Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Ahad, 23 September 2018 14:13
Satu Warga Hilang,
Kapal Tanker Tabrak Perahu Buruh Kilang Sagu di Perairan Meranti


Ahad, 23 September 2018 14:09
Plt Gubri: Mutasi, Why Not Jika Diperlukan

Ahad, 23 September 2018 13:59
Diikuti 411 Peserta, Bupati Buka MTQ ke-43 Kabupaten Bengkalis

Ahad, 23 September 2018 13:57
Atlet Nasional Asal Kuansing Akan Dampingi Panglima Mengitari Sabang-Merauke

Ahad, 23 September 2018 13:53
Ribuan Warga Tionghoa Ramaikan Gelaran Festival Kue Bulan di Pekanbaru

Ahad, 23 September 2018 10:54
Deklarasi Kampanye Damai, Plt Gubri Ajak Hindari Politik Uang dan Sara

Ahad, 23 September 2018 10:30
Danyon 132/BS Motivasi Ratusan Masyarakat dan Murid TPQ di Pulau Gadang

Ahad, 23 September 2018 10:19
Dilepas Bupati dan Kapolres, Peserta Bhayangkara Bengkalis Adventure 2 Semangat Trabas Hutan

Ahad, 23 September 2018 09:27
KPU Gelar Deklarasi Kampanye Damai Serentak Pemilu 2019

Sabtu, 22 September 2018 22:37
Ditolak Masyarakat, Kirab Satu Negeri GP Ansor Batal di Depan Istana Siak

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 12 September 2018 23:31
DPRD Pekanbaru Mendengar Jawaban Pemerintah Terhadap Pandangan Umum Fraksi 4 Ranperda

Rapat paripurna ke-3 tentang penyampaian jawaban Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi DPRD kota Pekanbaru tentang 4 rancangan Perda kota Pekanbaru berlangsung di Gedung DPRD Pekanbaru.

PEKANBARU - Rapat paripurna ke-3 tentang penyampaian jawaban Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi DPRD kota Pekanbaru tentang 4 rancangan Perda kota Pekanbaru berlangsung di Gedung DPRD Pekanbaru, pada Senin (10/9).

Dari 4 Ranperda yang diajukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, ada 1 Ranperda yang dinilai perlu dievaluasi karena akan berdampak di masyarakat, yakni Ranperda perubahan atas Perda no 3 tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan Umum (PJU).



Dimana pemerintah mengusulkan kenaikan pajak PJU dari 6 persen menjadi 8 persen dengan tujuan untuk menggenjot Pendapatan Alsi Daerah (PAD) Pekanbaru. Namun rencana kenaikan tersebut menuai pro kontra kalangan lagislatif dan masyarakat.



Menjawab persoalan tersebut, Azwan Asisten I Pemerintah Kota Pekanbaru usai menghadiri paripurna jawaban Pemerintah terhadap pandangan umum fraksi terhadap 4 Ranperda mengatakan, bahwa pencapaian pajak PJU di Pekanbaru belum maksimal jika dibandingkan daerah-daerah lain, maka perlu ditingkatkan lagi.

"Ini memang ajuan dari pemerintah melihat pajak yang dibayar masyarakat dengan yang kita terima itu tidak seimbang, makanya pajak PJU yang sekarang 6 persen naik jadi 8 atau bisa dimaksimalkan jadi 10 persen," ungkap Azwan.



Namun menurut Azwan lagi, Ranperda tersebut belum final karena masih banyak tahapan dan pembahasan yang harus dilakukan DPRD melalui tim panitia khusus yang dibentuk, terutama mengkaji Ranperda tersebut agar memberikan win-win solution kepada masyarakat.

"Ranperda ini kan masih dalam pembahasan dan belum selesai, jadi jika ada fraksi yang tidak setuju itu biasa, karena finalnya nanti setelah Pansus dan Pemko rampung melakukan pembahasan dan mengkaji terkait Ranperda tersebut, sehingga nanti harapan kita jika Ranperda ini rampung dan memberikan win-win solution dan pendapatan dari pajak PJU ini bisa membantu devisit yang selama ini terjadi," jelasnya.



Tidak hanya itu, Azwan juga memberikan laporan jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi terhadap 3 Ranperda lainnya yakni Ranperda tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan Perusahaan. Ranperda tentang Perubahan atas Perda no 12 tahun 2016 tentang pernyertaan modal daerah dan penambahan pernyertaan modal daerah kepada BUMD dan badan hukum lainnya. Dan yang terakhir yakni Ranperda Tentang Sistem penyediaan Air Minum Kota Pekanbaru.



Sementara itu, Wakil DPRD Kota Pekanbaru Sigit Yuwono mengatakan Ranperda tersebut masih dalam pembahasan dan terus dimatangkan oleh tim Pansus yang ditunjuk.

"Kita akan panggil PLN dan Pemko untuk sama-sama duduk barenglah untuk mengkaji, kita akan singkronkan data berapa pelanggan yang sudah dimeterisasi dan non meterisasi, karena tidak mungkin tekor terus. Makanya kalau memang perlu dinaikkan, kita naikkan tentunya setelah melakukan kajian yang matang," katanya menjelaskan.



Pengesahan 4 Ranperda tersebut ditargetkan akan rampung pada tahun 2018 ini juga, karena menurut Sigit 4 Ranperda yang diajukan tersebut menjadi Ranperda yang diprioritaskan dan diharapkan segera bisa diterapkan. (Galeri/ADV)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Plt Gubri: Mutasi, Why Not Jika Diperlukan
- Deklarasi Kampanye Damai, Plt Gubri Ajak Hindari Politik Uang dan Sara
- KPU Gelar Deklarasi Kampanye Damai Serentak Pemilu 2019
- Golkar Klaim Siap Jadi Pemenang Pileg 2019 di Kuansing
- Atasi Kecemasan Kades, JE Berhasil Carikan Solusi Pengelolaan Dana Desa
- Dipimpin Eddy Tanjung, Banyak Tokoh Masuk Tim Pemenangan Prabowo-Sandiaga di Riau
- Kedatangan H Salim Segaf Al-Jufri Disambut Antusias Masyarakat Kampar
- KPU Sosialisasikan PKPU dan Dana Kampanye ke Pengurus dan Caleg Partai Golkar Rohul
- Resmi Nyaleg, Sekretaris PWI Kuansing Ambil Cuti
- Massa FPPRB Gelar Aksi Demo di KPU Riau
- Berikut Jumlah Caleg Perdapil yang Diumumkan KPU Kuansing
- KPU Inhu Tetapkan 2 Mantan Napi Korupsi Dalam DCT
- Wagubri Sempat Menangis Ceritakan Pertama Kenal Andi Rachman
- KPU Kampar Umumkan DCT Pileg DPRD Kampar 2019
- KPU Kuansing Tetapkan 431 DCT Pileg 2019
- KPU Bengkalis Tetapkan 638 DCT Caleg 2019
- Bahas Ranperda Aset, Pansus DPRD Kuansing Sambangi Depdagri
- Jeda Antara Plt dan Gubri definitif Dipastikan tak Lama
- Andi Nurbai Gugat Pemecatan PAN Atas Dirinya dari DPRD Kuansing
- Dewan Minta Pemprov Perhatinan Ponpes di Riau


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com