Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Kamis, 20 Juni 2019 13:28
Dukcapil Bengkalis Komit Benahi Mutu Layanan

Kamis, 20 Juni 2019 13:18
Tersandung Berbagai Kasus, Sejumlah Kades di Pelalawan Dibayang-Bayangi Penjara

Kamis, 20 Juni 2019 13:00
HUT ke-235 Pekanbaru, Walikota Pimpin Aksi Bersih-bersih Sungai Siak

Kamis, 20 Juni 2019 12:48
Juli-Oktober Riau Diprediksi Panas Ekstrim, Pencegahan Dioptimalkan Hadapi Karhutla

Kamis, 20 Juni 2019 11:41
Bupati Kuansing Perintahkan Segera Tuntaskan Jalan Akses ke Pasar Modern

Kamis, 20 Juni 2019 10:48
HUT ke-73 Bhayangkara, Personil Polres Kuansing Gotong-royong Bersihkan Pasar

Kamis, 20 Juni 2019 10:43
Satu dari Dua Buronan 'Big Bos' PT MAL Sudah Dieksekusi Kajari Pelalawan

Kamis, 20 Juni 2019 10:06
Bawaslu Riau Hormati Proses Hukum Komisioner Bawaslu Inhu

Kamis, 20 Juni 2019 09:04
Bupati Kuansing Ikut Melayur Jalur di Gunung Toar

Kamis, 20 Juni 2019 08:11
HUT 235 Pekanbaru, Gubri dan Walikota Bersama Ribuan Pegawai Bersiap Bersih-bersih Sungai Siak

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Rabu, 12 September 2018 23:31
DPRD Pekanbaru Mendengar Jawaban Pemerintah Terhadap Pandangan Umum Fraksi 4 Ranperda

Rapat paripurna ke-3 tentang penyampaian jawaban Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi DPRD kota Pekanbaru tentang 4 rancangan Perda kota Pekanbaru berlangsung di Gedung DPRD Pekanbaru.

PEKANBARU - Rapat paripurna ke-3 tentang penyampaian jawaban Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi DPRD kota Pekanbaru tentang 4 rancangan Perda kota Pekanbaru berlangsung di Gedung DPRD Pekanbaru, pada Senin (10/9).

Dari 4 Ranperda yang diajukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, ada 1 Ranperda yang dinilai perlu dievaluasi karena akan berdampak di masyarakat, yakni Ranperda perubahan atas Perda no 3 tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan Umum (PJU).



Dimana pemerintah mengusulkan kenaikan pajak PJU dari 6 persen menjadi 8 persen dengan tujuan untuk menggenjot Pendapatan Alsi Daerah (PAD) Pekanbaru. Namun rencana kenaikan tersebut menuai pro kontra kalangan lagislatif dan masyarakat.



Menjawab persoalan tersebut, Azwan Asisten I Pemerintah Kota Pekanbaru usai menghadiri paripurna jawaban Pemerintah terhadap pandangan umum fraksi terhadap 4 Ranperda mengatakan, bahwa pencapaian pajak PJU di Pekanbaru belum maksimal jika dibandingkan daerah-daerah lain, maka perlu ditingkatkan lagi.

"Ini memang ajuan dari pemerintah melihat pajak yang dibayar masyarakat dengan yang kita terima itu tidak seimbang, makanya pajak PJU yang sekarang 6 persen naik jadi 8 atau bisa dimaksimalkan jadi 10 persen," ungkap Azwan.



Namun menurut Azwan lagi, Ranperda tersebut belum final karena masih banyak tahapan dan pembahasan yang harus dilakukan DPRD melalui tim panitia khusus yang dibentuk, terutama mengkaji Ranperda tersebut agar memberikan win-win solution kepada masyarakat.

"Ranperda ini kan masih dalam pembahasan dan belum selesai, jadi jika ada fraksi yang tidak setuju itu biasa, karena finalnya nanti setelah Pansus dan Pemko rampung melakukan pembahasan dan mengkaji terkait Ranperda tersebut, sehingga nanti harapan kita jika Ranperda ini rampung dan memberikan win-win solution dan pendapatan dari pajak PJU ini bisa membantu devisit yang selama ini terjadi," jelasnya.



Tidak hanya itu, Azwan juga memberikan laporan jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi terhadap 3 Ranperda lainnya yakni Ranperda tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan Perusahaan. Ranperda tentang Perubahan atas Perda no 12 tahun 2016 tentang pernyertaan modal daerah dan penambahan pernyertaan modal daerah kepada BUMD dan badan hukum lainnya. Dan yang terakhir yakni Ranperda Tentang Sistem penyediaan Air Minum Kota Pekanbaru.



Sementara itu, Wakil DPRD Kota Pekanbaru Sigit Yuwono mengatakan Ranperda tersebut masih dalam pembahasan dan terus dimatangkan oleh tim Pansus yang ditunjuk.

"Kita akan panggil PLN dan Pemko untuk sama-sama duduk barenglah untuk mengkaji, kita akan singkronkan data berapa pelanggan yang sudah dimeterisasi dan non meterisasi, karena tidak mungkin tekor terus. Makanya kalau memang perlu dinaikkan, kita naikkan tentunya setelah melakukan kajian yang matang," katanya menjelaskan.



Pengesahan 4 Ranperda tersebut ditargetkan akan rampung pada tahun 2018 ini juga, karena menurut Sigit 4 Ranperda yang diajukan tersebut menjadi Ranperda yang diprioritaskan dan diharapkan segera bisa diterapkan. (Galeri/ADV)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Ketua ARUN Riau Siap Maju Pilkada Bengkalis 2020
- Sebelum Panggil Wabup,
Komisi B DPRD Kuansing Akan Bahas Soal Bibit Sawit Palsu

- F-PDI Perjuangan Kritisi Pejabat Pelalawan Ogah Tinggal di Rumdis
- Buka Layanan di Kantor Camat, Trobosan DPMPTSP Dipuji F-PAN DPRD Pelalawan
- Bupati Bengkalis Serahkan LKPj TA 2018 ke DPRD
- Kalah atau Menang di Pengadilan,
Dua Tersangka PPK Rengat, Inhu Tetap Diberhentikan KPU

- Pansus Penyertaan Modal PT. BSP dan Pembiayaan Haji DPRD Bengkalis Lakukan Finalisasi Draft Perda
- Data Form DC1, Sabarudi Gantikan Syahril Caleg Terpilih
- Rahman Wijayanto Diperhitungkan untuk Pilkada Pelalawan 2020
- Demokrat Riau Tolak Gekaran KLB Max Sopacua
- Fraksi Demokrat dan PAN Kritik Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Riau 2018
- Pilkada 2020, KPU Bengkalis Usulkan Rp50 Miliar
- Meski Dirahasiakan,
Sekdaprov Mulai Surati Calon Tim Pansel Assessment PTP

- Ditetapkan Tersangka, Komisioner Bawaslu Inhu Gugat Polisi dan Jaksa
- Asal Tulis di Medsos, Caleg di Bengkalis Ini Divonis Hakim Setahun Penjara
- 'Aroma' Pilkada Makin Kental, Bupati Kuansing Terlihat Makan Siang dengan Para Kepala OPD
- Pilkada Bengkalis 2020,
PAN Ancang-ancang Siapkan Calon yang 'Layak Jual'

- Kader Golkar Provinsi Pastikan Ketua DPRD Riau Akan Diemban Sukarmis
- PAN Bertekad Usung Kadernya di Pilkada Pelalawan 2020
- Sharing Informasi, Anggota DPRD Inhu Berkunjung ke DPRD Kuansing


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com