Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Senin, 22 April 2019 07:05
Gandeng Sejumlah Komunitas, Sahabat Sungai Pekanbaru Kompak Bersihkan Sungai

Senin, 22 April 2019 06:58
Bupati Inhil Hadiri Kegiatan IKGTKI PGRI Peringati Hari Kartini 

Ahad, 21 April 2019 20:09
Bawaslu : Otak atik Suara Peserta Pemilu, Bisa Dipidana

Ahad, 21 April 2019 19:46
Petugas Pemilu yang Berkorban

Ahad, 21 April 2019 16:59
Bakal Ditinjau Bupati,
6.086 Siswa SMP Sederajat di Pelalawan Besok Ikuti UN


Ahad, 21 April 2019 16:55
HUT ke-22, Iwara Buat Acara Meriah

Ahad, 21 April 2019 16:06
Lomba Burung Berkicau KNPI Rohul Cup 1 Diramaikan Pecinta Burung dari Tiga Provinsi

Ahad, 21 April 2019 14:47
Terkait Kematian Andri Arisko,
5 Personel Polres Kuansing Diperiksa Propam Polda Riau


Ahad, 21 April 2019 10:54
Asia Farm Resmi Dibuka, Destinasi Wisata Penuh Edukasi di Pekanbaru

Ahad, 21 April 2019 10:12
Diduga Tewas Dianiaya Polisi, POSPERA Tuntut Pengusutan Kematian Warga Jake, Kuansing

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 13 September 2018 12:42
Legislator Nilai Kinerja BRG dan TRGD di Riau Belum Optimal

Keberadaan BRG dan TRGD di Riau dianggap belum optimal. Wakil rakyat minta kinerjanya ditingkatkan.

Riauterkini-PEKANBARU- Anggota Komisi II DPRD Riau, Sugianto sebut, keberadaan Badan Restorasi Gambut (BRG) dan Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) Provinsi Riau, tidak berfungsi.

Kebijakan pemerintah pusat dalam menyelematkan kawasan gambut dari eksploitasi yang merusak dianggap tidak dijalankan maksimal oleh kedua lembaga tersebut.

"Mandul, percuma pemerintah pusat membuat sebuah regulasi. Khawatirnya, cuman akan menyasar masyarakat kecil dan tidak berlaku buat perusahaan kayu raksasa yang ada di Riau," kata Sugianto kepada wartawan, Kamis (13/09/18).

Ia lantas menjelaskan, ada aturan yang dibuat dan ada kewajiban pemegang HTI untuk menandatangi RKU. Tapi, setelah selesai ditandatangani, sampai hari ini terkesan cuman sekedar stempel.

"Saya mendapat informasi bahwa masih banyak perusahaan di Riau, khususnya dibidang kayu yang tidak mentaati peraturan yang dibuat. Persoalan inilah yang bisa menjadi preseden buruk bagi Provinsi Riau," jelasnya.

Selain itu, juga dianggap akan membahayakan hutan di Riau serta rentan dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan.

"Sehingga Riau belum aman dari momok kabut asap. Saya berharap semoga para pemangku kebijakan dan instansi yang terkait segera berbenah dan menerapkan aturan yang dibikin," terangnya.

Lebih lanjut politisi PKB ini sebut, BRG pusat diyakini sudah banyak menggelontorkan anggaran dalam menerapkan kebijakan yang berkaitan dengan gambut.

"Jangan sampai dana habis manfaat tidak ada, terkhusus bagi Dinas Kehutanan kalau pun akan memberikan RKT Tahunan kepada pemilik HTI, harus memperhatikan RKU dan melihat ke lokasi. Jangan sampai kena tipu pemilik perusahaan yang notabenenya cuma mengambil keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan aturan yang ada," tutupnya. ***(ary)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Bawaslu : Otak atik Suara Peserta Pemilu, Bisa Dipidana
- Petugas Pemilu yang Berkorban
- PKS Riau Panen Kursi di Tiga Parlemen
- DPC Partai Demokrat Dumai Dikabarkan Dapat 5 Kursi Legislatif
- Bawaslu Riau Resmi Rokemendasikan 112 TPS PSU dan PSL
- Tentang PSU/PSL, KPU Belum Terima Rekomendasi Resmi
- Viral di Medsos Suara Prabowo Hilang 100,
KPU Dumai Akui Salah dan Minta Maaf

- Bawaslu Riau Rekomendasikan 98 TPS Gelar PSL dan PSU
- Melalui Teleconference, Bupati Kampar Laporkan Pemilu di Kampar Aman dan Lancar
- Teleconference Bersama Kemendagri,
Gubri Laporkan Situasi Pasca Pemilu Hingga Kekurangan Surat Suara

- Bawaslu Rohul Sebut Pemilih DPKtb Membludak di Pemilu 2019, Tapi Surat Suara Terbatas
- Laporkan Hasil Pemilu, Sekda Pelalawa Video Conference Bersama Pemprov Riau
- Hasil Sementara, Prabowo-Sandi Menang di Pelalawan
- Pasca Qiuck Count Pilpres, Polda Riau Imbau Masyarakat Jangan Terprovokasi
- Bawaslu Rekomendasikan PSU di 7 TPS di Riau
- Coblos Surat Suara Pilpres 20 Lembar, Pemuda Ini Harus Berurusan dengan Bawaslu Kampar
- 414 Warga Binaan Lapas Kelas IIB Pasirpangaraian Nyoblos di Dua TPS, Abis Nyoblos Dapat Kopi Gratis
- Ribuan Warga Riau Kompleks Antusias Ikut Pemilu
- Surat Suara Habis, Puluhan Warga Pasirpangaraian "Mengamuk" di TPS 07 Lingkungan Longgopan
- ‎Pemilu 2019, Bupati dan Sekda Rohul Nyoblos di TPS Berbeda di Desa Pematang Berangan


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com