Home > Politik >>
Berita Terhangat..
Ahad, 21 Oktober 2018 19:58
Pemprov dan Tim Transisi Kaji Program Pendidikan dan Kesehatan Gratis

Ahad, 21 Oktober 2018 19:11
Todongkan Senpi, Perampok di Kuansing Gasak Uang Ratusan Juta dan Perhiasan

Ahad, 21 Oktober 2018 19:06
Akibat Tumpukan Arus weekend, Polisi Kerja Kerasa Urai Kemacetan di Jalur Lintas Duri - Dumai

Ahad, 21 Oktober 2018 16:40
Pemprov Riau dan Tim Transisi Kembali Bertemu Bahas Usulan Program Gubri Terpilih

Ahad, 21 Oktober 2018 15:54
Rebutkan Hadiah Mobil,
Seribuan Peserta Ikuti Lomba Memancing HUT TNI di Bengkalis


Ahad, 21 Oktober 2018 14:54
Trail Runners Pekanbaru Iringi Event Sepeda Nusantara Etape Pekanbaru

Ahad, 21 Oktober 2018 14:47
Dikepung Macet, Pagi Ini Antrean di Duri Capai 20 Kilometer

Ahad, 21 Oktober 2018 14:41
Tinggalkan Sepucuk Surat untuk Suami,
IRT di Rohul Ditemukan Tergantung di Perumahan‎ PT RAKA Desa Pauh


Ahad, 21 Oktober 2018 14:30
Bawaslu Gelar Sosialisasi AP-HPA di Area CFD

Ahad, 21 Oktober 2018 14:26
Aksi Balapan Liar di Duri, Bengkalis Kian Meresahkan

 
loading...

Perhatian : Pengutipan berita riauterkini.com harus mencantumkan riauterkini, atau kami akan menuntut secara hukum sesuai @UU Hak Cipta.
Jum’at, 21 September 2018 00:58
KPU Inhu Tetapkan 2 Mantan Napi Korupsi Dalam DCT

Pleno KPU INHIL tetapkan 531 DCT Pileg 2019. Dua diantaranya adalah mantan terpidana korupsi dari partai PKPI.

Riauterkini-RENGAT-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) menetapkan dua orang mantan terpidana korupsi dalam Daftar Calon Tetap (DCT). Dimana dalam DCT tersebut sebanyak 531 orang Caleg DPRD Inhu akan berkompetisi pada Pemilihan Legislatif 2019 mendatang.

Penetapan dua orang mantan terpidana korupsi dalam DCT yang berasal dari partai PKPI ini, menjadi satu-satunya partai di Inhu yang menempatkan caleg mantan terpidana korupsi. Sebagaimana disampaikan Ketua KPU Inhu Muhammad Amin, Kamis (20/9/18) di ruang kerja nya.

"Ini sesuai dengan surat KPU RI No 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 perihal putusan Mahkamah Agung," tegasnya.

Diungkapkanya, Mahkamah Agung telah membolehkan terpidana korupsi menjadi caleg setelah memutus uji materi Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota. Dan Pasal 60 huruf j Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, menjadi bacaleg di Pemilu 2019.

"Bagi Caleg mantan terpidana korupsi wajib melengkapi syarat seperti, pernyataan sesuai form BB 1, surat keterangan Kepala Rutan yang menjelaskan yang bersangkutan sudah selesai menjalani hukuman, salinan putusan pengadilan, surat dari pimpinan redaksi media massa bahwa yang bersangkutan sudah menyatakan permintaan maaf kepada masyarakat melalui media dan mencatumkan bukti iklan tersebut," ungkapnya.

Ditambahkanya, dalam penetapan 531 Caleg dalam DCT yang terdiri dari 347 Caleg laki-laki dan 184 Caleg Wanita tersebut, terjadi peningkatan dari Daftar Calon Sementara (DCS) yang diumumkan sebelumnya sebanyak 524 Caleg. Tambahan tersebut berasal dari tujuh orang Caleg PKPI, termasuk dua diantaranya mantan terpidana korupsi. Jelasnya. * (guh)

Loading...


Berita Politik lainnya..........
- Pemprov Riau dan Tim Transisi Kembali Bertemu Bahas Usulan Program Gubri Terpilih
- Bawaslu Gelar Sosialisasi AP-HPA di Area CFD
- Dugaan Kecurangan RPAPBD Kuansing 2018,
Pengamat Ekonomi Riau: Hubungan Harmonis Ekeskutif dan Legislatif Akan Terpengaruh

- Wabup Inhil Resmi Menutup Penyelenggaraan MTQ ke 48 Tahun 2018
- Singgung Soal Pergantian Sekdako Pekanbaru,
Azharisman Rozie Sebut JTP Minimal Dua Tahun Bisa Dievaluasi dan Diganti

- Begini Harunya Pisah Sambut Dandim 0313/KPR di Rumah Dinas Bupati Rohul
- DPRD Riau Sambut Baik Upaya Penghapusan Denda Pajak Kenderaan Bermotor
- Demo di Tugu Zapin,
Belasan Massa Pendukung Jokowi tak Mau Disebut Bayaran

- Komisi III DPRD Riau Usulkan Raperda Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
- Sukiman Mengaku Tak Datang dan Tak Tandatangani Dokumen Dukungan
- Penuhi Panggilan Bawaslu Riau, Bupati Rohul Dicecar 33 pertanyaan
- Lagi, Kada Tak Hadir Penuhi Panggilan Bawaslu
- Bupati Rohul Ajukan Tiga Ranperda ke DPRD, Salah Satunya Rancangan APBD 2019
- Pemko dan Bawaslu Pekanbaru akan Sosialisasi Gerakan AP-HPA di Arena CFD
- Hasilkan Tiga Poin Kesepakatan, Komisi V DPRD Riau Sebut PT Ricky Salah
- Bahas Tata Cara Rapat Banggar, Sekwan DPRD Batang Hari Jambi Berguru ke Kuansing
- Ketua LSM Permata Kuansing Minta Penegak Hukum Usut Pidana Umum APBDP Kuansing
- Panggilan Diabaikan, Bawaslu Panggil Ulang Kepala Daerah Deklarasi Dukung Jokowi
- Efek Masuknya Visi Misi Gubernur Terpilih, Anggaran Jalan di Rohil Dicoret
- Tak Masuk RKPD 2018, Jalan Siberakun Tak Bisa Dilakukan Perbaikan


Riauterkini.com
Untitled Document | IP Anda :
All Right Reserved 2014 @ Riauterkini.com