMA Plus Dihentikan, Waka DPRD Riau Tak Yakin Karena Anggaran
- Rakor Sehari,
DPMP Rohul Harapkan Panwas Bisa Selesaikan Sengketa Pilkades Serentak 2018

- KPU Kampar Tetapkan DPT Hasil Perbaikan Kedua 475.554 Pemilih
- Pilkades Serentak di Bengkalis, Tiga Desa Resmi Ajukan Keberatan
- KPU Riau Tetapkan DPT Pemilu 2019 Sebanyak 3,86 juta Pemilih
- Bertambah 25.045 Jiwa, KPU Tetapkan 387.039 Pemilih Pemilu 2019 di Bengkalis
- KPU Tetapkan DPTHP-2 Pemilu 2019‎ di Kabupaten Rohul‎ 314.903 Pemilih


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com