Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Senin, 10 Desember 2018 10:34
PT MAL Cuekin Jalan Antar Desa di Kerumutan, Pelalawan Hancur

Senin, 10 Desember 2018 10:25
Tokoh Masyarakat Kuansing Minta Gedung Kampus Uniks Difungsikan

Senin, 10 Desember 2018 10:18
Vakum Beberapa Tahun, IMUB se- Sumbar Kembali Eksis

Senin, 10 Desember 2018 09:55
Cegah Penyalahgunaan Narkoba, ASN Pemda Pelalawan Jalani Tes Urine

Senin, 10 Desember 2018 08:23
Wan Thamrin Jalani Gladi Pelantikan Gubri di Istana Presiden

Senin, 10 Desember 2018 07:25
Banjir Luapan Sungai Kampar Bikin Banyak Warga Begadang

Senin, 10 Desember 2018 07:20
HIPPMIH Pekanbaru Rancang Seminar Nasional Cari Solusi Anjloknya Harga Kelapa

Ahad, 9 Desember 2018 22:42
Pengumuman Kelulusan SKB CPNS Pemprov Riau Tunggu Pusat

Ahad, 9 Desember 2018 22:35
Sempat Rusuh, Kondisi Rutan Sialang Bungkuk Berangsur Kondusif

Ahad, 9 Desember 2018 18:50
Warga Minta Pemkab Bengkalis Perbaiki Jalan Poros Pematang Duku Timur

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 21 September 2018 00:58
KPU Inhu Tetapkan 2 Mantan Napi Korupsi Dalam DCT

Pleno KPU INHIL tetapkan 531 DCT Pileg 2019. Dua diantaranya adalah mantan terpidana korupsi dari partai PKPI.

Riauterkini-RENGAT-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) menetapkan dua orang mantan terpidana korupsi dalam Daftar Calon Tetap (DCT). Dimana dalam DCT tersebut sebanyak 531 orang Caleg DPRD Inhu akan berkompetisi pada Pemilihan Legislatif 2019 mendatang.

Penetapan dua orang mantan terpidana korupsi dalam DCT yang berasal dari partai PKPI ini, menjadi satu-satunya partai di Inhu yang menempatkan caleg mantan terpidana korupsi. Sebagaimana disampaikan Ketua KPU Inhu Muhammad Amin, Kamis (20/9/18) di ruang kerja nya.

"Ini sesuai dengan surat KPU RI No 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 perihal putusan Mahkamah Agung," tegasnya.

Diungkapkanya, Mahkamah Agung telah membolehkan terpidana korupsi menjadi caleg setelah memutus uji materi Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota. Dan Pasal 60 huruf j Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, menjadi bacaleg di Pemilu 2019.

"Bagi Caleg mantan terpidana korupsi wajib melengkapi syarat seperti, pernyataan sesuai form BB 1, surat keterangan Kepala Rutan yang menjelaskan yang bersangkutan sudah selesai menjalani hukuman, salinan putusan pengadilan, surat dari pimpinan redaksi media massa bahwa yang bersangkutan sudah menyatakan permintaan maaf kepada masyarakat melalui media dan mencatumkan bukti iklan tersebut," ungkapnya.

Ditambahkanya, dalam penetapan 531 Caleg dalam DCT yang terdiri dari 347 Caleg laki-laki dan 184 Caleg Wanita tersebut, terjadi peningkatan dari Daftar Calon Sementara (DCS) yang diumumkan sebelumnya sebanyak 524 Caleg. Tambahan tersebut berasal dari tujuh orang Caleg PKPI, termasuk dua diantaranya mantan terpidana korupsi. Jelasnya. * (guh)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Ringankan Beban Sesama, Anak Sulung Bupati Bengkalis Kunjungi Bayi Penderita Kanker Ginjal di Duri
- Jelang Pelantikan Gubri Definitif,
Wan Thamrin: Rasanya Biasa Saja, Cuma Mengganti 'Plt'

- Persaingan Antar Caleg Memanas, Dedet pun Dipanggil Bawaslu
- DPRD Riau Sebut Pemilihan Rektor UNRI Penuh Nuansa Politis
- Pelajari Penanganan Bencana dan Fakir Miskin, Komisi C DPRD Kuansing Kunker ke Sumbar
- KPK Tahan M Nasir, Walikota Segara Cari Pengganti Sekda Dumai
- Said Hasyim Hadiri Gelar Pengawasan Daerah Provinsi Riau
- Ekspos RKPD 2020, Pemkab Kuansing Harapkan Kesepakatan dengan Semua Pihak Terkait
- Rapat Persiapan Pelantikan Gubernur Riau Definitif Mulai Digelar di Setneg
- Semua OPD di Kuansing Diharuskan Punya Data Statistik yang Valid
- Pendemo Minta DPRD Riau Bantu Stabilkan Harga Kelapa
- Pilkades Serentak di Bengkalis, Satu Permohonan Keberatan Ditolak dan Satu Direkomendasikan Pencoblosan Ulang
- DPRD Kuansing Ingatkan Pemerintah Untuk Tidak Mengubah Kesepakatan APBD
- Membandel, Aparat Diminta Usut Dugaan Penyelewengan Izin PT ADEI Plantation
- Presiden Joko Widodo Batal Kunjungi Riau 8 Desember
- Raih Dana untuk Kuansing,
Dewan Nilai Pemkab Kurang Gencar Melobi Pusat

- Pesta Demokrasi, Bupati Bengkalis Terbitkan SE Awasi ASN Tidak Netral
- Deklarasi Damai, Bupati Rohul Ajak Panitia dan Calon Kades Ikut Sukseskan Pilkades Serentak 2018
- Rekan Jokowi Gelar Pelatihan Jurnalistik Sekaligus Deklarasi Dukungan Dua Periode
- DPRD Riau Sebut Sekretaris Tim Transisi Tak Paham Penyusunan APBD


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com