Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Sabtu, 17 Nopember 2018 21:22
Sejumlah Desa di Bantan, Bengkalis Berpotensi Kembangkan Wisata Pesisir

Sabtu, 17 Nopember 2018 20:59
Ayo Datang ke Pantai Selatbaru, Bengkalis Ada Festival Budaya Bahari

Sabtu, 17 Nopember 2018 18:16
Diterima Pemkab Siak,
BRK Serahkan CSR Berupa Asrama Tahfidz Al Alim dan 3 RKB SD Sains Tahfizh Islamic Center


Sabtu, 17 Nopember 2018 17:55
Walikota Pekanbaru Panen Pedet dan Luncurkan Agrotec Farm System di Kelurahan Agrowisata

Sabtu, 17 Nopember 2018 17:25
Disnaker Riau Saksikan Penandatangan PKB Serikat Pekerja di Pelalawan

Sabtu, 17 Nopember 2018 16:51
Rusak Sepanduk LGBT, Banci Pemilik Salon Digeruduk FPI dan Jamaah Masjid

Sabtu, 17 Nopember 2018 14:12
Puting Beliung Rusak Dua Unit Rumah di Kuindra, Inhil

Sabtu, 17 Nopember 2018 14:06
‎Pelaku Pembunuh Satu Keluarga di Bekasi Pernah Pulang ke Rohul

Sabtu, 17 Nopember 2018 13:24
Kenalkan Lebih Mendalam Mengani Media Siber, Riauonline.co.id Taja Seminar NuMedia Cyber

Sabtu, 17 Nopember 2018 11:35
Setelah Kampar, BKD Riau Kembali Gelar Touring Road to Siak

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Kamis, 13 September 2018 12:42
Legislator Nilai Kinerja BRG dan TRGD di Riau Belum Optimal

Keberadaan BRG dan TRGD di Riau dianggap belum optimal. Wakil rakyat minta kinerjanya ditingkatkan.

Riauterkini-PEKANBARU- Anggota Komisi II DPRD Riau, Sugianto sebut, keberadaan Badan Restorasi Gambut (BRG) dan Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) Provinsi Riau, tidak berfungsi.

Kebijakan pemerintah pusat dalam menyelematkan kawasan gambut dari eksploitasi yang merusak dianggap tidak dijalankan maksimal oleh kedua lembaga tersebut.

"Mandul, percuma pemerintah pusat membuat sebuah regulasi. Khawatirnya, cuman akan menyasar masyarakat kecil dan tidak berlaku buat perusahaan kayu raksasa yang ada di Riau," kata Sugianto kepada wartawan, Kamis (13/09/18).

Ia lantas menjelaskan, ada aturan yang dibuat dan ada kewajiban pemegang HTI untuk menandatangi RKU. Tapi, setelah selesai ditandatangani, sampai hari ini terkesan cuman sekedar stempel.

"Saya mendapat informasi bahwa masih banyak perusahaan di Riau, khususnya dibidang kayu yang tidak mentaati peraturan yang dibuat. Persoalan inilah yang bisa menjadi preseden buruk bagi Provinsi Riau," jelasnya.

Selain itu, juga dianggap akan membahayakan hutan di Riau serta rentan dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan.

"Sehingga Riau belum aman dari momok kabut asap. Saya berharap semoga para pemangku kebijakan dan instansi yang terkait segera berbenah dan menerapkan aturan yang dibikin," terangnya.

Lebih lanjut politisi PKB ini sebut, BRG pusat diyakini sudah banyak menggelontorkan anggaran dalam menerapkan kebijakan yang berkaitan dengan gambut.

"Jangan sampai dana habis manfaat tidak ada, terkhusus bagi Dinas Kehutanan kalau pun akan memberikan RKT Tahunan kepada pemilik HTI, harus memperhatikan RKU dan melihat ke lokasi. Jangan sampai kena tipu pemilik perusahaan yang notabenenya cuma mengambil keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan aturan yang ada," tutupnya. ***(ary)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Seorang Caleg DCT di Pelalawan, Ikut Pilkades Menang dan Dilantik
- Pembangunan al-Qur'an Center Gubri Terpilih Terancam Tak Masuk APBD Riau 2019
- Besok, Cawapres Maaruf Amin Kunjungi Riau
- Ditaja Pijar Melayu,
LAM dan Polda Sepakat Ciptakan Pemilu Damai di Riau

- Mendadak Dihampiri Ketua DPRD Kuansing, Ibu-ibu di Benai Merasa Tersanjung
- Bawaslu Riau Sosialisasi Pengawasan Pemilu 2019 pada Media Massa
- Makan dan Minum SMA Plus Dihentikan, Waka DPRD Riau Tak Yakin Karena Anggaran
- Rakor Sehari,
DPMP Rohul Harapkan Panwas Bisa Selesaikan Sengketa Pilkades Serentak 2018

- KPU Kampar Tetapkan DPT Hasil Perbaikan Kedua 475.554 Pemilih
- Pilkades Serentak di Bengkalis, Tiga Desa Resmi Ajukan Keberatan
- KPU Riau Tetapkan DPT Pemilu 2019 Sebanyak 3,86 juta Pemilih
- Bertambah 25.045 Jiwa, KPU Tetapkan 387.039 Pemilih Pemilu 2019 di Bengkalis
- KPU Tetapkan DPTHP-2 Pemilu 2019‎ di Kabupaten Rohul‎ 314.903 Pemilih
- Ketua DPRD Kuansing Bantu Perbaikan Rumah Warga Rudak Akibat Banjir
- Meski Pro Kontra, DPRD Kampar Setujui Rencana Pembangunan Gedung Delapan Lantai
- Dewan Tuding APBDP Kuansing 2018 Tersandera Kepentingan Oknum Pejabat Dua Instansi
- Paripurna DPRD Kota Pekanbaru, Pemko Pekanbaru Sampaikan Ranperda Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
- Dewan Pastikan Pembangunan Fly Over Simpang IV Mall SKA Tak Selesai Tahun Ini
- PAN Riau Buat Deklarasi, Irwan Nasir Malah ke Batam
- Sebut Provinsi Riau Banyak Persoalan, Puluhan Massa Gemmpar Demo di DPRD Riau


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com